Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di MK, mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di MK, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi MK dalam melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal, karya akhir, peraturan yang berlaku, dan laporan-laporan yang disusun oleh MK. Dalam penelitian ini juga dilakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait. Berdasarkan hasil penilaian PMPRB, nilai capaian PMPRB MK adalah 72,22 (level 4) sehingga dapat disimpulkan program RB yang dijalankan oleh MK sudah berhasil dan berjalan dengan baik, hanya masih perlu pengembangan program-program RB yang masih kurang efektif, seperti program manajemen perubahan dan program tata laksana. Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di MK mencapai nilai 84,723 dan mencapai kualifikasi “baik”. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi yaitu MK belum memiliki Whistle Blowing System, auditor internal belum berperan dalam merancang Rencana Strategis, auditor internal belum memonitor pelaksanaan kegiatan unit kerja yang berisiko tinggi terhadap tindakan penyelewengan. MK juga belum memiliki aturan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan bagi pejabat struktural dan fungsional dan auditor internal.

---

ABSTRACT
This research is intended to evaluate the implementation of bureaucracy reform at Constitutional Court, evaluate the implementation of good governance principles, to identify the constraints faced by Constitutional Court in the implementation of bureaucracy reform in attempt to establish good governance. This research uses descriptive analysis method. The data in this research is obtained through books, journals, thesis, regulations, and reports compiled by Constitutional Court. Observation and interview with related sides is also conducted in this research. Based on PMPRB valuation, the score Constitutional Court achieved is 72.22 (level 4) so it comes to conclusion that the bureaucracy reform that Constitutional Court conducted has succeeded and running well, just need some developments from the ineffective programs like changes management program and procedures program. Meanwhile, based on good governance valuation, can be concluded that the implementation of good governance at Constitutional Court reaching the score 84.723 and obtained “Good” qualification. On the other hand, some things need to be improved like Constitutional Court still hasn’t have the Whistle Blowing System, internal auditor has no role in drafting the Strategic Plan, internal auditor hasn’t monitor the implementation of work unit that has a high risk of diversion. Constitutional Court also has no policy rules to prevent conflict of interest for the structural official and internal auditor.

Abstrak :
Segera setelah turunnya Suharto, Indonesia melakukan perubahan besar untuk menjawab tuntutan reformasi. Perubahan-perubahan dalam spektrum politik legislatif dan institusional di lakukan. bersamaan dengan perubahan-perubahan ini, konsep good governance diperkenalkan. Artikel ini hendak mecoba mempertanyakan makna "Governance: dan Governace Reform" dalam suatu sistem demokrasi yang sedang menjalani transisi seperti Indonesia. Selanjutnya, uraian akan diikuti dengan ilustrasi mengenai kinerja governance provinsi setelah satu dekade berjalannya reformasi. Di bagian akhir, artikel ini akan mengajukan beberapa proposisi terkait dengan persoalan governance di dalam transisi demokrasi.