Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Era baru globalisasi mempengaruhi perkembangan teknologi, salah satunya yang menjadi indikator dalam majunya teknologi adalah kemajuan akan sumber data yang bisa diperoleh dengan mudah. Adalah Big Data yang mana suatu tempat di dalam internet yang berisi kumpulan data yang bervolume atau memiliki jumlah yang sangat banyak dan kompleks, alhasil tidak dapat untuk diproses menggunakan alat pengambil data secara konvensional melainkan membutuhkan perangkat bantu (software) dan perangkat bantu yang kinerjanya sesuai. Media sosial seperti yang diketahui oleh banyak orang adalah alat penting dalam berkomunikasi dimana dapat dilakukan secara online. Media sosial membuat masyarakat dapat berkomunikasi dengan mudah dan mempersingkat waktu. Penelitian menemukan bahwa penduduk Indonesia adalah termasuk pengguna jejaring sosial terbesar ke-4 didunia menurut data dari Hootsuit We Are Social tahun 2020. Twitter adalah media sosial terbesar ke 4 di Indonesia sebagai pengguna terbanyak. Data opini mengenai kebijakan pemerintah terkait wakaf tunai dan zakat profesi menjadi sumber yang penting untuk diolah sebagai data mining atau penambangan data. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat sentimen dari masyarakat tekait wakaf tunai dan zakat profesi menggunakan Algoritma Naïve Bayes Classifier (NBC) menggunakan Analilis NVIVO 12 untuk analisa frekuensi kata. Penulis menggunakan labelling sentimen menggunakan metode Naive Bayes . Hasil akurasi data 77.5%, sebesar 52% sentiment Negatif dan 48% sentiment positif, wakaf tunai memiliki akurasi naïve bayes 70,3%, sentiment negatif 62% dan positif 37%. ......The new era of globalization affects the development of technology, the indicator in advancing technology is the progress of data sources that can be reached easily. The Big Data, which is a resource on the internet that contains a large volume of data collection. Social media, as many people known, is an important tool in communicating, which can be done online. Social media allows people to communicate easily in shortens time. The study found that the Indonesian population is the 4th largest social network user in the world, according to data from Hootsuite We Are Social in 2020. Twitter is the 4th largest social media user in Indonesia as the most users. On the other hand, cash waqf and zakah profession are the tools to eradicate poverty in Islamic Economics, it is also has large potential but poorly managed and has minimum collection of zakah and cash waqf. The Policy in making zakah on profession and cash waqf as the obligation to be paid for all moeslem civil servant in Indonesia should be identifies through research. The research of correlation between the more people trust in finance institution the more people will pay or put their money on the institution of bank or finance. The purpose of this study is to look at the sentiments of the public regarding cash waqf and professional zakat using the Naïve Bayes Classifier (NBC) Algorithm using NVIVO 12 Analys for word frequency analysis. The author uses sentiment labelling using the Naïve Bayes method. The results of data accuracy are 77.5%, 52% negative sentiment and 48% positive sentiment, cash waqf has nave Bayes accuracy of 70.3%, negative sentiment 62% and positive 37%. The result is people in social media twitter did not trust to the regulation of obligation in paying zakah profession and cash waqf. Distrusted issue is the main issue

Abstrak :
The paper in essence aims to highlight the transformation of state character in Indonesia as a result of globalization. The framework of analysis employed to highlight the transformation is through comparing the concept of nation-state and that of market-state. The paper argues that in terms of character the concept of nation-state has been slowly removed from policy making and in place of it the concept of market-state has gained more currency.

Abstrak :
Rapid globalization has slowly eroded the survival of the Baliatn ritual of the Dayak Kanayatn. Nowadays, the locals only rarely perform this ritual which is a manifestation of their culture. This study describes the Baliatn ritual pointing out it is pregnant with the meaningful philosophy of the ancestors. This tradition sets out the relationship between the people and nature; an example of gratitude and spirituality in this modern era. It also discusses the importance of cultural conceptualization through philosophy, art, and spirituality. Importantly, the Baliatn is an expression of the Dayak Kanayatn idea of how to live and appreciate life. They believe their closeness to nature allows them to create a harmonious relationship with God. This culture is founded on ancestral traditions, including literature, art, music, and incantations. The writers claim that a good description of the Baliatn is essential because it is nearly extinct. They are continuing their research on the Baliatn ritual

Abstrak :
Penggunaan internet mengeser kebiasaan masyarakat. Siaran yang biasa dinikmati lewat TV konvensional perlahan bergeser ke layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet over the top (“OTT”). Perubahan kebiasaan ini juga mengubah pasar yang bersangkutan penyedia layanan TV Konvensional dan penyiaran OTT. Jumlah penikmat layanan OTT meningkat dengan tajam. Meskipun memiliki fungsi yang sama, layanan OTT secara prinsip memiliki karakter yang berbeda dengan TV konvensional. Perbedaan peraturan merupakan konsekuensi logis dari perbedaan prinsip dan karakter meskipun memiliki fungsi yang sama.. Perbedaan peraturan tersebut diakui melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 39/PUU-XVIII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang berpendapat bahwa televisi konvensional dan OTT merupakan hal yang berbeda dan tidak diskriminatif. Tulisan ini bertujuan menganalisis keadilan dan kesesuaian dengan pengaturan yang pro kompetisi dan persaingan usaha yang sehat ditengah perbedaan pengaturan TV Konvensional dan penyiaran OTT. Tulisan ini menganalisis keadilan menurut Thomas Hobbes yang meninjau keadilan dari kerangka kekuasaan negara. Kekuasaaan negara dalam hal ini berbentuk produk undang-undang. Dari hasil analisis mengenai keadilan pengaturan, dilakukan penelitian lebih lanjut dalam konteks persaingan usaha dengan teori diskriminasi. Diskiriminasi dalam konteks persaingan usaha dapat berupa pembedaan pada suatu pelaku usaha untuk bersaing diluar permasalahan harga. Pembedaan berdampak pada pelaku usaha untuk bersaing pada pasar. Lebih lanjut, dibahas pula mengenai prinsip pembentukkan peraturan menurut Bertelsmann di era digital yang bersifat pro kompetisi untuk meningkatkan mutu regulasi layanan penyiaran. Dengan diketahuinya prinsip pembentukkan peraturan di era digital yang bersifat pro kompetisi layanan TV Konvensional dan penyiaran OTT bisa bersaing secara sehat ......The use of the internet has shifted society habits. Broadcasts that are usually enjoyed through conventional TV are slowly shifting to apps/content from Over the top (“OTT”) service provider. This change in habits also changes the market share of Conventional TV service providers and OTT broadcasters. The number of users of OTT services has increased significantly. Despite having the same function, OTT service in principle has a different character from conventional TV. Differences in regulations are a logical consequence of differences in principles and characters even though they have the same function. The difference in regulations is recognized through the decision of the Constitutional Court No. 39/PUU-XVIII/2020 dated December 10, 2020 which argues that conventional television and OTT are different and not discriminatory. This paper aims to analyze fairness and conformity with pro-competition and fair business competition arrangements amidst the differences between Conventional TV and OTT broadcasting arrangements. This paper analyzes justice according to Thomas Hobbes who reviews justice from the framework of state power. The power of the state in this case is in the form of a product of law. From the results of the analysis of regulatory justice, further research was conducted in the context of business competition using the theory of discrimination. Discrimination in the context of business competition can be in the form of differentiating a business actor to compete outside the issue of price. Differentiation has an impact on business actors to compete in the market. Furthermore, Bertelsmann also discussed the principles of establishing regulations in the digital era that are pro-competitive in nature to improve the quality of broadcasting service regulations. By knowing the principles of forming regulations in the digital era that are pro-competition, Conventional TV services and OTT broadcasting can compete in a healthy manner.

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi mobilitas pendidikan antargenerasi di Indonesia. Suatu negara memiliki mobilitas pendidikan antargenerasi rendah apabila tingkat pencapaian pendidikan anak sangat dipengaruhi oleh tingkat pencapaian pendidikan orang tuanya. Penelitian ini menggunakan SAKERTI 1993, 1997, dan 2000, 2007. Studi ini menemukan penurunan proses transmisi pendidikan antargenerasi yang mengindikasikan mobilitas antargenerasi mengalami peningkatan. Akan tetapi, anak yang berasal dari orang berpendidikan rendah, perempuan, memiliki banyak saudara kandung, dan tinggal di perdesaan ketika masa kecil cenderung tidak mendapatkan tingkat pencapaian pendidikan yang lebih tinggi dan peluangnya berada posisi itu tetap antargenerasi.

---

This study examines the condition of intergenerational educational mobility in Indonesia. A country has a low intergenerational education mobility when children's educational attainment is strongly determined by parent's education. This study uses IFLS 1993, 1997, 2000, dan 2007. This study finds a reduction in intergenerational transmission of education process across cohorts, indicating an improvement in intergenerational mobility overtime. However, children from low educated parents, female, have more siblings, and lived in rural areas when childhood, are less likely to attain higher educational level and their chances remain in this position across generation.

Abstrak :
Indonesia adalah suatu contoh negara yang telah menjalankan kebijakan ekonomi terbuka, dan ini adalah dampak dari globalisasi perdagangan dan investasi di seluruh dunia. Didapuk sebagai salah satu negara berkembang terbesar di dunia yang memiliki sumber daya alam dan manusia yang melimpah dan juga potensi yang besar untuk masa depan, tesis ini akan mendiskusikan efek positif dan negative dari globalisasi di Indonesia, dampak dari liberalisasi perdagangan, Penanaman Modal Asing (PMA), dan juga keberlangsungan dari proses globalisasi di Indonesia untuk masa depan kita. ...... Indonesia is an example of a country that has enacted the open economy policy, and this is also due to the globalization of trade and investment all around the world. Considered as one of the biggest developing country in the world with a great abundance of both natural and human resources and also with a great potential for the future, this thesis will discuss about both the positive and negative effects of globalization in Indonesia, impacts from trade liberalization, Foreign Direct Investment (FDI), and also the sustainability of the globalization process itself in Indonesia for our future.

Abstrak :
Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya mengajak DPR untuk menerbitkan 2 (dua) undang-undang yang akan menjadi omnibus law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi puluhan undang-undang. Omnibus law kemudian menjadi banyak dibahas oleh kalangan akademisi. Tulisan ini akan menganalisis mengenai konsep omnibus law dan bagaimana tantangan penerapannya di Indonesia. Praktik penggunaan omnibus law telah banyak dilakukan oleh banyak negara, terutama yang menggunakan tradisi common law system, sedangkan Indonesia mewarisi tradisi civil law system. Tradisi sistem hukum saat ini sudah tidak terlalu ketat dan dikotomis, namun pembentukan omnibus law tetap perlu memperhatikan ketentuan pembentukan undangundang di Indonesia. Setidaknya terdapat 3 (tiga) tantangan untuk penerapan omnibus law di Indonesia, yaitu masalah teknik perundang-undangan, penerapan asas peraturan perundang-undangan, dan potensi terjadinya resentralisasi kewenangan. DPR perlu membahas RUU omnibus law secara berhati-hati dengan melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, agar tujuan penyederhanaan regulasi untuk menarik investor, mengembangkan UMKM, dan menciptakan lapangan kerja, menjadi tidak demokratis dan kontra produktif.