Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemanasan global menjadi momok yang menakutkan bagi manusia, seiring dengan meningkatnya konsumsi energi primer berbahan bakar fosil yang menimbulkan gas efek rumah kaca. Hal ini mendorong para peneliti di seluruh dunia untuk merubah kebiasaan tersebut ke energi baru terbarukan (EBT). Namun, EBT baik itu fotovoltaik (PLTS) maupun pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) keduanya memiliki sifat intermittent sehingga dibutuhkan alat penyimpanan energi untuk menanggulangi sifat intermittent. Salah satu alat penyimpan energi adalah Kapasitor Lithium Ion (KLI). Penyimpanan energi jenis ini mempunyai karakteristik densitas daya dan energi spesifik yang berada diantara baterai lithium ion dan kapasitor konvensional, sehingga diharapkan mampu memiliki kapasitas mendekati Baterai Lithium Ion dengan densitas daya yang dimiliki mendekati Kapasitor konvensional. Salah satu alternatif bahan material yang dapat digunakan untuk pembuatan KIL yaitu, sampah organik, khususnya dalam penelitan ini ampas tebu. Hasil penggilingan tebu berupa ampas kasar kemudian di olah menjadi karbon aktif dengan memperhatikan variasi suhu aktivasi KOH. Karbon aktif pada skripsi ini memiliki luas permukaan mencapai 2136,66 m2/g terjadi pada suhu aktivasi 800°C. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui prediksi machine learning didapatkan nilai kapasitansi dengan suhu aktivasi 800oC, 700oC dan 600oC masing-masing sebesar 141,214 F; 80,955 F dan 102,855 F dengan MAE sebesar 28,11. Suhu aktivasi memiliki peran penting dalam penentuan hasil luas permukaan dan kapasitansi pada Kapasitor Lithium Ion.

---

Global warming is a frightening specter for humans, along with the increased consumption of fossil fuel-based primary energy that causes greenhouse gases. This prompted researchers around the world to change these habits to renewable energy (EBT). However, both photovoltaic (PLTS) and wind power plants (PLTB) both have intermittent characteristic so, that energy storage system are needed to cope with intermittent characteristic. One of the energy storage devices is Lithium Ion Capacitors (KIL). This type of energy storage has specific power and specific energy characteristics that are between lithium ion batteries and conventional capacitors, so it is expected to be able to have a capacity close to Lithium Ion Batteries with power density that are close to conventional capacitors. One alternative material that can be used for the manufacture of KIL is organic waste, especially in this research is sugarcane bagasse. The results of sugarcane milling in the form of coarse pulp then processed into activated carbon with temperature variation in KOH activation. Activated carbon in this thesis has a surface area of 2136.66 m2 / g which occurs at an activation temperature of 800 ° C. Based on the results obtained through machine learning prediction, the capacitance values with activation temperatures of 800 oC, 700 oC and 600 oC were 141.214 F; 80,955 F and 102,855 F with MAEs of 28.11. Activation temperature has an important role in determining the results of surface area and capacitance in Lithium Ion Capacitors."

"Global warming is a very pertinent issue these days because the effects of extreme climate change are becoming quite apparent. Therefore, the first problem to address is the formation of strict regulations regarding emissions into the air. The main emissions to tackle are CFC and HCFC refrigerants. Conventional cascade refrigeration systems until now have been dependent on refrigerants and it is time to find a substitute that is environmentally friendly. This study builds a prototype cascade refrigeration machine using the environmentally friendly hydrocarbon refrigerants (propane, ethane and CO2). Resulting from this research, the characteristics of the pressure and temperature of each component and the COP value at low temperature circuit of load variations using an electric heater at 90 W, 120 W and 150 W result in a COP value of 0.35, 0.48 and 0.60 respectively."

"Gas emisi CO2 dari industri gas berkontribusi terhadap pemanasan global sehingga perlu dikurangi atau diolah lebih lanjut. Salah satu cara pengolahan lanjutan CO2 dari gas industri adalah melalui pemanfaatan menjadi bahan baku untuk bahan kimia lain. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi CO2 menjadi methanol melalui proses hidrogenasi yang dilakukan lewat evaluasi tekno-ekonomi. Sumber CO2 berasal dari beberapa lapangan gas di Indonesia yaitu lapangan Jawa Timur, lapangan Sulawesi Tengah, lapangan Jawa Tengah dan lapangan Jawa Barat. Sumber hidrogen berasal dari elektrolisis air menggunakan solar PV yang dilengkapi dengan baterai sebagai sumber listrik. Simulasi proses dilakukan dengan menggunakan software Aspen HYSYS V.12 dan Aspen Plus V.12. Evaluasi teknis dilakukan melalui perhitungan konsumsi massa CO2, konversi CO2 dan luas area PV yang dibutuhkan per unit produk methanol. Evaluasi ekonomi dilakukan melalui perhitungan levelized cost of process. Aspek lingkungan dievaluasi dengan menggunakan life cycle assessment. Hasil penelitian menunjukkan nilai konsumsi CO2 dari lapangan gas processing facility Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah dan Jawa Barat berada di antara rentang 1,40 – 1,59 ton CO2/ ton MeOH, konversi CO2 berada di rentang 93,29% - 98,83% dan luas PV yang diperlukan berada di rentang 28,52 – 38,15 ribu m2/ ton MeOH. Emisi CO2 berada di rentang -0,201 dan -0,561 kg-CO2eq / kg-MeOH. Biaya produksi hidrogen untuk gas processing facility Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah dan Jawa Barat berturut-turut adalah 3,1, 8,79, 5,42 dan 7,70 USD/ kg H2. Biaya produksi methanol untuk gas processing facility Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah dan Jawa Barat berturut-turut adalah 562,48, 1.960,87, 1.196,21 dan 1.344,88 USD/ ton methanol. Jika dibandingkan dengan sistem PV-Baterai, PV-Grid akan memberikan nilai LCOH dan LCOM lebih rendah tetapi PV-Grid menghasilkan nilai LCA positif artinya ada emisi CO2 yang dibuang ke lingkungan.

---

One of the emission CO2 source is coming from outlet gas industry. The CO2 emission contributes to global warming then it should be diminished or processed further. One of the ways that CO2 from the gas industry is utilized by using it as a raw material to create other chemical or low carbon chemical. This study intends to examine the techno-economic and environmental aspect of CO2 hydrogenation to blue methanol with CO2 source from gas fields East Java, Central Sulawesi, Central Java, and West Java. Using solar PV and batteries as power sources, hydrogen is produced from water electrolysis. Using Aspen HYSYS V.12 and Aspen Plus V.12, the process system was simulated. CO2 mass consumption, CO2 conversion, and the required PV area were used in the technical evaluation. The economic evaluation was performed using a levelized cost of process. The environmental aspect was evaluated using life cycle assessment. The result shows that CO2 mass consumption of gas processing facility East Java, Central Sulawesi, Central Java and West Java were in the range between 1.40 – 1.59 ton-CO2/ ton-MeOH range, CO2 conversion were in the range between 93.29% - 98.83% and PV area required in the range between 28.52 – 38.15 ribu m2/ ton MeOH. CO2 emission were in the range between -0.201 and -0.561 kg-CO2eq / kg-MeOH. The hydrogen production cost for gas field in East Java, Central Sulawesi, Central Java and West Java were 3.10, 8.79, 5.42 and 7.70 USD/kg H2, respectively The methanol production cost for gas field in East Java, Central Sulawesi, Central Java and West Java 562.48, 1,960.87, 1,196.21 and 1,344.88 USD/ton-MeOH, respectively. Compared with PV-Battery System, PV-Grid System has lower LCOH and LCOM value but the system has positive LCA which means any CO2 emissions to environment.

"

"Performa ambivalen Norwegia terhadap komitmen Rezim Paris semakin intens pasca keputusan Norwegia untuk mengekspansi pendirian kilang migas di kawasan Arktik serta memperkuat komitmen iklim melalui Climate Act. Hal ini berimbas pada kegagalan konstan Norwegia dalam memenuhi target pengurangan emisi (NDC)—tertinggal jauh dibandingkan negara-negara Nordik lainnya. Penelitian ini menjawab alasan intensifikasi performa ambivalen Norwegia dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan luar negeri di bawah payung Teori Peran dan Konsep Transformasi Negara. Temuan utama dalam penelitian ini mengacu pada status prominen Norwegia di ranah iklim merupakan wujud performa dari konsepsi peran sebagai Pemimpin Upaya Mitigasi Perubahan Iklim. Namun, derajat kontradiksi semakin intens pada tahun 2016-2023 lantaran proses manifestasi peran diintervensi oleh konteks-konteks khusus yang turut menempatkan optimalisasi migas sebagai kepentingan strategis. Benang merah dari temuan ini dibagi ke dalam dua tingkatan. Di tingkat perumusan kebijakan Norwegia, kompetisi politik domestik mencapai titik konvergensi antara iklim dan migas bermuara pada kebutuhan kapabilitas materiil partai politik yang bersumber dari pendapatan migas serta penjaringan legitimasi melalui isu iklim sebagai agenda populis. Adapun absensi kontrol aktivitas migas dalam Rezim Paris dalam ranah struktural menjadi celah bagi pemenuhan komitmen pengurangan emisi.

---

Norway’s ambivalent performance towards its Paris Agreement has intensified following its decision to expand oil and gas infrastructure in the Arctic and simultaneously strengthen climate commitments through the Climate Act. This duality has led to Norway's consistent failure to meet its Nationally Determined Contributions, lagging behind other Nordic countries. This study examines the reasons behind Norway's intensified ambivalent by employing a foreign policy analysis framework grounded in Role Theory and the Concept of State Transformation. The main findings indicate that Norway's prominent status in the climate arena reflects its role as a Leader in Climate Mitigation Efforts. However, from 2016-2023, the degree of contradiction has increased due to the interplay of special contexts that prioritize the optimization of petroleum interests as a strategic necessity. These findings can be categorized into two levels. At the policymaking level, domestic political competition converges on climate and oil interests, driven by the need for political parties to secure material capabilities sourced from oil revenues and to garner legitimacy by elevating climate issues as a populist agenda. Additionally, the structural absence of controls on oil activities within the Paris Agreement creates a gap that hinders the fulfillment of NDC commitments."