Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"LATAR BELAKANG : Program pemerintah mengenai penggunaan obat generik sudah dicanangkan sejak tahun 1989, terapi baru sejak krisis moneter orang mulai memperhatikan obat generik. Walaupun demikian penulisan resep obat dengan nama generik yang merupakan indikator penggunaan obat generik, tahun 1994-2000 tetap berkisar 50-60% untuk pasien rawat jalan di RSUP.Fatmawati. Penulisan resep obat merupakan perilaku dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Tetapi jika ingin dilakukan intervensi dalam penulisan resep obat adalah lebih baik jika mengerti terlebih dahulu mengenai masalah perilaku yang berhubungan dengan penulisan resep obat dengan nama generik.TUJUAN: Untuk mengetahui distribusi penulisan resep obat dgn nama generik menurut poliklinik dan kelas terapi serta hubungan antara faktor-faktor perilaku dokter dengan penulisan resep obat dengan nama generik.DESAIN : Studi potong lintang yang dilaksanakan di Poliklinik pagi hari RSUP.Fatmawati dengan observasi resep selama 1 minggu untuk masing-masing poliklinik dan pengisian kuesioner mengenai faktor-faktor perilaku yang diisi oleh 122 dokter sebagai subyek penelitian . Penelitian berlangsung selama 4 bulan dari April - Juli 2001 pada 18 poliklinik di RSUP.Fatmawati-Jakarta dan analisis yang dilakukan menggunakan regresi logislik.HASIL : Proporsi penulisan resep obat dengan nama generik tertinggi pada PoIiklinik Gigi dan mulut sebesar 84,35% dan terendah pada Poliklink Malta sebesar 8,94%. Kelas tempi Diuretik menunjukkan proporsi penulisan resep obat dengan nama generik tertinggi (87,63%) dan terendah pada kelas terapi obat Lain-lain (2,17%). Dari basil analisis multivariat. menunjukkan pada dokter yang setuju dengan program obat generik kemungkinan untuk dapat menuliskan resep obat dengan nama generik hanya 0,28 kali dan dokter yang tidak setuju dengan program obat generik (95% Cl: 0,08-0,95); dan pada dokter yang bekerja di RSUP.Fatmawati < 5 tahun berkemungkinan untuk kurang patuh dalam penulisan resep obat dengan nama generik 3,89 kali lebih besar dart dokter yang telah bekerja > 16 tahun (95% Cl: 1,41-10,78) dan dokter yang bekerja di RSUP.Fatmawati 5-15 tahun berkemungkinan untuk kurang patuh dalam penulisan resep obat dengan nama generik 3,09 kali lebih besar dari dokter yang telah bekerja > 16 tahun.(95% CI: 1,14-9,86)SARAN : 1). secara rutin mengingatkan para dokter untuk melaksanakan program pemerintah penggunaan obat generik baik secara manajerial, edukasi atau regulasi. 2). data ilmiah mengenai obat generik lebih diinformasikan kepada dokter dan masyarakat.

---

The Relation Between Doctor's Behavior Factors With Drug Prescription in Generic Names in Out Patient at Fatmawati Hospital 2001BACKGROUND : The government program about generic drugs in government health care facilities had been conducted in 1989, but after the monetary crisis people interested in generic drugs . Nevertheless the data of drug prescription in generic names for out patient at Fatmawati Hospital from 1994 to 2000 only 50-60%.

Drug prescription is a doctor's behavior . There are many factors which influence the prescribing, but if we want to intervene the prescribing we have to understand first the reasons for a problem behavior.

OBJECTIVES : This study performed to find out the distribution of drug prescription in generic names according to therapeutic class and out patient clinic; and to identify the relation between doctor's behavior factors with drug prescription in generic names in out patient at Fatmawati hospital.

DESIGN : Cross-sectional with total respondents 122 doctors by observing their prescriptions for 1 week for each out patient clinic and filling questionnaire about doctor's behavior factors. The study conducted for 4 months from April to July 2001 in 18 clinics at Fatmawati Hospital and the analysis were performed by logistic regression.

RESULTS : The highest proportion of drug prescription in generic names has been found in Denial clinic (84,35%) and the lowest in Eyes clinic (8,94%). Diuretics has the highest proportion of drug prescription in generic names (87,63%) among the class therapy in DOEN and drugs which are not included in 29 therapeutic classes in DOEN (Others) has the lowest proportion (2,17%). The study showed there are significance relation between doctor' attitude and drug prescription in generic names and also significance relation between working e:qserience of the doctor and drug prescription in generic names .The multivariate odds ratio was 0.28 (95% CI: 0,08-0,95 ) in doctors who agree with the government program about generic drug. 3.89 (95% Cl: 1.41-10,78) in doctors who works for less than 5 years and 3,09 (95% Cl: 1,14-9.86) who works for 5 to 15 years.

RECOMMENDATIONS : 1). To remind the doctors periodically to run this government program and can be characterized as managerial, educational and regulatory. 2. Giving more information about the evidence based of generic drugs to the doctors and community."

"ABSTRAKObat merupakan komponen yang sangat penting dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit, menurut data yang ada di Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI., sekitar 30-40% anggaran belanja dipeiuntukan bagi belanja obat, sedangkan di luar negeri, komponen anggaran bagi belanja obat berkisar 15-20%. Hal tersebut meyakinkan kita semua bahwa terdapat penggunaan anggaran yang sangat berlebihan bagi belanja obat di rumah sakit, atau dengan perkataan lain, adanya penggunaan obat yang sangat berlebihan dalam arti jumlah maupun jenisnya bagi pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hal tersebut pada akhirnya akan berdampak terhadap beban biaya obat bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan.Untuk menangani masalah tersebut Depkes telah meageluarkan peraturan tentang kewajiban dokter untuk menuliskan resep obat generik, membentuk Panitia Farmasi dan Terapi (PFT) dan menyusun formularium (FRS) di rumah sakit.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan dan penulisan resep obat generik terhadap biaya obat di rumah sakit. Penelitian menggunakan metoda deskriptif pada empat rumah sakit kelas B non-pendidikan, pemerintah dan swasta di Jakarta. Amoksisilin digunakan sebagai contoh dalam penelitian.Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh kebijakan dan penulisan resep obat generik. Pengaruh tersebut bersifat terbalik, yaitu makin besar jumlah nilai kebijakan, PFT, FRS dan dokter makin kecil biaya obat yang diakibatkannya. Agar biaya obat di rumah sakit menjadi lebih rendah, disarankan pihak rumah sakit rmenerapkan kebijakan obat rendah, memperdayakan PFT, menyusun FRS sesuai kriteria WHO serta melakukan KIE terhadap dokter.

---

ABSTRACT

Drug is one of the most crucial components in health care on hospital. According to the data from Directorate General for Medical Care Department of Health, about 30-40% budget are allocated to medicine alone, compared to other countries that only spent about 15-20% of the total health budget. These data assured us that there is excessive spending on medicine in hospital. In other words, there are excessive uses of medicine in hospitals here in terms of amount and type. In turn, it will affect cost to the public.

To address this matter, the Ministry of Health already issued regulations. These regulation not only recommend medical doctors to prescribe generic drugs, but also oblige the hospital to form Pharmacy and Therapeutic Committee (PTC ) and set up formulary.

The purpose of the study is to observe the impact of policy, PTC, Formulary and doctor to the medicine cost in hospital. The study used descriptive methodology at four class B non teaching government and private hospitals in Jakarta. Amoxicillin used as a sample.

The results of the study show the impact of drugs policy, PTC, formulary and doctor to the cost it generates. It has inverse impact, the bigger policy, PTC, formulary and doctor weight, the lower is the cost implied. The researcher suggest to the hospital for low cost drug policy implementation, to empowerment PTC and set up the formulary as WHO criteria and provide communication, information and education."

"Pelayanan Kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien terkait sediaan farmasi dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang pasti guna meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelaksanaan pelayanan kefarmasian dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya adalah Puskesmas. Pelayanan farmasi klinik merupakan salah satu pelaksanaan pelayanan kefarmasian yaitu suatu pelayanan langsung yang diberikan oleh Apoteker kepada pasien terkait dengan sediaan farmasi untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Salah satu pelayanan farmasi klinik adalah Pelayanan Informasi Obat (PIO) yaitu berupa penyuluhan. Pelayanan Informasi Obat (PIO) merupakan kegiatan memberikan informasi terkait obat secara akurat, jelas dan terkini kepada pasien yang dilakukan oleh Apoteker. Pelayanan Informasi Obat (PIO) yang dilakukan pada tugas khusus ini yaitu penyuluhan terkait perbedaan obat paten dan obat generik. Generik pada pasien rawat jalan di Puskesmas Kecamatan Palmerah. Tujuan dari penyuluhan ini yaitu untuk memberikan informasi dan edukasi serta diharapkan agar pasien tidak lagi ragu mengonsumsi obat generik karena harganya yang murah. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah yaitu menjelaskan materi tentang perbedaan obat paten dan obat generik lalu membagikan leaflet yang berisi tentang informasi singkat mengenai obat paten dan obat generik. Berdasarkan penyuluhan tentang Perbedaan Obat Paten dan Obat Generik yang telah dilakukan, kegiatan penyuluhan ini mendapat respon yang cukup baik dari pasien dan pasien dapat memahami perbedaan antara obat paten dan obat generik.

---

Pharmaceutical care are direct and responsible services to patients related to pharmaceutical dosage form with the aim of obtaining definite results to improve the quality of life of patients. The implementation of pharmaceutical care can be carried out in health service facilities, on of which is a public health center. Clinical pharmaceutical service is one of the implementation of pharmaceutical care, which is a direct service provided by pharmacists to patients related to pharmaceutical dosage formtoimprovethequalityofpatient’slife.Oneoftheclinicalpharmaceuticalservice is Drug Information Service (PIO), which is in the form of counseling. Drug Information Service (PIO) is an acitivity to provide accurate, clear and up-to-date drug related information to patients carried out by pharmacist. The drug information service (PIO) carried out on this task is counseling related to the difference between patent drugs and generic drugs to outpatients at Puskesmas Kecamatan Palmerah. The aim of this counseling is to provide information and education and it is hoped that patients will no longer hesitate to take generic drugs because of their low price. Counseling activities are carried out by the lecture method, namely explaining material about the differences between patent drugs and generic drugs and then distributing leaflets containing brief information about patent drugs and generic drugs. Based on counseling on the differences between patent drugs and generic drugs that have been carried out, this counseling activity received a fairly good response from patients and the patients can understand the difference between patent drugs and generic drugs."

"Penelitian ini menganalisis kasus antara India dan Belanda berkaitan dengan penangguhan obat generik dalam transit yang diduga melanggar hak kekayaan intelektual properti. Hukum yang mengatur masalah ini adalah General Agreements on Tariffs and Trade (GATT), the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs agreement), Doha Public Health Declaration, EU Regulation dan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Hasil penelitian ini adalah solusi untuk permasalahan hukum dalam pemberian akses untuk obat, kami berharap dapat belajar dari kasus yang berkaitan dengan penangguhan obat generik dalam transit oleh pegawai pabean Belanda yang menghambat perdagangan yang sah. Skripsi ini menyarankan bahwa seharusnya tidak ada negara yang diperbolehkan untuk menangguhkan obat generik yang sedang transit. Melalui saran ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam mendorong masyarakat menentang ancaman kehidupan terhadap obat palsu dan memungkinkan adanya akses terhadap obat-obatan yang dapat menyelamatkan banyak orang.

---

This research is analyzing the case between India and Netherlands with regard to the This research is analyzing the case between India and Netherlands with regard to the suspension of in transit generic drugs that is infringing intellectual property rights. The laws governing this issues are The General Agreements on Tariffs and Trade (GATT), the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs agreement), Doha Public Health Declaration, EU Regulation and Law No. 17 of 2006 concerning amendments to the Laws number 10 of 1995 on Customs.

The results of this research are solutions to legal issues in providing access to medicine, we hope to learn from this case that relates to the suspension of in transit generic drugs by Dutch custom authorities that impedes legitimate trade. The thesis suggests that no country should be allowed to suspend in transit goods in form of generic drugs. Through this suggestion, hopefully the author could contribute help in supporting public against life threatening dangers imposed by fake medicines and in enabling access to life-saving medicines."

"Kesehatan merupakan hak dasar manusia yang harus dipenuhi dan terus ditingkatkan kualitasnya. Untuk menjaga kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat merupakan tantangan besar. Salah satu aktivitas untuk menjaga kualitas layanan kesehatan adalah memastikan ketersediaan obat. Di Indonesia, sejak tahun 2010, pemerintah mewajibkan penggunaan obat generik dalam layanan kesehatan pemerintah. Dengan demikian, pasokan obat generik harus dapat memenuhi permintaan pada waktu, jumlah dan kualitas yang tepat. Namun, dalam praktiknya, pasokan obat generik dalam sistem pengadaan pemerintah melalui e-catalogue belum 100% memenuhi permintaan obat generik dari fasilitas kesehatan. Kekosongan obat generik dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk risiko dalam aktivitas rantai pasoknya. Risiko rantai pasok dapat memengaruhi kontinuitas aliran informasi, material dan produk dari pemasok awal hingga proses pengiriman ke pembeli sehingga dapat menghambat ketersediaan pasokan obat generik. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model manajemen risiko rantai pasok obat generik di Indonesia sehingga dapat mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan serta menyusun strategi mitigasi risiko yang mungkin dapat terjadi di setiap aktor rantai pasok obat generik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah MCDM (Multiple-criteria decision analysis) DANP (DEMATEL based ANP) dan ISM (Interpretive Structural Modelling). DANP digunakan untuk menilai serta mempriotitisasikan risiko sedangkan ISM digunakan untuk menyusun strategi mitigasi risiko yang sudah diprioritaskan.

---

Health is a basic human right that should maintain and continuously improve in quality. To maintain the quality of health services for the citizen is a big challenge. One of the activities to support the preservation of the quality of health services is the supply continuity of medicines. In Indonesia, since 2010, the government has been encouraging the prescription of medicines by their generic names in all public facilities and pharmacists are allowed to choose the generic substitution for the prescribed non-generic medicines. Then, generic medicines supply chain should be able to meet the demand at the right time in the right quantity and the right quality. In practice, the supply of generic medicines in the government purchasing system of health services, which has been done in online system, has not 100% met the demand of health facilities. Generic medicines shortages can be caused by many factors, including the risks in generic medicines supply chain activities. Risks, which occur in supply chain activities, can affect the flow continuity of information, materials, and products, from the initial pemasok to the delivery of the products, which can hinder the supply of generic medicines. For this reason, supply chain risk management of generic medicines are important to keep the generic medicines supply. However, study about generic medicines supply chain risk in Indonesia are limited. Therefore, the aim of this study is to identify, priotize and mitigate the supply chain risks of general medicines. The results showed that supply chain risks of generic medicines that involve in the activities are demand risks, pemasok risks, transportation risks, information flow risks, financial risks, quality risks, inventory risks, production risks, and environment, social and regulation risks. Multi-criteria decision making methods which used in thise study were DANP (DEMATEL based ANP) and ISM (Intrepretive Strucural Modelling). DANP was used to priotize risks, meanwhile ISM was used to obtain hierarchy model of mitigation strategy."