Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini menyorot system penegakan hukum pemilu yang merupakan salah satu hal penting bagi suksesnya pemilu .Mendekati Pemilu 2009, kita perlu mengkaji dengan serius bagaiman sistem penegakan hukum pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu dilakukan...."

"Pemilu yang demokratis tercermin dalam electoral laws dan electoral process-nya dan MK mempunyai peranan penting untuk menentukan apakah suatu ketentuan mengenai electoral laws demokratis atau tidak melalui uji konstitusi UU pemilu terhadap UUD 1945, sedangkan mengenai electoral process MK berperan melalui peradilan perselisihan hasil pemilu."

"ABSTRACTThe aim of this research is to analyse the legal framework in Indonesia, Malaysia, Singapore, and the Philippines, and its conformity to international instnunents regarding general elections, particularly on settlement of election offences for the conduct of democratic general elections. To achieve the purpose of this study, there will be aneed to examine (i) The extent the legal framework in Indonesia, Malaysia, Singapore and the Philippines incorporated international standards on election to protect election process fiom election offences; (ii) The extent the election offences are settled through the process and through the process of election petition.It is highly important to conduct a more comprehensive research, either 'globally or regionally, to identify some problems related to settlementof election offences, either through the criminal process or through the election petition process. By means of this research, the differences and similarities ofthe legal framework as well as their strengths and weaknesses can be fotmd and some recommendations could be proposed to strengthen the system of election offence settlement.This study is a comparative study. The methodology applied in this thesis is related to the objective, namely, to analyse the legal framework of Indonesia, Malaysia, Singapore, and the Philippines in solving election offences problems. This thesis analyses the extent to which the legal framework incorporates several intemational standards concerning elections.The primary data of this thesis are documents in the form of laws, legislation and court decisions. It is supported by other literature, such as reports, academic journals, magazines, newspapers, and books. Additionally, interviews were also conducted with several resource persons having expertise in this field. The data are analysed using a qualitative approach.The study results demonstrate that in order to prevent unwanted political influence on the election process , every country needs a legal iamework that protect general elections from all kinds of election offences, provide the right of all aggrieved parties to challenge the elections result before an independent and competent judicial body and set out the scope of available review, establish provisions conceming the effect of irregularities on the outcome of elections and provide effective and fair redress mechanism.The existing legal framework of the respective countries generally cover elements of international human right standars of election, however different on some issues, especially the coverage of election offences, the model of regulation, the effect of cellection offences on the election result, the ground of ellection petitions and the settlement procedure (in criminal process and in election petition). Some aspects of the legal framework of settlement of election offences, particulary in Indonesia, need to be improved to ensure more democratic general elections. It is extremely important for democratic country to protec its political process and protec political rights of every citizen and partics from election offerences. Without an effective and fair system, it will be very difficult tho achieve the protections as provided in International standads. The international standards provide a minimum benchmark to which all countries should aspire."

"Sejak reformasi 1998,Indonesia kembali menggunakan sistem multipartai, walaupun begitu dalam sistem pemerintahan tetap mempertahankan sistem Presidensial."

"HASIL-hasil pemilihan umum memperlihatkan bahwa multipartai di Indonesia telah menghasilkan parlemen yang terfragmentasi tinggi, komposisi dukungan eksekutif yang lemah di parlemen (minority president) dan bentukan koalisi yang rentan perubahan. Situasi ini sejajar dengan skenario instabilitas sistem presidensial yang membuat pemerintahan terjebak dalam situasi divided government. Hasil pemilu serentak diharapkan menghasilkan ukuran komposisi parlemen yang sejajar dengan komposisi politik di eksekutif, sehingga dapat lebih efektif menjalankan pemerintahan. Namun, pelaksanaan pemilu serentak digabungkan dengan sistem pemilihan presiden dua putaran (majority run off) menyimpan masalah yang dapat menjadi ancaman gagalnya pencapaian tujuan pemilu serentak. Hal demikian akan membuat partai-partai politik masuk ke pemilihan umum dengan memiliki calon presidennya masing-masing karena menganggap pemenang pemilihan presiden tidak akan didapat di putaran pertama. Putaran pertama digunakan oleh partai-partai untuk mendapatkan coattail effect yang diharapkan memperbesar peluang partai politik untuk dapat mendudukkan sebanyak mungkin wakilnya di parlemen. Jika hal itu yang terjadi, kemungkinannya adalah terbentuk parlemen yang terfragmentasi tinggi, tidak ada kekuatan mayoritas dan memperbesar potensi terjadinya minority president. Ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) merupakan jalan yang efektif dapat terukur untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui presidential threshold dipastikan calon presiden akan terbatas jumlahnya. Dalam kondisi calon presiden terbatas diharapkan kebaikan-kebaikan pemilu serentak dapat dinikmati"

"Skripsi ini menganalisis strategi pemasaran politik yang digunakan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk bersaing dalam pemilihan 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Penelitian ini menerapkan kerangka teori comprehensive political marketing (CPM) seperti yang dikemukakan oleh Jennifer Lees-Marshment. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus kualitatif yang mencakup periode dari pendaftaran formal PSI pada 2014 hingga periode pasca pemilihan hingga Desember 2019, menggunakan sumber data primer dan sekunder termasuk wawancara penelitian, artikel berita, laporan yang tersedia untuk umum, dan literatur akademik. Penelitian ini menemukan bahwa strategi pemasaran politik yang digunakan oleh PSI dalam pemilu 2019 menggunakan market intelligence di setiap tahap dan oleh karena itu, merupakan karakteristik dari model partai berorientasi pasar (MOP) yang ditetapkan oleh Lees-Marshment. Sebagai partai baru yang didaftarkan oleh para pendiri yang kurang dikenal tanpa pengalaman partai politik sebelumnya, PSI menghadapi hambatan yang signifikan untuk keberhasilan pemilihan. Strategi pemasaran politik berorientasi pasar PSI membantu partai untuk mengatasi hambatan ini, memenangkan delapan kursi di DPRD, menjadi satu-satunya partai baru yang memenangkan kursi di DPRD DKI Jakarta. Skripsi ini mengontekstualisasikan strategi pemasaran politik PSI dalam diskusi yang lebih luas tentang sistem pemilihan Indonesia."

"PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum merupakan sarana politik untuk mengkonversi suara rakyat menjadi wakil rakyat. Melalui Pemilihan Umum yang hingga saat ini diyakini merupakan upaya pergantian kepemimpinan negara yang bermartabat baik secara langsung maupun melalui wakil rakyat (DPR) berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu yang banyak diperdebatkan, antara lain adalah penyelenggaraan Pemilu, Sumber Daya Manusia penyelenggara Pemilu, Sistem Pemilu, dan Pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan Pemilu akan berlangsung sukses apabila Sumber Daya Manusia sebagai penyelenggara Pemilu maupun mengelola penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun kualitas penyelenggara Pemilu."

"Demografi pemilih Indonesia pada Pemilu 2024 akan didominasi oleh pemilih muda. Selain menjadi kelompok usia yang akan mendominasi pemilu, kelompok usia ini juga menjadi kelompok yang rentan terpapar disinformasi dan misinformasi terkait pemilu yang disebarkan melalui internet, khususnya media sosial. Di Indonesia telah dikembangkan sebuah strategi untuk memerangi dampak informasi palsu. Koalisi Cekfakta.com yang terdiri dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Mafindo tengah mengadaptasi strategi prebunking dalam kampanye memerangi informasi palsu di Indonesia. Namun, masalah yang umumnya terjadi dalam menyelenggarakan suatu strategi adalah kurangnya perencanaan yang baik. Padahal, dalam merencanakan suatu kampanye, strategi merupakan faktor keberhasilan utama. Untuk memastikan perencanaan kampanye telah dilakukan dengan baik, maka dibutuhkan penelitian evaluasi pada tahap formatif. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa strategi prebunking yang dilakukan oleh koalisi Cekfakta.com untuk meliterasi pemilih muda dalam melawan informasi palsu menuju Pemilu 2024 belum sepenuhnya sesuai dengan tahapan perencanaan yang dikemukakan pada indikator penelitian. Secara umum, hampir semua syarat dalam perencanaan strategi prebunking yang dilakukan oleh koalisi Cekfakta.com dalam kampanye melawan informasi palsu menuju Pemilu 2024 telah dipenuhi. Namun dalam perencanaannya, strategi prebunking ini tidak secara khusus diperuntukan kepada pemilih muda. Syarat yang dipenuhi hanya pada perencanaan saluran.

---

The demographics of Indonesian voters in the 2024 election will be dominated by young voters. Apart from being the age group that will dominate elections, this age group is also a group that is vulnerable to exposure to election-related disinformation and misinformation that is spread especially via social media. In Indonesia a strategy has been developed to fight the impact of false information. The Cekfakta.com coalition consisting of Asosiasi Media Siber Indoensia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), and Mafindo is adapting the prebunking strategy in the campaign against false information in Indonesia. However, the problem that is generally faced in managing a strategy is the lack of good planning. In fact, in planning an activity, strategy is the main success factor. To ensure that the campaign has been carried out properly, it is necessary to evaluate research at the formative stage. Using a qualitative approach with a case study research method, this study found that the prebunking strategy carried out by the Cekfakta.com to literate young voters in campaign against false information towards the 2024 Election is not fully in accordance with the planning stages stated in the research indicators. In general, almost all the requirements in planning the prebunking strategy carried out by the Cekfakta.com have been fulfilled in fighting false information campaign towards the 2024 Election. However, the planning of this prebunking strategy is not specifically aimed to young voters. The conditions that are met are only in the channel planning.

"