Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemerintah sejak tahun 2010 telah menunjukan keseriusannya dalam memajukan kesetaraan gender melalui strategi kebijakan pengarusutamaan gender di Indonesia. Strategi ini telah menghasilkan serangkaian kebijakan pengarusutamaan gender yang diperkenalkan ke semua instansi pemerintahan terkait. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik kerja birokrasi saat ini dapat mendukung atau menghalangi gender untuk berkembang dalam instansi dan implikasinya kepada pegawai. Tidak semua pegawai memiliki sudut pandang yang sama, mengingat realitas sosial bersifat plural. Kajian penelitian ini melihat perspektif ASN terhadap kebijakan yang bertolak belakang dengan narasi positif. Dengan pendekatan kualitatif interpretivisme, kuesioner dengan 167 responden dan wawancara semi terstruktur dengan 15 ASN dari instansi Pemerintah Pusat, Lembaga dan Pemerintah Daerah dilakukan dan data dianalisis menggunakan analisis tematik. Kesimpulan yang dapat diambil adalah meskipun terdapat niat baik dalam kebijakan tersebut, kebijakan ini mungkin belum dapat sepenuhnya dapat dilakukan dalam organisasi. mengingat hal tersebut diharapkan pemerintah dapat meninjau pengelolaan sistem birokrasi guna mendukung kebijakan pengarusutamaan gender kearah yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat membantu organisasi dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender di internal organisasi sehingga memberi dampak positif meskipun dilakukan di sektor publik. ......Since 2010, the Indonesian government has demonstrated its commitment to gender equality by implementing a gender mainstreaming policy approach. As a result of this policy, all relevant government agencies have implemented a number of gender mainstreaming policies. The goal of this research is to see how present bureaucratic work methods can help or impede gender development inside the agency, as well as what this means for personnel. Given the plural nature of social reality, not all employees share the same point of view. This research project examines ASN's viewpoint on policies that contradict positive narratives. A questionnaire with 167 respondents and semi-structured interviews with 15 ASN from Central Government agencies, Institutions, and Local Governments were done using a qualitative interpretivism approach, and the data were processed using theme analysis. The conclusion to be reached is that, even though the policy is well-intentioned, it may not be properly implemented inside the business. In light of this, it is hoped that the government will conduct a review of the bureaucratic system's administration in order to better support gender mainstreaming programs. Even though it is conducted in the public sector, this research is meant to aid organizations in designing and executing gender mainstreaming policies within the organization so that it has a positive impact.

Abstrak :
[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara gender role conflict dan psychological well-being pada laki-laki gay dewasa muda. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini ialah Gender Role Conflict Scale Short Form (GRCS-SF) dan Ryff’s Scales of Psychological Well-Being (RPWB). Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 99 orang laki-laki berusia 20-40 tahun yang memiliki orientasi seksual homoseksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gender role conflict dan psychological well-being (R=-0,023; p>0,05). Meskipun demikian, salah satu dimensi gender role conflict yaitu keterbatasan afeksi antar laki-laki menunjukkan korelasi negatif yang siginifikan dengan psychological well-being (R=-0,261; p<0,01. ......This research is conducted to find the correlation between gender role conflict and psychological well-being among young adult gay men. This research used the Gender Role Conflict Scale Short Form (GRCS-SF) and Ryff’s Scales of Psychological Well-Being (RPWB). The participants of this research are 99 homosexual self-identified men aged between 20-40 years old. The result of this research showed that there is no significant correlation between gender role conflict and psychological well-being (R=-0,023; p>0,05). However, one of the gender role’s dimensions, restrictive affectionate behavior between men, showed that there is a significant negative correlation with psychological well-being (R=-0,261; p<0,01)., This research is conducted to find the correlation between gender role conflict and psychological well-being among young adult gay men. This research used the Gender Role Conflict Scale Short Form (GRCS-SF) and Ryff’s Scales of Psychological Well-Being (RPWB). The participants of this research are 99 homosexual self-identified men aged between 20-40 years old. The result of this research showed that there is no significant correlation between gender role conflict and psychological well-being (R=-0,023; p>0,05). However, one of the gender role’s dimensions, restrictive affectionate behavior between men, showed that there is a significant negative correlation with psychological well-being (R=-0,261; p<0,01).]

Abstrak :
Serikat buruh merupakan organisasi kelas buruh yang dalam sejarahnya sudah menjadi alat perjuangan untuk menuntut berbagai hak-nya. Namun, dengan semakin terlibatnya perempuan di dalam proses produksi di tempat kerja, sebuah serikat buruh harus semakin sadar akan permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi oleh buruh perempuan yang secara khusus hanya akan bisa dirasakan oleh mereka. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana sebuah serikat buruh yang sadar akan permasalahan perempuan dalam sebuah konflik hubungan industrial akan memiliki posisi yang berbeda dengan serikat buruh lainnya dalam melihat sebuah kasus konflik hubungan industrial yang sama. Sebagai contoh yang akan diangkat, penelitian ini akan menjabarkan bagaimana serikat buruh SBGTS-GSBI dapat memiliki posisi terhadap PHK massal di PT Panarub Dwikarya yang berbeda dibanding rekan satu pabriknya seperti SPN dan SPI. Metode yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Perspektif gender menjadi variabel dependen, dan konflik hubungan industrial menjadi variabel independen dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan dan dijabarkan adalah data primer dalam bentuk hasil wawancara dan data sekunder yang berasal dari rilis-rilis tuntutan serta posisi SBGTS-GSBI di laman-laman milik GSBI di internet. Perspektif gender menjadi aspek yang penting dalam melihat bagaimana SBGTS-GSBI dan serikat lainnya menjadi berbeda dalam posisi mereka terhadap kasus PHK massal di PT Panarub Dwikarya.

---

Trade union is an organization of the working class that had been the tools of struggle used by them throughout history, to demand the fulfilment of the workers’ rights and needs. But, with the increasing involvement of women in labor inside workplaces, unions have to be more aware and conscious of the problems revolving around women, which only them can specifically feel. This research was done to examine how a union which are aware of gender-based problems, would fare differently in response to industrial relations conflict compared to those who doesn’t have such awareness. For the purpose of this research, the researcher will be examining the case of mass lay off in PT Panarub Dwikarya and how a union called the SBGTS-GSBI was able to react differently in terms of their position to the termination of employment, or lay off, compared to their counterparts like the SPI and SPN. The methods used for this research is the qualitative research method. Gender perspective is the independent variable of this research, whereas industrial relations conflict is the dependent variable. The data gathered were the primary data consisting of interview results and secondary data gathered from various pages and websites containing the position of SBGTS-GSBI regarding the mass lay-off in PT Panarub Dwikarya