Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Abandonment and Site Restoration adalah sebuah kegiatan pasca tambang berupa pelaksanaan pembongkaran instalasi produksi agar kembali kepada kondisi awal atau kondisi untuk pemanfaatan di masa depan, yang berasal dari pencadangan dana khusus yaitu dana Abandonment and Site Restoration. Sebagai suatu kesatuan, keduanya ditujukan untuk menjadi penghubung antara kepentingan ekonomi dan keberlangsungan lingkungan hidup berupa pencegahan terjadinya pencemaran pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia antara kontraktor dan badan pelaksana yang mewakili Negara sebagai pemilik Sumber Daya Alam yang terikat dalam suatu Kontrak. Sebagai suatu bentuk kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup, Kegiatan Abandonment and Site Restoration dapat digambarkan sebagai pelaksanaan dari Asas Pencemar Membayar Polluter Pays Principle yang secara spesifik tergolong pada instrument ekonomi. Abandonment and Site Restoration sebagai suatu kegiatan pasca tambang yang wajib di lakukan pada kontrak yang memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ketentuan Abandonment and Site Restoration tidak tertuang secara spesifik dalam kontrak yang didasari oleh Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Sebagai suatu bentuk kegiatan pasca tambang yang wajib dilakukan, kontraktor bertanggung jawab untuk melaksanakan Abandonment and Site Restoration sebagai bentuk pertanggungjawaban lingkungan hidup. Maka dari itu timbul permasalahan bagi kontrak yang tidak mencadangkan Abandonment and Site Restoration, sekalipun memiliki mekanisme lain sebagaimana yang dilakukan oleh Chevron Indonesia Company yang disebut sebagai Asset Retirement Obligation yang mana memiliki bentuk yang sama sebagaimana yang diwajibkan oleh Abandonment and Site Restoration. ...... Abandonment and Site Restoration is a post mining activity in the form of dismantling production installations to return to the preliminary condition or condition for future use , derived from special reserve funding ie Abandonment and Site Restoration funds. As a unity, both are intended to be a link between economic interests and environmental sustainability in the form of prevention of pollution in the upstream oil and gas business activities in Indonesia between contractors and implementing agencies representing the State as the owner of Natural Resources bound in a contract. As a form of environmental pollution prevention activities, Abandonment and Site Restoration Activities can be described as the implementation of a Polluter Pays Principle which is specifically classified as an economic instrument. Abandonment and Site Restoration as a post mining activity that must be done on a contract that has legal basis of Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 regarding Oil and Natural Gas. The Abandonment and Site Restoration provisions are not specified in the contracts based on the Regulation on Oil and Gas before Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001. As a form of post mining activity that must be done, the contractor is held responsible for implementing Abandonment and Site Restoration as a form of environmental responsibility. Therefore, problems arise for contracts that do not reserve Abandonment and Site Restoration, despite having other mechanisms as performed by Chevron Indonesia Company which is referred to as the Asset Retirement Obligation which has the same form required by Abandonment and Site Restoration.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kewajiban pencadangan dana ASR bagi kontraktor migas yang dalam Production Sharing Contract-nya tidak termuat ketentuan tersebut. Permasalahan ini menjadi menarik untuk dibahas karena salah satu pihak dari Production Sharing Contract adalah pemerintah. Dalam hal ini pemerintah di satu sisi merupakan subjek hukum perdata yang wajib tunduk pada kesepakatan kontrak, namun di sisi lain ia juga berhak untuk membuat peraturan karena kedudukannya sebagai regulator. Dalam keadaan yang demikian, tidak jarang peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah bertentangan atau tidak diatur dalam muatan kontrak sehingga berpotensi menimbulkan konflik di antara para pihak Production Sharing Contract. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, artinya penelitian dilakukan dengan mengandalkan penggunaan kepustakaan, termasuk di dalamnya buku-buku, literatur, serta norma-norma hukum yang tertulis baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan-kebiaasan yang berlaku di masyarakat. Pelaksanaan pencadangan ASR yang masih terbilang baru ini menimbulkan perbedaan pendapat dari berbagai pihak. Namun bagaimanapun, secara hukum pencadangan dana ASR merupakan kewajiban yang harus tetap dilaksanakan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the obligation to reserve ASR fund for oil and gas contractors whose Production Sharing Contract does not contain such provisions. This issue becomes interesting to be discussed because one of the parties from the Production Sharing Contract is government. In this case the government on the one hand is a subject of civil law that is obligated to submit to contractual agreement, but on the other hand he is also entitled to make regulations because of his position as a regulator. In such circumstances, the regulations issued by the government may contradictory with or unregulated in contractual content, thus potentially causing conflict between the contracting parties. This thesis uses normative juridical method, which the research is done by relying on the use of literature, including books, literature, and legal norms written both in the form of legislation and customs that prevail in the community. Implementation of ASR 39 s reserves that are still fairly new lead to differences of opinion However, the reservation of ASR fund obligation still must be implemented so that comply to the law.