Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada saat berhentinya produksi yaitu saat dilakukannya tahap penutupan tambang (decommissioning) akan meninggalkan fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya yang telah digunakan untuk kegiatan produksi, sehingga berpotensi menjadi kendala atau membahayakan kegiatan lain di wilayahnya. Merupakan tanggung jawab Kontraktor Kerja Sama (KKS), pemerintah dan semua pihak untuk melakukan Abandonment and Site Restoration (ASR), abandonment terhadap Fasilitas Produksi dan sarana penunjang lainnya yang telah digunakan, dan site restoration terhadap wilayah kegiatan usaha pada saat berhentinya produksi. Pelaksanaan kegiatan ASR merupakan hal yang penting, karena tidak hanya menyangkut pengembalian fungsi lingkungan hidup, melainkan juga menyangkut pertanggungjawaban dan pembiayaannya, tidak adanya pengaturan yang secara tegas mengatur akan kewajiban pelaksanaan ASR menyebabkan terjadinya penolakan pembayaran dana ASR oleh Kontraktor KKS, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan di masa mendatang terutama ketika kegiatan operasi telah selesai dan ketika perusahaan minyak dan gas bumi terkait telah meninggalkan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas pelaksanaan dari Kegiatan ASR sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku baik di dunia internasional maupun di Indonesia serta hambatan yang dilalui dalam melaksanakan kegiatan ASR. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang – undangan, dan buku. ...... The post operation of upstream oil and gas business activities is in the stage of decommissioning, will abandoned the production facilities and other supporting facilities that have been used for the operation activities, which might potentially be the obstacles or risking another activities in those area. Therefore, it is the responsibility of the Production Sharing Contract’ Contractor, the Government, and any interested party to conduct the Abandonment and Site Restoration (ASR). The implementation of ASR is sacrosanct, it is not only concerning on returning the environment to its pre-lease condition, but also concerning about the responsibility and the financing itself, the lack of regulation that expressly regulates about ASR causing the Contractor resistance to made the ASR’s fund, this thing might grave any problems that might occur in the future when the operation have been completed and when the company itself has left Indonesia. This research is a legal research that writes about the implementation of the abandonment and site restoration regarding its compliance to regulations related and the obstacles that might occur.

Abstrak :
Pada Skripsi ini akan dibahas tentang persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, dimana penulis menitikberatkan persekongkolan penulis sebagai bahan kajian utama penulis. Selain itu, penulis membahas mengenai tender (pengadaan barang dan jasa) yang diadakan pada industri migas dan praktek persaingan usaha tidak sehat yang umumnya terjadi, berikut dampak yang ditimbulkan apabila terdapat persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini, penulis mengambil contoh kasus yang terjadi dalam pengadaan Jack-Up Drilling Rig di CNOOC SES Ltd. yang diduga telah melakukan persekongkolan tender namun diputus tidak bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2007. Penulis menggunakan tipologi penelitian hukum normatif, dengan metode penelitian kepustakaan dengan melihat adanya permasalahanpermasalahan mengenai bagaimana bentuk persaingan usaha tidak sehat yang terjadi pada penawaran tender yang dilakukan industri Migas berikut dampak yang ditimbulkan. Penulis juga menyoroti permasalahn dalam hal bagaimana pembuktian dan pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memutus perkara persekongkolan tender dalam Perkara Nomor: 31/KPPU-I/2007 berkaitan dengan Tender Pengadaan Jack-Up Drilling Rig di CNOOC SES Ltd. dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum persaingan usaha.

Abstrak :
Putusan MK memberikan dampak terhadap pembubaran BP Migas, karena setiap pasal dan frasa yang berkaitan dengan Badan Pelaksana pada UU Migas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional. Tesis ini membahas mengenai tata kelola peraturan perundang-undangan tentang kegiatan hulu migas Indonesia, serta latar belakang dan dampak atas Putusan MK tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan penelitian dengan menggunakan data sekunder di bidang hukum yang terkait dengan Putusan MK dan keberadaan BP Migas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK berdampak pada kontrak kerja sama migas dan kegiatan usaha hulu migas di Indonesia. Putusan tersebut menyebabkan negara berposisi sebagai pihak yang berkontrak dalam setiap KKS. Selain itu, Putusan tersebut menghilangkan jaminan kepastian hokum migas, serta menghambat kegiatan operasional kontraktor. ......The Constitutional Court Decision gives impact to the dissolution of BP Migas, due to every articles and phrases related to the Implementing Agency on Oil and Gas Law, was declared contrary to the 1945 Constitution or unconstitutional. The thesis discuss about laws and regulations related to upstream activities of oil and gas in Indonesia, and background and impact of the Constitutional Court Decision. The study was conducted with the normative juridicial method, a method that emphasizes research using secondary data in the areas of law related to the Constitutional Court Decision and the existence of BP Migas. The study showed that the Constitutional Court Decision have impact to the cooperation contract of oil and gas and upstream activities of oil and gas in Indonesia. The decision cause the state become the contracting party in every cooperation contract of oil and gas. Moreover, the Decision has eliminated the rule of law guarantee in oil and gas, and has hampered to the operations of contractor.

Abstrak :
Pengusahaan dan pemanfaatan dari gas bumi harus dilaksanakan secara arif dan bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dapat dikatakan terjadi perubahan fundamental dalam kegiatan usaha hilir gas bumi di Indonesia. Paradigma pemanfaatan dan usaha gas bumi dalam industri hilir sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan energi nasional perlu diimbangi dengan melakukan pengaturan secara menyeluruh atau memberi gambaran dari sisi pasokan dan pengaturan sumber, kesiapan infrastruktur dan transportasi atau pendisrtibusian gas bumi. Hal ini disebabkan bahwa akan adanya pula tuntutan dari lingkungan global untuk menerapkan sistem perdagangan bebas antar negara, sehingga dapat menciptakan keadaan usaha yang terbuka dan berdaya saing. Hal ini terlihat nyata pada semangat liberalisasi dengan terbukanya peran serta swasta dalam industri gas bumi secara nasional setelah disahkannya Undang-Undang tersebut. Pada dasarnya liberalisasi membutuhkan dua hal yaitu persaingan usaha yang sehat dan mekanisme pasar. Untuk dapat kondisi persaingan usaha yang sehat perlu dibentuk suatu equal playing field, karena bila terjadi persaingan tanpa ada kesetaraan yang ada adalah dominasi oleh pihak yang memiliki kekuatan. Pelaksanaan kegiatan usaha hilir gas bumi melalui persaingan usaha yang sehat merupakan sebuah fenomena yang positif dalam rangka perwujudan pembanguan ekonomi secara menyeluruh, sehingga kompetisi yang timbul dari persaingan akan berimbas terhadap kesejahteraan masyarakat. ......The exploitation and utilization of natural gas need to be wisely implemented for the greatest prosperity of the citizens. After Law No. 22 2001 on Oil and Gas was enacted, there has been a fundamental change in the downstream sector activities of natural gas industry in Indonesia. The paradigm of natural gas utilization and business in the downstream sector as a spearhead in the implementation of the national energy needs to be balanced by making a comprehensive arrangement or providing a big picture of supply side and source arrangements, infrastructure and transportation readiness or natural gas distribution. This is because there will be demands from the global environment to implement a free trade system among countries in order to create an open and competitive business. It is evident in the spirit of liberalization which private sector given opportunity to participate in the gas industry after Law No. 22 2001 was passed. Basically liberalization requires two things fair business competition and market mechanism. Fair business competition can only be realized by forming an equal playing field. If there is a competition without equality, so there will be a domination by party which has power. The implementation of downstream sector activities of natural gas industry through fair business competition is a positive phenomenon in the realization of economic development as a whole, so that competition arising from the rivalry will affect the community rsquo s welfare.

Abstrak :
PT. Perusahaan Gas Negara PGN pada periode Agustus sampai November 2015 menetapkan harga jual gas bumi untuk pengguna umum yang didistribusikan melalui pipa. Berkaitan dengan hal tersebut, timbul permasalahan dengan adanya Putusan KPPU Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016, atas penentuan harga yang dilakukan PGN, PGN dinyatakan melakukan praktik monopoli. Putusan KPPU tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melalui Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN.Jkt.Brt. Dengan adanya kedua putusan tersebut, telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa ketentuan mengenai pengecualian terhadap praktik monopoli yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN dan menganalisa penentuan harga gas bumi yang dilakukan PGN dengan ketentuan pengecualian berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan studi dokumen atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa terdapat pengecualian terhadap BUMN yang melakukan praktik monopoli dengan syarat kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penentuan harga gas bumi yang dilakukan PGN sebagai BUMN adalah bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga merupakan kegiatan yang dikecualikan oleh Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ......PT. Perusahaan Gas Negara PGN in the period August to November 2015 set the selling price of natural gas for general users that distributed through pipes. On the matter of issues that arises from KPPU Decision No. 09 KPPU L 2016 on price determination by PGN, stated that PGN has conducted monopolistic practice. KPPU Decision was canceled through the Decision No. 02 Pdt.Sus KPPU 2017 PN.Jkt.Brt. With that two decisions, has done the research that aimed to analyse the provisions of exceptions to monopolistic practice by State owned enterprises BUMN and analysis the price determination of natural gas by PGN with exceptions under Article 50 sub article A of Law Number 5 of 1999. This study was a normative legal study performed with case approach and statue approach through the literary study by document study on primary, secondary, and tertiary legal materials. Research result and discussion show that there are exception to monopolistic practice by BUMN with condition the actions with the intention to implement the existing law, and price determination by PGN as a BUMN is with the intention to implement the existing law, so that action is excluded by Article 50 sub article A of Law Number 5 of 1999.

Abstrak :
Skripsi ini membahas pengaturan klausula gas make-up dalam perjanjian jual beli gas bumi dan bagaimana perlindungan hukum pembeli atas klausula tersebut dalam tiga buah perjanjian yang berbeda. Oleh karena pengambilan atas gas make-up yang diberikan hanya terbatas pada periode berlakunya perjanjian. Setelah berakhirnya perjanjian, pembeli tidak berhak melakukan klaim apapun lagi untuk mengambil gas make-up. Padahal adanya gas make-up tidak dapat diprediksi kemunculannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan klausula gas make-up dalam ketiga perjanjian tersebut secara umum memberikan hak kepada pembeli untuk dapat mengambil sisa gas take or pay yang sudah dibayar pada periode tersebut namun belum diambil dan baru dapat diambil pada periode berikutnya hanya selama periode perjanjian dengan syarat memenuhi kuantitas gas take or pay terlebih dahulu. Pengujian terhadap kedudukan para pihak, syarat sah perjanjian, dan asas-asas perjanjian membuktikan bahwa klausula gas make-up yang diatur belum secara fair memberikan perlindungan hukum bagi pembeli. Hak pembeli menjadi tidak proporsional diakibatkan oleh pembatasan waktu pengambilan gas make-up yang tidak wajar. Kedepannya, penyusunan klausula gas make-up harus memberikan kesempatan waktu yang wajar bagi pembeli dan adanya klausul para pihak akan bersepakat kembali mengenai pengambilan gas. ......This undergraduate thesis discusses the arrangement of make-up gas clauses in the gas sale and purchase agreement and how the legal protection for the buyer of the clauses in three different agreements. Therefore the taking of the make-up gas provided is only limited to the period of validity of the agreement. After the agreement expired, the buyer has no rights to make any further claims to take make-up gas. Even though the presence of make-up gas cannot be predictable. This research used a normative juridical method with statute approach and analytical descriptive. The results of this thesis are the arrangement of make-up gas clauses in the three agreements in general giving the buyer the rights to be able to take the remaining take or pay gas that has been paid in that period but has not been taken and it can only be taken in the following period only during the agreement period with the requirement to fulfill the take or pay gas quantity first. Testing of the position of the parties, the legal terms of the agreement, and the principles of the agreement proved that the regulated make-up gas clause did not provided a fair legal protection for buyer. The disproportionate rights of the buyer is caused by the limitation of the time to take unnatural make up gas. In the future, the preparation of make-up gas clauses should provide a reasonable time for the buyer and the clauses of the parties will re-negotiation on taking make-up gas.

Abstrak :
Gas bumi adalah sumber daya alam tak terbarukan yang sangat penting bagi hajat hidup banyak orang. Oleh karena itu, eksploitasi dan pemanfaatan gas bumi harus dilakukan secara bijak dan untuk kemakmuran rakyat. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implementasi unbundling dan open acces dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 tahun 2009 gagal untuk mencapai tujuannya apabila dilihat dari perspektif menciptakan efisiensi dan meningkatkan pertumbuhan infrastruktur nasional gas bumi. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 untuk merekonstruksi banyak ketentuan yang terkandung dalam peraturan sebelumnya, terutama mengenai hak eksklusif di Wilayah Jaringan Distribusi Tertentu yang kemudian diikuti oleh perubahan prinsip pemisahan badan usaha menjadi hanya pemisahan akuntansi juga mengenai ketentuan open access menjadi third party access. Penelitian ini akan menganalisis apakah ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 sesuai dengan UUD 1945 dan prinsip persaingan yang sehat.

---

Natural gas is a very important non-renewable natural resource that controls the livelihood of many people. Therefore, the exploitation and utilization of natural gas must be carried out wisely and for the greatest prosperity of the people. This is mandated in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The implementation of unbundling and open access under ESDM Ministerial Regulation Number 19 of 2009 fails to achieve the expectation from the perspective of creating efficiency and improving national infrastructure of natural gas. Therefore the government issued ESDM Ministerial Regulation Number 4 of 2018 to reconstruct many of the provisions contained in the previous regulation, mainly regarding the exclusive rights in Certain Distribution Areas which then followed by the alteration of separation principle (Legal unbundling) into accounting unbundling as well as the alteration of open access into third party access. This thesis will analyse whether the provisions contained in the ESDM Ministerial Regulation Number 4 of 2018 is in line with the 1945 constitution and the principle of fair competition.

Abstrak :
Pertumbuhan perekonomian dunia cenderung semakin berkembang dengan pesat seiring meningkatnya pula hubungan yang saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya. Kondisi menjadikan tantangan semakin terbuka, serta secara positif sebisa mungkin harus dapat dimanfaatkan untuk suatu keberhasilan pelaksanaan-pembangunan nasional di berbagai bidang. Globalisasi yang terjadi terutama pada kegiatan finansial, produksi, investasi dan perdagangan, selanjutnya dipengaruhi oleh tata hubungan ekonomi antar bangsa. Dimana globalisasi itu telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan antar negara, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia, sehingga batas-batas antara suatu negara dalam berbagai praktek dunia usaha seakan tidak berlaku lagi. Sementara itu, globalisasi di bidang produksi, keuangan, perdagangan dan teknologi, adalah komponen yang telah membawa kepada globalisasi di bidang hukum. Pengaruh globalisasi ekonomi ke globalisasi hukum telah berdampak pada bidang-bidang dan sektor-sektor lain untuk ikut berbenah terhadap keadaan ini. Salah satu sektor itu adalah bidang Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Abstrak :
Produksi migas Indonesia terus mengalami penurunan justru di saat kebutuhan domestik meningkat. Rendahnya minat investasi sektor migas dianggap sebagai salah satu penyebab penurunan produksi yang berimbas secara langsung pada penerimaan negara. Selain itu, tingginya nilai cost recovery yang harus dibayar Pemerintaha kepada KKKS, juga sangat berpengaruh pada porsi bagi hasil migas yang akan diterima Pemerintah. 2015 menjadi tahun terburuk dengan catatan cost recovery yang sangat tinggi dan membuat penerimaan negara dari sektor migas defisit hingga USD1,7 Miliar. Pemerintah akhirnya menetapkan perubahan cost recovery menjadi gross split untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas sekaligus menarik minat investasi di Indonesia melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 8 Tahun 2017. Permen ESDM 8/2017 kemudian mengalami perubahan melalui Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2017 yang memuat lebih banyak aturan fiskal atraktif yang menguntungkan baik bagi Pemerintah maupun KKKS. Penelitian ini akan melihat bagaimana sistem gross split kemudian berpengaruh pada peningkatan investasi migas hingga akhir tahun 2018. Tinjauan analisis didasarkan pada teori dan dasar aturan investasi migas yang diatur khusus dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selanjutnya juga akan dibahas mengenai sistem Production Sharing Contract (PSC) dengan melihat perbandingan aturan fiskal antara cost recovery dengan gross split. Penelitian dilakukan dnegan menggunakan metodologi penelitian normatif, yaitu melakukan analisis pada aturan hukum terkait pengusahaan migas, investasi dan gross split, merujuk pada Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri ESDM. Jadi, data yang akan diperoleh berupa data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder). Pengumpulan data dilakukan melalui document study dan wawancara langsung pada Dirjen Migas Kementerian ESDM dan KKKS Nasional yang telah menandatangani kontrak dengan sistem gross split. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini ialah: Pertama, dasar penerapan aturan gross split adalah Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 beserta perubahannya pada Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sistem Bagi Hasil Gross Split. Penerapan gross split mengakar pada Pasal 1 ayat 19 UU Nomor 22 Tahun 2001 dan tidak menghilangkan kendali negara atas pengusaan sumber daya alam dan pemegang kuasa pertambangan. Kedua, peneraan gross split yang disertai deregulasi perizinan investasi berhasil meningkatkan realisasi investasi pada tahun 2018 dengan peningkatan hingga 14,9% dibandingkan dengan tahun 2017. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem gross split menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan lebih baik, yaitu mengelola sumber daya alam yang hasilnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. ......Indonesia's oil and gas production continues to decline precisely when domestic demand increases. The low interest in investment in the oil and gas sector is considered as one of the causes of the decline in production which impacts directly on state revenues. In addition, the high value of the cost recovery that the Government must pay to the KKKS also greatly influences the portion of oil and gas profit sharing that the Government will receive. 2015 became the worst year with a record of very high cost recovery and made state revenues from the oil and gas sector a deficit of up to USD1,7 billion. The government finally determined changes in cost recovery to gross split to increase state revenues from the oil and gas sector while at the same time attracting investment interest in Indonesia through Minister Regulation of Energy and Natural Resources Number 8 Year 2017. Then, this one modified into Minister Regulation Number 52 Year 2017 which contains more attractive fiscal rules that benefit both the Government and the KKKS. This study will look at how the gross split system influences the increase of oil and gas investment until the end of 2018. The analysis review is based on the theory and the basic rules of oil and gas investment specifically regulated in Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas. Furthermore, it will also discuss the Production Sharing Contract (PSC) system by looking at the comparison of fiscal rules between cost recovery and gross split. The research was carried out by using a normative research methodology, namely conducting an analysis of the legal rules relating to oil and gas exploitation, investment and gross split, referring to the Laws and Regulations, Government Regulations and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation. So, the data will be obtained in the form of secondary data (primary and secondary legal materials). Data collection was carried out through a document study and direct interviews with the Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Natural Resources and the National KKKS who had signed a gross split system contract. The conclusions obtained from this study are: First, the basis for the application of gross split rules is Minister Regulation of Energy and Natural Resources Number 8 of 2017 along with its amendments to Minister Regulation Number 52 Year 2017 concerning Gross Split Sharing System. The gross application of the split takes root in Article 1 paragraph 19 of Law Number 22 Year 2001 and does not eliminate state control over the natural resources and holders of mining rights. Second, the implementation of gross split accompanied by deregulation of investment licensing has succeeded in increasing investment realization in 2018 with an increase of up to 14.9% compared to 2017. Thus, it can be said that gross split systems carry out the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution better, namely managing natural resources whose results are used as much as possible for the prosperity of the Indonesian people.