Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menjelaskan implementasi Permendes PDTT nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa terkait stunting di Desa Tompe Kabupaten Donggala tahun 2019 secara evaluasi formatif dan sumatif. Penelitian non-eksperimental metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan cross sectional. Hasil penelitian menujukkan Implementasi PermendesPDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa terkait stunting dalam hal input, proses, dan outputnya belum efektif dan efisien. Intervensi stunting yang dilakukan juga sesuai pedoman serta masih banyak terdapat hambatan. Oleh karena itu, harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen dan lapisan masyarakat desa serta perlunya sosialisasi terhadap peraturan tentang dana desa dan pedoman stunting. ......This thesis explains the implementation of ministrial regulation No.16/PermendesPDTT/2018 concerning the priority of using village funds related to stunting in Tompe Village, Donggala District in 2019 through formative and summative evaluation. This non-experimental research is a qualitative method with a cross-sectional and case study approach. The results of this study showed that the implementation of ministrial regulation No.16/PermendesPDTT/ 2018 concerning the priority of using village funds related to stunting in terms of inputs, processes and, outputs are not yet effective and efficient. Stunting interventions are also carried out according to the guidelines and there are still many obstacles. Therefore, it must involve the active participation of all components and levels of village society as well as the need to socialize the regulations on village funds and stunting guidelines.

Abstrak :
Penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan di Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab PSSI sebagai induk organisasi cabang olahraga sepakbola. Meskipun demikian, dalam praktiknya pemerintah tetap memiliki andil dalam penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan. Salah satu bentuk keikutsertaan pemerintah adalah melalui pengalokasian dana dari APBN yang diberikan kepada PSSI guna pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga sepakbola. Pemberian dana dari pemerintah kepada PSSI telah melahirkan suatu hubungan keuangan yang membawa implikasi terhadap kedudukan PSSI terhadap keterbukaan informasi publik, yaitu masuknya PSSI dalam kriteria dan karakteristik suatu badan publik nonpemerintah. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis, penelitian ini memberikan deskripsi mendalam terkait pemberian dana APBN dari pemerintah kepada PSSI serta analisis tentang implikasi yang ditimbulkan dari pemberian dana tersebut berkaitan dengan keterbukaan informasi yang harus dilakukan oleh PSSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian dana APBN kepada PSSI menjadikan PSSI sebagai organisasi nonpemerintah, terdapat limitasi mengenai informasi yang wajib disediakan oleh suatu organisasi nonpemerintah berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, yaitu sebatas pada pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kedudukan organisasi nonpemerintah sebagai suatu organisasi yang tunduk pada ketentuan hukum privat. Perlu dilakukan revisi terkait perumusan definisi badan publik yang memasukkan organisasi nonpemerintah ke dalam lingkup badan publik dengan memberikan penjelasan mendetail dan terperinci terkait kriteria yang digunakan dalam pendefinisian organisasi nonpemerintah tersebut, contohnya kriteria sumber pendaan. Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, sepatutnya ditentukan kriteria baku dari masing-masing sumber pendanaan, misalnya jumlah atau besaran dana, prosedur pemberian dana, dan sebagainya. ......As the National Football Federation, PSSI has the responsibility to manage all the football activities in Indonesia. However, practically the government still has a role in football management. One of the government’s participation in football is through the allocation of funds from the state budget given to PSSI in order to develop and to improve football activities. Funding transfer from the government to PSSI has made a financial relationship that gave an impact for PSSI in the realm of freedom of information, which means PSSI has fulfilled the criteria and characteristics of a non-governmental public body. By doing the normative juridical methods with descriptive analysis type, this study provides an in-depth description related to the fund transfer from state budget to PSSI then gave an analysis about the implication of this funds relating to the freedom of information that must be carried out by PSSI. As a result, this research shows that although the funding transfer from the state budget to PSSI makes PSSI as a non-governmental organization that is obligated to provide the public information, there are limitations regarding the information that must be provided by non-governmental organization under the Freedom of Information Act, which is limited to the management of funds that provided by the government. This restriction is intended to guarantee the position of a non-governmental organization as the subject of private law. It is necessary to revise the definition of public body that include non-governmental organizations by providing a detail explanation regarding to the criteria in defining these non-governmental organizations, for instance funding source criteria. The standard criteria for each funding source is needed, such as the amount of funds, the procedure for providing funds, and etcetera. With these such of criteria, there will be no misinterpretation to defining a public body, especially for non-governmental organizations.

Abstrak :
Penelian ini membahas mengenai analisis desain kebijakan Dana Kelurahan di tahun 2019. Dana Kelurahan merupakan salah satu bentuk transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan post positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan sebagai ground theory dalam penelitian ini adalah teori Policy Design oleh Birkland (2011) yang membagi menjadi lima elemen desain kebijakan. Hasil dari penelitian ini menujukkan desain kebijakan Dana Kelurahan Tahun 2019 tidak tepat. Hal ini terlihat dari tiga elemen diantaranya dapat dikatakan tidak sesuai dengan desain kebijakan Dana Kelurahan tahun 2019 mengingat sebagai sebuah alokasi transfer baru, kebijakan Dana Kelurahan tidak memiliki nomenklatur tersendiri sehingga menggunakan skema DAU Tambahan. Penggunaan nomenklatur tersebut dinilai tidak sesuai dengan karakteristik Dana Kelurahan yang bersifat khusus dan tidak memiliki formulasi perhitungan yang jelas. ......This study discusses the analysis of the design of the Urban Village Funds policy in 2019. Urban Village Funds is a form of transfer of funds from the Central Government to the Regional Government to support the infrastructure development and the empowerment of the Urban Village community. The research method used in this study is through a post-positivist approach to the type of descriptive research and data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The theory used as a ground theory in this research is the Policy Design theory by Birkland (2011) which divides into five elements of policy design. The results of this study show that the design of the Urban Village Funds policy is inappropriate. This can be seen from the three elements, one of which can be said to be incompatible with the design of the Urban Village Funds policy. As a new transfer allocation, the Urban Village Funds policy does not have its nomenclature, so it uses the Additional DAU scheme. The use of the nomenclature is judged to be incompatible with the specific characteristics of the Urban Village Funds policy and does not have a clear calculation formulation.

Abstrak :
Reksa dana syariah muncul di Indonesia pada tahun 1997 dan menjadi instrumen investasi favorit bagi investor. Reksa dana syariah memiliki pertumbuhan yang cepat dalam TNA sebesar 285,40% dari 2013 hingga 2018 yang lebih unggul dari reksa dana konvensional dengan pertumbuhan hanya 157,17% di dalam periode yang sama. Reksa dana syariah juga berkembang pesat di negara dengan mayoritas penduduk Muslim serta negara yang memiliki sistem keuangan syariah yang maju, bahkan mampu mengungguli kinerja dari reksa dana konvensional dan benchmark. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, reksa dana syariah tidak memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan reksa dana konvensional di pasar Indonesia. Penelitian ini juga membahas terkait asosiasi antara fund-flow dengan kinerja untuk reksa dana kovensional dan syariah berjenis saham dan campuran. Penelitian membuktikan bahwa di pasar Indonesia, fund-flow dan kinerja berhubungan negatif dan convex positif. ......Islamic mutual funds emerge in Indonesia since 1997 and become a favourite investment instruments for investors. Islamic mutual funds have a rapid growth in TNA of 285.40% from 2013 to 2018 which is superior to conventional mutual funds with growth of only 157.17% in the same period. Islamic mutual funds are also growing rapidly in countries with Muslim populations and countries that have advanced Islamic financial systems, also able to outperform conventional mutual funds and its benchmarks. Despite the majority of populations are Muslims, Islamic mutual funds do not have a better performance than conventional mutual funds in Indonesian market. This study also discusses the associations between the fund-flow and the performance of conventional and Islamic stocks and mixed funds. Evidence suggests that in the Indonesian market, the fund-flow and performance are negative and convex positive.