Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas kebijakan earmarked tax yang di terapkan pada pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) di Provinsi D.I Yogyakarta. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Earmarked Tax tidak diterapkan pada PBBKB, namun Pemerintah Yogyakarta penetapan kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, muncul pertanyaan mengenai landasan kebijakan apa yang digunakan dalam pengenaan earmarked tax pada PBBKB di D.I Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu mengenai latar belakang penerapan earmarked tax dan bagaimana formulasi kebijakan yang di buat pemerintah D.I Yogyakarta dalam penerapan earmarked tax. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi literatur dan studi lapangan yang di lakukan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menceritakan latar belakang yang menjadi alasan diterapkannya kebijakan earmarking tax pada PBBKB di D.I Yogyakarta serta menggambarkan formulasi kebijakan yang dibuat pemerintah dalam proses earmarked tax tersebut.

---

This thesis explain about the Earmarked Tax Policy which applied in Motor Vehicle Fuel Tax in D.I. Yogyakarta. As Indonesian Republic Statute 2009 Number 28 about Local Tax and Local Retribution isn?t stating that Motor Vehicle Fuel Tax should be earmarked, but the local government of D.I. Yogyakarta is. Therefore, a question about earmarked tax policy on motor vehicle fuel tax in D.I. Yogyakarta was established. The purpose of this study is to find out what is the background of applying earmarked tax and illustrate how to formulate this policy. The type of approach used is qualitative, with the method of data collection of literature study and field study conducted by in-depth interviews. Results of this study illustrate the background of the reason why this earmarked tax policy implemented by the local government.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis atas kebijakan pengenaan pajak atas BBM bersubsidi minyak solar di Indonesia. Saat ini, BBM bersubsidi dikenakan pajak-pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut pemerintah pusat dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dipungut pemerintah daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan post-positivist dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian berkesimpulan pengenaan pajak atas BBM bersubsidi minyak solar dikarenakan alasan untuk penerimaan pusat dan daerah. Selain itu, pengenaan pajak juga untuk mengontrol pola konsumsi BBM bersubsidi dimasyarakat. Terkait pengenaan 2 jenis pajak atas produk yang sama, pengenaan PPN dan PBBKB merupakan pajak berganda dan membuat pengenaan pajak tersebut menjadikan tidak netral terhadap perekonomian mengingat BBM bersubsidi merupakan barang kebutuhan vital bagi masyarakat. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait pengenaan pajak atas BBM bersubsidi minyak solar dengan memberikan fasilitas pembebasan PPN agar harga jual eceran BBM bersubsidi minyak solar lebih stabil dan kebijakan tegas terkait upaya membatasi konsumsi BBM bersubsidi khususnya minyak solar hanya oleh mereka yang berhak disubsidi.

---

The purpose of this research is to analyze the tax policy on subsidized fuel of diesel oil in Indonesia. Currently, subsidized fuel in Indonesia are taxed Value Added Tax (VAT) by central government and Vehicle Fuel Tax by local government. This research is using post positivist approach with qualitative method of research. The results of this research conclude tax on subsidized fuel oil are taken by goverment with the purpose of revenue productivity for both central governement and local government. Besides, to control the consumption of subsidized fuel in the public. By taxing 2 kind of taxes on subsidized fuel diesel oil incurring the double taxation and resulting those taxes are not neutral for economic since the subsidized fuel are the vital public needs. Government should evaluate the tax policy on subsidized fuel diesel oil by exempting the VAT on subsidized fuel in order to maintain the economic stability and make a strict policy on controlling the consumption on subsidized fuel diesel oil only for them who reserve to get the subsidy.