Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Memandang wilayah perbatasan hendaknya dengan cara memperlakukannya sebagai sebuah ruang yang tidak hanya bersifat geografis tetapi juga bersifat sosial dan politik dimana penduduk yang bermukim di wilayah perbatasan itu bukanah sebuah masyarakat yang bersifat statis dan homogen, melainkan sebuah masyarakat yang dinamis dan kompleks. Konstruksi Indonesia sebagai archipelagic atate atau negara yang semestinya berbasis maritim telah terkonstruksi semakin dalam menjadi negara "darat" yang berpusat di Jawa. Konstruksi begara "darat"nyang mengagungkan sentralisme politik dan ekonomi memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kawasan perbatasan yang dengan demikian diperlakukan sekedar sebagai kawasan pinggiran, marjinal, "excluded" dan terbiarkan. Pandangan tersebut kemudian berimplikasi pada kebijakan yang terbukti tidak memihak kepada perlunya menempatlkan perbatasan sebagai sebuah kawasan yang penting. Dalam paradigma pembangunan masa Orde Baru misalnya, mereka diberi sebutan "suku terasing" dan setelah reformasi mereka diberi sebutan baru sebagai "komunitas adat terpencil". Ada semacam "urban bias" dalam memandang perbatasan dan penduduk yang kita bayangkan bermukim di kawasan perbatasan. Gagasan akan sebuah perspektif yang baru tetang perbatasan, jangan-jangan harus dimulai dengan memproblematikkan terlebih dahulu soal arti kewarganegaraan."

"Perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia yang belum stabilmengharuskan negara selalu mengantisipasi dan mengikuti perkembangan didalam masyarakat dan diiringi dengan pembuatan kebijakan-kebijakan yangsejaln dengan perkembangan di dalam masyarakat.Tujuan penelilian untuk mengetahui apakah perubahan Undang-undang PPN telah disosialisasikan dengan baik, yaitu yang berkaitan denganadministrasi atas pembuatan faktur pajak_ peiaporan dan penyetoran,mekanisme restitusi PPN dan administrasi sehubungan pendetinisian subjekdan objek PPN, Sena menguraakan kepatuhan (compliance) vvajib Pajaksehubungan dengan perubahan adminislrasi tersebut_Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptifkualitatif dengan metode pengumpulan data sample secara acak (randomsampling) dan metode analisis data dengan menggunakan analisis korelasi, regresi, koetisien penentu dan uji hipotesi§i"Hasi1 analisis menunjukanbahwa korelasi pemnuatara faktur pajak, mekanisme restitusi PPN memilikihubungan yang erat terhadap kepatuhan, sedangkan terhadap indikatorkewajiban pelaporan dan penyetoran serta administrasi sehubunganpendennisian kembali subjek dan objek PPN memiliki hubungan Iemah.Hasil pengujian korelasi dan regresi menunjukan bahwa perubanankebijakan administrasi PPN secara umum adalah baik, namun di dalampelaksanaan administrasi cenderung tidak mudah. sehingga PengusahaKena Pajak sulit untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dandapat dikatakan kecenderungan Pengusaha Kena Pajak untuk kurang patuh_Saran agar peraturan-peraturan yang baru dapat disosialisasikandengan baik kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak memiliki persepsiyang sama dengan Fiskus didalam pelaksanaan administrasi perpajakan.lnformasi perpajakan yang cepat, mudah dan terkini dari kantor pajaknendaknya dapat diwujudkan sebagai suatu bentuk pelayanan kepadamasyarakat berupa penyuluhan perpajakan baik melalui pusat penyuluhanperpajakan maupun web site yang dimiliki DJP_Peraturan yang mudah dapat membanlu Pengusaha Kena Pajakuntuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan mudah,pengaturan administrasi PPN yang terdapat dalam perubahan Undang-undang PPN telah memberi pengertian yang sederhana dan lebih memberikepastian hukum, namun masih diperlukan peraturan pelaksanaan yangsejalan dengan Undang-undang yang berlaku untuk menegaskan tentangtata cara penerapan lebih lanjut."