Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu elemen penting dari social capital adalah trust. Elemen ini mendasari semua elemen lainnya seperti jaringan jaringan sosial, seperangkat nilai-nilai atau norma dan sinergisnya struktur kekuasaan dengan civil society. Dikatakan mendasar karena tujuan dari keseluruhan elemen social capital itu adalah terciptanya pertumbuhan masyarakat demokratis yang sehat dalam arti positif bagi terciptanya ruang publik dan terpenuhinya hak-hak dan akses keterlibatan publik (public engagement) dalam kehidupan demokrasi. Meskipun konsep social capital awalnya adalah berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan dalam ekonomi, namun dalam perjalanannya (historical situatedness) tak bisa dilepaskan dari tarik-menarik dan sating mempengaruhi (interplay) diantara agenagen ekonomi-politik. Oleh karenanya, pertumbuhan demokrasi acapkali amat ditentukan pula oleh dinamika politik. Tesis ini berangkat dari pertanyaan pokok yang intinya mempertanyakan bagaimana tarik-menarik dan saling mempengaruhi (interplay) di antara kepentingan negara (struktur kekuasaan), pasar, civil society dan media dalam proses demokratisasi legislasi RUU kebebasan memperoleh inforrnasi. Penulis melihat adanya pertarungan berbagai macam kepentingan dalam realitas empiris proses legislasi kebijakan RUU kebebasan informasi di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh dinamika interaksi keempat komponen tersebut. Dalam konsolidasi demokrasi, khususnya di era transisi demokrasi sangat dibutuhkan sumber modal sosial (social capital) yang positif dan kuat. Hal ini ditandai dengan adanya trust, sinergisnya jaringan-jaringan kekuatan masyarakat, dan partisipasi aktif publik dalam kehidupan sosial ekonomi politik dan aksesibilitas informasiny. Metode yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci dan spesifik ruang lingkup yang dibahas adalah metode kualitatif Sedangkan pendekatan yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam studi ini adalah pendekatan ekonomi-politik kritis. Pendekatan ini bermaksud untuk menguji relasi-relasi sosial yang mempengaruhi aspek ekonomi, politik, sosial atau kultural yang berhubungan dengan nilai moral secara filosofis (Masco, 1996:28). Selain itu, implikasi bagi kepentingan publik hanya dapat dipahami secara lebih komprehensif jika digunakan pendekatan ekonomi-politik kritis karena era transisi demokrasi ditandai oleh tarik-ulur dan benturan kepentingan antara variabel-variabel ekonomi, sosial dan politik. Proses legislasi RUU Kebebasan memperoleh informasi publik sebagai fokus kajian dalam penelitian ini mengingat setelah "revolusi Mei 1998" urgensinya sudah digaungkan namun hingga kini masih mengalami interplay dan benturan kepentingan. Kenyataan demikian ini jelas menunjukkan adanya masalah-masalah dalam trust, jaringan-jaringan sosial, interaksi negara-pasar-civil society dan media.Kenyataan lain juga menunjukkan adanya modal sosial negatif dan koritra-kondusif terhadap proses demokratisasi. Pembahasan tentang rancangan undang-undang (RW) Kebebasan memperoleh informasi digunakan untuk melihat lebih tajam bagaimana realitas empiris yang menyangkut kebebasan memperoleh informasi dan hak publik untuk tabu dalam pembuatan kebijakan oleh negara dalam interaksinya yang dinamis antara negara dan pasar di sate pihak dan civil societylpublik di lain pihak dalam konteks reformasi. Sebagai sebuah produk hukum, RUU kebebasan infonnasi ini ternyata masih mengundang dan mengandung kontroversi yang menyisakan saling ketidakpercayaan di antara agen-agen perubahan sosial, ekonomi dan politik karena bersinggungan langsung dengan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu.

Abstrak :
Hak atas informasi lingkungan merupakan salah satu pilar penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai persoalan lingkungan hidup yang muncul seringkali berkaitan dengan lemahnya pemenuhan akses masyarakat terhadap hak atas informasi lingkungan. Tesis ini berupaya menganalisa tentang pentingnya pemenuhan akses informasi lingkungan dan bagaimana jaminan hukum pemenuhan akses informasi lingkungan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, tesis ini juga menganalisa bagaimana strategi pengembangan jaminan hukum pemenuhan akses informasi lingkungan hidup. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang menitikberatkan kepada studi penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan keterbukaan informasi lingkungan. Metode lainnya yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah dengan mendeskripsikan dan menganalisa berbagai bahan hukum secara sistematis atau disebut dengan penelitian deskriptif analisis. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa pemenuhan akses informasi lingkungan memiliki peran penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bukan saja sebagai hak yang harus dipenuhi berdasarkan hukum, pemenuhan akses informasi lingkungan juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui suatu mekanisme partisipasi publik atau proses deliberatif. Proses deliberatif dalam pengambilan keputusan diperlukan untuk mengatasi keterbatasan pendekatan ilmiah dalam mengakomodir persoalan-persoalan lain yang perlu dipertimbangkan seperti nilai, moral, budaya, kesadaran masyarakat, dan sebagainya. Hasil analisa juga menyimpulkan bahwa jaminan hukum atas pemenuhan akses informasi lingkungan di Indonesia belum memadai. Oleh karena itu, penulis juga menganalisa bagaimana memperkuat ketentuan hukum, strategi, dan faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan. ...... Right to information is one of important pillars in the environmental protection and management. Environmental problems often relates to the weak public access to information. This thesis examines the importance of public access to environmental information and legal guarantee for its fulfillment in Indonesia. Further, the thesis provides analysis regarding legal guarantee improvement for the fulfillment of public access to environmental information. The author applies doctrinal research method which is based on the study of the positive law norms implementation and relevant literatures study. The method also includes descriptive analysis approach by providing description and analyzing various law sources systematically. Based on the analysis, it is concluded that the fulfillment of access to environmental information plays significant role in the environmental protection and management. The access is not only a right to be fulfilled but also required in order to enhance the quality of decision making process through public participation mechanism or deliberative process. Deliberative process in decision making is needed to overcome the limitation of science approach. The process includes accommodating other aspects such as norms, moral, culture, and people's awareness. It is argued that legal guarantee to the fulfillment of access to information in Indonesia is not yet sufficient. Therefore, the author also analyzes strategy to strengthen the legal guarantee and other factors that need to be considered.

Abstrak :
Pemerintahan Kota Depok merupakan salah satu badan publik yang telah menunjuk PPID dalam rangka pelaksanaan UU KIP. Setelah munculnya PPID sejak 2011, ternyata masih ditemukan beberapa informasi yang belum dipublikasikan sesuai UU KIP dan banyaknya sengketa informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait kewajiban badan publik di Pemerintahan Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 di Pemkot Depok belum menggunakan sumberdaya dan struktur birokrasi, disamping masalah dalam komunikasi kebijakan dan disposisi pelaksanaanya. Pelaksanaan UU tersebut juga terhambat pada proses penegakkan hukumnya. ...... The City Government of Depok is one of the public institution that has appointed PPID in the framework of the implementation of the KIP Act. After the emergence of the PPID since 2011, it still found some information that has not been published according to KIP Act and many of information dispute. This research aims to explain policy implementation of Act No 14 of 2008 about the openness of public information related to the public body responsibility in Depok City Governement. This research using a qualitative approach and it is a kind of descriptive research with data collection method in the form of deep interview, observation, and literature study. Policy implementation of the public openess information based on the Act No 14 Year 2008 in Depok City Government haven’t used resources and bureaucratic structure, beside policy communication matters and the disposition in practice. The implementation of the Act also hampered in the process of law enforcement.

Abstrak :
Panduan ini dibuat untuk kepentingan mempromosikan perluasan akses masyarakat terhadap data daninformasi dari lembaga pemerintahan.Secara umum, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah menjamin akses masyarakat terhadap data dan informasi dari lembaga pemerintahan dan membaginya berdasarkan jenis ? jenis akses terhadap informasi publik.

Abstrak :
Undang-undang no.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan stimulus perubahan paradigma mengenai informasi, data dan layanan. Sehingga diasumsikan badan publik harus melakukan persiapan dengan membentuk sistem untuk memisahkan dan memilah informasi publik yang dapat diakses dan yang dikecualikan, pendokumentasian, katalogisasi semua informasi publik, mekanisme pelayanan informasi baik secara internal maupun interkoneksi antar lembaga/ Badan publik, menyiapkan infrastruktur baik berupa teknologi informasi, SDM dan sistem informasi. Beberapa teori yang digunakan dalam tesis ini adalah Teori Kesiapan Perubahan Organisasi dari Thomas Cummings dan Christopher Worley, Teori Organisasi dari Stephen Robbins, Teori Perubahan Organisasi dari Johnson dan Luecke, dan John Kotter. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik analisa deskriptif analitis. Sistem penarikan sampel yang digunakan adalah sistem purposive untuk informan dari pejabat Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan organisasi terkait pengembangan organisasi Kementerian Hukum dan HAM. Hasil temuan yang didapat dari penelitian ini adalah Kementerian Hukum dan HAM belum siap menghadapi implementasi UU KIP. Ketidak siapan ini terlihat dari minimnya langkah-langkah persiapan yang dilakukan organisasi. Teori Kesiapan Perubahan, Teori Perubahan dan Pengembangan Organisasi berimplikasi positif terhadap kondisi organisasi karena dalam prakteknya organisasi tidak menjalankan apa yang ada dalam teori, akibatnya kesiapan organisasi menyongsong implementasi UU KIP tidak maksimal. ......The law no.14 of 2008 on the Public Information Openness is a stimulus that enforce paradigm shift on the information, data and Services. It was assumed that every public agency has to set up supporting preparation to establish a system for separating and sorting public information that can be accessed and which excluded, documentation, cataloging all public information, the mechanism of information Services both intemally and interconnection among agencies / public agency, set up infrastructure of information technology, human resources and information systems. Several theories used in this thesis were: Organizational Change Readiness Theory by Thomas Cummings and Christopher Worley, Organization Theory by Stephen Robbins, Organizational Change Theory by Luecke and Johnson, and John Kotter. This research applied qualitative methods using descriptive analytical technique. The Sampling method used was purposive systems to informants from the Ministry of Law and Human Rights officials, Ministry of Communications and Information Technology official- also from related organizations. The research fidings were: the Ministry of Justice and Human Rights was not ready to face the implementation of Law no. 14/2008 and the organization did not have the sufficient preparation. The lack of preparation was seen from the lack of preparatory steps that the organization has made. Change Readiness Theory and Organization Development and Change Theory had positive implications for organizational conditions since in practice the organizations did not apply the activities stated in theory, resulting organization's readiness to meet the implementation was not optimal.

Abstrak :
ABSTRACT
Dalam upaya melindungi hak atas informasi sebagai hak asasi manusia sekaligus mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan suatu instrumen hukum bagi masyarakat yang menginginkan informasi dari badan-badan publik. Di Indonesia, hak atas informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP . Salah satu informasi yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut untuk dibuka ke publik adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh badan publik dengan pihak lain. Menjadi masalah ketika dalam perjanjian tersebut, badan publik terikat dengan klausula kerahasiaan yang melarang badan publik untuk mengungkapan seluruh informasi yang berkaitan dengan transaksi yang diperjanjikan, termasuk dokumen perjanjian itu sendiri. Beberapa isu yang muncul dalam sengketa informasi yang berkaitan dengan perjanjian badan publik dengan pihak lain adalah pemaknaan badan publik itu sendiri serta informasi-informasi yang dikecualikan untuk dibuka ke publik dalam undang-undang. Skripsi ini meneliti tentang kerangka hukum keterbukaan perjanjian badan publik dengan pihak lain serta bagaimana pelaksanaan kewajiban pengungkapan ini dilihat dari sengketa-sengketa informasi yang muncul. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan melihat bahan hukum dan menganalisis putusan. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa klausula kerahasiaan merupakan pengaturan keperdataan yang tunduk pada hukum publik dalam yurisdiksi perjanjian tersebut, termasuk kewajiban untuk mengungkapkan perjanjian dalam undang-undang. Jika dalam kenyataannya perjanjian tersebut mengandung informasi yang dikecualikan maka badan publik diperbolehkan untuk tidak menyampaikannya kepada publik. Selain itu, ditemukan pula bahwa pendefinisian badan publik dalam UU KIP tidak hanya mencakup badan-badan organik dalam pemerintahan namun juga badan privat lainnya. Namun, kewajiban membuka informasi bagi badan privat tersebut terbatas pada aktivitasnya yang berada dalam domain publik.

---

ABSTRACT
In an effort to protect the right to information as a human right while creating good governance, a legal instrument is needed for people who want information from public bodies. In Indonesia, the right to information is regulated in Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness of the FOI Law. One of the information mandated by the law to be made public is agreements made by public bodies with other parties. Being a problem when in the agreement, the public body is bound by a confidentiality clause that prohibits the public body from disclosing all information relating to the promised transaction, including the agreement document itself. Some of the issues that arise in information disputes relating to agreements of public bodies with other parties are the meaning of the public body itself as well as information that is exempt from being disclosed to the public in law. This thesis examines the legal framework for the disclosure of agreements of public bodies with other parties and how the implementation of this disclosure obligation is seen from information disputes that arise. The study was conducted using the normative juridical method, namely by looking at legal materials and analyzing decisions. Based on this study, it was concluded that the confidentiality clause is a civil regulation subject to public law in the jurisdiction of the agreement, including the obligation to disclose the agreement in law. If in reality the agreement contains excluded information, then the public body is allowed not to submit it to the public. In addition, it was also found that defining public bodies in the FOI Law did not only include organic bodies in government but also other private bodies. However, the obligation to disclose information to a private body is limited to its activities in the public domain.

Abstrak :
ABSTRACT
Indonesia government pursue to established freedom of information for their civilisation in order to enhance good governance in the public sector by implementing the Disclosure of Public Information Act number 14 year 2008 popularly known as UU KIP. This study is aimed to describe and draw the factors that affected the implementation of UU KIP in the Surakarta City and Lombok Barat Municipality. This research uses mixed method both quantitative through survey and qualitative through in-depth interview and focus group discussion. The research concluded that there are numerous factor whis affected the implementation of UU KIP such as; political will both from central government and local leader, aparatur readiness, the lack of the UU KIP itself, minimum budget, infrastructure and the culture of the society. UU KIP also perceived as the Act that regulate the public information and bring enhancement in implementing good governance for the public institution. It believes that the local government will be more accountable, transparent and increase public participation.