Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas serta menganalisa konsep temporary protection sebagai bentuk perlindungan internasional yang diberikan oleh negara terhadap pencari suaka dan pengungsi di wilayah negaranya. Konsep temporary protection, yang secara klasik diterapkan sebagai bentuk perlindungan darurat dalam menganani pengungsi massal, telah dikembangkan untuk dapat mengatasi protection gap di negara-negara dimana tidak terdapat sistem perlindungan bagi pengungsi yang memadai. Di mayoritas Negara Bukan Pihak dari Konvensi 1951, pengungsi tidak diizinkan untuk menetap secara permanen, melainkan hanya diizinkan untuk menetap secara sementara. Namun, konflik bersenjata di berbagai negara, yang merupakan alasan utama bagi pengungsi untuk melarikan diri dari negara asalnya, masih belum kunjung berakhir. Di sisi yang lain, kesempatan untuk menetap secara permanen di negara ketiga, seperti Amerika Serikat dan Australia yang merupakan negara destinasi pengungsi yang populer, semakin menipis sejak awal abad ke-21. Hal ini mengakibatkan semakin berlarutnya permasalahan pengungsi, terutama di negara-negara transit seperti di kawasan Asia Tenggara. Masalah mulai muncul saat mayoritas negara-negara transit bagi pengungsi bukanlah Negara Pihak dari Konvensi 1951 yang pada umumnya tidak mengizinkan pengungsi untuk masuk ke wilayah negaranya, memulangkan pengungsi secara paksa ke negara asalnya, dan/atau tidak memberikan hak-hak yang memadai bagi pengungsi. Skripsi ini akan membahas berbagai praktik temporary protection, terutama di negara-negara transit di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia, serta menganalisa apakah kebutuhan mendasar dari pengungsi di negara tersebut terpenuhi yaitu: Akses masuk ke negara untuk mendapat perlindungan, tidak dipulangkannya pengungsi secara paksa ke negara asalnya dan hak-hak kehidupan yang mendasar. Praktik di negara-negara tersebut akan dianalisa berdasarkan UNHCR Guidelines on Temporary Protection and/or Stay Arrangements yang dianggap sebagai standar yang ideal bagi kebijakan temporary protection atau perlindungan sementara. Dalam skripsi ini akan dibahas pula mengenai keabsahan dari kebijakan-kebijakan negara yang hanya melindungi pengungsi secara sementara. Penulis akan menyimpulkan skripsi ini dengan menyarankan negara-negara di dunia yang menerapkan skema temporary protection untuk menyesuaikan kebijakannya dengan standar-standar yang ditetapkan dalam UNHCR Guidelines on Temporary Protection and/or Stay Arrangements.

---

This thesis aims to discuss and analyze the concept of temporary protection as a form of international protection provided by states for asylum seekers and refugees inside their territories. The concept of temporary protection, which was classically implemented as an emergency response to mass influx situations, has been expanded further to cover protection gaps in countries where adequate responses to refugee situations don 39 t exist. In most non signatory countries, refugees do not have the option to settle permanently. Instead, they are only permitted to stay temporarily. However, on going armed conflict in many states, which was the primary reason for refugees to flee out of their countries at the first place, is still far from coming to an end. At the same time, resettlement quotas in popular destination countries, such as United States of America, Australia and so on, have been dramatically reduced since the beginning of the 21st century. This resulted in protracted refugee situations in transit countries such as in Southeast Asia. Problem arises when most transit countries happened to be non signatories to the 1951 Refugee Convention, where refugees can either be denied entry into the country, prone to forcible return, and or are granted no meaningful rights to continue their lives during their stay. This thesis will then discuss the practices of temporary protection, especially in transit countries in Southeast Asia such as Malaysia and Indonesia on whether or not the three basic rights for refugees Entry into country of asylum, protection from involuntary return and basic minimum treatment. The practices shall then be assessed based on the UNHCR Guidelines on Temporary Protection and or Stay Arrangements which is considered as the ideal form of temporary protection provided by states to refugees. This thesis will also analyzes the legality of states 39 policies that only provide protection to refugees in a temporary manner. The author will conclude this thesis with a suggestion to states that implement temporary protection scheme for refugees to live up to the standards in UNHCR Guidelines on Temporary Protection and or Stay Arrangements."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas serta menganalisa konsep temporary protection sebagai bentuk perlindungan internasional yang diberikan oleh negara terhadap pencari suaka dan pengungsi di wilayah negaranya. Konsep temporary protection, yang secara klasik diterapkan sebagai bentuk perlindungan darurat dalam menganani pengungsi massal, telah dikembangkan untuk dapat mengatasi protection gap di negara-negara dimana tidak terdapat sistem perlindungan bagi pengungsi yang memadai. Di mayoritas Negara Bukan Pihak dari Konvensi 1951, pengungsi tidak diizinkan untuk menetap secara permanen, melainkan hanya diizinkan untuk menetap secara sementara. Namun, konflik bersenjata di berbagai negara, yang merupakan alasan utama bagi pengungsi untuk melarikan diri dari negara asalnya, masih belum kunjung berakhir. Di sisi yang lain, kesempatan untuk menetap secara permanen di negara ketiga, seperti Amerika Serikat dan Australia yang merupakan negara destinasi pengungsi yang populer, semakin menipis sejak awal abad ke-21. Hal ini mengakibatkan semakin berlarutnya permasalahan pengungsi, terutama di negara-negara transit seperti di kawasan Asia Tenggara. Masalah mulai muncul saat mayoritas negara-negara transit bagi pengungsi bukanlah Negara Pihak dari Konvensi 1951 yang pada umumnya tidak mengizinkan pengungsi untuk masuk ke wilayah negaranya, memulangkan pengungsi secara paksa ke negara asalnya, dan/atau tidak memberikan hak-hak yang memadai bagi pengungsi. Skripsi ini akan membahas berbagai praktik temporary protection, terutama di negara-negara transit di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia, serta menganalisa apakah kebutuhan mendasar dari pengungsi di negara tersebut terpenuhi yaitu: Akses masuk ke negara untuk mendapat perlindungan, tidak dipulangkannya pengungsi secara paksa ke negara asalnya dan hak-hak kehidupan yang mendasar. Praktik di negara-negara tersebut akan dianalisa berdasarkan UNHCR Guidelines on Temporary Protection and/or Stay Arrangements yang dianggap sebagai standar yang ideal bagi kebijakan temporary protection atau perlindungan sementara. Dalam skripsi ini akan dibahas pula mengenai keabsahan dari kebijakan-kebijakan negara yang hanya melindungi pengungsi secara sementara. Penulis akan menyimpulkan skripsi ini dengan menyarankan negara-negara di dunia yang menerapkan skema temporary protection untuk menyesuaikan kebijakannya dengan standar-standar yang ditetapkan dalam UNHCR Guidelines on Temporary Protection and/or Stay Arrangements.

---

ABSTRACTThis thesis aims to discuss and analyze the concept of temporary protection as a form of international protection provided by states for asylum seekers and refugees inside their territories. The concept of temporary protection, which was classically implemented as an emergency response to mass influx situations, has been expanded further to cover protection gaps in countries where adequate responses to refugee situations don 39 t exist. In most non signatory countries, refugees do not have the option to settle permanently. Instead, they are only permitted to stay temporarily. However, on going armed conflict in many states, which was the primary reason for refugees to flee out of their countries at the first place, is still far from coming to an end. At the same time, resettlement quotas in popular destination countries, such as United States of America, Australia and so on, have been dramatically reduced since the beginning of the 21st century. This resulted in protracted refugee situations in transit countries such as in Southeast Asia. Problem arises when most transit countries happened to be non signatories to the 1951 Refugee Convention, where refugees can either be denied entry into the country, prone to forcible return, and or are granted no meaningful rights to continue their lives during their stay. This thesis will then discuss the practices of temporary protection, especially in transit countries in Southeast Asia such as Malaysia and Indonesia on whether or not the three basic rights for refugees Entry into country of asylum, protection from involuntary return and basic minimum treatment. The practices shall then be assessed based on the UNHCR Guidelines on Temporary Protection and or Stay Arrangements which is considered as the ideal form of temporary protection provided by states to refugees. This thesis will also analyzes the legality of states 39 policies that only provide protection to refugees in a temporary manner. The author will conclude this thesis with a suggestion to states that implement temporary protection scheme for refugees to live up to the standards in UNHCR Guidelines on Temporary Protection and or Stay Arrangements."

"ABSTRAKFreedom of movement dalam sistem Schengen merupakan salah satu instrumen kebijakan Uni Eropa yang bertujuan untuk memfasilitasi warga UE dan warga nonUE, untuk bergerak secara bebas, baik sementara maupun permanen, di wilayah Schengen. Namun demikian, apabila dilihat dari waktu ke waktu, masih ditemukan perdebatan serta permasalahan, khususnya dalam penerapannya. Oleh karena itu, Tugas Karya Akhir ini bertujuan untuk meninjau literatur yang membahas penerapan konsep freedom of movement dalam sistem Schengen. Dalam pengorganisasian literatur, penulis menggunakan metode kronologi dan taksonomi. Melalui metode kronologi, literatur terbagi ke dalam empat periodisasi mengenai penerapan freedom of movement dalam sistem Schengen; di antaranya: [1] awal tahun 1990-an, integrasi Eropa dan ambiguitas posisi hukum warga nonUE, [2] pertengahan tahun 1990-an, restriksi dan diskriminasi terhadap warga nonUE, [3] tahun 2000-an, implikasi agenda enlargement di wilayah Eropa Tengah dan Eropa Timur, [4] tahun 2011-2015, isu pencari suaka dan pengungsi pasca Arab Spring dan krisis pengungsi. Sedangkan dalam metode taksonomi, terdapat peningkatan penggunaan sudut pandang politik dan keamanan oleh scholars dalam membahas topik tersebut. Lebih lanjut, sebagian besar literatur melihat bahwa penerapan konsep freedom of movement dalam sistem Schengen menjadi semakin restriktif dan diskriminatif terhadap warga nonUE.

---

ABSTRACTFreedom of movement within Schengen system aims to facilitate the movement of individuals-both EU-nationals and non-EU nationals-either for temporary or permanent purpose. However, from time to time, there are still debacles and problems, especially regarding its implementation. Therefore, this literature review aims to analyze the evolution on the implementation of freedom of movement within Schengen system. For the literature organization, the writer used chronology and taxonomy as its method. Chronologically, literatures regarding the implementation of freedom of movement within Schengen system were divided into four periodization; they were: [1] early 90s, European integration and ambiguity of the legal position of non-EU nationals, [2] mid 90s, restriction and discrimination towards non-EU nationals, [3] 2000s, the implication of EUs enlargement agenda in Central and Eastern Europe, [4] 2011-2015, asylum seekers and refugee at the time of Arab Spring and refugee crisis. In addition to that, there was increasing intensity of scholars using both political and security perspectives in discussing the topic. Furthermore, most of the literatures captured that the implementation of freedom of movement within Schengen system had turned out to be more restrictive and discriminative towards non-EU nationals."

"Penelitian ini membahas lebih dalam mengenai perspektif subjektif media massa Jepang yang beraliran konservatif dan progresif pasca tahun 1997, sebagai jalan tengah bagi perusahaan media Jepang untuk tetap menjaga sirkulasi pembaca yang kian menurun. Disebabkan angka kelahiran yang menurun. Tesis ini menganalisis konten media massa Jepang versi daring dari laman berita Asahi dan Yomiuri dalam bahasa Inggris dan Jepang, untuk memahami propaganda seperti apa yang dilakukan dalam menarasikan suatu berita, berkaitan dengan isu larangan keluar masuk Jepang pada masa Pandemi Virus COVID-19 bagi masyarakat Internasional dan Jepang. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis wacana dan mengumpulkan data dari artikel berita Asahi dan Yomiuri bulan Februari hingga Agustus 2020, serta menggunakan kata kunci utama　「入国禁止」atau “Entry Ban” dalam kolom mesin pencari laman berita daring Asahi dan Yomiuri. Hasil studi menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan dari narasi konten yang dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Hasil analisis artikel bahasa Inggris Asahi dan Yomiuri menunjukkan kalau narasi konten yang dibuat dalam bahasa Inggris cenderung lebih terpolarisasi dan subjektif, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan Shinzo Abe dan Pemerintahan Jepang. Sedangkan hasil analisis artikel bahasa Jepang Asahi dan Yomiuri menunjukkan kalau kedua media massa Jepang lebih objektif dalam menarasikan suatu isu, namun lebih sering untuk memberitakan topik yang berbeda antara satu sama lain.

---

This research discussed more deeply about Japanese mass media subjective perspective of conservative and progressive leaning following 1997, as a middle ground for Japanese media companies to maintain its declining readership circulation, due to declining birth rate. This thesis analyzes the online version of Japanese mass media articles from Asahi and Yomiuri newspaper both English and Japanese language web articles. The importance of this research is to understand what kind of propaganda was narrated through the articles, related to the issue of prohibiting entry and leaving from Japan during the COVID-19 Virus Pandemic for the International and Japan society. This thesis uses a qualitative method with discourse analysis method and collects data from news articles of Asahi and Yomiuri started from February to August 2020, using main keywords 「入国禁止」or “Entry Ban” in the search engine bar of both online web news. The result of the study showed that there are significant differences in the articles narrative written in English and Japanese. The result of the analysis of Asahi and Yomiuri’s English articles showed that content narrated in English tend to be more polarized and subjective, especially for matters related to Shinzo Abe and the Japanese Government. Meanwhile, the results of the analysis of Japanese articles showed that the both Japanese mass media are more objective in narrating this issue, but they often cover topics that are entirely different from each other."

"Penelitian ini membahas lebih dalam mengenai perspektif subjektif media massa Jepang yang beraliran konservatif dan progresif pasca tahun 1997, sebagai jalan tengah bagi perusahaan media Jepang untuk tetap menjaga sirkulasi pembaca yang kian menurun. Disebabkan angka kelahiran yang menurun. Tesis ini menganalisis konten media massa Jepang versi daring dari laman berita Asahi dan Yomiuri dalam bahasa Inggris dan Jepang, untuk memahami propaganda seperti apa yang dilakukan dalam menarasikan suatu berita, berkaitan dengan isu larangan keluar masuk Jepang pada masa Pandemi Virus COVID-19 bagi masyarakat Internasional dan Jepang. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis wacana dan mengumpulkan data dari artikel berita Asahi dan Yomiuri bulan Februari hingga Agustus 2020, serta menggunakan kata kunci utama　「入国禁止」atau “Entry Ban” dalam kolom mesin pencari laman berita daring Asahi dan Yomiuri. Hasil studi menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan dari narasi konten yang dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Hasil analisis artikel bahasa Inggris Asahi dan Yomiuri menunjukkan kalau narasi konten yang dibuat dalam bahasa Inggris cenderung lebih terpolarisasi dan subjektif, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan Shinzo Abe dan Pemerintahan Jepang. Sedangkan hasil analisis artikel bahasa Jepang Asahi dan Yomiuri menunjukkan kalau kedua media massa Jepang lebih objektif dalam menarasikan suatu isu, namun lebih sering untuk memberitakan topik yang berbeda antara satu sama lain.

---

This research discussed more deeply about Japanese mass media subjective perspective of conservative and progressive leaning following 1997, as a middle ground for Japanese media companies to maintain its declining readership circulation, due to declining birth rate. This thesis analyzes the online version of Japanese mass media articles from Asahi and Yomiuri newspaper both English and Japanese language web articles. The importance of this research is to understand what kind of propaganda was narrated through the articles, related to the issue of prohibiting entry and leaving from Japan during the COVID-19 Virus Pandemic for the International and Japan society. This thesis uses a qualitative method with discourse analysis method and collects data from news articles of Asahi and Yomiuri started from February to August 2020, using main keywords 「入国禁止」or “Entry Ban” in the search engine bar of both online web news. The result of the study showed that there are significant differences in the articles narrative written in English and Japanese. The result of the analysis of Asahi and Yomiuri’s English articles showed that content narrated in English tend to be more polarized and subjective, especially for matters related to Shinzo Abe and the Japanese Government. Meanwhile, the results of the analysis of Japanese articles showed that the both Japanese mass media are more objective in narrating this issue, but they often cover topics that are entirely different from each other."