Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ni`mah Hidayah
"Sejalan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1913 Batam yang telah berkembang sebagai suatu wilayah perkotaan memerlukan penyusunan peraturan. Selama ini Pengaturan wilayah Batam sedikit banyak telah mempengaruhi kewenaangan dan tanggung jawab antara Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam. Kota Batam memerlukan pengaturan yang berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia, karena para pelaku usaha Iangsung melakukan kegiatan antar negara terutama dengan Singapura dan Malaysia. Wilayah Batam harus diatur tersendiri sebagai suatu daerah istimewa. Batam, yang selama ini dikenal sebagai "Bonded Zone" atau secara de facto merupakan " free trade zone". Status ini perlu dituangkan dalam bentuk Undang-Undang agar lebih mempunyai kepastian hukum.
Hal-hal di atas mendorong penulis untuk menyusun tesis tentang PEMBENTUKAN FREE TRADE ZONE (FTZ) DI INDONESIA, STUDI KASUS PEMBENTUKAN FTZ BATAM. Kasus Pembentukan FTZ Batam, ini menarik dilihat dari proses pembuatan kebijakan pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, terutama kebijakan dalam beberapa tahun terakhir ini. Berkenaan dengan pemberian kepastian hukum bagi status Batatn ini, pemerintah terkesan bertindak lambat dan tidak mampu membuat keputusan. Seakan-akan ada masalah dalam proses pembuatan peraturan perundangundangan, karena telah terjadi kepemimpinan pemerintah yang lemah dan koordinasi yang belum berjalan dengan baik. Kepercayaan masyarakat, dunia usaha dan pasar, sangat terpengaruh oleh ketidakmampuan pemerintah dalam membuat keputusan yang baik dan tepat waktu. Ada anggapan bahwa lambannya proses pembuatan keputusan seringkali disebabkan oleh karena Dewan Perwakilan Rakyat pada masa reformasi selalu mencari kesempatan untuk menyulitkan pemerintah. Namun, dalam kasus penetapan FTZ Batam ini tidak demikian.
Pemerintah tidak menyepakati konsep FTZ dalam Rancangan Undang-Undang yang telah dibuat oleh DPR. Menurut pemerintah, bentuk FTZ yang sesuai bagi Batam adalah enclave. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Babas Menjadi Undang-Undang, yang merupakan payung hukum pembentukan UU FTZ Batam perlu disesuaikan pasal-pasalnya agar mengakomodasi pembentukan FTZ Batam.
Pengertian FTZ yang sampai saat ini masih terdapat keraaancuan, baik dalam perdebatan, Undang-Undang maupun Rancangan Undang-Undang, sehingga perlu kejelasan atau ketegasan dalam menerapkan konsep FTZ di Indonesia, khususnya FTZ bagi Batam. Keberhasilan Batam sebagai FTZ tergantung dari pengaturan hubungan antara Pemerintah Kota dan Otorita Batam. Agar hubungan ini dapat berjalan dengan baik, perlu segera dikeluarkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, khususnya Pasal 21. Rancangan Undang-Undang FTZ Batam jangan dibiarkan berlarut-larut, karena keadaan tanpa keputusan ini menyebabkan ketidakpastian dalam iklim investasi."
Lengkap +
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T14481
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Febra Pathurrachman
"Letak kawasan Sabang yang unik, dan kedudukannya yang tepat pada jalur kapal laut internasional, menyebabkan Kawasan Sabang dan gugusan pulau-pulau disekitarnya dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional, serta dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang dan jasa dari Iuar negeri.
Melihat posisinya yang strategis itu, Pemerintah Indonesia melihat bahwa Kawasan Sabang dapat difungsikan sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari/dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain; untuk pengembangan industri sarat teknologi yang dapat memberikan manfaat di masa depan, yang selanjutnya akan mendorong dan meningkatkan daya tarik serta memberikan kepastian hukum bagi penanam modal asing dan dalam negeri.
Untuk itu, Pemerintah Indonesia teiah mengeluarkan Undang¬undang No. 36 tahun 2000 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi undang-undang jo. Undang-undang No. 37 tahun 2000 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang.
Dari uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Kawasan Sabang merupakan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan tapi dalam prakteknya masih belum dikembangkan secara optimal dimana fasilitas-fasilitas yang diberikan sebenarnya banyak menguntungkan perusahaan, antara lain fasilitas pembebasan bea masuk, pajak dalam rangka impor.
Masalah pokok yang dibahas pada tesis ini adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan belum berkembang kawasan Sabang dan bagaimana implementasi kawasan Sabang terhadap perkembangan investasi, impor dan ekspor di Sabang. Sasaran yang diukur adalah pelaksanaan penetapan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas pada tahun 1970 - 1985 dan tahun 2000-sekarang, kinerja badan pengusahaan kawasan Sabang, Investasi, Infrastruktur, penyelesaian barang impor dan ekspor di kawasan Sabang.
Berdasarkan analisis kondisi kawasan Sabang pada tahun 1970 -1985 dan tahun 2000 - sekarang terdapat beberapa faktor kegiatan investasi, impor dan ekspor belum berkembang yaitu barang yang didatangkan sebagian besar adalah barang konsumsi, sedangkan barang modal dan bahan baku untuk produksi sangat sedikit, selanjutnya fungsi kawasan Sabang belum sepenuhnya dijalankan terutama fungsi untuk pengolahan, pengepakan, penyortiran barang di Kawasan Sabang dan infrastruktur yang ada belum optimal ditingkatkan.
Berdasarkan basil kuesioner yang dibagikan kepada para pengusaha di Kawasan Sabang diketahui 54% responden menyatakan realitas Penetapan Sabang sebagai Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Sabang) belum secara optimal menunjukkan adanya kemajuan pembangunan dan perekonomian Kota Sabang, 56 % responden menyatakan Organisasi BPKS sudah berjalan dengan baik, 56% responden menyatakan perusahaan sudah mendapatkan suasana yang nyaman, dan mengingat peraturan pelaksana Undang-undang No. 37 tahun 2000 belum ada, maka 77% responden mengharapkan BPKS diberikan kewenangan yang jelas dengan diterbitkan Peraturan Pelaksana Undang-undang tersebut serta 67 % responden mengharapkan adanya peningkatan (perombakan) dalam organisasi BPKS supaya dapat berjalan dengan lebih baik lagi, 100 % responden mengharapkan diadakan pelayanan satu atap (one roof service).
Responden juga memberikan persepsi mendukung yaitu 69 % sudah mendapatkan kemudahan dalam berinvestasi di Kawasan Sabang dan 75 % sudah mendapatkan jaminan keamanan dalam berinvestasi.
Selain itu, 60% responden mengharapkan adanya perbaikan infrastruktur penunjang investasi di Kawasan Sabang dan 63 % responden mengharapkan hambatan dalam penyelesaian barang impor dapat diselesaikan, sedangkan sebanyak 71 % responden menyatakan tidak terdapat kendala terhadap penyelesaian barang ekspor.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis merekomendasikan agar kebijakan penerapan kawasan Sabang dapat terns dilanjutkan dengan fungsi kawasan Sabang sebagai tempat pengolahan, pengepakan dan penyortiran dapat direalisasikan, melakukan berbagai perbaikan Infrastruktur penunjang investasi, perbaikan peiayanan birokrasi, peningkatan sarana interaksi usaha. Penulis juga merekomendasikan agar BPKS dan Pemerintah Kota serta instansi terkait lainnya perlu menetapkan pelayanan satu atap (one roof service) sehingga semakin mempermudah dalam melakukan usaha investasi di dalam Kawasan Sabang. Dan tidak kalah pentingnya adalah peraturan pelaksana UU No. 37 tahun 2000 perlu segera diterbitkan, serta dilakukan revitalisasi (perombakan) dengan menambah personit yang profesional di luar pegawai negeri sipil yang mempunyai visi dan misi enterpreneur."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T20155
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Didi Kurniadi
"Sejak ditetapkan sebagai sebagai bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai bagian dari kebijakan pengembangan kawasan industri, Kawasan Industri Lobam mengalami penurunan jumlah perusahaan yang beroperasi. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan industri di era Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Lobam mengalami berbagai permasalahan berupa keterbatasan berbagai sumber daya, kurangnya komunikasi antar organisasi pelaksana, selain itu kondisi ekonomi yang belum mendukung, keterbatasan berbagai sarana dan prasarana serta biaya operasional di Kawasan Industri Lobam yang tinggi. Penulis menyarankan agar BP Kawasan Bintan memiliki sumber pendapatan yang mandiri. Kementerian perindustrian juga harus segera menetapkan batas atas harga jual dan sewa lahan kawasan Industri.

Since Lobam Industrial Park became a part of Free Trade Zone Bintan in order to develop this Industrial park but the number of tenants that operate in Lobam Industrial Park decreasing. Focus of this research is the implementation of industrial park development in FTZ era. This is a qualitatif research.
This research conclude that there are some problems in implementing the industrial park develompent policy in FTZ era, such as lack of financial and human resources, bad communications among implementing agencies, economic situations not supportive, lack of infrastructure, also high operationl cost in Lobam Industrial Park. Writer suggests that BP Kawasan Bintan must have sustainble financial resources. Ministry of Industry has to set up ceiling-price of industrial land selling and leasing.
"
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T35709
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chycilia Ayu Media Sari
"ABSTRAK
Tesis ini menganalisis perubahan faktor-faktor ekonomi yang terpengaruh atas
penerapan PP Nomor 2 Tahun 2009 di Kawasan Bebas Pulau Batam. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan pada setiap faktor-faktor
ekonomi di masa sebelum dan setelah diberlakukannya fasilitas pajak dan
kepabeanan di Kawasan Bebas Pulau Batam. Penelitian ini menggunakan metode
pendekatan kualitatif yang berbentuk deskripsi komparasi atau perbandingan
melalui pemaparan dari data yang telah diperoleh. Hasil yang diperoleh dari
penelitian ini menunjukkan adanya perubahan dari setiap rata-rata nilai faktor
ekonomi yang digunakan dalam pengukuran. Namun demikian, perubahan
tersebut berimbang pada setiap faktor yang digunakan, seperti pertumbuhan
ekonomi, PDRB, dan ekspor impor yang meningkat setelah diberlakukannya
aturan ini, tetapi terhadap investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan
pajak terjadi penurunan nilai, khususnya pada pendapatan pajak. Berdasarkan
kesimpulan tersebut, disarankan pemerintah dapat memaksimalkan pelayanan
yang diberikan dalam implementasi penerapan kebijakan ini, serta melakukan
evaluasi dari peraturan yang diberikan dalam rangka pencapaian tujuan pemberian
fasilitas perpajakan dan kepabeanan di Kawasan Bebas Pulau Batam

ABSTRACT
This thesis analyzes the changes of economic factors that affected by
implementation of Government Regulation Number 2 Year 2009 regarding Free
Trade Zone Batam. The objective of this research is finding the changes of each
factor at the time both before and after the enactment of tax facilities and customs
in FTZ Batam. This research is using qualitative approach method with
comparative description through the exposure of data obtained. The output of this
study represents the changes of each value of economic factor that used in the
measurement. The change is balanced by the used factors, for instance economic
development, Gross Domestic Regional Product, and the amount of export import
that increasing after the enactment of this regulation. However, investment,
employment, and tax income experience a reduction value. Therefore, government
should maximize the service factor within the application of this regulation and
evaluate the regulation in order to achieve the aim of the tax relief and customs in
FTZ Batam."
Lengkap +
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dedi Nuryana Firdaus
"ABSTRAK
Rules Origin dalam ATIGA merupakan ketentuan asal barang yang digunakan
untuk tujuan mendapatkan preferensi tarif bea-masuk dalam perdagangan
internasional, khususnya berlaku bagi negara-negara anggota ASEAN. Tesis ini
membahas tinjauan yuridis ketentuan rules of origin ATIGA terkait dengan
konflik pelaksanaannya dengan kebijakan/regulasi domestik Indonesia terutama yang terjadi di kawasan perdagangan bebas (FTZ) BATAM. Pemerintah Indonesia menganggap Form-D back-to-back yang dikeluarkan otoritas Singapura sebagai bentuk lain dari pengeluaran produk Batam ke pasar domestik Indonesia. Tidak ada ketentuan rules of origin ATIGA yang dilanggar dalam kasus tersebut, sehingga Pengadilan Sengketa Pajak memenangkan pihak pengguna Form-D back-to-back, sebaliknya kebijakan pemerintah di kawasan perdagangan bebas Batam yang menerapkan pengembalian pajak menjadi terkesan restriktif bagi
produk Batam untuk memasuki pasar domestik Indonesia. Untuk mendapatkan
nilai keadilan dalam ATIGA, Indonesia dapat mengajukan review atas Operating
Certification Procedure ? OCP rules of origin ATIGA atau mengkaji ulang
kebijakan domestik di kawasan perdagangan bebas agar produk Indonesia bisa
lebih kompetitif di pasar domestiknya

ABSTRACT
ATIGA rules of origin is origin criterion provided for enjoying tariff preference
offer in international agreement, particularly implemented in ASEAN Member
States. This thesis discuss on implementing rules of origin of ATIGA, which
related to its conflicted with Indonesia domestic regulations/policies, especially
imposed in free trade zone (FTZ) of Batam. Indonesian Government has a
perpective that Form-D back-to-back from Singapore, which the goods
originating from Batam is another form of sent the manufacture?s goods from
Batam to Indonesia?s domestic market and in accordance with fiscal policy in free
trade zone of Batam had caused to potential loose of fiscal tax revenue. No
violation encountered to the rules of origin of ATIGA in accordance with the
decision of the tax court, therefore the tax court had decided the Form-D back-toback
won the case. On the contrary Government policy in free trade zone of Batam that imposed the suspended tax on importation of raw materials seems
restrictive to their own goods produce in Batam to enter the Indonesia domestic market. Indonesia may request for review of ATIGA rules of origin for its justice from ATIGA or review its policy in free trade zone to make Indonesia's goods be more competitive in their domestic market."
Lengkap +
2016
T45923
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Puri Diah Santya Rini
"Kawasan ekonomi selalu dianggap menjadi cara bagi suatu negara untuk mendatangkan PMA di negaranya, tanpa terkecuali Indonesia yang telah menetapkan beberapa daerah sebagai kawasan FTZ yaitu Sabang dan Batam (2000) serta Bintan dan Karimun (2007). Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba melihat dampak penerapan kebijakan FTZ terhadap masuknya PMA di Indonesia. Menggunakan metode data panel fixed effect dengan periode waktu 1999-2018 serta memfokuskan pada kebijakan, karakteristik serta kondisi sosioekonomi kawasan FTZ Indonesia didapatkan hasil bahwa FTZ memberikan dampak positif bagi meningkatnya PMA di Indonesia hanya jika kawasan tersebut memiliki karakteristik dan kondisi sosioekonomi yang stabil dan mendukung iklim invetasi.

Economic zones are always considered to be a strategy for a country to attract FDI, including Indonesia that has designated several regions as FTZ, namely Sabang and Batam (2000) also Bintan and Karimun (2007). Therefore, this study tries to see the impact of FTZ policies on the entry of FDI in Indonesia. Using fixed effect panel data method for the period 1999-2018 and focusing on policies, characteristics, and socioeconomic conditions of FTZ in Indonesia. It shows that the FTZ has positive impact on increasing FDI in Indonesia only if the region has socioeconomic characteristics and conditions that are stable and supportive toward investment climate."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T54903
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitanggang, Tupa Andri Armando
"Badan peradilan pajak di Indonesia dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya (yurisprudensi) sehingga sengketa pajak yang serupa berpotensi untuk disidangkan kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Pajak dan menjelaskan kekeliruan pendapat Majelis Hakim dalam memutus sengketa a quo. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan Kedudukan Kantor Cabang sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU PPN adalah tempat kegiatan usaha yang harus memenuhi kewajiban PPN berdiri sendiri terpisah dari Kantor Pusatnya, termasuk kewajiban menerbitkan faktur pajak. Adapun penelitian ini mengadopsi paradigma post-positivism dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan memusatkan fenomena yang terjadi dilapangan yaitu Putusan Pengadilan Pajak dan terdapat Dissenting Opinion Majelis. Hasil penelitian menunjukkan ada 2 (dua) hal yang mendasar mengapa terjadinya perbedaan hasil putusan pengadilan pajak. Pertama dilihat dari perspektif teori place of supply dan kedua dilihat dari kedudukan kantor cabang. Ditinjau dari teori place of supply, tempat penyerahan Casing dan Tubing High Grade (BKP) telah terjadi saat penyerahan di Batam yang dilakukan oleh Kantor Cabang Batam kepada PT Pertamina EP di Batam sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya dalam Perjanjian. Perjanjian berisi antara lain Penyerahan BKP akan dilakukan di Batam dengan Pengantaran BKP di lokasi project PT Pertamina EP (dalam daerah pabean). Penyerahan BKP di Batam mengakibatkan berpindahnya penguasaan fisik atas BKP dari Kantor Cabang Batam sebagai pihak yang menyerahkan kepada PT Pertamina EP sebagai pihak yang menerima Penyerahan. Penyerahan BKP di Batam dibuktikan dengan Dokumen Pabean berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) di Batam.

The Indonesian Tax Court in examining and deciding tax disputes is not bounded by the previous judicial decisions, so that the similar tax dispute cases are potentially recourted. This research aims to analyze Tax Court Decision is not in accordance with evidences and provisions of tax law and regulation. This research aims also explains standing of Branch Offices and Head Office. In legal provisions, Branch Office is part of Head Office. For simplicity of administration, Head Office and Branch Office are separate entities in fulfilling Tax Obligations referred to Article 12 paragraph (1) of VAT Law. This research uses Qualitative Research Methods by focusing data on phenomena Tax Court Decision and there is exist Dissenting Opinion. The results of this research show that there are 2 (two) fundamental reasons stating the results differences from the tax court verdict. The first reason can be seen from the perspective of the place of supply theory and the second reason is related to the position of the branch office itself. In terms of place of supply theory, the delivery site of Casing and Tubing High Grade (BKP) had occurred when the handover in Batam was carried out by the Batam Branch Office to PT Pertamina EP in Batam which was previously agreed in the Agreement. The Agreement states that the delivery of BKP will be carried out in Batam and delivery services of BKP at the PT Pertamina EP project site (in the customs area). The BKP Submission in Batam Branch Office resulted in the transfer of physical control over the BKP from Batam Branch Office to PT Pertamina EP. Submission of BKP in Batam is evidenced by Customs Documents consisting of notification of imported goods (PIB) and Minutes of Handover of Goods (BASTB) in Batam."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
T55366
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003
330.959 81 MEM (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sianipar, Nursalam
Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2001
343.096 7 SIA a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
M. Rizki Irzawan
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S24831
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>