Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini mengkaji serta menelusuri aturan terkait perlindungan hukum pada penyelenggraan usaha Perusahaan Pembiayaan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan Fraud. Pengawasan dan pengendalian terhadap fraud Perusahaan Pembiayaan pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelanggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan yang termuat pada pasal 53-64 mengenai Pengendalian Fraud dan Strategi Anti Fraud namun aturan ini belum mengatur secara rinci dan lengkap terkait pengawasan dan pengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan. Permasalahan yang akan dikaji dalam tesis ini meliputi analisis mengenai bentuk pengawasan dan pengendalian terjadinya fraud Perusahaan Pembiayaan di Indonesia dengan membandingkan aturan dan kebijakan terkait Fraud Perusahaan Pembiayaan di Negara Australia dan Inggris. Tesis ini bertujuan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap pelaku usaha Perusahaan Pembiayaan terkait tindakan fraud untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan efektif yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk mengurangi bahkan menghindari terjadinya fraud pada Perusahaan Pembiayaan. Adapun metode dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan dengan negara lain dengan menggunakan studi kepustakaan dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundangundangan, dokumen resmi, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan bentu pengawasan dan pengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan.

---

This thesis examines and traces the rules relating to legal protection in the operation of the Financing Company in overseeing and controlling the actions of Fraud. Supervision and control of Fraud Company fraud has basically been regulated in the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 35 / POJK.05 / 2018 concerning Financing of Business Financing Companies contained in articles 53-64 about Fraud Control and Anti-Fraud Strategy but this rule does not yet regulate in detail and in full related to the supervision and control of the Financing Company fraud. Issues that will be examined in this thesis include an analysis of the forms of supervision and control of the occurrence of fraud in Financing Companies in Indonesia by comparing the rules and policies related to Financing Company Fraud in Australia and the United Kingdom. This thesis aims to examine the legal protection of business entities in finance companies related to fraud to make effective prevention and supervision efforts that can be carried out by finance companies to reduce or even avoid the occurrence of fraud in finance companies. The method in writing this research uses the normative legal research method by using a comparative approach with other countries by using a literature study with secondary data types obtained from legislation, official documents, reports, books relating to the form of fraud oversight and control Financing Company.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang maraknya penipuan melalui media telpon, SMS dan internet, yang lazim disebut sebagai penipuan online, di wilayah Polda Metro Jaya. Mudahnya orang tertipu oleh pelaku dan kesulitan polisi dalam mengungkap kejahatan ini menjadi bahasan utama dalam tesis ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa korban mudah tertipu oleh pelaku kejahatan semacam ini lebih banyak disebabkan oleh perilaku konsumtif sebagai akibat pengaruh media massa yang begitu kuat terhadap pola kehidupan masyarakat saat ini. Kondisi tersebut diperburuk dengan masih lemahnya upaya-upaya pencegahan dari pihak kepolisian dan sulitnya mengungkap kejahatan dunia maya (cyber crime). Untuk itu disarankan untuk meningkatkan upaya pencegahan melalui sinergitas antar fungsi dalam organisasi Polda Metro Jaya ......This thesis discusses the rampant fraud through the media telephone, SMS and the Internet, which is commonly known as online fraud, in the area of the Jakarta Police Region. People have easily fooled by the actors and the difficulties of the police in uncovering the crime becomes the main subject in this thesis. This research use descriptive qualitative analytical method. Research concluded that the easily fooled victims by the perpetrators of these crimes caused more by the consumer behavior as a consequence of the strongly influence of the mass media against the current pattern of community life. These conditions worsened by the weakness of prevention efforts by the police and the difficulty to uncovering cyber crimes. It is recommended to increase prevention efforts through a synergtas between every functions within the police organization

Abstrak :
Tesis ini mengkaji serta menelusuri aturan terkait perlindungan hukum pada penyelenggraan usaha Perusahaan Pembiayaan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan Fraud. Pengawasan dan pengendalian terhadap fraud Perusahaan Pembiayaan pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelanggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan yang termuat pada pasal 53-64 mengenai Pengendalian Fraud dan Strategi Anti Fraud namun aturan ini belum mengatur secara rinci dan lengkap terkait pengawasan dan pengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan. Permasalahan yang akan dikaji dalam tesis ini meliputi analisis mengenai bentuk pengawasan dan pengendalian terjadinya fraud Perusahaan Pembiayaan di Indonesia dengan membandingkan aturan dan kebijakan terkait Fraud Perusahaan Pembiayaan di Negara Australia dan Inggris. Tesis ini bertujuan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap pelaku usaha Perusahaan Pembiayaan terkait tindakan fraud untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan efektif yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk mengurangi bahkan menghindari terjadinya fraud pada Perusahaan Pembiayaan. Adapun metode dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan dengan negara lain dengan menggunakan studi kepustakaan dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundangundangan, dokumen resmi, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan bentu pengawasan dan pengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan ......This thesis examines and traces the rules relating to legal protection in the operation of the Financing Company in overseeing and controlling the actions of Fraud. Supervision and control of Fraud Company fraud has basically been regulated in the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 35 / POJK.05 / 2018 concerning Financing of Business Financing Companies contained in articles 53-64 about Fraud Control and Anti-Fraud Strategy but this rule does not yet regulate in detail and in full related to the supervision and control of the Financing Company fraud. Issues that will be examined in this thesis include an analysis of the forms of supervision and control of the occurrence of fraud in Financing Companies in Indonesia by comparing the rules and policies related to Financing Company Fraud in Australia and the United Kingdom. This thesis aims to examine the legal protection of business entities in finance companies related to fraud to make effective prevention and supervision efforts that can be carried out by finance companies to reduce or even avoid the occurrence of fraud in finance companies. The method in writing this research uses the normative legal research method by using a comparative approach with other countries by using a literature study with secondary data types obtained from legislation, official documents, reports, books relating to the form of fraud oversight and control Financing Company

Abstrak :
Tesis ini membahas proses penegakan hukum terhadap kasus internet fraud dengan korban berdomisili di luar negeri beserta kendala-kendala dan tantangan yang dihadapi oleh para penegak hukum. Pene1itian inl menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data dHakukan meJalui wawanobservasi dan studi dokumen. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa a) pasal 378 KUHP dapal diterapkan terhadap kasus internet fraud, b) adanya kesulitan penerapan Undang-Undang Informasi dan Trnnsaksi Elektronik, c) penentuan yurisdiksi yang berdasarkan prinsip teritorialitas serta d) kesu1itan penegakan hukum yang berhubungan dengan peJaporan. O!eh karena itu. penulis rnenyarankan amandemen terhadap Undang-Undang Jnformasi dan Teknologi Jnfunnasi serta prosedur pelaporan dalam KUHAP. ......This thesis discusses the law enforcement on internet fraud case with victim resides outside Indonesia as well as its obstacles and its challenge. This research is a normative law research while data are collected through documentary study, interview and observation. It is revealed that a) utilization of article 378 of penal code is applicable on internet fraud cases. b) the existence of obstacle on enforcing Information and Electronic Transaction Law c) jurisdiction is determined primarily based on territoriality principle and d) the existence of obstacle derived from the complaint procedure. In this regard, it is suggested to amend Information and Electronic Transaction Law as well as the penal procedure particularly in complaint making procedure.

Abstrak :
Penipuan asuransi yang dilakukan oleh nasabah asuransi atau pihak tertanggung merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat. Penipuan asuransi atau insurance fraud tergolong pada tindak pidana penipuan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara. Peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pemidanaan penjara bagi pelaku penipuan asuransi kurang tepat karena bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh para pelaku penipuan adalah kerugian ekonomis. Kerugian ini tidak hanya berdampak kepada korban penipuan yaitu perusahaan asuransi selaku pihak penanggung, namun juga masyarakat luas selaku calon nasabah dan nasabah asuransi. Tindak pidana penipuan asuransi menimbulkan kerugian secara finansial terhadap perusahaan asuransi secara spesifik, dan terhadap perekonomian asuransi secara luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukuman yang selama ini dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan asuransi oleh nasabah di Indonesia serta perbandingan sanksinya dengan negara-negara lain, yaitu dengan Spanyol dan Singapura. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk inventarisasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan seputar asuransi, penipuan asuransi, dan sanksinya di Indonesia, Spanyol, dan Singapura. Hasil analisis berupa bentuk sanksi yang lebih tepat diberikan bagi pelaku tindak pidana penipuan asuransi sebagai tindakan represif terhadap fraud asuransi akan diuraikan secara eksplanatoris analitis.  ......Insurance fraud committed by insurance clients or the insured parties is a crime which occurs quite a lot within society. Insurance fraud is classified as the crime of fraud or cheating or swindling, which based on the regulations may be penalized by imprisonment. The rules which regulate that insurance fraud perpetrators may be sanctioned with imprisonment still have room for improvement because the losses that occur due to the crime is economical loss. Harm caused by the crime affects not only the victim of said fraud which is the insurance company or the insurer party, but also potential clients and existing clients which is the public. Insurance fraud causes financial damage specifically to the insurance company, and widely to the economy of insurance. This research aims to analyze the preexisting sanctions given to clients who are perpetrators of insurance fraud in Indonesia and the comparison of sanctions with other countries, namely Spain and Singapore. Juridical normative methods are used in this research to inventorize and analyze the rules and regulations regarding insurance, insurance fraud, and the sanctions in Indonesia, Spain, and Singapore. Analysis results showing a more suitable sanction for insurance fraud perpetrators as a repressive act towards the crime of insurance fraud will be elaborated in an analytical explanatory method.

Abstrak :
Konsumen yang menggunakan jasa pelaku usaha dalam ranah microtransaction, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan atas transaksi barang virtual dalam game online ketika terjadi kecurangan yang dilakukan oleh penjual. Pertumbuhan pemain game online di Indonesia yang cukup pesat, menjadikan semakin maraknya para pemain melakukan transaksi pembelian barang virtual game online (microtransaction) melalui marketplace, salah satunya adalah Itemku. Adapun tujuan penelitian ini adalah agar konsumen dapat mengetaui dan memahami perlindungan konsumen dalam kegiatan microtransaction pada transaksi jual-beli barang virtual dalam game online ketika terjadi kecurangan oleh pihak penjual, serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat diupayakan oleh konsumen ketika terjadi sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif sendiri merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menarik asas hukum yang ada dengan melakukan tinjauan kepada sistematika hukum dan sejarah hukum hingga akhirnya mampu menjawab permasalahan yang ada. Microtansaction tunduk ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya KUHPerdata, UU ITE, PP PMSE dan PP PSTE. Selanjutnya ditemukan bahwa terdapatnya modus penipuan yang dilakukan oleh penjual pada saat terjadinya microtransaction di marketplace Itemku. Hal ini diakibatkan adanya klausula-klausula baku yang berpotensi merugikan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK. Oleh karena itu, konsumen memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindakan tersebut, baik secara perdata untuk mendapatkan ganti rugi maupun secara pidana yang meliputi hukuman penjara atau pembayaran denda. Konsumen dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan dasar wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum kepada pihak penjual yang melakukan penipuan dalam microtansaction. Sementara terhadap pihak marketplace, konsumen dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dengan dasar penjual telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini dikarenakan pihak marketplace telah mencantumkan klausula-klausula yang berpotensi merugikan hak-hak konsumen. ......Consumers who use the services of business actors in the realm of microtransactions should receive protection for virtual goods transactions in online games when fraud is committed by sellers. The growth of online game players in Indonesia is quite rapid, making it increasingly common for players to make purchases of online game virtual goods (microtransactions) through marketplaces, one of which is Itemku. The purpose of this research is for consumers to know and understand consumer protection in microtransaction activities in buying and selling virtual goods in online games when fraud occurs by the seller, as well as forms of accountability that consumers can seek when a dispute occurs. The research method used is normative juridical. The normative juridical research method itself is a research method used to draw on existing legal principles by conducting a review of legal systematics and legal history so that they are finally able to answer existing problems. Microtransactions are subject to several laws and regulations in Indonesia, including the Civil Code, the ITE Law, PP PMSE and PP PSTE. Furthermore, it was found that there was a mode of fraud carried out by the seller when a microtransaction occurred on the Itemku marketplace. This is due to the existence of standard clauses that have the potential to harm consumer rights as stipulated in the UUPK. Therefore, consumers have the right to demand accountability for these actions, both civilly to obtain compensation and criminally which includes imprisonment or payment of fines. Consumers can file a lawsuit for compensation on the basis of default and unlawful acts against sellers who commit fraud in microtransactions. Meanwhile, against the marketplace, consumers can file a lawsuit for compensation on the basis that the seller has committed an unlawful act. This is because the marketplace has included clauses that have the potential to harm consumer rights.

Abstrak :
Awal tahun 2000, kasus penipuan dengan menggunakan hipnotis mulai marak bermunculan. Biasanya, dalam kondisi 'tidak sadar', korban harus kehilangan barang berharga setelah sebelumnya berinteraksi dengan pelaku baik sekadar berkomunikasi ataupun bersentuhan langsung. Selain digunakan di dunia medis, hipnotis ternyata juga diklaim sebagai salah satu cara untuk melakukan suatu tindak pidana oleh masyarakat. Seringkali yang terjadi adalah seseorang menjadi korban dari suatu tindak pidana penipuan dan mengklaim bahwa dirinya dikenai hipnotis oleh si pelaku tindak pidana sehingga tidak memiliki daya untuk melawan. Namun kemudian muncul pertanyaan bahwa apakah penggunaan hipnotis dalam melakukan kejahatan ini merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia atau tidak. Jika melihat pada artikel-artikel berita, kebanyakan polisi menggunakan pasal penipuan untuk menjerat pelaku hipnotis yaitu Pasal 378 KUHP dengan alasan bahwa hipnotis dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat sesuai Pasal 378 KUHP. ...... In the beginning of year 2000, fraud cases which used hypnotic as its method were starting to emerge. Often, in the state of 'unconsciousness', the victims had to lost precious possessions after interracting with the perpetrators, whether it's only by communicating or direct contact. Aside from being used in medical treatment, hypnotic practices had also been claimed as one of the means to do crime. Victims of fraud cases often claimed that they were being hypnotized to the point that they couldn't fight back. But then, arise questions whether the use of hypnotic practice as a mean to do crimes is one of the offences regulated in Indonesian Penal Code or not. Many investigators from police force used the fraud article in Indonesian Penal Code to ensnare the perpetrators, that is Article 378 of Indonesian Penal Code with reasoning that hypnotic practices can be categorized as knavery, according to Article 378 of Indonesian Penal Code.

Abstrak :
Dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan terkait kesepakatan, cakap, mengenai suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Objek dari perjanjian yang harus jelas, nyata, dan memang terbukti ada sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akta pengakuan hutang salah satu bentuk perjanjian yang dimana akta pengakuan hutang memuat pernyataan dari debitur bahwa telah meminjam dan menerima uang dari kreditur. Namun dalam kenyataannya ditemukan suatu akta pengakuan hutang memuat keterangan palsu dan unsur kekhilafan, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 835/Pdt.G/2020/PN.Dps. Penelitian ini membahas permasalahan tersebut dengan menganalisis kewajiban notaris untuk meminta bukti telah terjadi transaksi pada saat pembuatan akta pengakuan hutang apabila dikaitkan dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan UUJN dan bentuk tanggung jawab notaris  dalam pembuatan akta pengakuan hutang yang memuat keterangan palsu dan unsur kekhilafan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi eksplanatoir analitis kemudian mengumpulkan data menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, UUJN tidak mengatur mengenai notaris wajib meminta bukti telah terjadi transaksi tetapi dalam Pasal 16 Ayat 1 UUJN diatur kewajiban notaris yang harus bertanggung jawab dan saksama sehingga yang dapat dilakukan notaris adalah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan bersikap cermat dan teliti dengan meminta bukti telah terjadi transaksi sebagai upaya memastikan akta yang dibuatnya telah benar dan adil. Terkait tanggung jawab maka notaris tidak dapat bertanggung jawab terhadap akta pengakuan hutang yang dinyatakan cacat hukum dikarenakan unsur kekhilafan berasal dari salah satu pihak dan notaris dapat bertanggung jawab atas kelalaiannya yang melanggar Pasal 16 Ayat 1 huruf m terkait kewajiban pembacaan akta sehingga notaris dapat menerima sanksi teguran agar lebih berhati-hati dalam menjalankan jabatannya. ......In making an agreement, you must be considered to agreement, capacity, regarding a certain matter, and a halal cause. The object of the agreement must be clear, real, and proven to exist as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Acknowledgment of Indebtedness is a form of agreement contains a statement from the debtor that he has borrowed and received money from the creditor. However, in reality, acknowledgment of Indebtedness was found to contain element of mistake, as happened in the case of Denpasar District Court Decision Number 835/Pdt.G/2020/PN.Dps. This legal research discusses the problem by analyzing the notary's obligation to ask proof of a transaction at the time of making acknowledgment of indebtedness if it is related to his duties and authority under the UUJN and the form of notary's responsibility in making Acknowledgment of Indebtedness that contains elements of mistake. This legal research used doctrinal research method with analytical explanatory typology then collecting data using secondary data which is then analyzed qualitatively. The results of this study notary public law in Indonesia does not regulate that a notary is obliged to request proof of a transaction, but Article 16 Paragraph 1 of the notary public law regulates the obligations of a notary who must be responsible and careful so that what a notary can do is apply the precautionary principle by being careful and thorough by requesting proof of a transaction as an effort to ensure that the deed he makes is correct and fair. Regarding responsibility, the notary cannot be responsible for the Acknowledgment of Indebtedness that is declared legally defective due to the element of mistake originating from one of the parties and the notary can be responsible for his negligence in violating Article 16 Paragraph 1 letter m regarding the obligation to read the deed so that the notary can receive a reprimand to be more careful in carrying out his position.

Abstrak :
Manipulasi saham merupakan suatu perbuatan mengenai perilaku ilegal di pasar keuangan untuk memperoleh keuntungan. Kejahatan terhadap pasar modal memasuki fase yang mengerikan, modus pelaku mengikuti perkembangan dunia, dampak dari kejahatan manipulasi bisa merugikan pasar secara keseluruhan. Manipulasi saham dilakukan dengan berbagai metode dan cara, secara garis besar perbuatan manipulasi terbagi menjadi tiga yaitu action-based manipulation, information-based manipulation, dan transaction-based manipulation. Saham sebagai salah satu instrumen penggerak perekonomian, memerlukan regulasi dan penegakan hukum yang optimal untuk mencegah praktik manipulasi dan menjamin berjalannya pasar modal yang adil dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan studi literatur dan menitikberatkan pada tipologi micro comparison. Perbandingan dilakukan dengan menitikberatkan pada mekanisme murni dari unsur mikro hukum yaitu melihat keberlakuan regulasi dan penegakan hukum antara Indonesia dengan Hong Kong dengan mencantumkan beberapa kasus. Hasil perbandingan ditemukan bahwa dari segi regulasi, beberapa tindakan manipulasi pada pengaturan di Hong Kong belum diatur dalam peraturan Indonesia, seperti pengaturan cross border secara khusus dalam Securities and Futures Ordinance. Selain itu, setelah melakukan analisis terhadap beberapa kasus dijumpai upaya penegakan hukum dilakukan oleh instansi terdapat perbedaan yang signifikan khususnya dalam pengenaan delik dan penjatuhan sanksi. Di Hong Kong terdapat pengadilan khusus yang mengadili perkara pelanggaran pasar bernama Market Misconduct Tribunal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa usulan reformulasi regulasi terhadap peraturan di Indonesia, perlu menambahkan bidang penggunaan alat atau skema perbuatan manipulasi saham terutama dalam penggunaan teknologi dan jaringan, menambahkan bidang lintas batas dan menambahkan pembatasan terhadap transaksi frekuensi tinggi berskala besar. Selain itu, perlu pengaturan terhadap whistle-blowing dan pengadilan ekonomi. ......Stock manipulation is an act of illegal behaviour in the financial market for profit. Crimes against the capital market are entering a terrible phase, the mode of the perpetrator follows the development of the world, and the impact of manipulation crimes can harm the market as a whole. Stock manipulation is carried out by various methods and means, broadly speaking, the act of manipulation is divided into three, specifically action-based manipulation, information-based manipulation, dan transaction-based manipulation. As one of the instruments driving the economy, the capital market requires optimal regulation and law enforcement to prevent manipulation practices and ensure a fair and efficient capital market. This research uses a normative method using literature studies and focuses on the typology of micro comparison. The comparison is carried out by emphasising the pure mechanism of micro-legal elements, namely looking at the applicability of regulations and law enforcement between Indonesia and Hong Kong by listing several cases. The results of the comparison found that some acts of manipulation in Hong Kong regulations have not been regulated in Indonesian regulations, such as cross-border arrangements specifically in the regulation Securities and Futures Ordinance. In addition, after analyzing several cases, it was found that law enforcement efforts were carried out by agencies, and there were significant differences, especially in the imposition of offence and sanctions. In Hong Kong, there is a special court that tries market misconduct cases called the Market Misconduct Tribunal. The research concludes that there are several proposals for regulatory reformulation of regulations in Indonesia, it is necessary to add the field of using tools or schemes for stock manipulation, especially in the use of technology and networks, adding cross-border fields and adding restrictions on large-scale high-frequency transactions. In addition, it is necessary to regulate whistle-blowing and economic courts.

Abstrak :
Berbagai jenis kondisi lingkungan kerja dapat memengaruhi terjadinya insurance fraud atau tindak pidana perasuransian yang dilakukan oleh agen asuransi salah satunya sistem pengendalian internal atau pemantauan perusahaan yang kurang efektif. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai pengenaan pertanggungjawaban perusahaan asuransi selaku korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh agennya. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis-normatif menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana perasuransian, dalam hal terjadinya insurance fraud yang dilakukan oleh agen dari suatu perusahaan asuransi. Kesimpulan yang didapat atas penelitian skripsi ini adalah (1) Pengaturan insurance fraud di Indonesia dituangkan di dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Pasal 381 dan 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; dan (2) Suatu korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas insurance fraud yang dilakukan oleh agennya dengan mengacu pada Perma No. 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Dari hasil penelitian skripsi ini, badan legislatif pembuat Undang-Undang hendaknya agar dapat benar-benar merumuskan cakupan dan substansi dari Undang-Undang tersebut dengan matang dan bagi para penegak hukum untuk dapat menjadikan Perma No. 13/2016 sebagai pedoman untuk menangani perkara pidana yang melibatkan korporasi. ......Various types of work environment conditions can affect the occurrence of insurance fraud carried out by insurance agents, one of which is an ineffective internal control system or company monitoring. Therefore, this thesis discusses the imposition of liability for insurance companies as corporations for criminal acts committed by their agents. The research form of this thesis is juridical-normative reviewing and analyzing legal provisions and other library materials related to insurance crimes, in the event of insurance fraud committed by an agent of an insurance company. The conclusions obtained from this thesis research are (1) The regulation of insurance fraud in Indonesia is stated in Articles 77 and 78 of Law Number 40 of 2014, Articles 381 and 382 of the Criminal Code, Article 1365 of the Civil Code , and Article 251 of the Commercial Code; and (2) A corporation may be subject to criminal liability for insurance fraud committed by its agent by referring to Perma No. 13/2016 concerning Procedures for Handling Criminal Acts by Corporations. From the results of this thesis research, the legislature that makes laws should be able to thoroughly formulate the scope and substance of the law carefully and for law enforcers to be able to make Perma No. 13/2016 as a guideline for handling criminal cases involving corporations.