Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi perilaku pondasi rigid pada berthing dolphin dilakukan untuk memperoleh konfigurasi grup tiang paling efektif dan efisien sebagai tambatan untuk kapal CPO 30.000 DWT. Studi perilaku ini dilakukan dengan membuat permodelan pada struktur tiang dengan menggunakan Program SAP2000 (Structural Analysis Program). Permodelan dilakukan dengan memasukkan beberapa parameter, seperti pembebanan yang terjadi, baik lateral maupun gravitasi; dan modulus reaksi tanah horisontal (kh) dengan jenis tanah lempung, yang akan dianggap sebagai pegas, dimana akan berperilaku linier maupun non-linier. Kemudian permodelan divariasikan terhadap jumlah tiang dalam grup, sudut kemiringan tiang, dan arah kemiringan tiang dalam grup. Dari permodelan tersebut akan diperoleh besarnya deformasi tiang yang terjadi, bending moment dan gaya dalam aksial pada tiang. Kemudian akan dilakukan analisa dari hasil yang diperoleh untuk setiap variasi konfigurasi tiang tersebut.

---

Study of the behaviour of rigid foundation is performed for getting the most effective and efficient pile grup configuration as a berth for CPO ship 30.000 DWT. This study is performed by making some models of pile structure which those are using SAP2000 program. The models were presented by giving some parameters, such as the loading which occurred to them, both gravity and lateral; and modulus subgrade reaction (kh) of clay layers, which modeled by springs, both linier and non-linier are considered. Then the models are varied based on the number of piles, the angle of inclanation of piles, and the direction of inclination of piles. From each model will be get some results, such as pile deformation, bending moment, and axial force on pile. Then the results from all models will analyzed toward each variation."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota PembinaYayasan dengan mencoba meneliti Undang-Undang Yayasan dan Standard AktaYayasan sebagai pedoman teknis pembuatan atau pengesahan Akta PendirianYayasan. Pengangkatan anggota Pembina yayasan diatur dalam Pasal 28 Ayat (3)Undang-Undang Yayasan walaupun tidak secara explisit termasuk dalam wewenangpembina dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Yayasan. Terkait denganpemberhentian anggota Pembina Yayasan baru diatur di dalam Standar Akta YayasanPasal 8 Ayat (2) huruf d yang mana perumusan kewenangan Pembina nampak kurangjelas. Hal ini bisa menjadi celah hukum bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan beritikad buruk untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Oleh karena itu,sebaiknya Undang-Undang Yayasan direvisi kembali menjadi undang-undang yangbetul-betul mengikat, tegas, dan jelas guna mengakomodir kepastian hukum sertamenghindari permasalahan hukum yang secara lazim sering terjadi pada yayasan dansecara khusus terjadi pada organ yayasan yaitu Pembina, mengingat Pembinamerupakan organ tertinggi di dalam suatu Yayasan. Selanjutnya mengenai syarat,mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota Pembina diaturdalam Standar Akta Yayasan Pasal 10 dan 11. Terakhir mengenai efektifitaskeberlakuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Pembina diatur dala Pasal 19Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Metode penelitian yangdigunakan adalah yuridis normatif.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the appointment and dismissal of foundation?s trusteesthrough examining the Foundation Law and Foundation document standard. thefoundation's trustee appointment is arranged in paragraph 28 Verse (3) Law offoundation eventhough it is not explicitly included to the trustees authorities inparagraph 28 verse 2 in Law of Foundation. Regarding the dismissal of the newtrustee members Associated with the dismissal of members of the FoundationTrustees set new standards in the Foundation Deed of Paragraph 8 verse (2) letter bthat the formulation of Trustees authority seems not clearly explaind in theFoundation document standard. This could be a legal loophole for those who are notresponsible and act in bad faith to take advantage of the opportunity. Therefore, thelaw of Foundation is advised to be revised and re -evaluated in terms of validity andclarity in order to accommodate the legal certainty, and also avoiding the commonlegal issues or problems occur in foundation, particularly in the foundation's organ,which is trustee, the highest organ in foundation structure.Furthermore, therequirements, mechanisms and procedures for the appointment and dismissal ofTrustees Deed of Foundation Standards set in Paragraph 10 and 11. Newsletterregarding the effectiveness of the enforceability of the appointment and dismissal ofTrustees are set out in Paragraph 19 Verse (2) of Government Regulation No. 2 of2013. The method applied in this research is normative juridical."

"ABSTRAKYayasan merupakan badan hukum nirlaba yang mempunyai tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan karenanya harta kekayaan yayasan hanya boleh digunakan untuk aksud dan tujuan tersebut. Yayasan-yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan, diakui sebagai badah hukum berdasarkan kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin. Sedangkan yayasan yang berdiri setelah adanya Undang-undang Yayasan adanya yang diakui sebagai badan hukum dan ada yang tidak diakui sebagai badan hukum yang mengakibatkan yayasan tersebut kehilangan status badan hukumnya. Dari hasil penelitian ini, status harta kekayaan yayasan berdiri sebelum berlakukan Undang-undang Yayasan tetapi kehilangan status badan hukumnya tersebut masih diakui keberadaannya dan hanya boleh digunakan oleh yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah pemecahan yang kongkrit, sehingga pendirian Yayasan sejak berlakunya Undang-Undang tidak menemui banyak masalah.

---

ABSTRACTPrior to and after the enactment of Law No. 16 year 2001 Juncto Law No. 28 oyear 2004 Regarding The Foundation (Review of Supreme Court’s Decree No. 822 K/Pdt/2010). Foundation is non-profitable leal entity with certain purpose such as, social, religion and humanity purposes. Therefore, the assets owned by Foundation should only be used for those particulal purposes.Foundations that were established prior to the enactment of the Law of Foundations are being recognized as legal entities, based on habitually, jurisdiction and doctrine. Some of the Foundations that were established after the enactment of Law of Foundation are successfully recognized as legal entities, but some of them are not. As the result, those particular foundations lost their legality statuses.This research indicate that the assets’s status of the Foundation that were established prior to the enactment of The Law of Foundation, but lost its legality status are still recognized, and could only be used for Foundations with similar purposes. Therefore, accurate steps of solution is needed, so the establishment process of new foundations could encounter less trouble, along with the enactment of the Law of Foundations."

"Dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan berikut peraturan pelaksanaannya telah diamanatkan kepada seluruh pengurus yayasan untuk menyesuaikan akta pendiriannya terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Yayasan. Ternyata ketentuan tersebut sebagian besar tidak dilaksanakan oleh pengurus yayasan, termasuk Yayasan ?BS? yang akan diteliti penulis. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah : pertama, bagaimana status yayasan yang didirikan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Yayasan?, kedua, bagaimana keabsahan Anggaran Dasar Yayasan ?BS? yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Yayasan?, dan ketiga, bagaimana keabsahan kegiatan pendidikan Yayasan ?BS?? Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif-evaluatif.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah : status yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan sepanjang dibuat dalam akta notarial dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat maka akan memperoleh status badan hukum, sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan maka anggaran dasar yayasan tersebut mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan status sebagai suatu badan hukum, dan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Apabila anggaran dasar yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan tidak disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan, maka yayasan tersebut dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

---

With the validity of the Foundation Law and followed by the implementation of the Foundation Law has been mandated to the entire of foundation management to adjust the establishment certificate and act toward to the provision of the Foundation Law in 3 (three) years terms since the Foundation Law was valid. Obviously the most of the provisions were not implemented by the foundation management, including Yayasan ?BS? will be researched by the author. The issues will be researched in this case are: first, how is the status of a foundation which is established before and after the Foundation Law is applied? second, how is the validity of Yayasan ?BS??s articles of association which is not in accordance with the Foundation Law? and third, how is the validity of the education activity which is built by the Yayasan ?BS?? Type of research method will be used in this case is juridical-normative, with typology of this research is descriptive-evaluative.The conclusions of this research are: the status of foundation which is established before the Foundation Law is applied as long as is legitimized in a notarial certificate and registered to the local District Court, then this foundation will get the legal status, while after the Foundation Law is applied, the foundation act must be adjusted to the provision of the Foundation Law and must be legitimized by the Ministry of Law and Human Rights to get the legal status and required to announce in Official Gazette Republic Indonesia (Tambahan Berita Negara RI). If the foundation was established before the Foundation Law was not adjusted to the provisions of the Foundation Law, then the foundation can be disbanded according to the court verdict on the petition the attorney or interested parties."