Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Anak-anak yang dilahirkan dari orang tuanya yang tidak terikat dalam suatu perkawinan disebut anak-anak luar nikah atau dalam hukum Islam biasa disebut dengan anak hasil zina. Secara biologis anak tersebut memang mempunyai hubungan darah dengan kedua orang tuanya, namun yang menjadi masalah adalah apakah anak tersebut juga mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya dan bagaimana kedudukan anak luar nikah tersebut bila diangkat anak oleh orang lain, mengingat pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai masalah pengangkatan anak yang hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian ternyata kedudukan anak luar nikah sebagai anak angkat menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam adalah samasama tidak mempunyai hubungan perdata/nasab dengan orang tua angkatnya. Anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata/nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. ......Children who are born from parents that are not related in any marriage are called children outside marriage or in Islamic law usually known as children resulted from zina. Biologically these children has blood relation with both parents, but what becomes the issue is do these children have relation by law with their parents and how are the placement of these outside of marriage kids if they were adopted by someone, considering government through Law number 23 Year 2002 pertaining Child Protection has governed regarding child adoption which can only be done for the childs best interest. This research was analysed descriptively by using normative juridical approach. From the result of the research it turns out the position of outside marriage children as adopted child by Law dan islamic Law is that it equally does not have civil/nasab relation with the step parents. Outside of marriage children only have relation civil/nasab with their mother and family from the mother's side.

Abstrak :
Pemahaman umat Islam di Indonesia terhadap prinsip Pengangkatan Anak yang didasarkan pada hukum Islam masih sangat kurang, termasuk mengenai proses legitimasinya dan penyelesaian sengketa di Peradilan atas sengketa pembagian harta peninggalan orang tua angkat. Perlu diteliti bagaimana penerapannya pengangkatan anak oleh umat Islam di Indonesia, akibat hukum dari masingmasing penetapan dan putusan, serta bagaimana pertimbangan hukum masingmasing Hakim dalam menetapkan pengangkatan anak dan memutus sengketa pembagian harta peninggalan tersebut. Dari penelitian yang dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap beberapa penetapan dan putusan lembaga Peradilan diperoleh kesimpulan, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif terkait dengan pengangkatan anak. Oleh karenanya menurut Penulis, sangat penting agar pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait untuk membuat suatu peraturan khusus tentang pengangkatan anak bagi umat Islam di Indonesia agar kepastian hukum dapat tercapai. Bagi masyarakat pelaku pengangkatan anak juga agar betul-betul memahami prinsip-prinsip pengangkatan anak berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan-peraturan yang terkait, agar memenuhi ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. ......The level of understanding of islamic people in Indonesia regarding the Islamic Adoption principles are still below expectation, which also include the understanding of specific requirements from the related departments and Religious (Islamic) Court on adoption legalization process. Not only that, they do not also aware of how to settle conflicts between the adopted child and his/her adoptee family related to the inheritance of the adoptive parents. Therefore, it is so important to reasearch on how the implementation of Islamic Law on Adoption in Indonesia and how the effect of such different legal basis used by the Judges ini settling the conflict and/or legalizing the adoption process. With regard to this matters, the research was conducted based on library research and studying several courts documents and adoption rules in Indonesia, which resulting the fact that the Islamic Adoption Law in Indonesia are not fully implemented. due to lack of understanding ang knowledge of Indonesian Islamic people. The government in this case should work together with the related departments to provide the of Islamic Adoption Laws that is urgently needed to achieve the certainty of adoption law in indonesia. At the same time it is important for those who wants to adopt any children preparing equiped themselves with sufficient knowledge in Islamic and Indonesian adoption law.

Abstrak :
ABSTRAK

Di Indonesia, dikenal adanya istilah penyerahan anak dan pengangkatan anak. Penyerahan anak sering disamakan dengan pengangkatan anak, padahal mempunyai akibat hukum yang berbeda pula, yaitu khususnya terhadap status hukum anak dan kedudukan anak dalam hal pewarisan. Sebagaimana dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm, ahli waris dari anak asuh menuntut pembagian atas harta warisan ayah asuhnya dengan dalil bahwa anak asuh tersebut merupakan anak angkat berdasarkan Akta Penyerahan Anak. Penelitian ini mengangkat masalah tentang pertimbangan hukum Hakim atas status anak asuh dalam keluarga dan pewarisan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm, serta akibat hukum dari penyerahan anak dibandingkan dengan pengangkatan anak. Metode penelitian yang digunakan berbentuk yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian tesis ini adalah Majelis Hakim dalam  putusannya menganalogikan dengan perbuatan hukum pengangkatan anak, yang mana anak angkat adalah berbeda dengan anak asuh, sehingga anak asuh tidak berhak mewaris dari orang tua asuhnya. Kemudian, dibandingkan dengan pengangkatan anak, anak angkat berhak mewaris dari orang tua angkatnya karena dianggap layaknya anak sah dari orang tua angkatnya, sedangkan penyerahan anak tidak menyebabkan anak yang diasuh menjadi anak sah dari orang tua asuhnya. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah untuk melindungi kepentingan anak asuh dapat memberikan hibah wasiat atau mengangkatnya sebagai ahli waris untuk bagian tertentu, serta agar masyarakat tidak dirugikan, Notaris berkewajiban memberikan penyuluhan hukum terkait perbedaan akibat hukum pengangkatan anak dan penyerahan anak.

Kata kunci: ahli waris, pengangkatan, penyerahan.

---

ABSTRACT

 

---

In Indonesia, the terms of fostering child and adopting child are known. Fostering child is often equated with adopting child, whereas they have different legal consequences, especially on legal status of the child and his position in the terms of inheritance. As in the Tasikmalaya District Court`s Verdict Number 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm, the heir of foster child demanded the distribution of inheritance of his fosters parent with the argument that foster child is adopted child based on Fostering Child Deed. This research focuses on legal consideration of judge towards the status of foster child in family and inheritance based on Tasikmalaya District Court`s Verdict Number 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm and the legal consequences of fostering child compared to adopting child. The form of research method is judicial-normative with descriptive-analitic of research typology. The conclusion of this thesis research are judges in their verdict take adoption as an analogy that adopted child is different from foster child, so that foster child is not entitled to inherit from his foster parents. Subsequently, compared to adoption, adopted child is entitled to inherit from his adoptive parents because he is considered as a legitimate child of his adoptive parents, whereas fostering child does not cause the foster child to be the legitimate child of his foster parents. The advices given in this research are to protect the interest of foster child, foster parent can provide will or appoint him as heir for certain proportion, along Notary is required to provide legal counseling related to differences in legal consequences of adopting and fostering child