Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian dilakukan di Hutan Kota Srengseng dan Hutan Kota Universitas Indonesia untuk mengetahui struktur hutan kota, efektivitasnya dalam menurunkan suhu kota, dan meramalkan perilaku masyarakat terhadap hutan kota dengan pendekatan theory of planned behavior. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif yang juga didukung data kualitatif. Metode dalam penelitian adalah observasi lapangan dengan teknik kuesioner tertutup dan wawancara. Vegetasi yang diteliti terdiri dari total 24 petak contoh, terdiri dari 4 petak contoh di Hutan Kota Srengseng dan 20 petak contoh di Hutan Kota Universitas Indonesia. Jumlah responden total 90 orang, teridiri dari 47 responden di Hutan Kota Srengseng dan 43 responden di Hutan Kota Universitas Indonesia. Analisis vegetasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap kondisi tegakan meliputi jenis tanaman, diameter, dan tinggi tanaman mulai dari tingkat semai hingga pohon. Lalu analisis terhadap keanekaragaman, penyebaran, dan dominansi tanaman dalam petak contoh dilakukan dengan menghitung indeks keanekaragaman Shannon, indeks dominansi, dan indeks nilai penting. Hasil analisis vegetasi memperlihatkan bahwa Hutan Kota Universitas Indonesia memiliki keanekaragaman vegetasi yang lebih tinggi dibandingkan di Hutan Kota Srengseng. Hubungan antara aspek teknis yaitu kerapatan dan aspek alam yaitu suhu dan kelembaban memperlihatkan bahwa terdapat hubungan antara kerapatan dengan suhu namun tidak terdapat hubungan antara kerapatan dengan kelembaban. Sementara hasil analisis aspek sosial memperlihatkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik mengenai hutan kota. Namun perilaku yang dinampakkan tidak sesuai dengan persepsinya. Hasil uji statistik memperlihatkan bahwa perilaku responden berhubungan dengan norma subyektif yang ada dalam komunitasnya. Penelitian ini menekankan bahwa pengelolaan hutan kota berkelanjutan seharusnya memperhatikan keanekaragaman vegetasi, suhu, dan kelembaban (aspek alam), kerapatan tegakan (aspek teknis), dan perilaku masyarakat (aspek sosial) sebagai satu kesatuan sistem.

---

ABSTRACT
This study was conducted at Srengseng Urban Forest and Universitas Indonesia Urban Forest, to indentify the structure of the urban forest, its effectiveness in lowering city temperatures, and to predict the people behavior towards urban forest using the thoery of planned behavior. The approach which is used in this study is a quantitative approach and is also supported by qualitative data. The method which is used is observasional field study and data collected by closed questionnaires and interview techniques. Our study observes a total of 24 sample plots, consisting of 4 plots examples in Srengseng Urban Forest and 20 sample plots in Universitas Indonesia Urban Forest. The number of respondents in total 90 people, comprised of 47 respondents in Srengseng Urban Forest and 43 respondents in Universitas Indonesia Urban Forest. Vegetation analysis implemented by observing the condition of the stands includes plant species, diameter, and height of plants ranging from seedlings to trees. It?s continued by an analysis of the diversity, distribution, and dominance of vegetation using the Shannon diversity index, dominance index, and the important value index. The results of the vegetation analysis shows that Universitas Indonesia Urban Forest has a higher diversity of vegetation than in Srengseng Urban Forest. The relationship between the technical aspect which is density and the natural aspects which are the temperature and humidity showed that temperature is related to density, but there was no correlation between the density and the humidity. The analysis of the social aspect describe that respondents have a good perception of the urban forest although the behavior seems inconsistent with their perception. Statistical test results showed that the behavior of the respondents are related to subjective norms that exist in their community. This research emphasizes that sustainable urban forest management should pay attention to the diversity of vegetation, temperature and humidity (natural aspect), diversity of vegetation (technical aspect), and behavior (social aspect) as an integrated system.

Abstrak :
Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi lahan kritis didalam kawasan hutan sekaligus meningkatkan pelibatan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan hutan Negara. Maka pada tahun 2007 pemerintah khususnya Kementerian Kehutanan mencanangkan kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yaitu pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat sekitar hutan untuk membangun dan memanfaatkan areal hutan produksi dengan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan-Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR). Implementasi Program HTR di Kabupaten Bangka Barat baru dimulai pada tahun 2010 dengan luas areal pencadangan HTR yang telah disetujui oleh Kementerian Kehutanan seluas 4.570 Hektar, sampai dengan sekarang masih dalam tahap perencanaan. Penelitian ini membahas tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan program HTR dan Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan keputusan masyarakat mengikuti program HTR. Indikator variabel yang diduga berhubungan dengan keputusan masyarakat mengikuti program HTR dianalisis dengan analisis faktor untuk mengetahui beberapa faktor yang dominan. Penelitian diadakan di Desa Air Bello, Desa Air Menduyung dan Desa Ketap. Faktor peran penyuluh dan pendamping, faktor kesejahteraan, faktor keamanan dan faktor proses perijinan, yang berhubungan dengan keputusan responden mengikuti program HTR. Tingkat partisipasi responden dalam pembentukan dan pertemuan kelompok tani di Desa Air Bello termasuk kedalam tingkat tinggi 40,6%. Tingkat partisipasi responden dalam penyusunan RKU/RKT di ketiga desa penelitian 64.7% berada pada tingkat sedang, tapi masih terlihat tingkat partisipasi rendah 24.1% berada di Desa Air Menduyung. Tingkat Partisipasi dalam penyuluhan sosialisasi HTR 33.4% masuk kedalam tingkat tinggi yaitu terdapat di desa Air Bello. Penguatan kelompok tani yang telah terbentuk harus terus ditingkatkan untuk memudahkan koordinasi, pemantapan eksistensi dan kualitas kelembagaan guna menyukseskan program HTR. Jumlah pendamping agar ditambah karena petani sangat membutuhkan pendampingan dalam hal penyusunan RKU/RKT program HTR serta untuk membantu pengelolaan administrasi. Hubungan HTR dengan ketahanan daerah menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan dan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, sehingga program HTR diharapkan akan meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bangka Barat.

---

As one of the efforts to reduce the critical land in the forest area and increase community involvement forest in State forest management. Then in 2007 government especially the Ministryof Forestry launched the policy of Forest Plantation Program. The community-based forest management by opening up greater access to the community forest to develop and utilize production forests by granting utilization of Forest?s Plantation. Forest Plantation Program Implementation in West Bangka Regency a new start in 2010 with a total area of​​ reserves Forest Plantation Program which was approved by the Ministryof Forestry covering an area of ​​4570 Hectares, up to now is still in the planning stages. This study discusses how the level of community participation in the planning stages Forest Plantation Program and what factors are as sociated with the peoples decision of the Forest Plantation Program. Indicator variables were related to the decision of the Forest Plantation Program analyzed by factor analysis to determine the dominant factors. Research conducted in the village of Air Bello, vilage of Air Menduyung and vilage of Ketap The results of the peoples discussion, the role of extension and accompanying factors, factors welfare, safety and licensing process factors, which are associated with the peoples decision of the Forest Plantation Program. The participation rate of respondents in the formation of farmer groups and meetings in vilage of Air Bello including into a high level of 40.6%. The participation rate of respondents in the preparation RKU / RKT in three villages in the study 64.7% were moderate, but still looks low participation rate of 24.1% was in the village of Air Menduyung. Participation Rate 33.4% extension Forest Plantation Program socialization into a high level that is found in the village of Air Bello. Strengthening farmer groups that have formed should be improved to facilitate coordination, institutional strengthening of the existence and quality of Forest Plantation Program to succeed. The number of forestry extension and companion to more added as farmers desperately need assistance in the preparation of work plans common in the management of Forest Plantation Program and annual work plans and to help manage the administration. Forest Plantation Program relationships with local resistance creates a sense of security to the community in the management of forests and the livelihoods that were around the forest, with the Forest Plantation Program is expected to increase the contribution of the forestry sector to the economic growth of West Bangka Regency.

Abstrak :
Sejak tahun 2004, Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan untuk mengembangkan destinasi pariwisata Indonesia di luar pulau Bali yaitu kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) dan Destination Management Organization (DMO). Hubungan antara pengembangan pariwisata dan tutupan  hutan merupakan subjek diskusi aktif, dan masih terdapat sedikit penelitian empiris mengenai topik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji korelasi perkembangan pariwisata menggunakan kepadatan tempat tidur hotel dengan tutupan hutan primer. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data gambar tutupan hutan Global Forest Watch, data tutupan lahan Global Administration Data System, dan data sosio-ekonomi publikasi Badan Pusat Statistik dari 32 provinsi Indonesia pada tahun 2011-2016. Melalui penggunaan model regresi clustered fixed effect, penelitian ini menemukan bahwa perkembangan pariwisata tidak memiliki hubungan signifikan dengan luas hutan primer di Indonesia. ......Since 2004, Indonesia’s government have released several policies to further develop tourism destination outside of Bali such as Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) dan Destination Management Organization (DMO). The relationship between tourism development and forest cover is a subject of active discussion, and there is little empirical research on the topic. This study aims to examine the correlation of tourism development (hotel beds) with primary forest cover. The data used in the study are Global Forest Watch’s forest cover image data, Global Administration Data System’s land cover data, and Indonesia Central Agency of Statistics socio-economics’ publication data from 32 Indonesian provinces in 2011-2016. Through the use of a clustered fixed effects regression model, this study found that tourism has no significant relationship with primary forest area in Indonesia.

Abstrak :
Ada dua perasalahan utama pembangunan di bidang kehutanan yaitu : (1) tingginya laju kerusakan hutan (deforestrasi) dan (2) kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mcnjawab dua permaealahan tersebut adalah program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan menjaga keamanan sumbcr daya hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempenganuhi partisipasi masyarakat dalam program PHBM dan menganalisa dampak program texhadap pendapatan masyarakat desa hutan. Penelitian ini dilaksanakan di desa hutan pada tfga wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kebasen dan Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Data yang digunakan adalah data primer hasil survei terhadap 160 responden yang dipilih sccara acak dengan sistcmatis sampling. Metode estimasi yang digunakan adalah trearmem ejéct model. Hasil estimasi regresi menunjukkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga dan karakteristik rumah tangga tidak mempengaruhi keputusan partisipasi masyarakat dalam program. Hanya persepsi terhadap lingkungan saja yang mcmpengaruhi keputusan mengikuti program. Hasil penelitian ini juga menunjukkan ada pcrbedaan pendapatan antnra yang ikut program dan tidak ikut program. Mereka yang mengikuti program pendapatannya justeru lebih rcndah sebesar Rp 312.838,-. Peranan PI-IBM terhadap pcningkatan pendapaxan kurang berhasil. ......There are two main problem in forestry development, they are: 1. The high speed of deforestation and, 2. The poveny of society around the forest. One of govemment policies to answer the two problems is the community based forest resources management (CBFM). This program has the aims to increase people's welfare around the forest and to maintain the forest resource safety. This research has the aims to find out the factors that influence peopIe's participation in forest resource management together with the society and then to analyze the effect of the program on forest rural society income. This research was carried out in rural forest in three district area that is District of Patikraja, Kebasen and Kedungbanteng, Banyumas Regency. The data were collected from primary data as the result of survey on |60 respondents chosen randomly using systematic sampling method. Then the estimation method is treatment effect model. The result of regression estimation shows that the social economic condition and characteristic of households do not influence people's participation on the program . Only perception on the environment etTects their decision to follow the program. The result of research also shows that there is income difference among the people who participate the program and people who do not participate the program. The people who participate the program in fact accept lower income as much as Rp. 312,838,- As implication, the role of community based forest resources management is in fact less successful.

Abstrak :
Kebijakan pengelolaan hutan untuk tujuan komersial yang diberikan kepada pihak swasta atau Badan Usaha Milik Negara dan pengawasan langsung oleh negara (pemerintah pusat dan daerah), telah menciptakan ketidakadilan peran dan akses masyarakat lokal pada sumber daya hutan. Situasi ini menyebabkan kerusakan hutan meningkat, kemiskinan dan konflik sosial merebak di mana-mana. Untuk itu, masyarakat lokal perlu diberi peran dan ruang untuk membangun, membuat pengaturan internal di tingkat lokal. Pengaturan yang dibuat dan digunakan oleh rnasyarakat disebut institusi lokal. Dalam kajian ini institusi lokal diartikan sebagai seperangkat aturan yang digunakan (working rules or rules-in-use) sekelompok orang untuk mengatur aktivitas-aktivitas bersama, peran-peran yang harus dijalankan oleh orang-orang tertentu, dan sekaligus menyelesaikan permasalahan atau konflik/sengketa atas aktivitas tersebut. Dengan demikian, institusi memberikan semacam perangkat atau pedoman bagi mereka yang terlibat agar melakukan kegiatan yang mengacu kepada kepentingan, harapan bersama sesuai yang telah disepakati. Hutan sebagai sumber daya milik bersama dan terkait dengan berbagai kepentingan yang cenderung berbeda di satu sisi, dan sifat kodrat manusia yang kreatif, inovatif di sisi yang lain rnaka pemahaman terhadap institusi lokal tidak bersifat statis tetapi sebagai sesuatu yang dapat dikonstruksi dan direproduksi berdasarkan kepentingan tertentu. Tindakan individu akan cenderung dikorelasikan dengan berbagai serring sosial dan fisik sehingga memberi pengaruh signifikan pada dinamika instimsi lokal. Pola hubungan atau relasi sosial antarindividu, ketersediaan dan sifat sumber daya, berkembangnya ekonomi pasar, intervensi kebijakan dan berkembangkannya berbagai mode dominasi dan kekuasaan negara atas sumber daya hutan adalah beberapa aspek yang memberi kemungkinan institusi Iokal dibangun, dikembangkan dan dimodifikasi secara dinamis. Kajian ini menjelaskan, institusi lokal yang dibangun, dikembangkan dan dimodifikasi masyarakat desa hutan Sumber Agung dapat dikategorikan sebagai institusi yang belajar. Dalam pengertian institusi yang dikembangkan secara dinamis berdasarkan dinamika internal dan eksternal. Tercatat sejumlah perubahan sebagai strategi adaptasi. Di antaranya, penggantian personil kepengurusan, perubahan mekanisme mencapai konsensus, aturan-aturan pengelolaan dan pemanfaatan hutan dimodifikasi berdasarkan realitas yang ada. Perubahan-perubahan tidak semata ditanggapi sebagai sesuatu yang lama diganti/dimodifikasi dengan yang baru, tetapi perubahan juga ditanggapi ketika terjadinya proses sosialisasi dan internalisasi atas mekanisme institusional dalam suatu kurun waktu tertentu. Hal lain yang juga menggambarkan institusi lokal dibangun, dikembangkan dan dimodifikasi secara dinamis ialah terdapatnya variasi dalam cara penanganan permasalahan dan konflik sengketa yang terjadi, dan pada dasarnya mengekspresikan ragamnya orientasi kepentingan di antara para pengguna terhadap hutan sebagai sumber daya milik bersama. Bagaimana masyarakat scara institusional menghadapi praktik dominasi dan kekuasaan negara atas hutan juga memperlihatkan dinamika yang cukup penting bagi institusi lokal selanj utnya. Dalam konteks inilah, ingin ditegaskan bahwa institusi lokal yang terbentuk saat ini merupakan produk dari negosiasi berbagai orientasi kepentingan yang berbeda-beda. Ada kepentingan ekonomi subsisten, sistem ekonomi pasar, dominasi dan relasi kekuasaan negara terhadap sumber daya hutan sebagai sumber daya milik bersama. Pada posisi seperti ini, dapat diasumsikan prinsip-prinsip institusional hasil temuan Ostrom (1990, 1994), bukanlah prinsip yang dapat diidealkan bagi sebuah institusi lokal. Karakteristik fisik dan sosial yang berbeda, prinsip tersebut dapat ditambahkan, atau sebaliknya dikurangi. Kajian-kajian selanjutnya akan memperkaya pemahaman tentang institusi lokal yang dibangun, dikembangkan dan dimodifikasi oleh kelompok pengguna sebagai salah satu strategi menyelesaikan permasalahan kehutanan yang bersifat multidimensi. The policy of forest management, that transfer forest exploitation for commercial purposes to private commercial institutions or state owned corporations, as well as direct monitoring and control from the govemment (both central and regional), have created unequal roles and access of the local (host) community to get the benefit from the forest resources. This situation has increased forest deterioration and the spread of poverty and social conflicts. Therefore, the local (host) community must be given suficient roles and space in the formulations of local arrangement in the local community level in order to develop sustainable, in both economic and social, forest management. The arrangement formulated, developed and implemented by the local community is called local institution. In this study, local institution refers to a set of working rules or effective rules of a group of society that control their daily collective activities, community roles that are attached to certain individuals as well as conflict resolutions mechanism. This institution provides the involved parties with a kind of tool and guidelines which refer to collective interests and expectations based on collective agreement in conducting daily activities. Forest is a collectively owned resource and is closely related to various interest, which tend to be different on one side, and the nature of htunan being, which tend to be creative and innovative one the other side, therefore, the understanding that local institutions is something that can be reconstructed and reproduced instead of a static one. Individual action would be related to certain social and physical settings, so it will give significant impact to the dynamics of local institution. There are some aspects that provide possibilities for establishing, developing modifying local institutions in dynamic ways. They are: social relation pattern amongst individuals within a society, availability and the nature of resources, the growing of market economy, policy intervention, the growing of various dominations, and state authority over forest resources. This study explains that local institution, which is established, developed and modified by Sumber Agung village community can be categorized as learning institution. In the context that this institution is developed based on internal and external dynamics. Some changes as part of adaptation strategy have been recorded. Amongst them are personnel and mechanism changes to reach consensus, modifications on regulations on forest management and utilization in conjunction to the current realities. Changes refer to not only the modification the old ones with the new ones but also internalization and socialization over the institutional mechanism within a certain period of time. Other thing that also show that local institution established, developed and modified in a dynamic way is the variety of ways in the problem solving, conflict/dispute handling. Basically, it also expresses the variety of interest orientations amongst the stakeholders of the forest as a cornrnunally owned resource. The way how the community, as an institution, cope with the domination practice and state authority over the forest also shows the important dynamics for the next local institution. In this context, this study would like underline that the local institution is a product of negotiation from various orientations of interests amongst the stakeholders of the forest. Amongst them are economic subsistent interest, the interests of market economy system, domination and authority relation over forest resources as communally owned resource. In this position, it is assumed that institutional principles introduced by Ostrom (1990, 1994), are not the ideal principles for a local institutions. Due to the differences on social and political characteristics, those principles can be included or discharged. Further studies will enrich the understanding on the local institutions established, developed and modified by stakeholders as one of strategy to solve problems on forestry, which has multidimensional characters.

Abstrak :
ABSTRAK
Saat ini, manusia hidup di masa Antroposen. Masa Antroposen adalah masa ketika semua manusia dihadapkan pada dampak dari perilakunya selama ini yang telah memodifikasi lingkungan, nyaris seluruh bumi. Sungai dan daerah alirannya bagian dari ruang kota turut terdampak. Dibutuhkan strategi, salah satunya keterpaduan antara peran aktif komuniti lokal dan kebijakan pemerintah dalam mengelola sungai. Hal ini agar sungai tetap lestari demi kebutuhan manusia kini dan nanti. Penelitian dilakukan di Hutan Kota Sangga Buana, Karang Tengah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pengelolaan kawasan bantaran tersebut dilakukan masyarakat setempat, yaitu Kelompok Tani Lingkungan Hidup KTLH Sangga Buana. Masalah penelitian adalah menelusuri proses muncul dan berkembangnya hutan kota, pola relasi antara KTLH dengan pemerintah setempat dalam menerangkan keberadaan komuniti pengelola hutan kota. Selanjutnya, mengungkap pola pembentukan jaringan dan aktor, pembagian kerja dan sistem nilai, serta tanggungjawab dalam pola-pola hubungan tersebut. Penelitian ini penelitian kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam. Data sekunder dari buku, jurnal, artikel koran, laporan penelitian, dan lainnya. Kesimpulannya faktor human dan nonhuman memiliki andil besar dalam pembentukan hutan kota. Dalam kasus ini, keberlangsungan, dan pengelolaan hutan kota menunjukkan pola relasi yang terbentuk antara KTLH, pemerintah dan pihak lain. Namun, relasi itu baru sebatas saling memanfaatkan. Pengelolaan sungai dalam konsep Antroposen belum terwujud. Kata kunci: pengelolaan sungai, Antroposen, komuniti, hutan kota, konsep kekuasaan dan penguasaan, teori jejaring aktor actor network theory/ANT

---

ABSTRACT
Currently, humans are living in the Antropocene period. It is a time when all human beings are faced with the impact of their behavior that has modified the environment, almost the whole earth. Rivers and stream areas are part of urban space that is affected. Strategy is needed. One of which is the integration between the local community and government policy in managing river. The research was conducted in Hutan Kota Sangga Buana, Karang Tengah, Lebak Bulus, South Jakarta. Local community, Kelompok Tani Lingkungan Hidup KTLH Sangga Buana, is believed to be the main actor behind the hutan kota. The research problem is to explore the process of emergence and development of urban forest, the relation pattern between KTLH and local government, explaining the existence of forest management. Furthermore, it discloses the pattern of network formation and actors, the division of community and the value system, as well as the responsibilities in those relationship patterns. This research is qualitative research. Primary data was obtained through field observation and in depth interviews. Secondary data is obtained from books, journals, newspaper articles, research reports, and more. In conclusion the human and nonhuman factors have a big share in the process. In this case, the sustainability, and management of the Sangga Buana City Forest shows the pattern of relationships established between KTLH, the government and others. However, the relationship is only limited to utilize each other. River management in Antropocene concept has not yet materialized. Keywords river management, anthropocene, community, urban forest, power and mastery, actor network theory ANT