Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pertanggungjawaban Negara atas kebakaran hutan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk. Pertanggungjawaban Negara atas kebakaran hutan tersebut dikaitkan dengan teori hukum nasional dan hukum internasional. Penelitian ini mengidentifikasi perbedaan Tanggung Jawab Negara State Responsibility dengan Tanggung Gugat Negara State Liability serta menganalisis keterkaitan antara Tanggung Jawab Negara State Responsibility dengan Tanggung Gugat Negara State Liability dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini juga mengidentifikasi dan menganalisis perihal penerapan Tanggung Jawab Negara State Responsibility dan Tanggung Gugat Negara State Liability dalam kasus kebakaran hutan dan lahan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/Lh/2016/Pn Plk.

---

ABSTRACT
This research discusses the application of State Responsibility law during the forest fire in Palangka Raya City of the Kalimantan Tengah Province based on the Decision of the Palangka Raya District Court Number 118 Pdt.G LH 2016 PN Plk. The state rsquo s responsibility for forest fire is related to the theory of national and international law. This research identifies not only the differences between State Responsibility and State Liability but also analyzes the connection between the two in the scope of land and forest fire. It also identifies and analyzes the state responsibility and state liability in land and forest fire based on the Decision of the Palangka Raya District Court Number 118 Pdt.G LH 2016 PN Plk.

Abstrak :
Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM). Sejak 1997, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah mulai meningkat. Kebakaran hutan yang paling banyak dan terparah sepanjang sejarah terjadi pada tahun 2015. Sejak itu, kebakaran besar terjadi setiap tahun. Kenyataan itu menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan penghormatan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Peristiwa karhutla dan kabut asap memberikan kerugian yang besar dan menjadi potret buruknya tata kelola, khususnya tata kelola hutan dan lahan Indonesia. Akibat dari karhutla tersebut, masyarakat Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalimantan Tengah melakukan gugatan class action. Pada Pengadilan Tingkat Pertama hingga Mahkamah Agung, pemerintah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pemerintah melakukan langkah-langkah pemulihan. Namun Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3555K/Pdt/2018 tanggal 16 Juli 2019 sampai saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan. Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, kasus karhutla ini terdapat beberapa pelanggaran hak yaitu hak hidup, hak anak, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas kesehatan, hak atas rasa aman, serta hak untuk memperoleh keadilan yang seharusnya dilindungi, dipenuhi, dan dipulihkan. Kasus karhutla ini tentu saja bertentangan dengan asas-asas perlindungan lingkungan hidup, tata kelola yang baik, dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, thesis ini berusaha memberikan kontribusi terhadap fenomena ini dengan memberikan analisa berdasarkan pendekatan hak asasi manusia, tata kelola yang baik, dan lingkungan hidup. ......The State has an obligation to respect, protect, and fulfill human rights. Since 1997, the cases of forest and land fires in Central Kalimantan have been escalating. The worse situation occurred in 2015 and since then, the burning of forest and land has occurred every year. This situation leads to the question whether human rights particularly right to healthy environment has been respected, protected and fulfilled. The burning of land and forest has indeed brought to significant lost and reflected the poor good governance in Indonesia. Consequently, the People's Anti-Smoke Movement (GAAs) of Central Kalimantan filed a class action lawsuit. In their verdicts, the Local Court, Court of Appeal, and the Supreme Court commonly concluded that the government was found guilty and ordered to take remedial actions. Nevertheless, the orders of verdicts have not been met yet. In human rights context, the fires of forest and lands have violated several human rights namely right to life, child right, right to healthy environment, right to health, right to security, and access to justice. These rights are supposed to be respected, protected, and fulfilled. The case violates the principles of environmental protection as well as sustainable development. Hence, this thesis attemps to contribute to the discussion by providing analysis based on the principles of human rights based approach, good governance, and environmental protections.

Abstrak :
Timbulnya asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan memiliki karakteristik sangat spesifik karena sebagian besar berada di lahan gambut. Upaya untuk pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan merupakan hal yang esensial mengingat maraknya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Maka dari itu, dalam penelitian kali ini bertujuan untuk menganalisis pola spasial dari pemodelan spasial wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan Hybrid Fire Index dan mengetahui hubungan antara wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan dan fungsi kawasan hutan di Kabupaten Kubu Raya. Metode Hybrid Fire Index digunakan untuk pembobotan setiap variabel yang digunakan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan yaitu topografi dan aktivitas manusia. Berdasarkan hasil analisis raster overlay dengan pembobotan Hybrid Fire Index, didapatkan bahwa Kabupaten Kubu Raya didominasi oleh wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan tingkat sedang sebesar 654.901,50 hektar atau 76,55%. Hasil pemodelan spasial wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan telah divalidasi dengan titik panas tahun 2021 menggunakan kurva AUC/ROC dan didapatkan area di bawah nilai kurva ROC 0,862 yang menandakan bahwa skor model ini sangat baik. Hasil analisis nearest neighbor menunjukkan bahwa nilai rasio lebih dari 1 sehingga diartikan bahwa sebaran wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi memiliki pola menyebar di seluruh wilayah kabupaten. Hasil uji statistik chi-square wilayah bahaya dengan wilayah konsesi menghasilkan nilai signifikan kurang dari 0,05 dengan contingency coefficient 0,603 sehingga diartikan bahwa terdapat hubungan yang sedang antara wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan fungsi kawasan hutan dan lahan. ......The emergence of smoke caused by forest and land fires has very specific characteristics because most of it is on peatlands. Efforts to prevent forest and land fires are essential considering the prevalence of forest and land fires in Kubu Raya Regency, West Kalimantan Province. Therefore, this study aims to analyze the spatial pattern of spatial modeling of forest and land fire hazard areas with the Hybrid Fire Index and determine the relationship between forest and land fire hazard areas and the function of forest areas in Kubu Raya Regency. The Hybrid Fire Index method is used to weight each variable used. There are two factors that affect forest and land fire hazard areas, namely topography and human activities. Based on the results of the raster overlay analysis with the Hybrid Fire Index weighting, it was found that Kubu Raya Regency is dominated by forest fire hazard areas and medium-level land of 654,901.50 hectares or 76.55%. The results of spatial modeling of forest and land fire hazard areas have been validated with hotspots in 2021 using the AUC/ROC curve and the area under the ROC curve value is 0.862 which indicates that the score of this model is very good. The results of the nearest neighbor analysis show that the ratio value is more than 1, which means that the distribution of forest and high-level land and forest fire hazard areas has a spreading pattern throughout the district. The results of the chi-square statistical test of the hazard area with the concession area yielded a significant value of less than 0.05 with a contingency coefficient of 0.603, which means that there is a moderate relationship between forest and land fire hazard areas and the function of forest and land areas.

Abstrak :
Kabut asap telah menjadi momok yang sangat merugikan banyak pihak. Kerugian materiil maupun immateriil yang diderita begitu masif dan timbul dalam waktu yang cukup lama. Menariknya belum pernah ada gugatan terhadap kerugian akibat kabut asap di pengadilan Indonesia. Alasannya sederhana, karena kausalitas kabut asap dengan kerugian yang dialami korban sulit dibuktikan apabila merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, termasuk dengan teori kausalitas yang dianut. Skripsi ini hendak menjawab pertanyaan sederhana, dengan perkembangan teori kausalitas dalam ilmu hukum apakah kerugian akibat kabut asap dapat dibuktikan di pengadilan? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menuai hasil yang cukup positif di mana terdapat doktrin market share liability yang dapat mengakomodir pembuktian kausalitas kabut asap, baik dari segi hukum materiil maupun segi hukum formil di Indonesia. Namun pada akhirnya tetap diperlukan keterbukaan dari hakim untuk membangun logika hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, yang dalam pandangan penulis dapat diakomodir melalui penerapan doktrin market share liability untuk membuktikan kausalitas terhadap kerugian akibat kabut asap. ...... Haze has become very detrimental scourge to many parties. Both material dan immaterial losses suffered are massive and arise in a long period of time. Interestingly, there has never been a lawsuit against haze in Indonesian courts. The reason is simply because proof of causation based on losses suffered by the victim from haze is very difficult to prove if one refer to laws recognized in Indonesia, including the embraced theory of causation. This undergraduate thesis wants to answer a simple question, with the development of theory of causation in jurisprudence, is it possible to prove causation based on losses from haze in courts The research method used in this thesis is a normative juridical research with conceptual approach and comparative approach. This research reaping positive results in which theory of market share liability could accommodate the proof of causation of haze, both in terms of material law and procedural law aspects recognized in Indonesia. In the end it still takes the open minded judge to build legal logic based on the value of justice and fairness, which in my point of view could be accomodated by applying market share liability doctrine as a proof of causation of loss from haze.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang respon negara tetangga yang terkena dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998. Pada penelitian sebelumnya, banyaknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada masa Orde Baru disebabkan oleh pengelolaan hutan yang mengedepankan pembangunan ekonomi. Untuk kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 1997-1998 hanya dijelaskan mengenai dampak berupa kerugian ekonomi dan ekologis. Sementara dalam penelitian ini, akan berfokus pada dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 1997-1998 berupa pencemaran kabut asap lintas batas mengganggu aktivitas negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa permasalahan kebakaran hutan dan lahan Indonesia tahun 1997-1998 menjadi satu bencana nasional yang sulit dituntaskan oleh Indonesia sendiri. Singapura dan Malaysia sebagai negara tetangga yang terkena dampak dari kabut asap memberikan respon agar masalah ini dapat ditangani dalam skala regional, sehingga kebakaran hutan dan lahan tahun 1997-1998 menjadi salah satu awal mula kesadaran Asia Tenggara untuk menetapkan regulasi baru atas satu permasalahan pencemaran lingkungan lintas batas, khususnya pada pencemaran udara. Pada penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode sejarah. Artikel ini menggunakan data yang diperoleh melalui studi literatur berupa dokumen pemerintah, koran, buku, dan publikasi jurnal.

---

This paper discusses the response of neighboring countries affected by haze due to forest and land fires that occurred Indonesia in 1997-1998. In previous studies, the number of cases of forest and land fires that occurred during the New Order was caused by forest management which prioritized economic development. For forest and land fires 1997-1998 only explained the impact of economic and ecological losses. While in this study will focus on the impact of forest and land fires 1997-1998 in the form of cross-border smoke pollution disrupting the activities of neighboring countries, such as Singapore and Malaysia. The results of this study found that the problems of Indonesian forest and land fires in 1997-1998 became a national disaster that was difficult to solve by Indonesia itself. Singapore and Malaysia as neighboring countries affected by the haze responded to this problem in a regional scale, so that forest and land fires in 1997-1998 became one of the beginnings of Southeast Asian awareness to establish new regulations on a cross-environmental pollution problem, especially on air pollution. This article uses historical methods and data obtained through literature studies from newspapers, books, and journal publications.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam melaksanakan upaya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, bukan hanya dilakukan dengan sosialisasi dan kegiatan lainnya yang hanya menyasar permukaan dari penyebab permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Tetapi juga menyasar bagaimana pengelolaan tata ruang khususnya pada kawasan gambut. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan post positivis dengan studi literatur yang terkait dengan implementasi kebijakan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sebagai bahan pendukung, peneliti melakukan tinjauan literatur. Hasil analisis memperlihatkan bagaimana implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dan faktor-faktor yang mempegaruhinya masih terdapat beberapa kekurangan, namun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dapat dioptimalkan. Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam menetapkan RTRW yang tepat dan akurat untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan terutama dalam pengelolaan gambut telah menunjukkan komitmen yang tinggi dengan hadirnya kebijakan RPPEG dan Riau Hijau. ......This study aims to analyze how policies are implemented to prevent forest and land fires and analyze the factors that influence them. In carrying out efforts to prevent forest and land fires in Riau Province, it is not only carried out with socialization and other activities that only target the surface of the causes of forest and land fire problems. But it also targets spatial management, especially in peat areas. The research uses a qualitative post-positivist approach with literature studies related to policy implementation and prevention of forest and land fires. As a supporting material, the researcher conducted a literature review. The results of the analysis show how the implementation of forest and land fire prevention policies in Riau Province and the factors that influence them still have some deficiencies, but the efforts made by the government can be optimized. The policy direction of the Riau Provincial Government in establishing a precise and accurate RTRW to support the prevention of forest and land fires, especially in peat management, has shown high commitment with the presence of the RPPEG and Riau Hijau policies.

Abstrak :

Tesis ini bertujuan untuk menginvestigasi lokasi dan luasan dari kebakaran berulang dengan informasi spasial. Penelitian ini mengunakan data lokasi kebakaran, lahan gambut dan perusahaan IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu), kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari tahun 2015 sampai 2018. Analis data menggunakan probit dan tobit dengan menghasilkan keterkaitan positip (negatip) antara lokasi dan luasan dengan kebakaran berulang (atau tidak) dan hubunganya dengan kawasan hutan, lahan gambut dan perusahaan IUPHHK. Hasil kedua adalah luasan dari lahan terbakar akan berkurang saat berulang. Temuan ini mengindikasikan bahwa lokasi dan luasaan kebakaran berulang erat hubungannya dengan IUPHHK dan karakteristik area sehingga Indonesia harus merumuskan kebijakan tentang perusahaan yang memanfaatkan hasil hutan untuk memimalisir kebakaran hutan. 

---

This research addresses the reoccurrence of forest fires and their size with regional-spatial information. To this end, Probit and Tobit regression analyses are applied to the regional-spatial panel data from 2015 to 2018 in Indonesia with the observations of forest-fire events, peatland, and concession on the annual bases, characterizing the possible determinants for reoccurrence of forest fires as well as their sizes.  The regression results reveal the following outcomes. The first outcome is whether forest fires repeat or not is positively (negatively) associated with peatland and forest areas (concession). Second, the size of forest fires tends to decrease with the repetition of past forest fires but increases with concession, peatland, and forest areas. Overall, these results imply that the reoccurrence of forest fires and their sizes are highly concerned with concession and types of areas, suggesting that Indonesia should be able to organize the policies regarding forest concession and areas for further reduction of forest fires and the associated damage.