Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyusutan luas lahan hutan bakau di Angke Kapuk dari tahun ke tahun semakin memprihatinkan. Tahun 1960 luas hutan Angke Kapuk 1.333.62 ha tahun 1977 tinggal 1.144.08 ha dan menurut data dari Rencana induk Pengembangan Pantai Indah Kapuk tahun 1984, luas hutan Angke Kapuk tinggal 162.07 ha yang terdiri dari hutan Lindung 49.25 ha Cagar Alam 21.48 ha dan hutan Wisata 91.37 ha. Hutan bakau yang terdapat di Angke Kapuk adalah salah satu daerah penyangga (Buffer Zone) yang panting bagi Jakarta. Dari sejak zaman Belanda, kawasan hutan Angke Kapuk telah dilindungi dan dijaganya. Tetapi akibat wilayah tersebut semakin menyusut luasnya karena ada pembangunan pemukiman, industri, tambak-tambak dan lain-lain. Pembangunan tambak atau yang sering disebut hutan mina adalah salah satu aspek penting yang berpengaruh mengurangi luas lahan hutan bakau. Hal ini cukup dilematis karena konservasi hutan bakau dan pembangunan tambak untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah bagaikan dua sisi mata uang. Apalagi dengan dibangunnya daerah pemukiman mewah, seperti Pantai lndah Kapuk yang sangat membutuhkan nfrastruktur yang lengkap dan lahan yang cukup luas, yang jelas mengakibatkan degradasi lingkungan yang cukup tajam. Pengelolaan lingkungan yang komprehensif untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin parah di hutan Angke Kapuk menjadi sebuah problem yang kompleks. Opsi atau alternatif terbaik untuk melakukan pilihan pengelolaan (management option) lingkungan adalah merupakan kebutuhan yang mendesak. Penelitian ini berlangsung dari bulan Mei 2000 sampai dengan Januari 2001 dengan lokasi hutan Angke Kapuk dan sekitarnya. Pilihan pengelolaan (management-option) yang diambil pada studi ini adalah konservasi hutan bakau dan hutan mina. Dua pola pilihan pengelolaan tersebut menjadi dasar bagi studi ini. Dua pola pengelolaan pilihan tersebut dihitung dengan menggunakan metode analisis biaya dan Manfaat yang diperluas (Extended Cost-Benefit Analysis.) Masing-masing pola pengelolaan dideskripsikan secara detail baik dari segi biaya maupun segi manfaatnya yang komponennya memiliki asumsiasumsi sendiri sesuai dengan kondisi obyektif yang ada. Sebagai contoh untuk estimasi biaya dan manfaat dari pilihan pengelolaan hutan mina terdiri dari komponen manfaatraa berupa; hutan mina, cadangan tegakan hutan, perikanan, satwaliar biodiversiti, fisik dan eksistensi, kemudian kompormon biayanya berupa; investasi, hutan mina, cadangan tegakan hutan, perikanan, satwaliar dan eksternalitas. Untuk estimasi biaya dan manfaat pengelolaan hutan bakau yang berkelanjutan, komponen manfaatnya adalah cadangan tegakan hutan, perikanan, satwa liar, biodiversiti, nilai fisik dan nilai eksistensi, kemudian komponen biayanya berupa; investasi; cadangan tegakan hutan, perikanan dan satwa liar. Dari tiap komponen pilihan pengelolaan yang ada dihiktung Net Present Value (NPV) dan Benefit Cost (BC) rasionya sehingga didapat hasilnya. Kemudian hasilnya dibandingkan untuk dilihat pengelolaan mana yang paling menguntungkan. Hasil penghitungan yang didapat dari studi ini adalah bahwa pilihan pengelolaan hutan bakau adalah yang paling menguntungkan, di mana didapat harga NPV sebesar 5.120, 9271 US $/ha dengan B-C ratio= 7.7893. Sedangkan yang kedua adalah hutan mina (Udang) NPV= 4.890,7039 US$/ha dengan B-C ratio=1.9746. yang ketiga adalah hutan mina (ikan Bandeng dan Udang) dengan NPV= 1.668,8734 US$/ha dengan B-C ration = 1.3850 dan yang keempat atau yang terakhir adalah ikan bandeng yaitu NPV= 1.514,0099 US $/ha dengan B-C ratio= 1.3646... Sehingga dapat disimpulkan bahwa hutan bakau juga memiliki potensi ekonomi lingkungan yang cukup tinggi, baik manfaat langsung, manfaat tidak langsung, manfaat pilihan dan manfaat keberadaan.

---

The area lost in Angke Kapuk every year is a major concern. In 1960 Angke Kapuk was 1,33362 hectares while in 1977 it has decreased to 1,144.08 hectares. According to data from Planning and Development at "Pantai Indah Kapuk" Jakarta , in 1984 only 162.07 hectares of he area was lost, consisting of 49.25 hectares protected forest, 21.45 hectares nature reserves and 91.37 hectares tourist-designated forest. Comprehensive environmental management to anticipate environmental degradation that gets worsened everyday in Angke Kapuk forest has become a complex problem. Choosing the best alternative for management option has become an urgent need. Management options adopted for this study was mangrove and Mina forest conservation. These two management options were the base for this study. The research was undertaken from May 2000 to January 2001 in Angke Kapuk forest area. The mangrove forest in Angke Kapuk is one of the important buffer zones of Jakarta. It has been protected right since colonial time. The area has been continuously decreasing in width, however, due to development of housing, industry, fish and shrimp ponds, etc. The development of ponds, or mina forest as it is commonly called, is one of the important factors influencing the decrease in -mangrove forest areas. This is actually dilemma as both mangrove forest conservation and ponds development as a means to fulfill living needs of the community are like two sides of a coin. The environmental degradation has been worsened by the development of luxury housing complex like the Pantai Indah Kapuk, which need complete infrastructure, and hectares of land. One way to solve the problem is by meticulously evaluating the holistic taken are a sustainable mangrove forest conservation and mina forest. This choice of two management patterns is the basis of this study. The two patterns are calculated by using the cast and benefit, analysis method. Each pattern of management is described in detail, both in terms of cost and benefit, the components of which -have their own assumptions in accordance with the existing objective condition. As an example, take the estimates of cost and benefit of mina fort management. Its benefit component would be: the mina forests, forest stand reserve, fishery, wild animal, biodiversity, and physical and existence values. Its cost component would be: investment, mina forests, forest stand reserve, fishery, wild animal and externality. For the mangrove forest management, its benefit component would be: forest stand reserve, fishery, wild animal, biodiversity, and physical and existence values. And its cost component would be: investment, forest stand reserve, fishery and wild animal. From each component of the management choice, the ratio of the Net Present Value (NPV) and the Benefit-Cost (B-C) is calculated. The results of the calculation are to be compared in order to see which is the most profitable. The result of calculation from this study is that the choice of a sustainable Mangrove forest management is the most profitable, in which the NPV is US $ 5,120.9271 per hectare with B-C ratio = 7.7893, whereas the NPV of the Mina forest with Shrimp management: US$ 4,890.7039 per hectare with B-C ratio = 1.9745, Milkfish: US$ 1,514.0099-per hectare with B-C ratio = 1.3646 and Shrimp &Milkfish: US$ 1,668.8734 per hectare with-BC ratio = 1.3850. It is therefore concluded that mangrove forests has a considerably high economic potential, in terms of direct, indirect, chosen as well as existence benefit. For in order to invest in a project, we need not only to calculate its economic and technical -benefits but also its long term benefit which takes into account the environmental interests and needs of the future generation.

Abstrak :
Inisiasi skema Reduced Emission from Deforestation and Forest Degradation plus dan Pembayaran Jasa Lingkungan REDD dan PJL untuk hutan desa adalah skema untuk memberikan insentif atas upaya pengelolaan hutan desa berkelanjutan oleh masyarakat. Fokus riset ini adalah meneliti dampak inisiasi skema gabungan REDD dan PJL untuk Hutan Desa terhadap deforestasi dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Riset bertujuan menganalisis dampak dana inisiasi Skema REDD dan PJL terhadap deforestasi yang diukur dari tutupan hutan dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat menggunakan participatory wellbeing assessment. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan campuran metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil riset menunjukkan bahwa dari aspek lingkungan terjadi deforestasi bersih sebesar -198,33 ha di Zona Lindung yang menunjukkan terjadi peningkatan tutupan hutan. Dari aspek kesejahteraan, terjadi peningkatan kesejahteraan namun bukan oleh intervensi REDD dan PJL. Hasil riset menyimpulkan bahwa inisiasi Skema REDD dan PJL berdampak positif terhadap pengurangan deforestasi disebabkan karena penggunaan secara tepat oleh masyarakat untuk kegiatan pengamanan dan rehabilitasi hutan. Namun demikian Skema REDD dan PJL belum berhasil memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat disebabkan karena terbatasnya nilai uang yang diterima oleh masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan arahan program yang belum mengarah ke pembangunan fisik sesuai kriteria kesejahteraan yang dibuat oleh masyarakat. ......The Initiation of Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus and Payment for Environmental Services REDD and PES scheme for the village forest hutan desa is a scheme to provide economic incentives for community to manage their forest sustainably. This research focuses on the impact of the REDD and PES to the deforestation and community wellbeing through participatory approach. This research aims to analyse the impact of the initiation of REDD and PES to deforestation through forest cover analysis and to analyse the impact to community wellbeing through participatory wellbeing assessment. This is a qualitative research approach with mix methods. The result shows that from environment aspect, the initiation of REDD and PES scheme resulted a 198.33 ha of net deforestation, which means a forest gain. From the wellbeing aspect, there is an increase in wellbeing but caused by parallel intervention to REDD and PES schemes but caused by parallel intervention to REDD and PES schemes. It concludes that the schemes has a positive impact on reducing deforestation due to proper alocation for forest security and rehabilitation, however the benefit is not sufficient enough yet to improve community wellbeing.

Abstrak :

 

Penelitian ini membahas dampak Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT)  terhadap konservasi hutan selama periode 2008-2016 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model panel berupa fixed effect dan Spatial Autoregressive (SAR) fixed effect. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya pengaruh transfer pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil positif memengaruhi perluasan area konservasi hutan di Indonesia level kabupaten/kota. Dana koordinasi berupa Dana Tugas Pembantuan positif signifikan memengaruhi pada level kabupaten/kota sedangkan level provinsi menunjukkan positif saja. Selain itu, dampak dari daerah yang berdekatan atau neighbourhood effect secara empiris terbukti memengaruhi perluasan area konservasi hutan di Indonesia. Dampak tersebut terlihat pada koefisien spasial yang positif. Sehingga dapat disimpulkan pada penyediaan barang publik seperti area konservasi hutan peristiwa yang terjadi justru bukan free rider. Barang publik yang memiliki spillover positif akan memunculkan kejadian berupa mimicry, keikutsertaan penyediaan pada daerah yang berdekatan (neighbour).

 

---

In this study aim to look at impact of Intergovernmental Fiscal Transfers (IFT) on forest conservation during the period 2008-2016 in Indonesia. This study uses panels model fixed effect, and Spatial Autoregressive (SAR) fixed effect. The results of this study suggest that Impact of Intergovernmental Fiscal Transfer (IFT) in the form Dana Perimbangan such as Special Allocation Funds (DAK) and Revenue Sharing Funds (DBH) positive significantly influences the expansion of forest conservation areas in Indonesia. Coordination funds in the form Dana Tugas Pembantuan positively significantly affect the district/city level while the provincial level shows just positive. In addition, the impact of adjacent areas or neighborhood effects has been empirically proven to influence the expansion of forest conservation areas in Indonesia. The impact is seen in positive spatial coefficients.  It can be concluded that the provision of public goods such as the forest conservation area is occured not a free rider. Public goods that have positive spillover will actually issue a mimicry event, participation in the neighboring area.

 

Abstrak :
ABSTRAK Perkembangan fisik lingkungan pesisir di Kabupaten Manokwari tidak terlepas dari lajunya pertumbuhan jumlah penduduk. Seiring dengan lajunya pertumbuhan Jumlah penduduk didaerah perkotaan Manokwari, menyebabkan tingginya permintaan lahan permukiman. Analisis data kependudukan menyajikan dinamika pertumbuhan jumlah penduduk massif di Kecamatan Manokwari Barat dan sekaligus kecamatan ini menjadi kecamatan yang padat sejak tahun 2000. Peningkatan jumlah penduduk di kecamatan ini selaras dengan pola pengunaan tanah permukiman tanpa di dukung dengan penyediaan sarana dan prasarana sehingga menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan pesisir. Upaya Pemerintah Kabupaten melaksanakan program pengembangan wilayah ternyata belum berkesesuaian dengan kebutuhan penduduk Kecamatan Manokwari Barat di bidang sarana-prasarana tersebut. Temuan-temuan yang di peroleh melalui rangkaian analisis Super Imposed peta-peta tematik, Conten Analisis dokumendokumen perencanaan Kabupaten Manokwari, dan Gap Analisis dalam mengukur kesenjangan pada program pemerintah dengan kondisi ruang terbangun pada wilayah studi. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan kajian tetang tori kesesuaian pembangunan, dalam konsep Kota Berkelanjutan.

---

ABSTRACT Physical development of the coastal environment in Manokwari not independent of the speed of growth of the population. Along with the growth speed Manokwari total population of urban areas, resulting in high demand for residential land. Analysis of demographic data presents the dynamics of population growth in the district of Manokwari West massif and at the same time these districts into subdistricts solid since 2000. The increase of population in the district is consistent with the pattern of use of the land settlement without the support with the provision of facilities and infrastructure, causing damage and pollution coastal environment. District Government efforts to implement the program of regional development is not yet in conformity with the needs of the population in the District of Manokwari West the field of infrastructure. The findings were obtained through analysis of super imposed a series of thematic maps, Conten Analysis of planning documents Manokwari District, and Gap Analysis to measure the gap in government programs with the condition of the room woke up in the study area. This study is expected to be useful in providing conformity assessment tori neighbor of development, the concept of Sustainable Cities.

Abstrak :
ABSTRAK
Mengelola hutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Kelompok Tani Selaras Alam menjaga kelestarian hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan agroforestri kopi. Namun lokasi kegiatan agroforestri kopi belum diketahui peruntukan lahannya secara legal dan adanya perbedaan tingkat partisipasi dalam kegiatan agroforestri kopi. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui kesesuain lahan, evaluasi kegiatan agroforestri, analisa tingkat partisipasi dan menentukan strategi pelestarian hutan. Hasil dari riset ini kegiatan agroforestri di APL, tanaman kopi dan pendamping berkontribusi untuk aspek ekologi akan tetapi belum dalam aspek ekonomi, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dan didapatkan strategi berkelanjutan untuk pelestarian hutan. kesimpulan dari riset ini kegiatan agroforestri kopi tidak menyalahi aturan pemerintah, adanya manfaat kegiatan agroforestri untuk aspek ekologi namun belum memberikan kontribusi optimal untuk aspek ekonomi, tingkat partisipasi masyarakat tinggi, dan dirumuskan strategi berkelanjutan dalam pelestarian hutan melalui kegiatan agroforestri kopi.

---

ABSTRACT
Managing forests is not only the responsibility of the government but also the people. Selaras Alam Farmers Group preserves forest conservation by involving community participation through coffee agroforestry. However, the location of coffee agroforestry has not been known for legally allocated land and there is a difference level of participation through coffee agroforestry. The purpose of this research is to know the suitability of the land, the evaluation of agroforestry, the analysis of the participation level and determine the strategy of forest conservation. The results of this research are agroforestry in APL, coffee crops and shade plants contribute to ecological aspects but not yet in economic aspects, high levels of community participation and sustainable strategies for forest conservation. The conclusions of this research are coffee agroforestry in accordance with government regulations, the existence of agroforestry benefits for ecological aspects but not yet provide optimal contribution to economic aspect, high level of community participation, and formulated a sustainable strategy in forest conservation through coffee agroforestry.

Abstrak :
Suaka Marga Satwa Pulau Rambut merupakan kawasan konservasi bagi berbagai jenis burung dan satwa yang hidup disekitar Pulau Rambut dan Teluk Jakarta. Hutan pantai berfungsi sebagai tempat bersarang dan mencari makanan berbagai jenis satwa. Abrasi pantai, tumpukan sampah dan tumpahan minyak merupakan masalah utama di pesisir pantai Pulau Rambut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tumbuhan yang mendominansi, struktur vertikal dan horizontal tumbuhan hutan pantai Pulau Rambut tahun 2021 dan mengetahui perubahan jenis tumbuhan yang mendominansi, struktur vertikal dan horizontal tumbuhan hutan pantai Pulau Rambut pada tahun 2021 dengan data tahun 2002. Pengambilan data dilakukan menggunakan metode jalur garis berpetak ganda dengan jarak antar petak ukur 50 meter di sepanjang pantai daerah selatan Pulau Rambut. Data yang diamati terdiri dari jenis tumbuhan, jumlah individu, tinggi dan diameter tumbuhan, pada tingkat pertumbuhan semai, pancang dan pohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis tumbuhan yang berada di hutan pantai Pulau Rambut sebanyak 14 jenis. Tumbuhan yang mendominasi pada tingkat pohon adalah Thespesia populnea dan pada tingkat pancang adalah Ixora grandifolia. Tumbuhan hutan pantai memiliki tinggi antara 4,7—13,7m dengan diameter berkisar antara 11—35cm. Jika dibandingkan dengan penelitian tahun 2002, terjadi perubahan pada jenis tumbuhan yang mendominasi, penurunan jumlah jenis tumbuhan dan penurunan jumlah individu per hektar pada setiap kelas tinggi dan diameter tumbuhan pada inventarisasi hutan pantai Pulau Rambut tahun 2021. ......Pulau Rambut Wildlife Sanctuary is a conservation area for various types of birds and animals that live around Pulau Rambut and Jakarta Bay. The coastal forest serves as a place to nest and find food for various types of animals. Beach abrasion, piles of garbage and oil spills are the main problems on the coast of Pulau Rambut. This study aims to determine the dominant plant species, the vertical and horizontal structure of Pulau Rambut coastal forest plants in 2021 and determine the changes in the dominant plant species, the vertical and horizontal structure of Pulau Rambut coastal forest plants in 2021 with 2002 data. Double-plot line method with a distance between plots of 50 meters along the southern coast of Pulau Rambut. The data observed consisted of plant species, number of individuals, plant height and diameter, growth rate of seedlings, saplings and trees. The results showed that there were 14 species of plants in the coastal forest of Pulau Rambut. The dominant plant at the tree level was Thespesia populnea and at the sapling level Ixora grandifolia. Coastal forest plants have a height between 4,7—13,7m with a diameter ranging from 11—35cm. When compared with the 2002 study, there was a change in the dominant plant species, a decrease in the number of plant species and a decrease in the number of individuals per hectare in each plant height and diameter class in the 2021 Pulau Rambut coastal forest inventory.

Abstrak :

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) pada umumnya melakukan pemanfaatan hutan di sektor pertanian sesuai dengan instruksi dan dukungan modal dari Perhutani. LMDH Wana Cendana bergerak di sektor ekowisata tanpa instruksi dan bantuan modal dari Perhutani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan komunitas lokal (LMDH Wana Cendana) yang tidak memiliki keahlian di bidang pengelolaan hutan dan ekowisata. Konsep yang digunakan adalah pemberdayaan komunitas lokal dan ekowisata dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Studi ini mengedepankan kebaruan kasus dan wawancara mendalam terhadap informan yang terlibat secara langsung dalam pengembangan ekowisata Gunung Dago. Beberapa riset terdahulu menunjukkan pemberdayaan yang kurang memprioritaskan komunitas lokal. Pengembangan ekowisata di Desa Dago yang dimulai pada 2019 sangat mengedepankan potensi lokal dan proses belajar secara mandiri, sehingga komunitas lokal mampu mengubah lahan bekas tambang menjadi tempat wisata yang asri. Kemandirian komunitas lokal tergambar pada keterlibatannya dalam proses pengembangan ekowisata, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Di samping itu, komunitas lokal sebagai pengelola mampu memanfaatkan pengetahuan, budaya dan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan anggota tanpa mengesampingkan kaidah-kaidah konservasi hutan.

---

Forest Village Community Institutions (LMDH) generally use forests in the agricultural sector in accordance with instructions and capital support from Perhutani. LMDH Wana Cendana operates in the ecotourism sector without instructions and capital assistance from Perhutani. This study aims to analyze the implementation of empowering local communities (LMDH Wana Cendana) who do not have expertise in the field of forest management and ecotourism. The concept used is the empowerment of local communities and ecotourism with a qualitative case study approach. This study emphasizes the novelty of cases and in-depth interviews with informants who are directly involved in the development of Gunung Dago ecotourism. Some previous research shows that empowerment does not prioritize local communities. Ecotourism development in Dago Village, which began in 2019, prioritizes local potential and independent learning processes, so that local communities are able to transform ex-mining land into beautiful tourist attractions. The independence of the local community is reflected in its involvement in the ecotourism development process, from planning to implementation. In addition, local communities as managers are able to utilize local knowledge, culture and resources to improve the welfare of members without overruling the rules of forest conservation.

 

Abstrak :
In this paper I report the results of my observations about the development of small-scale private forests on Java Island. During my travels to various villages on the Island of Java, I observed a lot of small-scale private forests. I also interviewed several forest owners. Clarity of land rights, the high demand for timber leading to attractive prices, adequate road network, changes in demographic structure in rural areas, forestry extension, and other sources of income are the six factors that support the development of small-scale private forests. Difficult situation that is often faced by the farmers is the need for quick cash that had to be met from selling the trees that have not reached optimal growth. Farmers from Kulonprogo District-Yogyakarta overcome the difliculty by forming cooperatives in cooperation with the credit union, while the farmers from District of Blora received microcredit from the government to combat the difficulty. Another impediment to the development of small-scale private forest is the government rule, like the SKAU, which is actually perverse incentive.