Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Suatu penelitlan pendahuluan tentang kondisi habitat dan perilaku Primata dari jenis Owa (Hylobates moloch) telah dilakukan di Cagar Alam Gunung Halirnun, Jawa Barat. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan rnakan owa, pengambilan data vegetasi dengan metoda kuadrat, pengamatan jenis tegakan dan bagian tegakan yang dimakan oleh owa, penggunaan strata hutan untuk berbagai kegiatan owa, dan analisis komposisi tegakan hutan dalam penggunaannya sebagal habitat.

Dari hasil penelitian ini, ternyata bahwa komposisi dan keanekaan jenis tegakan penyusun komunitas hutan primer dan hutan sekunder tidak sama, baik untuk tegakan tingkat pohon maupun tingkat tiang. Kegiatan makan di strata hutan ada kaitannya dengan jenis dan jumlah tegakan yang menjadi pakarnya, namun kekerapan penggunaan stratum tertentu dipengaruhi oleh adanya variasi diurnal. Perbedaan ketinggian setiap stratum serta kerapatan tajuk antar tegakan, menyebabkan terjadinya penggunaan berbagai kegiatan yang berbeda. Berdasarkan besarnya nilal penting Ki Afrika (Maesopsis erninii) untuk tingkat pohon, jenis eksotik ini diduga mampu menjadi pakan utama bagi Owa di hutan sekunder.

Berdasarkan fakta melimpahnya pakan yang tersedia di hutan primer dan sekunder Cagar Alan Gunung Halimun, kedua tipe hutan tersebut diduga mampu untuk mendukung kelangasungan hidup owa. ABSTRACT

Abstrak :
Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke . Indonesia memiliki berpuluh ribu kilometer panjang pantai di mana di sepanjang pantai inilah dan di muara sungai yang melengkapinya.....

Abstrak :
Konsepsi pendidikan nasional yang berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia, seperti tertuang dalam UUD'45, diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berkualitas, serta mampu membangun dirinya sendiri dan masyarakat sekelilingnya. Untuk itu penyelenggaraan pendidikan nasional harus mampu meningkatkan pengetahuan siswa didik berdasarkan kaidah dan rambu-rambu seperti tertuang dalam undang-undang.

Abstrak :
Mangroves are halophyte plants, they exist in conditions of high salinity,extreme tides, strong winds, high temperature, muddy and anaerobic soils. This extreme conditions enable mangroves to yield secondary metabolites as chemical defense for their lives...

Abstrak :
Amerika Seriitat telah menjadi pemeran utama dalam industri kayu. Kondisi tersebut telah menjadi beban bagi pemerintah Amerika Serikat oleh karena meningkatanya tekanan dari para ahii di bidang lingkungan, yang lebih mendukung dilaksanakannya reboisasi dibandingkan deboisasi. Pergeseran peran dari pengekspor kayu utama menjadi pengimpor kayu, telah menyebabkan pasar nasional Amerika Serikat mengalami kerugian, seperti meningkatnya harga produk kayu. Konflik antara Amerika Serikat dengan Kanada berkaitan dengan praduk kayu telah menarik banyak perhatian dari para stakeholder, dan telah membuat Pemerintahan Bush meresmikan saatu kebijakan perkayuan yang di dalamnya diatur mengenai pembaukaan hutan kembaii dan program hutan sehat. Artikel ini mencoba menbahas mengenai situasi seputar kebijakan Amerika Serikat mengenai praduksi kayu.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai tata cara dan mekanisme perizinan pinjam pakai kawasan hutan oleh perusahaan yang hendak melakukan kegiatan pertambangan yang diatur secara rinci berdasarkan Permenhut No. 14/KPTS-II/2013. Adapun contoh studi kasus yang digunakan adalah pengajuan perizinan yang dilakukan oleh PT. BCMG Tani Berkah. Hutan merupakan modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan bangsa Indonesia, untuk itu pemerintah perlu untuk campur tangan terhadap penggunaan kawasan hutan, salah satunya melalui mekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Filosofis pinjam pakai kawasan hutan adalah agar tidak menyebabkan tumpang tindih, luas kawasan hutan tidak terkurangi, dan memudahkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan. Dua Komponen Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam sistem tata cara perizinan pinjam pakai kawasan hutan ini adalah Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Permenhut No. 14/KPTS-II/2013. Namun ternyata masih banyak kendala yang masih dialami oleh perusahaan dalam mengajukan perizinan pinjam pakai kawasan hutan seperti (i) tumpang tindih kegiatan, (ii) Jangka waktu penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan yang terlalu lama, (iii) ketidakpastian hukum, (iv) ketidakharmonisan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan (v) penerapan hukum yang kurang mendukung iklim investasi. Adapun saran yang ditawarkan oleh penulis adalah (i) Pemerintah membentuk peraturan yang lengkap sehingga mampu mengakomodir segala aspek, (ii) sinergisitas kegiatan kehutanan dan pertambangan di kawasan hutan, (iii) Peran Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan mengacu kepada kebutuhan riil masyarakat, dan (iv) pembentukan standardisasi kompetensi bagi pengusaha yang melakukan investasi pertambangan.

---

ABSTRACT This research discusses about the procedure and mechanism of leasing forest area by companies that want to conduct mining activities which are regulated by Permenhut No. 14 / KPTS-II / 2013. The example study case that be used is the licensing submission PT. BCMG Tani Berkah. Forest is the capital of national development which has real benefits for the life of the Indonesian people, so that the government need to intervene against the use of forest areas, one of them through the mechanism of License Borrow and Use of Forest Areas. Philosophical leasing forest area is not to cause overlap, the forest area is not reduced, and facilitate monitoring and evaluation by the Ministry of Forestry. Two components of legislation used in the system of licensing procedures for leasing forest area are Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 About Pertambangan Mineral and Batubara and Permenhut No. 14/KPTS-II/2013. But there are still many obstacles still faced by companies in filing a licensing leasing forest areas such as (i) overlapping activities, (ii) The period of issuance of use permit forest areas that are too long, (iii) legal uncertainty, (iv) the disharmony between Central and Local Government, and (v) application of the law unfavorable investment climate. The sugesstion offered by the authors are (i) the Government should establish rigid regulations that can accommodate all aspects, (ii) synergy forestry and mining activities in forest areas, (iii) The Role of Local Government in term of making regulation which in line with the real needs of the society, and ( iv) the establishment of competency standardization for the investors who do mining invest.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pengelolaan sumber daya hutan berlangsung dengan pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi sebagai kerangka utama. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutan memanfaatkan berbagai sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Persinggungan antara kedua hal tersebut memicu sebuah pertanyaan terkait bagaimana praktik mata pencaharian lokal berlangsung di Kampung Sangar pada saat itu. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, skripsi ini menunjukkan bahwa berbagai bentuk pengelolaan hutan di sekitar Kampung Sangar berdampak signifikan terhadap mata pencaharian lokal baik yang bersumber secara langsung dari ekosistem hutan maupun yang tidak. Lebih jauh, mata pencaharian lokal di Kampung Sangar secara dominan dipengaruhi oleh berbagai faktor determinasi eksternal seperti kebijakan negara, perubahan lingkungan ekologi, dan permintaan terhadap produk hasil hutan dari masyarakat sekitar

---

ABSTRACT
During the New Order of President Soeharto the management of forest resources occurred with national development and economic growth as main framework. Meanwhile, the people who lives in and around the forest utilize various forest resources for their daily living needs. The interface between those statement above comes out with question on how the practices of local livelihood exist in Kampung Sangar in the meantime. Through qualitative method within ethnographic approach, this thesis shows that various forms of forest resource management around Kampung Sangar has significant impact to the local livelihood whether those are obtained directly from the forest ecosystem or not. Moreover, The local livelihood in Kampung Sangar dominantly influenced by various external determination factors such as state policies, agro-ecological changes, and demand to forest products from the people around.