Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan terhadap TKI memiliki banyak permasalahan. Salah satu negara tujuan TKI terbesar adalah Arab Saudi. Salah satu faktor munculnya permasalahan tersebut adalah belum adanya MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam penempatan TKI. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran dan upaya yang dilakukan oleh BNP2TKI dalam menangani TKI bermasalah di Arab Saudi. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan BNP2TKI terhadap TKI memiliki banyak permasalahan yang menyebabkan lemahnya kewenangan yang dimiliki BNP2TKI. Hal ini menyebabkan lemahnya peran BNP2TKI dalam melakukan penanganan TKI bermasalah di Arab Saudi.

---

Protection of migrant workers have a lot of problems. One of the countries which has largest migrant workers is Saudi Arabia. One of the factors is the emergence of the problem is the absence of MoU (Memorandum of Understanding) between The Indonesia Government and The Saudi Arabia in migrant workers placement.

The purpose of this research's to describe the role and efforts of BNP2TKI in handling trouble migrant workers in Saudi Arabia. This is a qualitative approach research with depth interview and document study.

The results of this research is BNP2TKI protection of migrant workers has many problems that weaken the authorities of BNP2TKI. Those thing has weakened role of BNP2TKI in handling trouble migrant workers in Saudi Arabia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing pada kategori pendidikan dan pelaksanaannya di Pribadi Bilingual Boarding School. Penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing pada kategori pendidikan dan memberikan gambaran terkait pelaksanaannya di Pribadi Bilingual Boarding School. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan analisis data kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu dibentuk pengaturan terkait standar kemampuan Tenaga Kerja Asing dalam berbahasa Indonesia; peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh instansi teknis yang berbeda perlu diselaraskan atau disinkronkan; Pemerintah juga harus meningkatkan koordinasi dan pengawasan prosedur penggunaan Tenaga Kerja Asing pada kategori pendidikan yang melibatkan beberapa atau lintas kementerian.

---

ABSTRACTThis paper discusses the regulation on the use of foreign manpower in the category of educational services and their implementation in PribadiBilingual Boarding School. This study aims to determine the use of arrangements of Foreign Workers in the education category and provide an overview related to its implementation in Pribadi Bilingual Boarding School. This research is descriptive qualitative analysis. Results of this study suggest that it is necessary to establish standards related settings capability Foreign Workers in Indonesian language; regulations issued by different ministries need to be aligned or synchronized; The government should also improve coordination and monitoring procedures for use of Foreign Workers in the education categoryinvolving several ministries."

"Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai peran pendampingan yang dilakukan nongovernment organization NGO dalam advokasi di level individu pada permasalahan buruh migran Indonesia. Lokasi penelitian adalah Migrant CARE. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Informan ditentukan melalui teknik purposive sampling.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran pendampingan NGO dalam advokasi kasus BMI terbagi atas tiga fase yaitu pada prapendampingan, pendampingan, dan pasca pendampingan. Peran-peran yang dilakukan mencakup advokasi, konsultasi, enabling, pengelolaan kasus, edukasi, mediasi, negosiasi, konseling, menghubungkan klien dengan sumber kebutuhan, dan pemberdayaan.

---

This thesis is about assistance roles performed by NGO on the individual level of advocacy according to the Indonesian migrant worker rsquo s problem in Migrant CARE. This research used qualitative approach with descriptive method. The data were collected by in depth interviews and study literature. Informants are determined through purposive sampling technique.Results of this research revealed that the role of NGOs in their advocacy assistance is divided into three phases on pre assistance, assistance, and post assistance. The roles performed include advocacy, consultation, enabling, case management, education, mediation, negotiation, counseling, connecting clients with resources needs, and empowerment."

"Penelitian ini membahas permasalahan terkait dengan tenaga kerja asing, khususnya tenaga kerja dari Indonesia di Jepang. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja asing, dan bagaimana pemecahan masalah tersebut dilakukan. Penelitian ini menggunakan konsep teori Paguyuban Ferdinand Tönnies untuk mengkaji perilaku pekerja asing dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah tenaga kerja Indonesia yang sedang dan/atau pernah bekerja di Jepang. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial paguyuban dapat ditemukan pada pekerja asing yang bekerja di Jepang dan menjadi wadah sekaligus alat untuk memecahkan permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi tenaga kerja asing. Data yang dimiliki pada penelitian ini berjumlah 33, 28 merupakan responden survei, 2 merupakan narasumber wawancara, dan 3 merupakan data kajian pustaka. 28 responden survei dan 2 narasumber memenuhi kategori sebagai pekerja asing di Jepang.

---

The study discuss the problems related to foreign workers in Japan, especially workers from Indonesia in Japan. This study aims to identify the problems faced by foreign workers, and how to solve these problems. This study uses the theoretical concept of the Ferdinand Tönnies’s Community to examine the behavior of foreign workers in dealing with labor problems that occur. The research method used is quantitative and qualitative research methods. The data sources used in this study are Indonesian workers who are currently and/or have worked in Japan. From the results of the analysis, it can be concluded that community social groups can be found in foreign workers who work in Japan and become a forum as well as a tool to solve employment problems faced by foreign workers. The data held in this study amounted to 33, 28 of which were survey respondents, 2 of whom were interviewees, and 3 of them were literature review data. 28 survey respondents and 2 interviewees met the category as foreign workers in Japan."

"ABSTRAKAnalisa terhadap pelaksanaan yang ada, hubungan tenaga kerja asing dengan pengeraban dan pendayagunaan tenaga kerja Indonesia, dimana penulis menemukan permasalahan yaitu adanya kesulitan-kesulitan yang ditemui pengusaha perhotelan untuk pengindonesiaan tenaga kerja asing. Kesimpulan, bahwa tenaga kerja asing mutlak diperlukan di bidang industri perhotelan. Saran, perlunya suatu pengkajian pemberian keleluasaan bagi tenaga kerja asing pada hotel-hotel tertentu dengan jabatan tertentu."

"Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indramayu dan Kota Hongkong, bekerjasama dengan organisasi yang berfokus pada perlindungan pekerja migran yaitu Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 19 orang terdiri dari 14 orang informan utama yaitu PMI Perempuan dan 5 informan pendukung yaitu perwakilan dari SBMI, P3MI, dan Lembaga Christian Action. Informan kunci pada penelitian ini diantaranya 2 orang PMI Perempuan Pra Penempatan, 5 Orang PMI Perempuan Masa Penempatan, dan 7 orang PMI Perempuan Purna Penempatan. Semua PMI perempuan dalam penelitian ini memiliki karakteristik dan permasalahan berbeda satu sama lainnya. Penelitian ini menggambarkan bagaimana mekanisme perlindungan sosial bagi PMI Perempuan baik di level mikro, meso, dan makro. Penelitian ini juga melihat adanya dinamika sistem perlindungan sosial bagi PMI Perempuan di ketiga level tersebut terutama celah ketidakcukupan cakupan perlindungan sosial di level makro dan meso. Di level mikro, skema perlindungan sosial merupakan skema informal yang mengedepankan asas gotong royong yang berfungsi untuk menutupi celah katidakcukupan cakupan perlindungan sosial di level makro-mesol. Ketika PMI Perempuan bersentuhan dengan mekanisme perlindungan sosial dan dinamika sistem perlindungan sosial di level mikro, meso, dan makro, maka mereka bisa memaknai perlindungan sosial tersebut sesuai dengan pengalaman masing-masing.

---

This study conducted in Indramayu Regency and Hongkong City in partnership with an organisation which focused to the protection againts migrant workers rights known as Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). This study uses qualitative descriptive approach. The number of informants of this study are 19 persons comprise 14 key informants are women migrant workers and 5 supporting informants are the represetative from SBMI, P3MI, and Christian Action respectively. Key informants are included among others 2 person of pre-placement women migrant workers, 5 persons woman migrant workers, and 7 persons post-placement woman migrant workers. All these women migrant workers have their own characteristic and have its problem differently. This study describe the social protection mechanism for Indonesian Women Migrant Workers (hereinafter referred as IWMW) at the micro, mezzo, and macro level. It also highlights the dynamic social protection system at all levels in particular the gap caused by the insufficient social protection coverage at the macro and mezzo level. The social protection scheme on micro level is informal scheme upholds the mutual cooperation principle to fill this gap. The IWMW could define the social protection based upon their respective experience the moment they come in contact with the social protection mechanism and dynamic system at the micro, mezzo, and macro level."

"Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terdapat hak-hak dari pekerja/buruh yang harus dipenuhi oleh pengusaha manakala hubungan kerja di antara kedua belah pihak berakhir. Hak atas pesangon merupakan salah satu komponen hak yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Akan tetapi tidak semua pekerja/buruh berhak atas pemberian pesangon. Hanya pekerja dengan status hubungan kerja yang terikat pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang dapat memperoleh hak pesangon atas terjadinya PHK, sedangkan pekerja dengan status hubungan kerja yang terikat pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak berhak memperoleh pesangon. Dalam perkara PHK antara pengusaha dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) perlu dikaji lebih lanjut hak yang dapat diterima oleh TKA sehubungan dengan statusnya sebagai pekerja yang terikat pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dalam penelitian ini dibahas 2 permasalahan yaitu: bagaimana pemberian hak pesangon bagi TKA atas terjadinya PHK dan dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja antara PT Linfox Logistic Indonesia dengan Rodney John Guy yang merupakan tenaga kerja asing, apakah hakim memutuskan memberikan hak pesangon bagi yang bersangkutan. Penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum doktrinal (normatif) dengan menggunakan analisis deskriptif analitis. Penelitian ini menyarankan agar dibuat Keputusan Menteri yang secara khusus mengatur mengenai pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bagi TKA.

---

In the case of Termination Of Employment (PHK) there are rights of workers/labor to be met by operators when the working relationship between the two sides ended. The right to severance pay is one component of the rights that must be given by the employeeof workers/laborers. But not all workers/laborers are entitled to severance pay provision. Only workers with working relationship status is tied to a Work Agreement Not Particular Time may obtain severance rights on the occurence of layoffs of Termination of Employement (PHK), while workers with working relationship status is tied to a particular time work agreement is not entitled to severance. In the layoff between undertakings with foreign labor(TKA) should be more acceptable to the right foreign workers (TKA) with respect to its status as an employee who is bound to a Work Agreement Particular Time. In this study addressed 2 issues, namely how the entitlement to severance pay upon the termination of foreigh workers and in the case of termintation of employment between PT Linfox Logistic Indonesia and Rodnay John Guy which is foreign labor, the judge decides whether to grant severance for the person in charge. This research is the study of law doctrial (normative) using analytical descriptive analysis. This study suggested to made a Minister Decision that specifically relates the Employement Agreement Setting Specific Time for TKA.

---

;In the case of Termination Of Employment (PHK) there are rights of workers/labor to be met by operators when the working relationship between the two sides ended. The right to severance pay is one component of the rights that must be given by the employeeof workers/laborers. But not all workers/laborers are entitled to severance pay provision. Only workers with working relationship status is tied to a Work Agreement Not Particular Time may obtain severance rights on the occurence of layoffs of Termination of Employement (PHK), while workers with working relationship status is tied to a particular time work agreement is not entitled to severance. In the layoff between undertakings with foreign labor(TKA) should be more acceptable to the right foreign workers (TKA) with respect to its status as an employee who is bound to a Work Agreement Particular Time. In this study addressed 2 issues, namely how the entitlement to severance pay upon the termination of foreigh workers and in the case of termintation of employment between PT Linfox Logistic Indonesia and Rodnay John Guy which is foreign labor, the judge decides whether to grant severance for the person in charge. This research is the study of law doctrial (normative) using analytical descriptive analysis. This study suggested to made a Minister Decision that specifically relates the Employement Agreement Setting Specific Time for TKA."

"ABSTRAKDengan pendekatan kualitatif, tesis ini menggambarkan peran Kementeriau Sosialdalarn implementasi kebijakan penanganan pekerja migran bermasalah.Kesirnpulan penelitian ini adalah peran Kementerian Sosial dalam implementasikebijakan penanganan pekenja migran bermasalah harus dilihat dari dua kebijakanyang menjadi pedoman, yaitu Keputusan Presiden No 106 tabun 2004 tentangTim Koordinasi Pemulangan TKI Bermasalah dan UU No. ll tahun 2009 tentangKesejahteraan Sosial. Faktor yang rnernpengaruhi implementasi kebijakanpenanganan pekeija migrant diantaranya: komunikasi, sumber daya, komitmen, isikebij akan, karakter kebijakan, faktor dalam negeri dan luar negeri.

---

AbstractThe thesis describes The Role of Ministry of Social Affairs in the policyimplementation towards issues of Migrant Workers problems using QualitativeApproach. The study reveals that the The Role of Ministry of Social Affairstowards issues of Migrant Workers Problems should be based on the two basicregulations which are Presidential Decree No.106 Tahun 2004 that discussesabout coordination team of Migrant workers repatriation and ?Undang-UndangNo.11 Tahun 2009? which discusses about Social Welfare. There are severalfactors affecting the policy implementation which are; Communication,Competencies, Commitment, Policy Content, The character of policy, and internand foreign factors."