Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan program pemberdayaan TKI pasca kepulangan dari luar negeri oleh BNP2TKI. Lapangan kerja yang terbatas dibandingkan dengan angkatan kerja menjadi salah satu alasan untuk tenaga kerja memilih pasar kerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia selanjutnya disingkat TKI yang dapat disebut pekerja migran. Tenaga kerja Indonesia yang telah kembali ke daerah asalnya yang disebut TKI Purna belum mengoptimalkan penerimaan dari remitansi sehingga pemerintah melaksanakan program pemberdayaan sebagai salah satu tujuan program pemerintah untuk mendayagunakan dan membantu peningkatan kesejahteraan TKI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan kepada Tenaga Kerja Indonesia setelah kembali dari luar negeri agar tidak berangkat menjadi TKI kembali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan dengan pelaksanaan program pemberdayaan TKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan pelaksanaan program pemberdayaan TKI purna yang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh BNP2TKI. Pelaksanaan tersebut dibantu oleh unit pelaksana tugas BNP2TKI beserta stakeholder yang membantu pelaksanaan seperti Kementerian/dinas terkait, lembaga keuangan, fasilitator maupun profesional. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan diantaranya kesulitan mengumpulkan peserta, informasi mengenai program pemberdayaan belum menyeluruh, target pencapaian peserta berkurang, kurangnya koordinasi diantara stakeholder.

---

This thesis discusses about the implementation of Indonesian Migrant Workers Empowerment Program after the return from abroad by the BNP2TKI. Limited employment compared to the labor force is one reason for the manpower to choose as Indonesian Migrant Workers. Indonesian migrant workers who have returned to Indonesia called Ex Indonesian Migrant Workers have not optimized the receipt of their remittance so that the government implements the empowerment program as one of the goals of the government program. The empowerment of ex Indonesian Migrant Workers is based on the government program to utilize and assist the improving of Indonesian Migrant Worker rsquo s welfare. The aim of this research is to know the empowerment to the Indonesian Migrant Worker after returning from abroad in order not to go back to be the Indonesian Migrant Workers again. The method used in this research conduct the in depth interviews with informants related to the implementation of the Indonesian Migrant Workers Empowerment Program. This research uses the qualitative approach with the technical analysis of qualitative data. The result of this research is showing that the implementation of empowerment of ex Indonesian Migrant Workers has been implemented in accordance with regulations made by BNP2TKI. The implementation is assisted by the implementing unit of BNP2TKI duties along with stakeholders that assist the implementation of such ministries agencies, financial institutions, facilitators and professionals.But in the implementation of the program, there are still shortcomings that could not reach the maximum target. The matter is due to constraints that occur during the process of the implementation including the difficulty of gathering the participants, the information about the empowerment program has not been comprehensive, lack of the target achievement of participant, the lack of coordination between stakeholders.

Abstrak :
Pemerintah Malaysia dan Saudi Arabia pada tahun 2013 memberlakukan kebijakan pengetatan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di negaranya, termasuk menerapkan deportasi pekerja ilegal. Hasil ini berdampak terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di kedua negaa tersebut. Pekerja WNI ilegal/ber masalah di Malaysia disebut sebagai TKI ilegal/bermasalah, sedangkan di Saudi Arabia disebut sebagai WNI Overstayer (WNIO) Ribuan TKI ilegal/WNIO telah dideportasi dari kedua negara tersebut pada tahun 2013. Banyaknya deportan yang kembali ke Indonesia mencerminkan banyaknya TKI yang bekerja secara ilegal di negara-negera tersebut. Ironisnya, masih banyak para TKI deportan yang ingin kembali bekerja secara ilegal di negara-negara tersebut.

Abstrak :
Feminisasi migrasi merupakan salah satu fenomena yang telah menjadi isu global. Pergerakan migrasi yang dilakukan oleh perempuan didorong oleh berbagai faktor, salah satunya kemiskinan. Sebagian besar perempuan yang bermigrasi memilih untuk bekerja menjadi pekerja rumah tangga (PRT). Posisi pekerjaannya yang berada dalam ranah perseorangan membuat PRT migran sulit untuk diawasi dan rentan mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan yang dialami pekerja perempuan migran merupakan bentuk kekerasan berbasis gender. Kondisi tersebut yang seharusnya dapat menjadi catatan bagi setiap negara agar memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan migran. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembuatan kebijakan yang bersifat responsif gender. Kebijakan responsif gender menunjukan adanya kesadaran bahwa terdapat perbedaan kondisi yang dialami oleh pekerja perempuan dan laki-laki di lapangan. Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu negara yang mengalami sejumlah dinamika dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Perubahan dan perkembangan sumber hukum terus terjadi hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai respon dan upaya perlindungan terhadap PMI. Termasuk upaya perlindungan bagi PMI yang mengalami berbagai permasalahan di Arab Saudi sebagai salah satu negara penempatan. Berdasarkan pemahaman dengan menggunakan kerangka feminisme sosialis, menunjukan bahwa opresi yang terjadi masih dilandasi oleh pengaruh sistem kapitalisme. Serta, pendekatan What’s The Problem (WPR) juga menunjukan bahwa kebijakan yang dibuat masih bersifat netral gender. Kondisi ini ditunjukan melalui belum adanya sejumlah pasal dan/atau peraturan yang membahas secara khusus perlindungan bagi pekerja perempuan, khususnya PRT migran. Realitas feminisasi migrasi cenderung masih diabaikan karena kebijakan yang dihasilkan masih belum merepresentasikan permasalahan di lapangan .....Feminization of migration is one of the phenomena that has become a global issue. The movement of migration carried out by women is driven by various factors, one of them is poverty. Most of women who migrate choose to work as domestic workers. However, their job position makes migrant domestic workers difficult to monitor and increase their potential to experience various problems. The problems experienced by women migrant workers are a form of gender-based violence. This kind of condition should be a priority for every country in order to provide protection for women migrant domestic workers. Each government should be able to make gender responsive policies related to migrant workers, especially domestic workers. Gender responsive policies shows an awareness that there are different conditions experienced by male and female workers in the field. Indonesia is one of the countries that experiences a number of dynamics in the protection of Indonesian migrant workers. Changes and developments in legal sources continued to occur until the presidency of President Joko Widodo in 2014-2019. During the administration of President Joko Widodo, numbers of policies were made in response to and efforts to protect PMI. Including protection for PMI who experiences various problems in Saudi Arabia as one of the placement countries. Based on the understanding using the framework of socialist feminism, it shows that the oppression that occurs is still based on the influence of the capitalist system. What's The Problem (WPR) approach also shows that the policies made are still gender neutral. This condition is because there are several specific issues that have not been addressed in the policy, especially about migrant domestic workers.The reality of the feminization of migration tends to be neglected because the policies produced do not represent problems in the field.

Abstrak :
Summary: Bureaucratic reasons and various costs makes the Indonesian government's regulation on placement of Indonesian migrant workers overseas inefficient and causes migrant workers who intend to work abroad rely on illegal recruitment agencies.

Abstrak :
complexity of the procedures in dispatch the Indonesian overseas labor (TKI) at PT. Lentera Bunga Bangsa Sejati has contributed in increasing the cycle time besides monitoring process of the activities hasn't been done well. this research is divided into 2 phase, which are phase of business process improvement and information system design phase. in the first phase of this research, process walkthrough and time measurement was conducted as base of the improvement. at the final phase of this research, it designed the information system to support the flows of the process. the research has resulted in minimizing the number of activities from 110 activities in existing condition to 98 activities, resulted in final condition (without applying computerized information system). least activities, 75 activities, resulted in final condition (improvement by applying computerized information system). meanwhile the improvement could decrease the cycle time by 420.72 hours (27.23%) in initial improvement condition and by 442.30 hours (28.77%) in final improvement condition.

Abstrak :
Dengan tertautnya hukum asing dengan hukum Indonesia, maka perjanjian kerja antara badan hukum Indonesia dan tenaga kerja asing adalah permasalahan HPI. Sebagai permasalahan HPI, pertama-tama maka perlu diketahui hukum yang berlaku terhadap perjanjian kerja tersebut. Dalam hal pekerjaan dilakukan di Indonesia, maka diketahui bahwa hukum yang berlaku terhadap perjanjian kerja tersebut adalah hukum Indonesia yang merupakan ldquo;kaidah super memaksa rdquo;. Setelah diketahui hukum Indonesia yang berlaku, maka menarik untuk dikaji adalah kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang secara konsisten diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Dengan munculnya polemik atas kasus Nine AM Ltd v. PT Bangun Karya Pratama Lestari yang membatalkan perjanjian karena tidak berbahasa Indonesia, skripsi dengan jenis penelitian yuridis-normatif ini akan membandingkan akibat hukum atas pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kasus-kasus ketenagakerjaan, khususnya perjanjian kerja dengan TKA. Hasil penelitian menunjukkan inkonsistensi akibat hukum terhadap perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, khususnya akibat hukum beralihnya PKWT menjadi PKWTT dalam kasus ketenagakerjaan karena adanya kontradiksi antara Pasal 42 ayat 4, Pasal 57 ayat 1, dan Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Oleh sebab itu, hasil skripsi ini menyarankan untuk segera mengundangkan peraturan pelaksana Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 agar terjadi kepastian akibat hukum pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian. Lebih lanjut, Penulis merasa perlu untuk melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu terkait kontradiksi Pasal 42 ayat 4, Pasal 57 ayat 1, dan Pasal 59 ayat 4, untuk menghindari penyalahgunaan dan eksploitasi TKA di Indonesia.

---

Employment agreement between Indonesian legal entity and a foreign worker is an issue of PIL, with their respective nationality as the connecting factor. As an issue of PIL, it is necessary to know the applicable law for such employment agreement. Because the place of work is in Indonesia, Indonesian law applies to the employment agreement as mandatory rules of law. As Indonesian law applies to the agreement, it is mandatory for the agreement to use Indonesian language by virtue of Law No. 24 Year 2009 and Law No. 13 Year 2003. After the verdict of Nine AM Ltd v. PT Bangun Karya Pratama Lestari case, which nullified an agreement for not being written in Indonesian language, this thesis will compare such legal consequences in employment cases. The result of this thesis shows inconsistency of the legal consequences on such violation, notably towards the change of PKWT fixed term employment agreement into PKWTT permanent employment agreement because of the contradiction of provision in Article 42 4, Article 57 1, and Article 59 4 Law No. 13 Year 2003. Therefore, the author stresses the need of the implementing regulation of Law No. 24 Year 2009 to ensure legal certainty regarding the mandatory use of Indonesian language in a contract. Furthermore, the author believes that it is necessary to conduct an assessment of Law No. 13 Year 2003 regarding the contradiction of Article 42 4, Article 57 1, and Article 59 4, to prevent abuse and exploitation of foreign worker in Indonesia.