Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagai negara maju di segala bidang dan disegani oleh negara-negara eropa. Jerman membutuhkan tenaga kerja pada sektor  kesehatan. Permintaan tenaga kesehatan ini disambut baik oleh Indonesia. Maka, sejak tahun 2020 dilandasi dengan MoU, kedua negara melangsungkan kerja sama pengiriman pekerja  migran Indonesia secara  antarpemerintahan (G to G). Tujuan dari pemerintah Indonesia ini adalah melindungi warga negaranya dari pra bekerja hingga setelah bekerja dilaksanakan oleh BP2MI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data pendukung lainnya seperti pendapat para ahli, hasil wawancara, jurnal ilmiah, dan pengambilan dokumen resmi. Kemudian data tersebut dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Data-data yang diperoleh dianalisis dan dijabarkan dengan peraturan hukum positif yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian kerja sama antara Indonesia dengan Jerman dalam pengiriman pekerja migran Indonesia ke Jerman berlangsung juga karena adanya program triple win. Di batch pertama proses penempatan pekerja migran Indonesia ke Jerman berjalan dengan baik, akan tetapi setelah memasuki masa pelatihan banyak yang mengundurkan  diri dari proses perekrutan. Banyaknya yang mengundurkan diri menimbulkan masalah bagi pemberi kerja. Oleh karena itu pada batch kedua negara bersepakat untuk memberikan sanksi denda dengan membayar biaya pelatihan mengikuti kursus bahasa Jerman. Kesepakatan kedua negara ini layer diakibatkan calon pekerja migran Indonesia telah mengisi dan  menandatangani formulir pernyataan partisipasi. ......As a developed state in all sector and respected by European Country. Germany needs worker in health sector. This request for health workers was welcomed by Indonesia, which has unemployment problems. So, since 2020 based on the MoU, the two country have cooperated in sending Indonesia Migrant Workers with G to G Program (Intergovemental). The research method used in this research is using the Normative Juridical Approach Method. The data used are primary data and other supported daya by expert opinions, interviews, scientific journals and official document retrieval. Then the data is collected and presented in the form of a systematic description. The data obtained were analyzed and described with positive legal regulations relating to the object of research. Based on the results of the research the cooperation between Indonesian and Germany in sending Indonesian Migrant Workers to Germany also took place because of the triple win program. In the first batch the process of placing Indonesian migrant workers to Germany was good, but after entering the training period many resigned from the recruitment process. The large number of resigning poses a problem for employers. Therefore, in the second batch, the countries agreed to impose by paying training fees for taking German language course. The agreement between the two countries is layered because prospective Indonesian Migrant Workers have filled out and signed a participation Statement form.

Abstrak :
Tenaga kerja asing (TKA) adalah orang asing yang bukan berasal dari Indonesia, tetapi melakukan kegiatan bekerja di wilayah Indonesia. Filosofi dasar penggunaan TKA adalah sebagai serangkaian upaya untuk meningkatkan investasi, alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja lokal, serta perluasan kesempatan kerja, oleh karena itu investasi asing di Indonesia sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di satu sisi keberadaan para TKA dibutuhkan untuk transfer skill and technology, tetapi disisi lain keberadaan para TKA membuat kemungkinan pelanggaran yang dilakukan semakin besar terlebih saat adanya kebijakan pembebasan visa. Alih-alih untuk meningkatkan devisa dari turis asing, TKA ternyata melakukan kegiatan bekerja. Hal tersebut dibuktikan dari banyaknya kasus pelanggaran TKA yang ditemui tidak memiliki izin bekerja. Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, proses perizinan penggunaan TKA menjadi lebih disederhanakan. Tetapi, dalam pasal 33 pada peraturan tersebut disebutkan adanya koordinasi dalam pengawasan. Pengawasan bertujuan untuk tetap menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Melalui koordinasi diharapkan pengawasan para TKA menjadi lebih optimal dan menekan kasus pelanggaran TKA yang terjadi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist, dan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Penelitian ini mengaitkan pelaksanaan koordinasi yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan HAM dengan teori Skala Kebijakan Koordinasi oleh Les Metcalfe (1994). Hasil penelitian menunjukkan, koordinasi yang telah dibangun cukup kuat antar kementerian didukung dengan instrumen komunikasi yang digunakan dan keberadaan TIMPORA, tetapi program-program sinergitas yang dicanangkan oleh Menteri Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia belum selesai dikembangkan sehingga menghambat dalam optimalisasi pengawasan dan masih besarnya ego sektoral yang ada di lingkungan kementerian. ......Foreignworkers are foreignerswho are not from Indonesia, but carry out work activities in Indonesian territory. The basic philosophyofusing foreign workers is as a series of efforts to increase investment, transfer of technology and transfer of expertise to local workers, and expand employment opportunities, therefore foreign investment in Indonesia is entirely aimed at the welfare of the Indonesian people. On the one hand, the presence of foreign workers is needed to transfer skills and technology, but on the other hand the presence of foreign workers makes the possibility of violations committed even greater when there is a visa exemption policy. Instead of increasing foreign exchange from foreign tourists, the TKA turned out to do work activities. This is evidenced from the many cases of violations of foreign workers found not to have a work permit. Since the issuance of Presidential Regulation No. 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers, the licensing process for the use of TKA has become simplified. However, Article 33 of the regulation mentions coordination controlling. Controlling aims to maintain the sovereignty of the nation and state. Through coordination it is hoped that the supervision of TKA will become more optimal and reduce the cases of TKA violations that occur. The research approach used is a qualitative approach with a post-positivist paradigm, and data collection is done through in-depth interviews and literature studies. This research links the implementation of coordination that occurs in the Ministry of Manpower and the Ministry of Law and Human Rights with the theory of the Coordinating Policy Scale by Les Metcalfe (1994). The results showed that the coordination that had been built was quite strong between ministries supported by the communication instruments used and an exist of TIMPORA, but the synergy programs launched by the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia and the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia had not yet been developed so as to hamper the optimization of controlling and there is still a large of sectoral ego within the ministry.

Abstrak :
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri kerap medapatkan perlakuan kasar, pengusiran, perkosaan, gaji tidak dibayar, bahkan penyiksaan fisik, hal ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap TKI di .luar negeri, padahal TKI memberikan pemasukan bagi negara berupa devisa. Pengalihan risiko atas kejadian buruk yang menimpa TKI baik selama pra dan purna penempatan maupun di luar negeri dapat dialihkan ke Perusahaan Asuransi. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah menunjuk konsorsium asuransi sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan hukum bagi para Till. Pokok permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah tata cara dan prosedur penunjukkan Konsorsium Asuransi TKI apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UUPU), apakah polis Asuransi TKI sudah memberikan jaminan dan perlindungan yang memadai bagi TKI, bagaimana proses pelaksanaan penutupan dan penyelesaian klaim Asuransi TKI, masalah hukum apa saja yang timbul dalam pelaksanaan Asuransi TKI dan bagaimana penyelesaiannya. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan analisa data secara kualitatif. Dari pembahasan pokok permasalahan dapat disimpulkan bahwa tata cara dan prosedur penunjukan konsorsium Asuransi TKI tidak bertentangan dengan UUPU. Dari jenis risiko yang dijamin asuransi TKI telah memberikan jaminan yang memadai akan tetapi nilai pertanggungannya masih perlu ditingkatkan. Dalam pelaksanaan penutupan dan proses klaim yang dikoordinir oleh broker asuransi atau PJTKI masih timbul permasalahan hukum dimana harga premi dinilai tidak sesuai dengan peraturan perasuransian dan masih ada TKI yang tidak dilindungi asuransi karena kelalaian pihak PJTKI atau statusnya yang dikategorikan sebagai.illegal. ...... Frequently, Indonesia Workers (TKI) at abroad always have violence treatment, expulsion, rape, unpaid salary, or even physical torturing, it reflects the weakness of legal protection for TKI at abroad, in deed, they had produced foreign exchange for the country. Risk transference to anticipate a bad events of TKI either pre employment to their engagement at abroad may be turned to Insurance Company. To implement it, the government had appointed insurance consortium as service and legal' protection for TKI. The main point researched in this thesis is whether or not the appointment procedure of TKI Insurance Consortium contradicted with Laws No.5 year 1999 on both Prohibited monopoly practice and unhealthy business competition (UUPU), and had insurance policy of TKI given service and adequate protection for them, how is implementation process of covering and settling TM's Insurance claim, whatever legal aspect will arise in implementing TKI Insurance and how to solve it. The research method used in this thesis is normative juridical research method in descriptive nature by analysing data qualitatively. Based on those problems,. it may be drawn conclusion that procedure of appointing TKI Insurance consortium is not contradicted with UUPU. From insured risk specification the TKI' s insurance had given adequate insurance, but, it should be increased more. To implement coverage and claim process coordinated by insurance broker so called PJTKI (Indonesia Workers Recruitment Company) still remain problems in which premium price having been valued is not suitable to insurance regulation and there are some TKI had not been protection/insured as result of PJTKI's negligence or its status categorized as illegal.