Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Cahya Inggrid Puspaningrum
"Perkembangan digital membuat aktivitas ekonomi masyarakat semakin mudah. Lalu lintas perdagangan barang dan jasa semakin cepat dan tak hanya berbentuk fisik, melainkan juga berupa produk digital. Indonesia berupaya memajaki barang dan/atau jasa digital luar negeri dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020. Sama halnya dengan Vietnam yang berupaya memajaki produk digital luar negeri dengan menerbitkan Decree No. 126/2020/ND-CP. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia pasca diterbitkannya PMK No. 48 Tahun 2020 ditinjau dari asas ease of administration dan membandingkannya dengan kebijakan PPN digital luar negeri milik negara Vietnam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif-post positivisme dengan operasionalisasi konsep dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PPN PMSE atas barang dan/atau jasa digital luar negeri Indonesia telah memenuhi asas ease of administration dari sisi asas kepastian, asas efisensi, asas kemudahan dan kenyamanan, serta asas kesederhanaan walaupun masih banyak ketentuan mengenai sanksi dan penggalian potensi yang dapat diperbaiki. Bila dibandingkan dengan Vietnam, sistem pemungutan PPN PMSE atas barang dan/atau jasa digital luar negeri Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Sistem pemungutan PPN PMSE Indonesia telah dirancang secara sederhana dan mudah bagi fiskus dan Pemungut PPN PMSE, sementara sistem pemungutan PPN digital luar negeri Vietnam lebih kompleks namun tegas dalam pelaksanaannya.

Digital developments make people's economic activities easier. The traffic of trade in goods and services is getting faster and not only in physical form but also in digital products. Indonesia seeks to tax foreign digital goods and services by issuing Minister of Finance Regulation Number 48/PMK.03/2020. Likewise, Vietnam taxes foreign digital products by issuing Decree No. 126/2020/ND-CP. This research was conducted to analyze the VAT policy on Trading Through Electronic Systems (PMSE) in Indonesia after the issuance of PMK No. 48 of 2020 is viewed from the ease of administration principle and compares it with Vietnam's foreign digital VAT policy. The research was conducted using a quantitative-post-positivism approach, operationalizing concepts and data collection techniques through library research and field studies. This study indicates that Indonesia's PMSE VAT policy on foreign digital goods and services has fulfilled the ease of administration principle in terms of certainty, efficiency, the convenience of payment, and simplicity. However, there are still many provisions regarding sanctions and potential exploration that can be improved. Compared to Vietnam, the PMSE VAT collection system for foreign digital goods and services in Indonesia has advantages and disadvantages. Indonesia's PMSE VAT collection system has been designed to be simple and easy for tax authorities and PMSE VAT Collectors. In contrast, Vietnam's foreign digital VAT collection system is more complex but firm in its implementation."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Niken Ayu Permandarani
"[ABSTRAK
Laporan ini berisi tentang proses registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta
analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan
mengambil kasus pada ekspatriat Jepang yang melakukan pekerjaan di Indonesia.
Proses pendaftaran NPWP dilakukan sebagai salah satu pemenuhan kewajiban
sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri. Sedangkan perhitungan Pajak Penghasilan
dijelaskan dengan menggunakan kasus dalam berbagai kondisi ekspatriat, yaitu
adanya penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang berasal dari dalam dan luar
negeri, penghasilan bunga serta kredit pajak atas pemotongan pajak di luar negeri.
Selain itu dijelaskan pula pencatatan akuntansi terkait pembayaran gaji dan
penyetoran PPh Pasal 21 oleh perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
proses registrasi NPWP dan perhitungan serta pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

ABSTRACT
This report explain the tax ID registration process, and treatment of income tax
calculation and reporting for Japanese expatriate works in Indonesia. The tax ID
registration process is one of the fulfillment of obligations as an Indonesian tax
residence. Income tax calculation are explained by several conditions, such as
employment income paid from Indonesia and Japan, interest income from Japan
source, and treatment for tax credit of income tax withheld in Japan. Moreover, this
report explain the accounting treatment related to the payment of salaries and
remittance of article 21 income tax by the company. The results of this report shows
that the tax ID registration process, and income tax calculation and reporting process have complied with Indonesian Tax regulations. , This report explain the tax ID registration process, and treatment of income tax
calculation and reporting for Japanese expatriate works in Indonesia. The tax ID
registration process is one of the fulfillment of obligations as an Indonesian tax
residence. Income tax calculation are explained by several conditions, such as
employment income paid from Indonesia and Japan, interest income from Japan
source, and treatment for tax credit of income tax withheld in Japan. Moreover, this
report explain the accounting treatment related to the payment of salaries and
remittance of article 21 income tax by the company. The results of this report shows
that the tax ID registration process, and income tax calculation and reporting process have complied with Indonesian Tax regulations. ]"
2015
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library