Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan ini mengamati sikap Indonesia terhadap tenaga kerja illegal di Malaysia setelah penerapan Undang-Undang Keimigrasian yang baru yang diberlakukan oleh pemerintah Malaysia. Pengamatan difokuskan pada tenaga kerja illegal yang ditampung di tempat penampungan di Nunukan, Kalimantan Timur.Kurun waktu yang digunakan dalam penulisan ini adalah periode : 2001-2002. Difokuskan pada periode ini karena pada periode tersebut terjadi peristiwa-peristiwa yang turut memicu penertiban tenaga kerja illegal dan pemberlakuan Undang-Undang Keimigrasian yang baru oleh pemerintah Malaysia, dan tahun 2001 dan tahun 2002 merupakan puncak kemelut dari tenaga kerja illegal, karena pemerintah Malaysia memberlakukan Undang-Undang dengan penerapan hukuman fisik bagi yang melanggar aturan tersebut.Alasan dari dipilihnya permasalahan ini adalah keprihatinan terhadap permasalahan dari tenaga kerja illegal Indonesia yang menderita di penampungan akibat pemulangan dari Malaysia, sementara pemerintah Indonesia kurang memberi perhatian terhadap nasib mereka. Kurangnya perhatian Indonesia dapat dilihat dari lambannya respons untuk menertibkan para tenaga kerja illegal di Malaysia ketika ada peringatan dari Malaysia untuk menertibkan mereka sebelum diberlakukannya Undang-Undang Keimigrasian yang baru pads Agustus 2002.Hal ini terus beriangsung hingga tiba masa ditetapkannya Undang-Undang tersebut. Beberapa tenaga kerja illegal Indonesia terkena hukuman fisik tersebut. Kejadian ini seharusnya dapat dihindari jika pemerintah Indonesia responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Jika dibandingkan dengan Negara lain di ASEAN, maka Indonesia terlihat belum memperhatikan nasib para tenaga kerjanya, dan untuk lebih memperhatikan, sebaiknya melihat Negara lain dalam mempersiapkan tenaga kerjanya yang ingin bekerja di Iuar negeri."

"ABSTRAKPemahaman mengenai peran negara besar di Asia Tenggara didominasi oleh interpretasi kalangan pesimis bahwa integrasi kawasan tidak cukup kohesif karena faktor distribusi kekuatan dan interpretasi kalangan optimis bahwa integrasi kawasan telah menjadi faktor yang menyosialiasikan kekuatan di luar kawasan ke dalam mekanisme institusi. Penelitian ini beranjak lebih lanjut untuk melihat bagaimana anggapan mengenai dinamika seputar distribusi kekuatan dipersepsikan melalui sosialisasi melalui media-media di kawasanIndonesia dan Singapura. Penelitian ini berusaha memaparkan hubungan antara proses pemberitaan pasca-East Asia Summit dengan persepsi yang terbentuk di Indonesia dan Singapura.Penelitian ini mengambil studi kasus terhadap proses pemberitaan melalui telaah variasi di dua negara, yaitu Indonesia dan Singapura. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menelisik terhadap liputan dan dokumen sekunder pasca-East Asia Summit. Dengan demikian, diharapkan observasi langsung akan memberikan pemahaman akan proses aktual yang menghasilkan persepsi tertentu dalam pemberitaan di media-media di Indonesia dan Singapura.Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan alur kausal antara proses pemberitaan yang mencakup hubungan-hubungan antara nara sumber di lingkup pemerintahan, kantor berita, serta wacana yang direproduksi dengan persepsi yang muncul terhadap peran AS pasca-East Asia Summit. Dengan demikian, penelitian ini memperdalam kajian mengenai proses sosialisasi dalam implementasi kebijakan luar negeri AS."

"ABSTRAKPenelitian ini hendak berargumen bahwa legalisasi merupakan interaksi yang terintegrasi antara tiga komponen yakni the legalization of politics, the politization of law dan legitimasi dalam sebuah (atau dengan menggunakan) organisasi internasional. Pendekatan ini sedikit berbeda dengan pendekatan sebelumnya karena tulisan ini lebih memfokuskan kepada proses terbentuknya legalisasi. Untuk menjelaskan proses tersebut, tulisan ini menggunakan North America Free Trade Agreement (NAFTA) sebagai studi kasus guna memahami dan kemudian mampu menjabarkan proses legalisasi yang berlangsung termasuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari NAFTA sendiri. Melalui pemahaman tersebut, diharapkan akan dapat menjelaskan bagaimana negara berinteraksi merumuskan serta menjalankan proses legalisasi termasuk mengidentifikasi karakteristik dari legalisasi itu sendiri. Termasuk tantangan yang akan dihadapi Indonesia pada khususnya ke depan."

"Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi bergabungnya Malaysia dalam TPP. Keputusan ini dianggap berkontradiksi dengan keberadaan Malaysiasebagai negara berkembang, dikarenakan klusul-klausul dalam TPP tidak sejajardengan regulasi yang ada pada Malaysia dan karenanya akan sangat sulit untukMalaysia dalam mengadaptasi klausul-klausul yang terdapat pada TPP. Tiga klausulkhususnya yang akan dibahas pada penelitian ini adalah klausul Hak KekayaanInterlektual HKI, BUMN, dan klausul mengenai Sistem Pekerja. Tujuan daripenelitian ini juga adalah untuk memahami teori Rational Choice, konsepregionalisme baru dan konsep diplomasi regionalisme. Metode penelitian yangdigunakan adalah metode kualitatif, wawancara dan riset pustaka. Penelitian ini akanmengkaji lebih dalam mengenai besar kecilnya sektor yang akan diuntungkan danjuga sektor yang akan dirugikan dengan bergabungnya satu negara dalam perjanjianperdagangan internasional. Tidak hanya pertimbangan dari cost and benefit namunjuga asistansi dari pemerintah dalam mendampingi masyarakat juga akan diteliti lebihlanjut. Kemudian juga aspek-aspek lain seperti asistansi dari pemerintah dalammemberikan informasi dan transparansi mengenai regulasi kepada masyarakat jugaakan diteliti lebih dalam.

---

This research analyzes the factors that influence Malaysia in joining TPP. Thisdecision is considered in this thesis to be againts Malaysia rsquo s interests as a developingcountry because TPP clauses force it to adapt its existing regulations. Three specificclauses which will be discussed in this research, including clauses IntellectualProperty Rights HKI , SOEs, and clauses on the Workers System. The purpose ofthis research is also to understand the theory of Rational Choice, new regionalismconcept and diplomatic regionalism concept. The method of this research is aqualitative method, interview and literature research. This research will analysedeeper about sectors that will gain and lose through the policy of a country in joininginternational trade agreement. Not only consideration of the cost and benefit but alsoassistance from the government in guiding the society will be studied. In addition, thispaper will also probe another aspects such as government rsquo s public assistance inaccessing information regarding on that affected by joining the TPP."

"ABSTRAKKerja sama investasi energi minyak bumi dan gas merupakan salah satu cara negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi memenuhi kebutuhan energinya. Tesis ini meneliti salah satu fenomena kerja sama investasi energi antara Brazil dan Bolivia yang dihadapkan dengan kebijakan nasionalisasi oleh Evo Morales di Bolivia. Tesis ini menganalisis motif yang mendasari Brazil tetap melanjutkan kerja sama pasca nasionalisasi tahun 2006. Permasalahan ini dijawab dengan menggunakan metode kualitatif dan kerangka konsep kerja sama investasi minyak bumi dan gas, konsep nasionalisme sumber daya serta teori investasi asing langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Brazil tetap melanjutkan kerja sama investasi energi di Bolivia disebabkan oleh faktor penarik berupa ketersediaan sumber daya alam Bolivia yang melimpah serta murahnya upah buruh dan ketersediaan infrastruktur tetapi juga oleh faktor pendorong dari Brazil yang menginginkan terpenuhinya kebutuhan energi dalam negeri serta tetap terjaganya stabilitas dan integrasi di kawasan Amerika Latin. Selain itu terdapat juga faktor persepsi resiko; Brazil tidak menanggung resiko kerugian produksi dan faktor imbal hasil; Brazil tetap mendapatkan keuntungan melalui kompensasi dan harga produksi gas yang naik. Kerja sama investasi energi minyak bumi dan gas merupakan salah satu cara negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi memenuhi kebutuhan energinya. Tesis ini meneliti salah satu fenomena kerja sama investasi energi antara Brazil dan Bolivia yang dihadapkan dengan kebijakan nasionalisasi oleh Evo Morales di Bolivia. Tesis ini menganalisis motif yang mendasari Brazil tetap melanjutkan kerja sama pasca nasionalisasi tahun 2006. Permasalahan ini dijawab dengan menggunakan metode kualitatif dan kerangka konsep kerja sama investasi minyak bumi dan gas, konsep nasionalisme sumber daya serta teori investasi asing langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Brazil tetap melanjutkan kerja sama investasi energi di Bolivia disebabkan oleh faktor penarik berupa ketersediaan sumber daya alam Bolivia yang melimpah serta murahnya upah buruh dan ketersediaan infrastruktur tetapi juga oleh faktor pendorong dari Brazil yang menginginkan terpenuhinya kebutuhan energi dalam negeri serta tetap terjaganya stabilitas dan integrasi di kawasan Amerika Latin. Selain itu terdapat juga faktor persepsi resiko; Brazil tidak menanggung resiko kerugian produksi dan faktor imbal hasil; Brazil tetap mendapatkan keuntungan melalui kompensasi dan harga produksi gas yang naik.

---

ABSTRACTThis thesis aims to analyze energy investments cooperation between Brazil and Bolivia as the latter deals with nationalization of energy sector under Morales administration. The focus of this research is to find the motives behind Brazil rsquo s continuation of exploration and production activities in Bolivia rsquo s oil and gas industry after its 2006 nationalization. This is a qualitative research using oil and gas investments cooperation concepts, resource nationalism and foreign direct investment theory. The data was collected through the library and documents study. This thesis finds that Brazil continued to operate in Bolivia rsquo s oil and gas industry after the 2006 nationalization due to pull factors the availability of Bolivia rsquo s natural resources, cheap labors costs and good infrastructures, and push factors Brazil needs to fulfill domestic energy sectors and maintaining good relations with Bolivia related to regional integration. Also there are risk factors Brazil will not bear all of the activity rsquo s risks even though the oil and gas produced will be the Bolivia rsquo s government property and return factors Bolivia rsquo s oil and gas industry continues to be profitable and beneficial for Brazil."