Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Terdapat kenaikan jumlah formulir pendaftaran yang belum terselesaikan untuk mendapatkan Nomor Persetujuan Pendaftaran Makanan dan Minuman Departemen Kesehatan sebesar 6,4% pada tahun 1997, 12,76% tahun 1998 dan 17,40% pada tahun 1999. Penelitian ini dilakukan secara Cross sectional bermaksud menghasilkan optimalisasi waktu pelayanan dalam proses pemberian Nomor Persetujuan Pendaftaran Makanan dan Minuman Departemen Kesehatan, dan mengusulkan desain pelayanan sehingga diharapkan waktu pelayanan lebih singkat. Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan terhadap jumlah waktu dalam hal yang dibutuhkan dalam penyelesaian setiap tahapan dalam proses pelayanan pada Sub Direktorat Evaluasi dan Registrasi Makanan dan Minuman Direktorat Pengawasan Makanan dan Minuman Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. Dari hasil penelitian didapatkan rata-rata waktu yang diperlukan untuk mendapatkan Nomor Persetujuan Departemen Kesehatan pada produk dalam negeri adalah waktu normal yaitu tanpa melalui proses tambahan data 50 hari, waktu melalui proses tambahan data tanpa surat adalah 56 hari dan waktu melalui proses tambahan data dengan surat adalah 101 hari. Sedangkan untuk produk luar negeri diperlukan waktu normal yaitu tanpa melalui proses tambahan data 55 hari, waktu melalui proses tambahan data tanpa surat 57 hari dan waktu melalui proses tambahan data dengan surat adalah 128 hari. Faktor yang menyebabkan waktu menunggu Iebih lama dari yang ditetapkan adalah kurang optimalnya penilaian berkas formulir pendaftaran oleh Tim Penilai, kurangnya jumlah tenaga yang mampu menilai pada masing-masing seksi dan kurangnya sosialisasi Peraturan Pemerintah kepada perusahaan. Desain pelayanan yang diusulkan adalah memaksimalkan pelayanan III yaitu Tim penilai harus yang sudah terlatih dalam menilai dan waktu rapat penilaian diperpanjang yaitu dua kali dalam seminggu sehingga berkas formulir yang dirapatkan selesai dinilai pada hari yang sama. Alternatif lain adalah menggabungkan pelayanan III, IV dan V didalam rapat penilaian sehingga pelayanan V dapat langsung memutuskan hasil rapat penilaian. Daftar pustaka : 11 buah (1978-1996)

---

Optimizing of Time for Issuing Approval Number of Food and Beverage Registration at Department of Health in The Year of 2000.Department of Health experienced an increasing number of incomplete registration forms since 1997 which was 6.4 %, 1998 with 12.7 % and 17.40 % in 1999. This cross sectional research aims to optimize service times to issue approval number of food and beverage in Department of Health and proposes service design in order to shorten the service time. Data collection had been provided using observation of the days needed to finalize every service process in each stage at Sub Directorate of Evaluation and Registration of Food and Beverages, Directorate of Food Control, Directorate General of Food and Drug Control. Research indicates that average times needed to obtain approval number for local as well as imported product were normal times. The normal times for local products included 50 days for non-additional process of data, 56 days for additional data without letter and 101 days for additional data with letter. Meanwhile, normal times for imported product were divided into 55 days for non-additional process of data, 57 days for additional data without letter, and 128 days for additional data with letter. Some factors leading to these longer times for waiting included less optimal of teams effort to evaluate registration form, lack of expert to examine the form, and less effort to socialize government policies to companies. This study recommends a design to maximize services in stage III. In this stage, evaluator team should be skillful and meeting times should be extended into two times a week so that the team will able to finalize the form at the same time. Another alternative may be combining services in stage III, IV and V in evaluation meeting so that service V may be able to immediately conclude the meeting result. References : 1l items ( 1978-1996 )

Abstrak :
Sildenafil dan analognya terdeteksi sebagai adulterants dalam obat tradisional palsu dan suplemen kesehatan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Keterbatasan baku pembanding menjadi kendala untuk mengidentifikasi analog sildenafil. Dalam penelitian ini, tiga analog sildenafil yaitu asetildenafil, hidroksi asetildenafil dan dimetilasetildenafil disintesis dari imidazosagatriazinone. Sildenafil analog disintesis melalui reaksi asilasi Friedel Craft dengan 1,2-dikloroetana sebagai pelarut dan AlCl3 sebagai katalis dengan rasio terhadap substrat 4:1 , diikuti dengan menambahkan kelebihan amina yang sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asetildenafil, hidroksiasetildenafil dan dimetilasetildenafil berhasil disintesis dan memberikan hasil 40-70 dan kemurnian 80-90 . Aplikasi dalam uji sampel LC/MS-MS dilakukan dengan menggunakan kondisi optimum yaitu kolom Cortecs C18 4,6x50 mm, ukuran partikel 2,7 ?m , fase gerak 0,1 asam format dalam air dan 0,1 asam format dalam asetonitril dengan sistem gradien, laju alir 0,6 mL/menit dan waktu analisis 10 menit menggunakan 9 data MRM. Ketiga analog sildenafil yang disintesis dapat digunakan sebagai baku pembanding untuk mengidentifikasi analog sildenafil dalam produk obat tradisional dan suplemen kesehatan dengan menggunakan metode LC-MS/MS.

---

Sildenafil and it rsquo s analogs are detected as adulterants in counterfeit traditional medicine and health supplement that can endanger human health. Lack of the reference standards is an obstacle to identify sildenafil analogs. In this study, three sildenafil analog i.e. acetildenafil, hydroxyacetildenafil and dimethylacetildenafil were synthesized from imidazosagatriazinone. Sildenafil analogs were synthesized by Friedel Craft acylation reaction with 1,2 dichloroethane as solvent and AlCl3 as catalyst with its ratio to the substrate 4 1 , followed by adding an excess of the appropriate amine. The results showed that acetildenafil, hydroxyacetildenafil and dimethylacetildenafil were successfully synthesized and gave 40 70 in yield and 80 90 in purity. The application in LC MS MS sample test was performed using optimum condition, Cortecs C18 column 4.6 x 50 mm, 2.7 m particle size , with 0.1 formic acid in water and 0.1 formic acid in acetonitrile as mobile phase with gradient program, flow rate of 0.6 mL min with analysis time 10 minute using 9 MRM data. In conclusion, the three synthesized sildenafil analogs can be used as reference standard for identification the sildenafil analogs in traditional medicine and health supplement rsquo s product using LC MS MS method.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam era globalisasi, negara dalam melakukan suatu tindakan terkait legislasi nasionalnya, haruslah berdasarkan prinsip non diskriminasi dan dilakukan secara transparansi. Dalam kaitannya dengan kesehatan keamanan dan keselamatan manusia, hewan dan tumbuhan, setiap negara anggota World Trade Organization (WTO) harus mendasarkan aturannya pada Annex IA dari Ketentuan WTO yaitu pada the Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measure (SPS Agreement). Agar suatu negara tidak menggunakan SPS Agreement secara serta merta menjadi proteksi terselubung dalam perdagangan, maka ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam rangka penerapan SPS Agreement tersebut. Kebijakan Indonesia terkait dengan importasi buah-buahan segar adalah dengan menutup satu pintu utama yaitu Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dengan alasan demi keselamatan keamanan dan kesehatan manusia hewan dan tumbuhan dan mengalirkan alur impor buah-buahan segar melalui pintu-pintu masuk lainnya sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012. Namun ada pengecualian yang diperbolehkan untuk negara-negara tertentu yang masih bisa melewati Pelabuhan Tanjung Priok yaitu terhadap negara yang oleh Indonesia telah diakui sebagai negara bebas dari lalat buah (fruit-flies pest free area) dan negara yang diakui sistem keamanan pangannya (food safety system). Melalui pendekatan yuris normatif terhadap data-data sekunder yang ada, penelitian ini akan menganalisis secara deskritif kebijakan impor buah Indonesia yang melarang pemasukan mealui pelabuhan Tanjung Priok dengan mengkaitkannya pada pemberian status daerah bebas lalat buah oleh Indonesia apakah aturan yang dibuat sudah dilakukan sejalan dengan standar internasional yang diwajibkan oleh SPS Agreement serta apakah pemberian status daerah bebas lalat buah tersebut telah dilakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi.

---

ABSTRACT
In the era of globalisation, a country member in regard to its national legislations, should comply with the non-discrimination and transparency principles as regulated by World Trade Organization (WTO). In relation to protect human, animal or plant life or health, each of WTO member has to rely its regulation on Annex IA from WTO rules namely the Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement). So as this agreement shall not be used as a means of arbitrary further to be a dusguised restriction, there are few principles that have to be complied as to implement the SPS Agreement. Indonesia policy regarding the importation of fresh fruits regulates to shut one eminent entry that is Tanjung Priok Port based on the reason to protect human, animal or plant life or health and draw off the fresh fruits importation through other entry of points as stipulated by the Agricultural Ministerial Decree No.42/Permentan/OT.140/06/12/2012. Nonetheless, there are exceptions that allows specific countries to get through the Tanjung Priok Port, namely a reason for this country because it has gained a recognition from Indonesia government of fruit flies pest free area status and a country who has been recognized for its food safety system. Through literature study of normative approach based on secondary data, this research will describe an analysis of Indonesia import policy that limited the importation through Tanjung Priok port which based on the ?fruit flies pest free area? granting status issued by Indonesian Ministry of Agriculture whether such procedures has been complied to the international standards as obliged in SPS Agreement, further whether this fruit flies pest free area granting status has been given in fairly manner and without discrimination.