Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dewasa ini pilihan makanan yang tersedia bagi masyarakat sangat beragam karena masuknya berbagai jenis makanan dari luar negeri. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pergeseran pola pangan masyarakat Indonesia, Pemerintah pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke 16 Oktober 1993, telah mencanangkan gerakan Aku Cinta Makanan Indonesia (ACMI).

Studi ini merupakan kajian terhadap kegiatan program Kampanye Aku Cinta Makanan Indonesia yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Kantor Menteri Negara Urusan Pangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dalam bentuk laporan, hasil studi, buku pedoman dan peraturan yang berkenaan dengan program kampanye, serta wawancara tidak berstruktur dengan para narasumber yang terlibat dalam penanganan program Aku Cinta Makanan Indonesia. Di samping itu juga dilakukan pengamatan lapangan secara terbatas pada beberapa kegiatan kampanye seperti seminar, demo, lomba dan festival tentang makanan Indonesia.

Dari hasil studi dapat disimpulkan bahwa secara formal dan konseptual program Kampanye Aku Cinta Makanan Indonesia ini telah dirumuskan secara jelas. Hal ini tercermin dengan adanya penjabaran mengenai kebijaksanaan program Aku Cinta Makanan Indonesia khususnya yang mencakup dasar hukum struktur organisasi, tujuan dan sasaran serta pola operasional pelaksanaan gerakan program Aku Cinta Makanan Indonesia. Namun demikian, secara operasional pelaksanaan kampanye Aku Cinta Makanan Indonesia belum berjalan secara optimal. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna program nasional Kampanye Aku Cinta Makanan Indonesia maka diperlukan beberapa upaya pembenahan dalam hal strategi komunikasi khususnya yang menyangkut unsur sumber, pesan, saluran dan khalayak sasaran.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai mekanisme kerja Pasar Tunggal & Basis Produksi di ASEAN khususnya di sektor pangan dan keterikatan Indonesia terhadapnya berdasarkan komitmen yang telah dibuat. Bahwa atas hal tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam kebijakan nasional khususnya mengenai pertanian dan pangan yang difokuskan pada produk beras. Kebijakan nasional tersebut memiliki dampak-dampak negatif terhadap petani kecil pedesaan karena hilangnya perlindungan negara terhadap mereka atas penerapan kebijakan pertanian dan pangan nasional yang dilandasi atas sistem pasar bebas (liberalisasi pertanian). Atas kondisi ini maka diperlukan adanya satu konsep alternatif dalam penyusunan kebijakan pertanian dan pangan nasional yang dibuat dengan menekankan pada kedaulatan pangan yang dipilih untuk menghilangkan ketergantungan Indonesia terhadap produk impor.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the working mechanism of a Single Market and Production Base in ASEAN, especially in the food sector and Indonesia engagement based on the commitments already made. Then the commitment transformed into a national policy, especially regarding food and agricultural products that are focused on rice. National policies have negative impacts on rural smallholders because of their loss of state protection for the implementation of national food and agricultural policies which based on the free market system (agricultural liberalization). For this condition it is necessary of the alternative concept in formulating national agricultural policy and food emphasis on the food sovereignty to eliminate dependency on imported products.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memprediksi faktor-faktor yang menjadi penentu niat untuk mengonsumsi makanan khas Sumatera Utara. Peneliti menggunakan pendekatan theory of planned behavior sebagai dasar penelitian yang dimodifikasi dengan mengikutsertakan faktor ciri-ciri kepribadian terkait makanan yaitu food neophobia dan food involvement. Dalam penelitian ini, food neophobia dimasukkan untuk menilai efek moderasi pada setiap hubungan pada model, kecuali pada food involvement. Pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner daring kepada Warga Negara Indonesia yang bukan merupakan penduduk asli Sumatera Utara. Diperoleh sebanyak 1.319 responden yang masuk ke dalam kriteria pada penelitian ini dan kemudian dilanjutkan ke tahap analisis data. Untuk menganalisa hubungan antar variabel, digunakan metode partial least square-structural equation modeling (PLS-SEM) dengan alat analisis SmartPLS 3.0. Ditemukan bahwa attitude, subjective norm, perceived behavioral control, dan food involvement secara signifikan dan positif memengaruhi niat untuk mengonsumsi makanan khas Sumatera Utara. Sedangkan efek moderasi dari food neophobia hanya ditemukan pada hubungan antara perceived behavioral control terhadap niat untuk mengonsumsi makanan khas Sumatera Utara. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan tambahan bagi pebisnis kuliner terutama yang menyediakan hidangan khas daerah Sumatera Utara, Pemerintah Daerah, dan juga Kementerian Pariwisata agar dapat menentukan strategi yang tepat sehingga meningkatkan minat konsumen Indonesia untuk mengonsumsi makanan khas Sumatera Utara. ......The purpose of this study is to predict the factors that determine intention to consume Sumatera Utara food. The researcher used the theory of planned behavior approach as the basis method and modified research by including food-related personality traits, food neophobia and food involvement. In this study, food neophobia was included to assess the moderating effects of each relationship in the model, except for food involvement. Data collection is carried out quantitatively by distributing online questionnaires to Indonesian citizens who are not Sumatera Utara people. There were 1,319 respondents who matched the criteria in this study and then proceeded to the data analysis stage. To analyze the relationship between variables, the partial least square-structural equation modeling (PLS-SEM) method is used with the SmartPLS 3.0 analysis tool. It was found that attitude, subjective norms, perceived behavioral control, and food involvement significantly and positively influenced the intention to consume Sumatera Utara food. While the moderating effect of food neophobia was only found in the relationship between perceived behavioral control and the intention to consume Sumatera Utara food. The results of this study can be used as additional insights for culinary businesses (especially those that provide Sumatera Utara food), Regional Government, and the Ministry of Tourism in order to determine the right strategy to increase the intention of Indonesian consumers to consume Sumatera Utara food.

Abstrak :
Kewajiban melakukan sertifikasi halal untuk produk yang dijual di Indonesia merupakan salah satu poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lima tahun setelah berlakunya undang-undang tersebut, kurang dari 1% dari 26.073.819 unit UKM di Indonesia sudah memiliki sertifikasi halal. Untuk meningkatkan sertifikasi halal dari sektor UKM, diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat bagi pelaku usaha UKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Dengan menggunakan metode Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) berbasis Analytic Network Process (ANP), penelitian ini menggunakan pendapat ahli sebagai dasar penelitian dan menghasilkan faktor pendorong dan penghambat yang paling berpengaruh dan strategi untuk meningkatkan adopsi halal. sertifikat untuk UKM. Faktor Pengetahuan Standardisasi Halal merupakan faktor penghambat terbesar dengan bobot 0,924 dan Faktor Pengembangan Pasar Halal sebagai faktor pendukung terbesar dengan bobot 0,157. Peningkatan adopsi sertifikasi halal dapat dilakukan dengan memanfaatkan perguruan tinggi negeri sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), disertai dengan insentif dan fasilitas finansial bagi pelaku usaha UKM.
The obligation to carry out halal certification for products sold in Indonesia is one of the important points regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. Five years after the enactment of the law, less than 1% of the 26,073,819 SME units in Indonesia already have halal certification. To increase halal certification from the SME sector, research is needed to identify the driving and inhibiting factors for SME business actors to obtain halal certificates. By using the Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) based on the Analytic Network Process (ANP), this study uses expert opinion as the basis for research and produces the most influential driving and inhibiting factors and strategies to increase halal adoption. certificate for SMEs. The Knowledge of Halal Standardization Factor is the biggest inhibiting factor with a weight of 0.924 and the Halal Market Development Factor as the largest supporting factor with a weight of 0.157. Increasing adoption of halal certification can be done by utilizing state universities as Halal Inspection Institutions (LPH), accompanied by incentives and financial facilities for SME business actors.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi intensi berkunjung pelanggan terhadap kedai kopi tersertifikasi halal. Kerangka konseptual dalam penelitian ini merumuskan bahwa faktor pengaruh authenticity, interpersonal justice, dan prior experience serta adanya involvement sebagai variabel mediasi yang pada akhirnya akan memengaruhi revisit intention terhadap kedai kopi halal. Penelitian ini menggunakan 226 sampel dengan metode purposive sampling yang diperoleh dari survei online dan dianalisis menggunakan pemodelan Partial Least Squares – Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap revisit intention adalah prior experience yang dimediasi oleh involvement. Setelah dilakukan uji beda ternyata terdapat perbedaan antara responden yang memiliki pemahaman akan merek-merek kedai kopi tersertifikasi halal dan responden yang tidak paham akan merek-merek kedai kopi tersertifikasi halal. Model diuji kembali pada 164 responden yang memahami merek-merek kedai kopi tersertifikasi halal dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi perbedaan hasil hipotesis antara responden 226 dan 164. ......This study analyzes the factors that influence the customer's intention to visit a halal-certified coffee shop. The conceptual framework in this study formulates that factors influence authenticity, interpersonal justice, prior experience, and involvement as a mediating variables that will ultimately affect revisit intention to halal coffee shops. This study used 226 samples with purposive sampling method obtained from online surveys and analyzed using Partial Least Squares – Structural Equation Modeling (PLS-SEM) modeling. The results of the study indicate that the factors that influence revisit intention are prior experience mediated by involvement. After conducting a different test, it turns out that there are differences between respondents who have an understanding of halal-certified coffee shop brands and respondents who do not understand halal-certified coffee shop brands. The model was tested again on 164 respondents who understand the halal coffee shop brand. It can be concluded that there is no difference in the results of the hypothesis between 226 and 164 respondents.

Abstrak :
Hak atas pangan merupakan hak paling mendasar bagi kelangsungan hidup manusia. Kehadiran Proyek Food Estate di Humbang Hasundutan dianggap telah mengancam pemenuhan hak tersebut bagi masyarakat setempat. Tulisan ini akan menganalisis pelaksanaan Proyek Food Estate Humbang Hasundutan Sumatera Utara menggunakan perspektif keadilan lingkungan green criminology yang menyatakan bahwa hak-hak lingkungan merupakan perpanjangan dari hak asasi dan sosial manusia. Analisis akan dilakukan terhadap data-data sekunder yang didapat dari Laporan Pelaksanaan Proyek Food Estate Sumatera Utara yang dipublikasi oleh FIAN Indonesia bekerja sama dengan beberapa LSM lain, serta data-data yang dihimpun dari situs-situs berita berkaitan dengan pelaksanaan Proyek Food Estate. Hasil analisis menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak atas pangan dalam proyek tersebut. Hal ini tidak lepas dari peran negara sebagai duty-bearer pelaksanaan hak asasi manusia. Kegagalan negara dalam mengemban kewajibannya telah menyebabkan terjadinya food crime terhadap petani lokal sebagai produsen pangan dalam Proyek Food Estate Humbang Hasundutan. ......The right to food is the most fundamental right for human survival. The presence of the food estate project in Humbang Hasundutan is considered to have threatened the fulfillment of this right for the local community. This paper will analyze the implementation of the Humbang Hasundutan Food Estate Project in North Sumatra using the perspective of environmental justice, green criminology, which states that environmental rights are an extension of human rights and social rights. Analysis will be carried out on secondary data obtained from the Report on the Implementation of the North Sumatra Food Estate Project published by FIAN Indonesia in collaboration with several other NGOs, as well as data collected from news websites related to the implementation of the food estate project. The results of the analysis show that there has been a violation of the right to food in the project. This cannot be separated from the role of the state as the duty-bearer of human rights implementation. The state's failure to carry out its obligations has led to food crime against local farmers as food producers in the Humbang Hasundutan Food Estate Project.

Abstrak :
Tesis ini berjudul “Peran World Halal Food Council terkait sertifikasi halal di pelbagai negara”. bertujuan untuk menganalisis terjadinya keberagaman Sertifikasi Halal di pelbagai negara serta mengidentifikasi apakah World Halal Food Council dapat melakukan uniformasi atas Sertifikasi Halal Dunia yang berkaitan dengan kerangka hukum WTO.Tesis ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder serta tersier. Tekhnik pengumpulan datanya dilakukan melalui penelaahan kepustakaan. Kerangka konsep yang penulis gunakan sebagai hipotesa dalam mengkaji hasil penelitian serta disisipkan juga definisi operasional untuk menyamakan persepsi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa World Halal Food Council (WHFC) merupakan kumpulan dari organisasi sertifikasi halal dunia yang mempunyai tujuan, visi, misi dan komitmen anggota yang sama yakni untuk menjaga implementasi skema Syariah, menjaga organisasi tetap bersatu dan kuat, serta mencapai standar Halal tunggal dan global. Perbedaan standar produk halal masih menjadi persoalan dalam perdagangan internasional, antara lain: Perbedaan standar yang dipakai dan sistem sertifikasi halal. Perbedaan sistem hukum. Perbedaan tanda halal dalam proses perdagangan produk halal, Perbedaan madzhab yang dianut pada tiap negara yang melakukan proses perdagangan. World Halal Food Council hadir dan ikut berpartisipasi dalam menanggulangi atau memberikan berbagai ide untuk meminimalisir permasalahan standarisasi produk makanan halal dunia yang juga perlu sejalan dengan prinsip WTO dalam Article-article-nya; ......This thesis is entitled "The Role of the World Halal Food Council in relation to halal certification in various countries". aims to analyze the diversity of Halal Certification in various countries and identify whether the World Halal Food Council can uniformize the World Halal Certification related to the WTO legal framework. This thesis uses a qualitative research type with a normative juridical approach. Sources of data in the form of primary and secondary and tertiary legal materials. The data collection technique is done through literature review. The conceptual framework that the author uses as a hypothesis in reviewing the results of the research and also inserts operational definitions to equalize perceptions. The results of this study indicate that the World Halal Food Council (WHFC) is a collection of world halal certification organizations that have the same goals, vision, mission and commitment of members, namely to maintain the implementation of the Sharia scheme, keep the organization united and strong, and achieve a single Halal standard. and globally. Differences in halal product standards are still a problem in international trade, including: Differences in standards used and the halal certification system. Different legal systems. Differences in halal signs in the process of trading halal products, differences in the schools of thought adopted in each country that carries out the trading process. The World Halal Food Council is present and participates in tackling or providing various ideas to minimize the problem of standardization of world halal food products which also needs to be in line with WTO principles in its articles;