Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Indonesia secara geografis merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam yakni termasuk DKI Jakarta. Dari tahun 2015 sampai 2020, 80% bencana alam yang dialami di DKI Jakarta adalah Banjir. 57 Kelurahan dan 23 Kecamatan dari DKI Jakarta rentan akan banjir. Sebagai tindakan pencegahan ada 4 fase dalam manajemen bencana alam. Logistik Kemanusiaan bermain peran yang krusial. Hal ini terdiri dari perencanaan, implementasi, sertal mengontrol biaya yang efektif dan efisien untuk aliran suplai, material, dan informasi terkait yang dimana memenuhi kebutuhan orang evakuasi di tempat pengungsi (Contoh: makanan dan minuman). Dalam memenuhi logistic kemanusiaan, ada beberapa ketidakpastian seperti, hal ini disebabkan karena bencana alam seperti banjir bersifat stokastik. Karena sifat tersebut, perencanaan harus dilakukan jauh sebelum terjadinya bencana. Salah satu caranya adalah dengan melakukan meng-alokasi suplai dalam depot sebelum terjadinya bencana, sehingga dapat didistribusikan ketika bencana terjadi. Pihak berwenang memiliki kewajiban dalam memunhi kebutuhan dengan tantangan sumber daya yang terbatas. Dalam penelitian ini, sang penulis ingin melakukan optimasi dalam pengalokasian suplai menggunakan pemrograman stokastik dan Sample Average Approximation. Hal ini dilaksanakan dengan meminimalkan biaya terkait dalam alokasi suplai yang ditaruh pra-bencana. Selain menunjukan hasil total biaya yang terminimalisir, hasil dari modelnya adalah rute kendaraan dalam memindahkan produk ke korban bencana serta pengalokasian jumlah produk di setiap depot.

 

---

Indonesia is a country that is considered as prone disaster which includes its capital city DKI Jakarta. From 2015 to 2020, 80% of disasters faced by DKI Jakarta were flood with 57 of its villages and 23 of its sub-districts are prone to it. As an act of precaution, there are 4 phases in disaster management with humanitarian logistics playing as its crucial role. Humanitarian Logistics plans, implements, and controls the cost-effective and efficient flow of goods, materials, and related information which includes fulfilling basic needs of people in shelters (example: food and drink). In fulfilling Humanitarian logistics there are several uncertainties, since flood occurs stochastically which means the occurrence and the impacts are not exactly known. Due to the stochasticity of the disaster, planning is done before its occurrence. One way is by pre-positioning supplies in depot which will be distributed during the disaster. The authorities need to be able to plan in fulfilling demand while being constrained by limited amount of resources. In this research, the author would like to optimize the allocation of Prepositioned supply using Stochastic Programming and Sample Average Approximation. It is done by minimizing the cost related to managing prepositioned supply. Aside from showing the minimum amount of cost, the optimization model produces the route of transportation in transferring the product from the depot to shelter while also allocating the supplies in every depot.

 

Abstrak :
Pada musim hujan tiba, masalah yang sering terjadi di DKI Jakarta adalah banjir yang menggenangi jalan lingkungan, area parkir, ataupun rumah warga. Untuk mengatasi masalah tersebut, sebuah penelitian di China menunjukan bahwa penerapan bata beton berongga pada area parkir dan jalan lingkungan dapat mengatasinya. Akan tetapi, di DKI Jakarta belum diterapkan secara menyeluruh dan belum ada penelitian yang mengkaji hal ini. Maka dari itu, pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi eksisting penerapan bata beton berongga di DKI Jakarta, serta mengetahui tingkat pemahaman dan tanggapan para stakeholder terkait teknologi bata beton berongga. Metodologi yang digunakan adalah survei dengan wawancara dan kuesioner, dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial. Setelah melakukan pengambilan dan analisis data, dihasilkan bahwa bata beton berongga belum pernah diterapkan di area parkir dan jalan lingkungan di DKI Jakarta. Kemudian, tingkat pemahaman para stakeholder terkait teknologi bata beton berongga termasuk pada kategori cukup paham, dan menunjukan bahwa tingkat pemahaman para stakeholder bukan merupakan kendala dalam penerapan bata beton berongga. ......When the rain season comes, the problem that occurs in Jakarta is flood that welled up the residential street, parking area, or even settlement. To solve the problems, research in china shows that applying permeable paver concrete for the parking area and residential street could prevent it. However, the governor of Jakarta haven’t apply and dot he study at overall yet. Therefore, this research is mean’t to know the existing condition the application of permeable paver concrete at DKI Jakarta and to know the level of understanding and response from the stakeholders related to permeable paver concrete technology. The method that used for survey are using interview, questionnaire, and analytic that include descriptive analytic, statistical analytic, and interference analytic. After collecting and analyzing the data, it came to the conclusion that permeable paver concrete have not been utilized for parking areas and residential street in the Jakarta area. It is also concluded that the related stakeholders have understood the technology of permeable paver concrete, and indicate that level of understanding statkeholders is not an obstacle to implementation permeable paver concrete.

Abstrak :
Banjir Kanal Barat (BKB) merupakan upaya pemerintah DKI Jakarta dalam menanggulangi masalah banjir di DKI Jakarta. BKB di desain untuk dapat mengalirkan debit banjir 100 tahunan yang datang dari sungai Ciliwung, kalikali kecil dan beberapa stasiun pompa. Sungai Ciliwung yang berperan besar menyuplai debit aliran ke BKB sangat tergantung pada tata guna lahannya. Perubahan tata guna lahan yang terjadi saat ini di sepanjang DAS sungai Ciliwung diduga sebagai salah satu faktor penyebab banjir yang terjadi di wilayah DKI Jakarta selain faktor internal BKB sendiri seperti bantaran BKB yang dijadikan sebagai tempat hunian dan kegiatan manusia, BKB sebagai tempat pembuangan sampah, pendangkalan saluran akibat sedimentasi dan lain sebagainya. Dengan kapasitas saluran BKB saat ini berdasarkan Masterplan for Drainage and Flood Control of Jakarta yang didesain oleh NEDECO pada tahun 1973 apakah BKB masih cukup efektif menanggulangi masalah banjir yang terjadi di wilayah DKI Jakarta dengan adanya perubahan tata guna lahan di daerah aliran sungai Ciliwung. Analisa efektifitas BKB didasarkan pada data curah hujan BMG Pusat dan data tata guna lahan DAS sungai Ciliwung pda tahun 1982 sampai dengan 2012 dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu SMADA dan HECRAS. Dari analisa didapat bahwa intensitas curah hujan mengalami peningkatan serta tata guna di daerah hulu mengalami perubahan penurunan daya serap. Untuk saat ini BKB kurang efektif lagi mengatasi banjir di DKI Jakarta. ......Western Banjir Canal is one of government effort to handle flood at the Jakarta City. Western Banjir Canal designed for flowing the 100 yaers of flood debit which come from Ciliwung, little rivers and many pump system. Ciliwung which the biggest effection of supplyment flowing debit to Western Banjir Canal is depend on it's functional land system. The exchangement of functional land system happened today along the River Tracking of Ciliwung is accused of one of the caused of flood disaster around Jakarta, except the internal cause of Western Banjir Canal it self like disfunction of its edge as a living place and human activities, Western Banjir Canal as the point of littering, sedimention etc. With the capacity of Western Banjir Canal line today, according to Masterplan for Drainageand Flood Control of Jakarta designed by NEDECO in 1973, will Western Banjir Canal is effective enough to handle the flood disaster around Jakarta with the exchangement of land use in Ciliwung River River Tracking. The Western Banjir Canal effective analize based on BMG rainfall and land use Catchment Area Ciliwung River in 1982 to 2012 using the assistance of SMADA and HEC-RAS. The analysis to the resumed increase to intensity rainfall and decrease infiltration capacity on land use rise area. Today, Western Banjir Canal ineffective to handle flood at the Jakarta City.

Abstrak :
Kondisi Jakarta sebagai kota delta dan berdiri di dataran yang terbuat dari endapan aluvial serta dialiri oleh 13 sungai dari berbagai penjuru kota membuat Jakarta sering dilanda oleh bencana alam yang terkait dengan elemen air, salah satunya adalah banjir runoff, yang disebabkan oleh kapasitas air sungai yang tidak dapat menampung tambahan volume air sehingga air meluap dan luapan air sungai pun tidak dapat diserap kembali oleh permukaan lahan sehingga menggenang ke wilayah yang rentan oleh banjir dan mengganggu aktivitas penduduk. Dengan kondisi tersebut, dibutuhkan resiliensi wilayah terhadap bencana banjir runoff, yang dapat dicapai dengan cara pembangunan infrastruktur yang dibangun secara holistik terhadap elemen air kota, yang berupa infrastruktur yang mengakomodasi penampungan sementara air hujan yang jatuh. Dengan mempelajari contoh-contoh yang berasal dari dua lokasi dengan konteks yang cukup mirip, ditemukan bahwa dalam membangun sebuah infrastruktur air dalam skala neighborhood, diperlukan pengertian dalam konteks dan aktivitas sehingga aspek sosial-ekologis dari area tersebut dapat saling berkaitan dan membantu area mencapai resiliensi, khususnya resiliensi terhadap banjir runoff yang terjadi di area neighborhood.

---

ABSTRACT
Jakarta`s condition as a delta city and standing on a land made of alluvial deposits and flowing by 13 rivers from various parts of the city makes Jakarta often hit by natural disasters related to water elements, one of which is runoff flooding, which is caused by river water capacity that is not can accommodate additional volume of water. The additional volume of water then overflows and cannot be reabsorbed by the land’s surface and puddles into areas that are vulnerable to flooding and disrupts the activities of the population. Under these conditions, regional resilience to runoff floods is needed, which can be achieved by developing holistic infrastructure for the city water element, in the form of infrastructure that accommodates temporary storage of falling rainwater. By studying examples from two locations with fairly similar contexts, it was found that in building a water infrastructure on a neighborhood scale, understanding in context and activities are needed so that the socio-ecological aspects of the area can be interconnected and help the area achieve resilience, especially resilience to runoff floods that occur in the neighborhood area.

Abstrak :
Perkampungan di Jakarta terbentuk dari hunian masyarakat setempat. Salah satu kampung di pesisir Jakarta, Kampung Marlina, menghadapi ancaman jangka panjang yang disebabkan oleh adanya proyek infrastruktur banjir pesisir pantai. Infrastruktur tersebut menjaga kawasan pemukiman tepi pantai serta berperan dalam pemekaran ruang kampung. Berdasarkan kondisi tersebut, penduduk setempat menerapkan unsur formal dan non-formal dalam keseharian mereka. Unsur non-formal yang menjadi ciri khas wilayah Kampung Marlina antara lain: faktor sosial-ekonomi, kehidupan para nelayan, dan banjir pesisir yang sering terjadi. Serangkaian analisa mengenai hubungan antara waktu, ruang, dan pengguna mengidentifikasikan adanya produksi spasial yang spesifik di kampung tersebut. Produksi spasial ini harus dapat mengadaptasikan nilai penggunaan ruang dengan kehadiran teknologi anti-banjir guna memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. ......In Jakarta, kampungs exist from the community that dwells. Kampung Marlina, situated on Jakarta's coast, confronts a long-term threat of coastal flooding infrastructures. While guarding the waterfront settlement areas, the infrastructure implementation also plots over the kampung's spatial expansion. Following the condition, locals incorporate formality and informality into their daily routines. The unique socio-economic elements of its fisherfolks and coastal flooding recurrences unfold as Kampung Marlina's localities. A set of analyses regarding time, space, and users allows the identification of specific spatial production of Kampung Marlina. Here, spatial production necessitates appropriating readily available anti-flooding technologies and exchanging them for other use-values to meet the community's daily needs.

Abstrak :
ABSTRAK
Penyebab utama terjadi banjir di Kali Krukut tidak lepas dari masalah klasik yang ada di DKI Jakarta, yaitu masalah fungsi tata guna lahan. Dari masalah ini, Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Ciliwung-Cisadane mengeluarkan kajian desain normalisasi untuk pengendalian banjir. Analisis properti DAS dilakukan dengan menggunakan software Arc GIS 10.1 untuk mendapatkan informasi peta spasial muka bumi dengan tata guna lahan sesuai data RBI tahun 2014, RTRW DKI Jakarta 2030 dan RTRW Depok 2032. Dari pengolahan WinTR-20, aplikasi hidrologi yang bertujuan untuk mendapatkan hidrograf banjir, didapatkan nilai debit puncak yang digunakan sebagai acuan. Dari hasil pengolahan WinTR-20 ini didapatkan bahwa nilai debit puncak dengan menggunakan peta RTRW lebih besar daripada peta RBI tahun 2014. Dari hasil pengolahan dengan software HEC-RAS 4.1.0, aplikasi untuk menganalisis sungai. Dari hasil pengolahan HEC-RAS 4.1.0 didapatkan masih terdapat area-area yang masih mengalami banjir. Dengan hasil tersebut, maka diperlukan review dari kajian desain normalisasi terutama di bagian hilir.

---

ABSTRACT
The main cause of flood phenomenon in Krukut River might not be far from the classical problem in Capital City, which revolves around land use. From this problem, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane released a normalization design addresing flood control issue. The watershed property analysis was done by using software ArcGIS 10.1 for to get the spatial information data, with land use Rupa Bumi Indonesia map and with land use Rencana Tata Ruang Wilayah. The hydrology analysis using WinTR 20, an application to get design flood hydrograph. The result shows the discharge peak with land use Rencana Tata Ruang Wilayah is higher than with land use Rupa Bumi Indonesia. In addition, the hydraulic analysis with HEC RAS 4.1.0, an application to analysis of river, gives results that there are still many areas that are inundated. Thus, it is important to produce yet another design review of krukut river normalization.

Abstrak :
Banjir menjadi diskursus politik utama di Provinsi DKI Jakarta pasca desentralisasi diterapkan dan juga peristiwa banjir besar pada tahun 2002. Penelitian ini hadir dengan melihat pola dari upaya mengkonstruksikan framing dalam kebijakan banjir di Provinsi DKI Jakarta. Analisis pola tersebut dilihat dengan menggunakan teori siklus hidrososial, pendekatan framing dan juga pendekatan paradigma manajemen banjir. Penelitian ini berlokasi di wilayah kerja Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta serta memiliki manfaat untuk melihat konsistensi pola kebijakan banjir beserta dampaknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi analisis kebijakan selama 17 tahun dari tahun 2002-2019. Untuk mengkonstruksikan framing, peneliti menggunakan teknik menamakan kategori kebijakan (naming), mengurutkan kategori berdasarkan pendekatan yang digunakan (Categorization and numbering), coding untuk mengklasifikasi kebijakan, dan kemudian coding tersebut dikonstruksikan melalui simplifikasi framing dengan dasar konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki temuan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun framing tertentu agar dapat mempertahankan akses akan pengendalian banjir melalui kebijakan yang dihasilkan. Relasi kuasa yang dihasilkan sistem sosial politik berdampak pada upaya dominasi framing pada kebijakan banjir. Framing tersebut berdampak pada konsistensi wacana penanggulangan banjir yang didominasi oleh paradigma manajemen banjir secara teknis. ......Floods became the main political discourse in the DKI Jakarta Province after decentralization was implemented and the flood disaster which happened at 2002. This research was aims to giving the pattern of efforts to construct framing in flood policies in DKI Jakarta Province. The analysis was seen using the hydro-social cycle theory, framing approach and also the flood management paradigm. This research was located in the area of the DKI Jakarta Provincial Government and has the benefit to discover the policy impact through the pattern of flood policy. The method used in this study is qualitative by using policy analysis for 17 years from 2002-2019. To construct framing, researcher use a technique called the policy category (naming), sorting categories based on the assessment used (categorization and numbering), coding to classify policies, and then coding is constructed through simplification of framing based on the theory and approach which used in this research. This research found that the Provincial Government of DKI Jakarta is constructing the framing in order to be able to maintain their access towards the flood management policies. The social and political system are influencing their efforts to dominate the framing towards influencing flood related policies. The framing which used by the DKI Jakarta Provincial Government boost the consistency of flood related discourse which favoring the technical flood paradigm towards Jakarta’s flood related policies.

Abstrak :
Naturalisasi sungai sebagai kebijakan penanganan banjir Jakarta dikeluarkan pada 2019, dan dijanjikan menjadi solusi permasalahan banjir Jakarta. Bukannya menjadi solusi  permasalahan banjir Jakarta, banjir besar 2020 mengakibatkan korban jiwa, dan pengungsi meningkat tajam. Penelitian mengenai naturalisasi sungai ini dilakukan dengan metode yuridis normatif untuk menguji norma hukum naturalisasi, yaitu Peraturan Gubernur DKI No.31 Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan metode studi pustaka, dan dijelaskan dengan metode deskriptif kualitatif. Konsep naturalisasi dalam Pergub DKI No.31/2019 tidak dapat direalisasikan di Jakarta karena relokasi penduduk bantaran sungai tidak dilakukan. Tidak sinkronnya Pusat dengan DKI menjadi permasalahan dalam pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan naturalisasi. Kurangnya transparansi, dan akuntabilitas DKI dalam melaksanakan naturalisasi menyebabkan naturalisasi sungai tidak berjalan secara efektif. Dengan permasalahan yang ada, Penulis menyarankan adanya relokasi penduduk bantaran sungai Jakarta, adanya koordinasi DKI dengan Pusat dalam pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan naturalisasi sungai, serta keterbukaan, dan pertanggungjawaban dari program naturalisasi sungai kepada masyarakat DKI.

---

River naturalization as a policy for handling floods in Jakarta was issued in 2019, and promised to be the solution to the Jakarta flood problem. Instead of being a solution to the Jakarta flood problem, the 2020 great flood caused fatalities, and refugees increased sharply. Research on the naturalization of the river was conducted using the normative juridical method to test the norms of the law of naturalization, namely DKI Jakarta Governor Regulation No.31 of 2019. This research was conducted a literature study method, and explained with a descriptive qualitative method. The concept of naturalization in the DKI Governor Regulation No. 31/2019 cannot be realized in Jakarta because the relocation of residents along the river banks is not carried out. The asynchronization between the Center Government and DKI is a problem in the implementation, guidance and supervision of naturalization. The lack of transparency and accountability of DKI in implementing naturalization has led to the naturalization of rivers not working effectively. With the existing problems, the author suggests the relocation of residents of the Jakarta riverbanks, the coordination of DKI with the Center Government in the implementation, guidance and supervision of river naturalization, as well as transparency and accountability of river naturalization programs to the people of DKI.