Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS 1982 (United Nation Convention of the Law of the Sea), Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah perairan yang meliputi perairan pedalaman, laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen (LK), dan laut lepas. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki garis pantai yang sangat panjang dan berbatasan dengan sepuluh negara. Hal tersebut menyebabkan delimitasi batas maritim merupakan hal yang penting bagi Indonesia. Permasalahan delimitasi batas maritim Republik Indonesia dengan Malaysia bersumber dari ketidakjelasan batas-batas negara dan status suatu wilayah yang saling bertumpang tindih menurut versi masing-masing. Situasi inilah yang menjadi sumber konflik khususnya dalam penegakan hukum terhadap IUU Fishing dalam wilayah Overlapping terutama mengenai klaim yurisdiksi batas-batas maritimnya. Implikasi nyata dari belum selesainya batas maritim ini jelas akan menimbulkan permasalahan penegakan hukum di daerah overlapping claim. Permasalahan yang sering timbul ketika proses negosiasi delimitasi batas maritim sedang berlangsung adalah apabila terjadi pelanggaran ketentuan hukum nasional dari kedua negara, sehingga sering menimbulkan ketidak pastian hukum terkait siapa yang memiliki kewenangan untuk menegakkan ketentuan hukum nasional di perairan perbatasan yang belum ditentukan diantara kedua negara. Ketidakpastian tersebut sering berakibat pada penangkapan nelayan kedua negara. Terkait hal tersebut UNCLOS 1982 hanya memberikan kewajiban kepada kedua negara untuk membentuk pengaturan sementara di perairan perbatasan yang belum ditentukan untuk mencegah terjadinya konflik. Tesis ini lebih lanjut akan menganalisa mengenai bagaimana hukum nasional dan internasional serta praktek negara-negara terkait penegakan hukum di perairan perbatasan yang belum ditentukan.. Berdasarkan praktek negara dan hukum internasional penegakan hukum berdasarkan klaim unilateral di perairan perbatasan yang belum ditentukan (overlapping claim) dapat menimbulkan konflik dan memperlambat penyelesaian delimitasi batas maritim antara kedua negara.. Penyelesaian batas maritim tersebut dilakukan secara diplomasi melalui perundingan batas sesuai dengan UNCLOS 1982. Tesis ini akan memberi gambaran, menemukan fakta dan data baru serta meneliti tentang wilayah perairan overlapping dan menjelaskan status terakhir delimitasi batas maritim Indonesia dengan Malaysia dan bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap IUU Fishing di area itu.

---

In accordance with the provisions of the United Nations Convention of the Law of the Sea (UNCLOS), Indonesia as an archipelagic state has a water area containing the internal waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone (EEZ), Continental Shelf (CS), and high seas. Indonesia as the largest archipelagic country in the world has a very long coastline and is bordered by ten countries. This makes delimitation of the maritime boundary is genuinely important for Indonesia. The process of maritime boundary delimitation Indonesia between Malaysia often source from undefined borders and overlapping claim according to each countries version. The problem that often arises when the maritime boundary delimitation negotiation process is underway is if there is a violation of the provisions of the national law of both countries, which often leads to legal uncertainty over who has the authority to enforce national law provisions in the unresolved maritime boundary between the two countries. Such uncertainty often results in interception of violations occurring in undefined border waters by the two disputing countries. In this regard, UNCLOS only provides obligations to both countries to establish provisional arrangements in undefined border waters to prevent conflicts. This thesis will further analyze the national and international regulations as well as the practice of law enforcement both countries in overlapping claim waters. The completion of the maritime border diplomacy is conducted through the boundary negotiations in accordance with UNCLOS 1982. This paper will gives overview, to discover new facts and to researches about waters area in overlapping claim and to explain the latest status of Indonesian maritime boundary delimitation with Malaysia and to what extent the implementation of law enforcement in those areas.

Abstrak :
ABSTRAK Penegakan hukum di laut memegang peranan dan fungsi yang sangat penting sebagai bagian dalam mewujudkan kewibawaan dan kedaulatan Negara di laut. Tindak Pidana illegal fishing sampai saat ini belum masuk dalam golongan kejahatan transnasional sebaimana tertuang dalam UNTOC. Namun, pelaku dari tindak pidana illegal fishing tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh korporasi yang berada di luar Indonesia, dan selama ini belum pernah bisa dijerat dengan hukum Indonesia. Adanya perbedaan pandangan dari setiap penegak hukum untuk memidanakan korporasi menjadi isu penting, karena penegak hukum hanya berpegang pada KUHAP dimana pemidanaannya ditujukan kepada pelaku perorangan/pengurus dari korporasi tersebut.

---

ABSTRACT Law enforcement at the sea plays a very important role and function as part in realizing the authority and Sovereignty of the State at sea. Illegal act of illegal fishing has not been included in transnational crime as stated in UNTOC. But the perpetrators of illegal fishing crime is not possible to be done by corporations outside Indonesia, and so far has never been snared with Indonesian law. The existence of different views of every law enforcer to criminalize the corporation becomes an important issue, because law enforcement only holds KUHAP where its punishment is addressed to individual perpetrators/administrators of the corporation.

Abstrak :
Penangkapan ikan ilegal (Illegal fishing) merupakan praktik yang telah menjadi masalah bersama negara-negara di dunia. Salah satu zona maritim yang paling banyak terjadi Illegal fishing adalah zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang terdapat yurisdiksi eksklusif suatu negara untuk kegiatan eksploitasi, eksplorasi, serta konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati lautnya, termasuk juga sumber daya perikanannya. Banyaknya praktik Illegal fishing di ZEE tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum terhadap praktik tersebut, sehingga dibutuhkan pengaturan yang tegas mengenai penegakan hukum terhadap praktik tersebut dalam hukum internasional dan juga hukum nasional. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum internasional serta pengaturan hukum nasional negara-negara mengenai penegakan hukum terhadap praktik Illegal fishing di ZEE. Dengan metode penelitian yuridis-normatif dalam bentuk deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai dampak dan kerugian yang ditimbulkan oleh Illegal fishing, serta penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh setiap negara, dalam rangka memberantas praktik tersebut di ZEE negara bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat batasan-batasan tertentu terhadap penegakan hukum yang dapat dilakukan negara berdasarkan hukum internasional.

---

Illegal fishing has become a common issue for all countries in the world. One of the maritime zones which many illegal fishing occur is exclusive economic zone (EEZ), where there are some exclusive jurisdiction for the purpose of exploiting, exploring, conserving, and managing the living resources, including fisheries. The number of illegal fishing practices in EEZ can not be saparated from the weakness of the law enforcement. Therefore, it needs a strict regulation regarding the law enforcement towards such practices, both in the international law and the national legislation. The purposes of this research are to examine how the international and national law of states arranging the law enforcement towards illegal fishing practices in EEZ. Using juridical-normative method and descriptive form, this research is addresed for serving a comprehensive description concerning the impacts and damage caused by illegal fishing, and actions may be taken by states, as a law enforcement, for the purpose of eradicating such practices in EEZ. The result of this research shows that there are certain limitations on the implementation of the law enforcement can be conducted by states based on the international law.

Abstrak :
Besarnya potensi perikanan Indonesia tidak diimbangi dengan pendapatan yang diperoleh negara akibat kegiatan IUU fisjing. IUU fishing memberikan dampak pada lingkungan, ekomini, maupun sosial. Pengawasan kegiatan IUU fishing di Indonesia dilakukan oleh Kementeria Kelautan dan Perikanan. Sistem pengawasan kegiatan IUU fishing di Indonesia dibagi menjadi empat yaitu pengawasan before fishing, while fishing, during landing, dan post landing. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang diakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan BAKAMLA, POLAIR, dan TNI AL. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana sistem pengawasan kegiatan IUU fishing yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil skripsi ini menggambarkan bagaimana pengawasan yang dilakukan pada saat before fishing, while fishing, during landing, dan post landing. ......Indonesia have great potential of fisheries, but Indonesia get low income from fisheries cause IUU fishing. Activities of illegal, unreported, and unregulated fishing give negative impact to environment, economy, and social. Controlling of IUU fishing in Indonesia is countered by Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Controlling system of IUU fishing in Indonesia devide into controlling of before fishing, while fishing, during landing, and post landing. Ministry of Maritime Affairs and Fisheries make cooperation with BAKAMLA, POLAIR, and TNI AL in controlling of IUU fishing in Indonesia. This research use qualitative research metode with descriptive analysis. The research result describe about controlling in before fishing, while fishing, during landing, dan post landing.

Abstrak :
Skripsi ini membahas penangkapan ikan secara destruktif dengan bahan peledak (blast fishing) dalam rangka perlindungan lingkungan dan nelayan sebagaimana diatur dalam hukum dan perundang-undangan internasional di Indonesia serta membahas kesesuaiannya dalam putusan pengadilan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Saat ini pengaturan hukum mengenai penangkapan ikan dengan bahan peledak dan kaitannya dengan lingkungan dan nelayan telah diatur dalam hukum dan perundang-undangan internasional di Indonesia, namun dalam penerapannya ditemukan bahwa putusan pengadilan di Indonesia tidak mencerminkan konsep lingkungan seperti pembangunan berkelanjutan. (pembangunan berkelanjutan). Keputusan mengenai Blast Fishing di Indonesia melambangkan kegagalan keputusan Indonesia dalam mengimplementasikan regulasi internasional seperti Code of Conduct of Responsible Fisheries dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang belum melindungi kepentingan lingkungan dan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dengan Bahan Peledak. Sebaiknya dalam mengatasi masalah tersebut aspek perlindungan lingkungan dan kesejahteraan nelayan harus diutamakan dengan mengatur tindakan preventif dalam pemberantasan blast fishing, penguatan koordinasi antar instansi serta peningkatan fungsi pengawasan dan kualitas penegakan hukum di lapangan. ......This thesis discusses destructive fishing with explosives (blast fishing) in the framework of environmental protection and fishermen as regulated in international law and legislation in Indonesia and discusses its suitability in court decisions in Indonesia. The method used in this research is normative juridical method. Currently, legal arrangements regarding fishing with explosives and its relation to the environment and fishermen have been regulated in international law and legislation in Indonesia, however in practice it is found that court decisions in Indonesia do not reflect environmental concepts such as sustainable development. (sustainable development). The decision regarding blast fishing in Indonesia symbolizes the failure of Indonesia's decision to implement international regulations such as the Code of Conduct of Responsible Fisheries and Indonesian laws that have not protected the interests of the environment and fishermen in fishing with explosives. It is better if in overcoming these problems the aspects of environmental protection and fishermen welfare should be prioritized by regulating preventive actions in eradicating blast fishing, strengthening coordination between agencies and improving the supervisory function and quality of law enforcement in the field.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Ditjen PSDKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang memiliki kewenangan yang tumpang tindih dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, dimana Ditjen PSDKP dan Bakamla sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dalam bentuk penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan. Untuk mempermudah pemahaman, skripsi ini mengambil contoh kasus tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh Nguyen Van Hieu, seorang warga negara Vietnam yang terbukti mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah mengenai kewenangan yang tumpang tindih antara Ditjen PSDKP dan Bakamla dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, dan bagaimana pelaksanaan dan pengaturan dari kewenangan yang tumpang tindih tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Ditjen PSDKP dan Bakamla dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan dalam hal kewenangan yang tumpang tindih antara Ditjen PSDKP dan Bakamla. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah walaupun antara Ditjen PSDKP dan Bakamla sudah terdapat beberapa mekanisme kerja sama antar lembaga, tetapi tetap diperlukan pengaturan lebih rinci untuk memberikan kerangka operasional yang lebih jelas dan meminimalisir dampak buruk dari tumpang tindih lingkup kewenangan antara kedua lembaga tersebut. ......This thesis discusses the Directorate General of Marine and Fisheries Resources Surveillance (DGMFRS) and the Maritime Security Agency (MSA) which have overlapping authority in terms of law enforcement against criminal acts in the fisheries sector, where the DGMFRS and MSA both have the authority conduct law enforcement in the form of prosecution and investigation against criminal acts in the fishery sector. To facilitate the explanation, this thesis takes an example of a criminal case in the fisheries sector committed by Nguyen Van Hieu, a Vietnamese citizen who operated a fishing vessel of foreign origin in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ) without having secured a fishing permit from relevant authority. The main problem of this thesis is regarding the overlapping authority between the DGMFRS and MSA on law enforcement against criminal acts in the fisheries sector, and how the overlapping authority is implemented and regulated. The purpose of this research is to find out the authority of DGMFRS and MSA to conduct law enforcement against criminal acts in the fisheries sector and to find out the overlapping authority between the DGMFRS and MSA on conducting law enforcement against criminal acts in the fisheries sector. The result of this thesis is that although DGMFRS and MSA already have several cooperation mechanisms between the two institutions, more precise arrangements on this issue are still needed to provide a clearer operational framework and further minimize the possibility of negative excess of the overlapping field of authority between the two institutions.

Abstrak :
Indonesia Merupakan Negara maritim terbesar di dunia, sumber daya maritim tersebut perlu dipertahankan dan dijaga secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu permasalahan yang menarik perhatian dan masih tetap terjadi di wilayah perairan teritorial Indonesia adalah pengambilan ikan secara ilegal. Indonesia merupakan salah satu dari negara-negara yang menjadi korban aktivitas pengambilan ikan secara ilegal. pengambilan ikan secara ilegal merupakan tindakan melanggar hukum. akibat dari hal tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara, tetapi juga mengganggu stabilitas keamanan dilaut dan juga mengandung potensi konflik antara tindakan Indonesia dengan negara lain. Tulisan ini akan memberikan gambaran atas permasalahan hukum terkait dengan pengambilan ikan secara ilegal, bagaimana hal tersebut diatur dalam perspektif hukum nasional dan internasional, kondisinya di Indonesia, bagaimana penanganan kasus-kasus penangkapan ikan secara ilegal melalui pengadilan perikanan dan juga upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah RI untuk menghadapi dan mencegah penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

---

Indonesia is a maritime country in the world, the maritime resources need to be maintained and kept in a sustainable manner for the welfare of the people of Indonesia. One of the issues that interest and still persists in Indonesian territorial waters are fishing illegally. Indonesia is one of the countries that are victims of illegal fishing activity. making illegal fishing is illegal. consequence of that, not only cause harm to the society and the state, but also disrupt the security and stability at sea and it also contains the potential for conflict between the actions of Indonesia and other countries. This paper will provide an overview of the legal issues associated with fishing illegally, how they are set in the perspective of national and international law, the conditions in Indonesia, how the handling of cases of illegal fishing through the courts fishery and also the efforts that have been made by the Indonesian government to deal with and prevent illegal fishing that occurred in Indonesian waters.

Abstrak :
Skripsi ini membahas sertifikasi hasil tangkapan ikan atau catch certificate sebagai salah satu bentuk market-related measures untuk menanggulangi Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU fishing). Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan desain deskriptif, dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai ketentuan sertifikasi hasil tangkapan ikan dan penerapannya di beberapa negara yaitu Indonesia, Australia dan Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara tersebut telah melaksanakan ketentuan sertifikasi hasil tangkapan ikan, dengan tingkat kemajuan yang berbeda, untuk produk perikanan yang akan diperdagangkan sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi IUU fishing.

---

This study focuses on catch certificate as one of the tools in market-related measures to deter Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU fishing). This normative juridical and descriptive research is addressed to give an understanding of the provisions about catch certificate and its implementation in some states spesifically Indonesia, Australia and Philippines. This study shows that those countries has implemented the provisions of catch certificate, with different levels of advancement, for fisheries products that will be traded as a method to deter IUU fishing.