Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejak krisis moneter pertengahan 1997 Indonesia menghadapi krisis moneter yang meluas menjadi krisis ekonomi yang sampai sekarang belum memberikan tanda-tanda perbaikan ekonomi untuk rakyat. Permasalahan tersebut telah menyebabkan kemunduran dan kebangkrutan dari berbagai kegiatan ekonomi, Hantaman badai krisis ini juga sangat dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Lubuk Sikaping khususnya pada masyarakat Jorong Ambacang Anggang Kenagarian Air Manggis, dimana sebagaian besar penduduk Jorong Ambacang Anggang hidup sebagai petani buruh tani subsistem. Keadaan tersebut menyebabkan sebagian warganya mencari usaha alternatif sebagai lapangan kerja baru yang bisa memberikan peluang kerja bagi warga Jorong Ambacang Anggang lainnya. Usaha tersebut adalah membudidayakan ikan dengan mengunakan keramba yang diletakkan di sepanjang pinggiran sungai aliran sungan ?Batang Sumpu" yang melintasi daerah ini. Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah memperoleh gambaran tentang peran usaha keramba ikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat dalam mengatasi krisis ekonomi di daerah pedesaan, khususnya di Jorong Ambacang Anggang Nagari Airmanggis Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan memperoleh data tentang : Siapa yang memiliki inisiatif awal dalam memanfaatkan sumber alam tersedia yaitu sungai untuk lain serta bagaimana proses ketenagakerjaan dalam usaha keramba ikan; Apakah terjadi polarisasi kepemilikan usaha keramba ikan antara pemilik dan pekerja; Bagaimanakan status ekonomi dan sosial sebelum dan sesudah menjadi pengusaha/pekerja keramba ikan; .Apa peran Pemda atau Dinas Perikanan dalam usaha keramba ikan itu; Bagaimana reaksi/tanggapan petani terhadap peran pemda?. Studi ini mengunakan gabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metoda penelitian yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah survey dengan instrumen penelitian kuisioner. Populasi adalah semua petani ikan yang membudidayakan ikan dengan mengunakan keramba di Jorong Ambacang Anggang Kriteria populasi adalah petani keramba yang berkeluarga. Proses dan analisa data penelitian kuantitatif yang sudah terkumpul akan diproses atau diolah secara manual. Dari proses pengolahan data tersebut dibuat tabel-tabel yaitu tab& tabel silang 2 (dua) variabel. Dalam penelitian kualitatif yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi tidak terlibat. Data deskriptif yang berupa traskrip wawancara diproses dan dianalisis melalui open coding dan focused coding. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah pedoman wawancara dan pedomen observasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa; Pengembangan usaha budidaya ikan dalam keramba di Jorong Ambacang Anggang, merupakan pengembangan usaha keramba yang diawali oleh kejelian dari sebagian masyarakatnya (7 orang sebagai pelopor usaha ini), yang dapat menangkap peluang untuk mencari alternatif usaha lain, yang dapat membuka peluang kerja dan mendapatkan penghasilan bagi mereka. usaha keramba ikan yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong ini adalah usaha budidaya keramba ikan yang dilakukan secara swadaya (mandiri), dan telah berhasil membantu mereka sendiri dalam upaya bertahan menghadapi badai krisis dan juga telah dapat meningkatkan keadaan ekonomi dan sosiai mereka, karena mendapatkan peluang usaha untuk memperoleh penghasilan keluarga sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya; Dari usaha ini juga memunculkan kearifan lokal untuk menjaga kelestrarian lingkungan serta menjaga tradisi-tradisi lokal yang ada dengan, pengaturan pembuatan keramba harus melalui izin dari ninik mamak (pemuka masyarakat) setempat; Pengembangan usaha ini lebih didasarkan kepada pengembangan usaha secara kekerabatan dimana antara pemilik dan pekerja sudah sating mengenal dan mempunyal hububungan kekerabatan, sehingga polarisasi antara pemilik dan pekerja tidak terjadi; Kelompok sangat berperan dalam membantu mereka mengatasi kendala-kendala dalam berusaha; Peran Pemda dalam usaha budidaya ini hampir tidak ada, dan usaha ini murni usaha rakyat secara mandiri. Agar usaha ini lebih berkembanglagi maka Pemerintah Daerah diharapkan untuk dapat ikut berperan membantu pengembangan usaha ini dengan memberikan bantuan teknis maupun modal yang sangat dibutuhkan oleh petani. Kemudia petani diharapkan berusaha untuk mengembangkan diri dengan mencari akses langsung ke pemasaran dan melakukan pengembangan teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan produksi mereka.

Abstrak :
Masalah Penelitian Ada banyak studi antropologi meagenai kehidupan ekonomi masyarakat nelayanl) di berbagai tempat di dunia yang dengan pendekatan ekologi menghasilkan pandangan-pandangan yang memperkuat hipotesa-hipotesa yang dibangun dan dipertahankan oleh sebagian ahli antropologi ekologi tentang hubungan-hubungan yang selalu seimbang antara populasi-populasi dengan lingkungan dan sumber-sumber daya alam di sekelilingnya' (equilibria) dan 'sistem-sistem hubungan timbal balik di antara kedua komponen itu yang dapat mengatur dirinya sendiri' (self-regulating systems). Mereka yang dalam studinya memperkuat hipotesa-hipotesa seperti itu antara lain adalah Gersuny den Poggie, Epple, Smith, Suttles, dan Piddocks (dalam McCay, 1978). Di samping itu, penelitian mereka mengutamakan kelompok-kelompok atau komuniti dan sebaliknya mengabaikan individu-individu. Hipotesa-hipotesa tersebut dinilai ternyata lebih banyak tidak sesuai dengan realitas seperti yang diungkapkan oleh Vayda dan McGay (1975), bahwa manusia hidup secara bersama-sama dalam suatu ruang den menjadi subjek untuk berbagai macam situasi lingkungan dan kendala-kendala eksternal. Mereka (lihat bal. 294) menyebutkan gangguan-gangguan alam seperti banjir, pembekuan salju, angin topan, kekeringan (mengutip para ahli geografi), keadaan iklim, metereologi dan geologi yang ganas (mengutip Bruton dan Hewitt), dan yang mereka kategorikan sendiri seperti keganasan perang, perampasan atau penggerebekan, pemerasan dengan penyerahan upeti dan pajak, aksi-aksi penyiksaan yang berlatarbelakang agama, dan lain-lain. Adalah menjadi realitas juga bahwa manusia, baik sebagai individu-individu ataupun sebagai kelompok-kelompok adalah pembuat keputusan yang rasional dan penyusun strategi-strategi dalam rangka pemecahan masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapinya. Dalam kehidupan ekonomi nelayan, masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi lingkungan merupakan fakta umum. Para ahli antropologi (antara lain yang terpenting adalah Acheson, 1981) menemukan bahwa meskipun laut menyediakan sumber ekonomi yang potensil bagi keberlangsungan hidup manusia, seperti ikan dan biotik laut lainnya yang mempunyai nilai ekonomi (dapat dikonsumsi atau dipertukarkan), namun pekerjaan untuk memperolehnya berlangsung dalam suatu lingkungan yang berbahaya dan penuh ketidakmenentuan. Bahaya dan ketidakmenentuan ini menurut mereka, bukan hanya disebabkan oleh kondisi-kondisi alam den biotik laut serta terjadinya perubahan-perubahan lingkungan fisik tersebut, tetapi juga oleh kondisi-kondiai lingkungan sosial-ekonomi di mana aktivitas penangkapan berlangsung. Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, laut penuh risiko bahaya dan ketidakmenentuan. Acheson (cf. Smith, 1977: 2) menggambarkan laut sebagai suatu lingkungan yang sulit dimasuki orang untuk survival karena penuh dengan pukulan badai don ombak yang tak henti-hentinya. Untuk memasuki laut dan memperoleh sumber yang dikandungnya, orang hanya dapat menggunakan perlengkapan buatan seperti kapal2) dan perahu3) dan dengan alat-alat penangkapan ikan seperti net atau jaring, pancing dan lain-lain. Ternyata menurut Acheson, bahwa memasuki laut dengan perlengkapaa dan alat-alat seperti itu hanya dapat dilakukan ketika kondisi-kondisi cuaca di laut mengizinkan. Hilangnya jiwa manusia, perahu dan alat-alat perlengkapan merupakan risiko-risiko aktusl yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi lingkungan fisik laut tersebut. Di daerah-daerah perikanan laut dalam sekitar Massachusetts dan Gloucester (lihat Smith, hat. 8) telah tercatat beribu-ribu nelayan hilang di laut, sedang di Noordzee korban jiwa nelayan Urk (dari Belanda) saja tidak kurang dari 200 orang.4). Kedua, adanya berbagai macam jenis den pola kebiasaan ikan dan biotik laut lainnya. Laut yang dengan berbagai macam keadaan air dan dasarnya mengandung banyak jenis biotik laut tetapi yang bukan hanya ada hanya secara musiman karena mempunyai pola kebiasaan migraai, tetapi juga ada populasi-populasi ikan yang meningkat atau merosot secara tiba-tiba yang sulit diramalkan oleh nelayan. Kondisi-kondisi sumber laut yang demikian menyebabkan para nelayan sulit mengontrol binatang buruanya di laut seperti halnya para pemburu di darat yang secara relatif bisa mengontrol binatang--binatang buruannya karena mereka tahu dengan pasti kebiasaan-kebiasaan dan atau ke mana bergerak binatang-binatang buruannya itu. Itulah sebabnya menurut Acheson sehingga perlengkapan dan alat-alat yang digunakan oleh para nelayan haruslah sesuai dengan kondisi-kondisi alam dan biotik laut, dan bukannya perlengkapan dan alat-alat yang begitu saja diambil dari darat seperti yang digunakan oleh para pemburu binatang darat. Ketiga, lingkungan laut yang tampaknya homogen tetapi sebetulnya bersifat mendua. Salah satu aifat laut yang mempersulit operasi para nelayan adalah karena aeluruh bagian permukaannya tampakaya sama saja, tetapi yang sebetulnya menurut Smith (bal. 7) mempunyai si?.

Abstrak :
Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi perikanan yang sangat besar, baik perikanan laut maupun perikanan darat. Perkembangan ekspor komoditas perikanan Indonesia berfluktuasi. Volume ekspor tahun 1996 sebesar 291.514 ton menjadi 324.978 ton tahun 1997 atau naik sebesar 11,48% . Nilai ekspor terjadi penurunan yaitu dari $ 762.625.000; tahun 1996 menjadi $. 743. 376.000 pada tahun 1997 atau turun sebesar 2,50%. Permasalahannya : (1) Bagaimana trend ekspor komoditi industri hasil perikanan Indonesia, (2), Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan ekspor, (3), Bagaimana pengaruh harga, produksi, kurs rupiah/dollar AS, kurs importir, pendapatan negara importir, trend waktu dan kuantitas ekspor satu tahun sebelumnya terhadap ekspor komoditas industri basil perikanan Indonesia. Diduga, kuantitas ekspor ini dipengaruhi oleh harga, kurs importir, pendapatan riil negara importir, kurs domestik, produksi dalam negeri, kuantitas ekspor satu tahun sebelumnya dan trend waktu.Penelitian dilakukan di tiga negara tujuan ekspor yaitu AS, Jepang dan Singapura. Analisis dilakukan secara agregat dan parsial terhadap masing-masing negara. Faktor harga ekspor, harga dalam negeri, nilai kurs importir, pendapatan riil (GNI) negara importir, nilai kurs domestik, produksi dalam negeri, total kuantitas ekspor satu tahun sebelumnya dan trend waktu sebagai variabel independen, total ekspor sebagai variabel dependen. Data yang dianalisis tahun 19774997 (n = 21), dengan model matematika fungsi logaritma, menggunakan program SPSS serta uji statistik (uji-F dan uji-t) serta nilai koetiisien determinasi (R2) sebagai pembuktian hipotesis. Hasil analisis secara agregat maupun parsial menunjukkan, permintaan ekspor udang dan tuna beku Indonesia di tiga negara tersebut dipengaruhi oleh ; harga (P), nilai kurs importir (E2), Pendapatan riil (GNI) importir, trend waktu (T) dan kuantitas permintaan satu tahun sebelumnya (Qd t.1). Secara parsial komoditi, faktor harga, nilai kurs dan pendapatan riil mempunyal pengaruh yang konsisten terhadap permintaan ekspor udang dan tuna Indonesia. Dari sisi penawaran, ekspor perikanan di tiga negara dipengaruhi oleh harga (P), nilai kurs domestik (E1), produksi dalam negeri (Q), trend waktu (T) dan kuantitas penawaran satu lalu (Qs t.1). Secara parsial, faktor harga, nilai kurs domestik dan produksi dalam negeri berpengaruh secara konsisten terhadap penawaran ekspor. Terkecuali secara parsial penawaran tuna di AS dan Singapura, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, baik dilihat dari nilai F - hitung, t - hitung maupun koefisien determinasi (R2).

Abstrak :
Tesis ini mencoba untuk mengungkap bagaimana kinerja ekspor serta faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor perikanan Indonesia ke Jepang dan Amerika Serikat. Kinerja ekspor didekati dengan analisa Constant Market Share, sedangkan faktor determinan dengan adaptasi model Catao-Falcetti (1999). Ekspor ke Jepang pada 10 tahun pertama observasi (1984-1993) mengalami kenaikan yang didorong oleh efek pertumbuhan pasar Jepang. Sedangkan peningkatan ekspor ke AS lebih banyak disebabkan oleh efek daya saing komoditi ekspor perikanan Indonesia. Pada 10 tahun ke dua (1994-2003) ekspor ke Jepang mengalami penurunan yang juga didorong oleh efek pertumbuhan pasar Jepang. Sebaliknya ekspor ke AS mengalami peningkatan karena efek pertumbuhan pasar AS. Untuk faktor determinan, dari sisi permintaan ekspor harga ekspor relatif dan pendapatan mitra dagang signifikan mempengaruhi permintaan ekspor perikanan Indonesia dari AS. Permintaan ekspor dari Jepang signifikan dipengaruhi oleh pendapatan Jepang. Harga ekspor relatif berhubungan negatif sedangkan pendapatan mitra dagang berhubungan positif dengan permintaan ekspor. Dari sisi penawaran ekspor: harga relatif, kapasitas produksi domestik dan konsumsi domestik signifikan mempengaruhi penawaran ekspor perikanan Indonesia. Sedangkan ketidakpastian nilai tukar tidak signifikan mempengaruhi penawaran ekspor perikanan ke Jepang dan ke AS. Harga relatif dan kapasitas produksi domestik berhubungan positif. Sebaliknya konsumsi domestik berhubungan negatif dengan penawaran ekspor perikanan Indonesia.

Abstrak :
Sektor perikanan Provinsi DKI Jakarta kondisinya tidak sesuai dan seiring dengan pertumbuhan dan potensi sektor perikanan nasional. Proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perikanan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010 adalah 0,05% dibandingkan PDRB DKI Jakarta, menurun pada tahun 2014 menjadi 0,04%. Laju pertumbuhan sektor perikanan sendiri juga mengalami penurunan sejak tahun 2012, hal ini juga sangat mempengaruhi kelompok sektor pertanian sebagai induk dari sub sektor perikanan. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan tersebut terkait dengan degradasi kualitas lingkungan pesisir, termasuk oleh aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran perairan baik laut maupun tawar, kegiatan perikanan yang merusak (destructive fishing), penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebih (overfishing). Hal ini menyulitkan bagi produksi sektor perikanan dimana Kota Jakarta sendiri sejak tahun 2010 sudah mulai mendefinisikan dirinya sebagai ?kota jasa?. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisa peranan sektor perikanan dalam perekonomian Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan dengan metode Location Quotient (LQ) dan Shift Share (SS), (2) menganalisa perkiraan dampak alokasi angaran pemerintah daerah pada sektor perikanan dalam perekonomian Provinsi DKI Jakarta dengan metode Input-output dan (3) menganalisa prioritas kebijakan pengembangan sektor perikanan ke depan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Didapatkan bahwa sektor perikanan masih berpotensi untuk dikembangkan, sayangnya masih terkendala dengan rendahnya sumber daya para nelayan dan perlunya produk perikanan berkualitas. Oleh sebab itu pengembangan sektor perikanan ke depan di DKI Jakarta perlu suatu skenario peningkatan nilai tambah produk perikanan dan kebijakan sertifikasi keahlian nelayan. Hal ini diharapkan akan meningkatkan daya saing sektor perikanan dan para nelayannya. ......The conditions of fisheries sector in DKI Jakarta are not in line with the growth and potential of national fisheries sector. The fisheries Regional Gross Domestic Product (GDP) of DKI Jakarta in 2010 was 0,05% portionally to GDP of DKI Jakarta, while in 2014 the proportion declined to 0,04%. The growth of the fisheries sector was also decrease since 2012 and it was also affecting the growth of the agriculture sector totally. Some of the factors that caused the decrease are associated with the degradation of the quality of the coastal environment, including by human activities that cause pollution of the waters of both sea and freshwater, overfishing and destructive fishing activities. This condition makes the production of fisheries became more difficult, while the city of Jakarta since 2010 began to claim itself as a ?service city?. This study aims to (1) analyze the role of the fisheries sector in the economy of Jakarta and were conducted using Location Quotient (LQ) and Shift Share (SS) method, (2) analyzing the impact prediction of budget allocations of local governments in the fisheries sector in the economy of Jakarta with the input-output method and (3) analyzing the priorities in development of the fisheries sector policy ahead with Analytical Hierarchy Process (AHP). It was found that the fisheries sector is still potential to be developed. Unfortunately it is still hampered by lack of human resources of the fishermen, beside that also the necessity of quality fisheries products. Therefore to develop the fisheries sector in Jakarta ahead the scenarios is to incerase the value added of fisheries product and fishing skills certification policies. This is expected to increase the competitiveness of the fisheries sector and its fishermen.

Abstrak :
Permasalahan utama dalam pemanfaatan sumberdaya ikan adalah bagaimana memanfaatkan ikan secara efisien ekonomi (konsep Maximum Economic Yield) tanpa mengganggu keberadaan stoknya (konsep Maximum Sustainable Yield) di masa yang akan datang sehingga berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengestimasi jumlah hasil tangkapan dan effort optimal; mengestimasi tingkat preservasi, laju degradasi dan depresiasi sumberdaya ikan tongkol; mensimulasi pengaruh pajak terhadap tingkat produksi optimal ikan tongkol serta mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi produksi nelayan. Data yang digunakan adalah data primer hasil survei dan data sekunder berupa produksi perikanan tahun 1997-2011. Pengambilan sample dilakukan dengan menggunakan metode Quota Sampling untuk menghasilkan 125 observasi. Model bioekonomi yang digunakan adalah model surplus produksi, statik dan dinamis. Hasil analisis optimasi menunjukkan bahwa masih adanya underfishing. Total allowable catch (TAC) sumberdaya ikan tongkol di perairan Lampung sebesar 18.160,67 ton, sementara tingkat eksploitasi saat ini sebesar 6.954,80 ton. Analisis laju degradasi-depresiasi menunjukkan bahwa perairan Lampung belum terdegradasi dan belum terdepresiasi. Analisis simulasi pajak menunjukkan bahwa pajak terhadap input sebesar 2,5% adalah kebijakan pajak yang paling efektif menurunkan laju effort penangkapan dan memberikan penerimaan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi nelayan adalah jenis alat tangkap yang digunakan, lamanya hari melaut (trip), pelatihan dan bantuan fisik (kapal, alat tangkap dan box fibre). ......The main problem in fisheries exploitation regarding the issue of sustainability is to attain the level maximum economic yield as well as the level maximum sustainable yield. The study aims to estimate the optimum production and effort and to estimate the level of preservation, the degradation and the depreciation rate of the Eastern Little Tuna; to simulate the effect of taxes on optimum production level and to estimate the influence of factors affecting fishing production. The study used primary data collected from a survey and secondary data of fishery production in 1997-2011. The survey applies quota sampling to collect 125 observation. The bioeconomic models used are the static and dynamic surplus production models. The results are summarized as follow. First, the study founds an indication for underfishing. Second, Total allowable catch (TAC) of Eastern Little Tuna in Lampung sea area is 18.160,67tonnes. Third, the analysis of degradation and depreciation showed that the marine of Lampung is not yet degraded or depreciated. Fourth, it is found that the input tax of 2.5% could be the most effectively lower the rate of effort and may provide the most sustainable economic revenue. Lastly, the factors influencing fisheries production in Lampung are notably the type of fishing gear, number of workers, the length of the day at sea (trip), training and physical aids (boats, gear and fibre).

Abstrak :
Kabupaten Pacitan terdiri dari Teluk Pacitan dan perairan Samudera Hindia yang dimanfaatkan nelayan untuk mencari ikan. Sebagian besar cara yang digunakan adalah dengan menggunakan rumpon. Penempatan rumpon didaerah yang sesuai dengan kondisi oseanografi dapat lebih meningkatkan hasil produksinya dibanding yang tidak menggunakan rumpon. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui wilayah kesesuaian rumpon dan produksi perikanan pada wilayah kesesuaian rumpon, yang terletak pada wilayah dengan kondisi oseanogafi. Baik nelayan yang tanpa menggunakan rumpon dan yang memanfaatkan rumpon. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan Citra Landsat 8, dengan parameter yang digunakan pada penelitian ini diantaranya suhu, kecepatan arus, kekeruhan, salinitas, kedalaman dan kelimpahan klorofil-a. Metode analisis spasial yang digunakan yaitu analisis overlay dengan teknik SIG. Adapun untuk memperoleh data produksi pada wilayah kesesuaian rumpon dilakukan wawacara dengan nelayan. Hasil penelitian  menunjukkan pada wilayah kesesuaian rumpon, pada region 1 terdapat wilayah yang terkategori sesuai dengan sedikitnya terdapat wilayah yang sesuai. Pada region 2 tergolong wilayah yang sesuai dengan 5 % wilayah yang kurang sesuai. Pada region 3 tergolong sesuai. Produksi ikan dari nelayan yang menggunakan rumpon memiliki produksi 5 kali lipat atau lebih tinggi dibanding yang tidak menggunakan rumpon. Wilayah yang secara kualitas air sangat sesuai untuk penempatan rumpon, menghasilkan ikan dengan kualitas lebih baik, yakni 75 % hasil produksinya merupakan ikan pelagis besar. ...... The main fishing ground of Pacitan Regency are Pacitan Bay and Indian Ocean. In addition to traditional methods, Pacitan fishermen also use Fish Aggregating Devices(FADs) to catch fish. The use of FADs in areas that have suitable water quality can further improve their production. The purpose of this study was to determine effective fish production at FADs locations, which are located in areas with appropriate oceanic conditions. This applies for both fishermen who use fishing rods and those who use FADs. The data collection method in this study used Landsat 8 Imagery, with parameters used in this study including temperature, current velocity, turbidity, salinity, depth and abundance of chlorophyll-a. The method used in this research was Spatial with GIS technique. As for obtaining production data, an interview was conducted with fishermen. The results of the study show that the FAD conformity area, in region 1, is categorized according to at least the corresponding area. In region 2 it is classified as an area that corresponds to 5% of the regions that are not suitable. In region 3 it is considered appropriate. Whereas in quite suitable areas are in the waters south of Pacitan with very deep water conditions. Fish production from fishermen using FADs has 5 times higher production than those who do not use FADs. Areas that are highly suitable for the placement of FADs, produce better quality fish, which is 75% of its production is large pelagic fish.

Abstrak :
Sehubungan dengan visi pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy, pemerintah menyesuaikan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan Hasil Perikanan (PNBP PHP). Berdasarkan PP 85/2021, titik pungutan PNBP PHP digeser dari yang sebelumnya berada di saat mengajukan perizinan berlayar (PNBP Pra Produksi), menjadi berada di saat mendaratkan ikan hasil tangkapan (PNBP Pasca Produksi). Kebijakan ini merupakan transformasi substansial dalam lanskap kebijakan fiskal Indonesia dan memicu perdebatan sejak diterapkan 1 Januari 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan PNBP Pasca Produksi dengan menggunakan tiga kriteria evaluasi kebijakan Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PNBP Pasca Produksi belum memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Dari kriteria efektivitas, kebijakan ini belum efektif dalam mencapai lima tujuan yang ditetapkan. Dari kriteria efisiensi, kebijakan ini memberatkan wajib bayar dan fiskus dari segi direct money costs, time costs, maupun psychological costs. Dari kriteria keadilan, kebijakan ini berhasil memenuhi benefit receive principle karena PNBP dipungut berdasarkan berat ikan hasil tangkapan riil, bukan berdasarkan perkiraan sebagaimana PNBP Pra Produksi. Namun, indeks tarif belum memenuhi prinsip nondiskriminasi karena adanya pembedaan tarif antar ukuran kapal yang tidak relevan. Untuk dapat mendukung pembangunan sektor perikanan tangkap berbasis blue economy, kebijakan PNBP Pasca Produksi setidaknya harus memenuhi ketiga kriteria tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan adopsi teknologi di setiap pelabuhan yang dapat memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi kebijakan. Selain itu diperlukan reformulasi indeks tarif agar kriteria keadilan terpenuhi. ......In connection with the vision of developing a capture fisheries sector based on a blue economy, the government has adjusted the Non-Tax State Revenue Policy for Fishery Product Levy (PNBP PHP). Based on PP 85/2021, the PHP PNBP collection point has been shifted from previously being at the time of applying for a sailing permit (Pre-Production PNBP), to being at the time of landing the caught fish (Post-Production PNBP). This policy is a substantial transformation in the fiscal policy landscape in Indonesia which has sparked debate since it was implemented on January 1, 2023. This research aims to evaluate the Post-Production PNBP policy using Dunn's (2018) three policy evaluation criteria, namely effectiveness, efficiency and equity. The approach used is post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews, observation and literature study. The research results show that the Post-Production PNBP policy does not meet the criteria for effectiveness, efficiency and equity. From the effectiveness criteria, this policy has not been effective in achieving the five stated objectives. From the efficiency criteria, this policy burdens the payer and the tax authorities in terms of direct money costs, time costs and psychological costs. From the equity criteria, this policy succeeds in fulfilling the benefit receive principle because PNBP is collected based on the weight of real fish caught, not based on estimates like Pre-Production PNBP. However, the rate index does not fulfill the principle of non-discrimination because there are irrelevant rate differences between ship sizes. To be able to support the development of the capture fisheries sector based on a blue economy, the Post-Production PNBP policy must at least meet these three criteria. Therefore, this research suggests adopting technology in each port that can meet the criteria for policy effectiveness and efficiency. Apart from that, reformulation of the rate index is needed so that the equity criteria are met.