Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Citra Polisi di mata masyarakat, khususnya mengenai tingkah laku denda damai, masih sering dinilai baik. Namun penilaian (atribusi) mahasiswa (angota masyarakat) tentulah berbeda dengan penilaian (atribusi) polisi. Dengan adanya asumsi ini maka penelitian ini mencoba memanfaatkan dan mengembangkan salah satu teori psikologi sosial (atribusi) dalam memahami dan menganalisa tingkah laku masyarakat khususnya terhadap tingkah laku denda damai.Metode penentuan sample pada penelitian ini dilakukan secara 'purposive sampling? sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan cara 'accidental sampling'. Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa mewakili anggota masyarakat dan Polantas mewakili anggota Polri. Alat pengumpul data adalah kuesioner.Dari penelitian ini diperoleh hasil beberapa hasil. Pertama, ada perbedaan antara atribusi mahasiswa dengan atribusi polisi terhadap tingkah laku 'denda damai oknum polisi. Kedua, mahasiswa lebih memberikan atribusi eksternalnya. dibandingkan atribusi internalnya terhadap tingkah laku denda damai oknum polisi yang disebabkan oleh tawaran oknum polisi. Ketiga, anggota polisi lebih memberikan atribusi eksternalnya dibandingkan dengan atribusi internalnya terhadap tingkah laku denda damai oknum polisi yang disebabkan oleh tawaran oknum mahasiswa.Saran yang diberikan untuk mengatasi atribusi yang saling bertentangan adalah dengan melakukan pelatihan pengatribusian kembali (reattribution training) yang dimulai sejak pendidikan dasar. Untuk mengurangi tingkah laku denda damai perlu diterapkan prinsip teori psikolog belajar sosial dari Bandura dan juga peningkatan kesejahtrraan anggota polisi sangat perlu untuk diperhatikan. Untuk penelitian selanjutnya perlu diupayakan penggunaan sarana audio visual (video) sebagai pengganti kuesioner sehingga subyek dapat lebih menghayati situasi dan kondisi yang terjadi. Selain itu juga perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan pendekalan teori lain khususnya dalam psikologi sosial."

"ABSTRAKPenelitian didalam skripsi ini adalah mengenai penerapan uang paksa dalam lingkungan peradilan tata `usaha negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Prinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Apabila suatu putusan TUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial maka akan sulit untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat TUN. Maka dari itu diperlukan suatu pemaksaan seperti pengenaan uang paksa (dwangsom) terhadap pejabat yang tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 116 ayat (7) UU PTUN, bahwa ketentuan mengenai mekanisme uang paksa diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tapi hingga saat ini belum ada yang mengatur. Lebih lanjut penelitian ini untuk menyelidiki penerapan uang paksa dalam putusan dengan amar uang paksa dan menganalisis efektivitas uang paksa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan hakim ragu dalam memasukan uang paksa dalam putusan karena ketiadaan peraturan pelaksana sehingga uang paksa (dwangsom) tidaklah memiliki kekuatan eksekutorial dan tidak dapat dilaksanakan.

---

ABSTRACTResearch in this thesis is about implementation of dwangsom within the State Administrative Court. This research is a normative legal research using libarary research aprroach. The main principal of the State Administrative Court is to put Judiciary control on the Government itself. If the State Administrative Court make a law decision that does not have a real impact to government, than its difficult to control the government. Therefore there is a need of an forcement for those governments official to make sure that they obey the law decision that have been made by the State Adiministrative Court. According to Article 116 Paraghraph (7) of Law Regarding the State Administrative Court, the mechanism of dwangsom will be explain more on another Act which is that Act especially to explain mechanism of dwangsom but until now the Act not exist. Furthermore, this research also want to investigate how judge implementate dwangsom on Law Decision of State Administrative Court and to analyze the efectivity of dwangsom. This research is a normative juridical, with an approach in legislation (statute approach) and aprroaches in cases (case approach). Based on this research, it can be concluded the judge have a doubt to implementate dwangsom because the law of dwangsom mechanism not exist so dwangsom is non executabel and can not to execute."