Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Syaiful Bakhri
"
Pidana denda adalah jenis pidana yang tergolong tua dalam pelaksanaannya di berbagai negara, dan secara umum bermula dari hubungan keperdataan, yakni berupa ganti kerugian, seterusnya ikut campurnya pemerintah dalam hal ganti kerugian itu. Dalam perkembangannya, sekurangnya ada empat fase sejarah pertumbuhannya yakni pada awal abad pertengahan hingga akhir abad pertengahan. Pada tahun 1600 sampai abad kedelapan belas dengan ditandai berkembangnya aliran klasik.
Perubahan pemikiran dalam hukum pidana diwarnai oleh berbagai aliran, terutama aliran klasik, aliran modern ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Febrie Hartanto
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T37598
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Novian Pranata
"
Citra Polisi di mata masyarakat, khususnya mengenai tingkah laku denda damai, masih sering dinilai baik. Namun penilaian (atribusi) mahasiswa (angota masyarakat) tentulah berbeda dengan penilaian (atribusi) polisi. Dengan adanya asumsi ini maka penelitian ini mencoba memanfaatkan dan mengembangkan salah satu teori psikologi sosial (atribusi) dalam memahami dan menganalisa tingkah laku masyarakat khususnya terhadap tingkah laku denda damai.
Metode penentuan sample pada penelitian ini dilakukan secara 'purposive sampling? sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan cara 'accidental sampling'. Subyek ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 1995
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Habib Adjie, 1961-
Bandung: Refika Aditama, 2009
347.016 HAB s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Rahadian Ihtisyamuddin
"
ABSTRAK
Penelitian didalam skripsi ini adalah mengenai penerapan uang paksa dalam lingkungan peradilan tata `usaha negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Prinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Apabila suatu putusan TUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial maka akan sulit untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat TUN. Maka dari itu diperlukan suatu pemaksaan seperti pengenaan uang paksa (dwangsom) terhadap pejabat yang tidak mau melaksanakan ...
"
2016
S64820
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
