Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Murabahah merupakan salah satu pembiayaan dalam perbankan syariah. Prakteknya sering kali terjadi masalah dalam pembiayaan murabahah ini. Kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo dimana pembiayaan tersebut mengalami hambatan dalam pembayaran meskipun telah dilakukan restrukturisasi. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan pembiayaan dengan akad Murabahah pada perbankan syariah, apakah peminjaman yang diberikan bank syariah dalam akad Murabahah pada Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo telah sesuai dengan ketentuan pembiayaan dan bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam akad murabahah pada kegiatan perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi deskriptif evaluatif. Kesimpulan penelitian ini adalah dalam menjalankan pembiayaan dengan akad murabahah di sistem perbankan syariah harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang disyariatkan oleh Islam dengan mengacu pada Undang-Undang Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta peraturan terkait lainnya. Akad murabahah dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan pembiayaan. Dalam pembuatan akad murabahah adanya itikad tidak baik dan akad telah dibuatkan aktanya sebelum objek secara prinsip menjadi milik penjual. Notaris hanya sebagai pihak yang menerima order pembuatan akta dari pihak bank sehingga akta tersebut merupakan jenis dari perjanjian baku, akta tersebut tidak dibacakan kepada para penghadap, dan salinan akta tidak diberikan kepada nasabah. Sehingga ketentuan Pasal 16 huruf d dan m UUJN serta Pasal 3 angka 1 dan 4 Kode Etik Notaris tidak dipenuhi. Secara konkret tanggung jawab Notaris dalam pembiayaan antara Nasabah dan Bank Syariah secara formalitas jabatan Notaris, moral dan etika profesi serta sanksi yang dapat diberikan berdasarkan Pasal 85 UUJN dan Pasal 6 Kode Etik Notaris berupa sanksi teguran lisan atau tertulis. ......Murabaha is one of the financing in Islamic banking. In practice, there are often problems in financing murabaha. The case that occurred in Gorontalo Religious Court Decision Number 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo where the financing was experiencing obstacles in payment despite restructuring. The main problem in this study is how the financing provisions with the Murabahah contract in Islamic banking, whether the loans provided by the Islamic bank in the Murabahah contract in the Decision of the Gorontalo Religious Court Number 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo are in accordance with the financing provisions and how are the responsibilities replied the Notary in a murabahah contract on Islamic banking activities. This study uses normative juridical methods with evaluative descriptive typologies. The conclusion of this research is that in carrying out financing with murabahah contracts in the Islamic banking system, it must meet the provisions of the pillars and conditions required by Islam by referring to the Sharia Banking Law, Sharia Council Fatwa-Indonesian Ulema Council, and Compilation of Sharia Economic Laws and other related regulations . Murabaha contract in Gorontalo Religious Court Decision Number 0241/Pdt.G/2018/PA.Gtlo there are things that are not in accordance with the financing provisions. In making murabaha contract, there is a bad intention and the contract has been made before the object in principle becomes the property of the seller. Notary is only a party that receives an order to make a deed from the bank so that the deed is a type of standard agreement, the deed is not read to the parties, and a copy of the deed is not given to the customer. So that the provisions of Article 16 letters d and m UUJN and Article 3 numbers 1 and 4 of the Notary Ethics Code are not fulfilled. Concretely the responsibility of the Notary in financing between the Customer and the Sharia Bank formally the position of Notary, moral and professional ethics and sanctions that can be given based on Article 85 UUJN and Article 6 of the Notary Code of Ethics in the form of verbal or written warning.

Abstrak :
ABSTRACT
Latar belakang skripsi ini membahas mengenai perbandingan PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI) dan Japan Securities Finance Co., Ltd (JSF), sebagai Lembaga Pendanaan Efek yang kegiatan usahanya adalah Pendanaan Transaksi Efek. Rumusan masalah pertama mengenai perbandingan ketentuan hukum kegiatan operasional PEI dan JSF sebagai Lembaga Pendanaan Efek. Rumusan masalah kedua membahas mengenai kegiatan usaha PEI dan JSF dalam Pendanaan Transaksi Efek pada Transaksi Marjin dan Transaksi Short Selling juga keterkaitan Pendanaan Transaksi Efek dengan  kegiatan securities lending. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa ketentuan hukum kegiatan operasional Lembaga Pendanaan Efek di Indonesia dan Jepang mempunyai persamaan dan perbedaan. Kesimpulan kedua penulis adalah ketentuan hukum kegiatan usaha PEI dan JSF mempunyai persamaan dan perbedaan. Penulis menyarankan bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur mengenai untuk mengenai mekanisme pendanaan penawaran umum dan badan hukum yang dapat menjadi pemegang saham di dalam Lembaga Pendanaan Efek. Penulis juga menyarankan kepada Bursa Efek Indonesia untuk menetapkan mengenai kriteria Efek bisa mendapatkan Pendanaan Transaksi Efek dan Efek yang dapat dijadikan Jaminan Pendanaan Efek.

---

ABSTRACT
This mini thesis background discusses about the comparation between PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI) and Japan Securities Finance Co., Ltd. (JSF) as Securities Finance Company which has a business in securities transaction financing. The first problem is the comparation between of PEI and JSF operational activity regulation as securities finance company. The second problem discuss about PEI and JSF business in securities transaction financing for Margin Transaction and Short Selling Transaction as well as the correlation between securities lending and securities transaction financing. The result of research in this mini thesis concluded that there are differences and similarity regulation of securities finance company in Indonesia and Japan. The second conclusion is the difference and similarity of the law and regulation for PEI and JSF regarding business activity. The author has suggestion for Otoritas Jasa Keuangan to regulates about the mechanism of initial public offering financing and the legal person that is eligible to be the shareholder of securities finance company in Indonesia. The author has also suggested Bursa Efek Indonesia to regulates about the securities criteria that is eligible to receive securities transaction financing and securities that is eligible as collateral for securities transaction financing.