Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat perusahaan pembiayaan harus melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan baru yang dikeluarkan oleh OJK. Sedangkan sebelum pembentukan OJK, peraturan bagi perusahaan pembiayaan tidaklah terlalu lengkap. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana penyelenggaraan kegiatan perusahaan pembiayaan setelah dibentuknya OJK dan bagaimana peran notaris dalam kaitannya dengan keberadaan OJK bagi perusahaan pembiayaan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum dan didukung dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti dan menganalisa bahan-bahan pustaka dibidang hukum. Penelitian ini menemukan bahwa ketatnya pengaturan yang dilakukan oleh OJK terhadap perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.29/POJK.05/2014 dan sulitnya adaptasi yang dilakukan perusahaan pembiayaan terhadap peraturan tersebut mengakibatkan banyaknya perusahaan pembiayaan yang dikenakan sanksi oleh OJK, baik sanksi administratif maupun sanksi pencabutan usaha. Penelitian ini juga menemukan bahwa notaris yang akan melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang menjadi ruang lingkup OJK tidak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ke OJK, kecuali bagi notaris yang akan melakukan kegiatannya di pasar modal.

---

ABSTRACTThe establishment of the Financial Services Authority (OJK) requires finance companies to do adjustment to comply with the new Regulations of OJK. Before the establishment of OJK, the regulations for finance companies were not too comprehensive. The problem raised in this thesis is how to carry out the activities of finance companies after the establishment of the OJK and how the role of the notary in relation to the existence of OJK for finance companies. This thesis using a normative juridical research method which refers to the legal norms and literature study to examines and analyzes library materials in the field of law. This study finds that new regulation for finance companies, the OJK Regulation No.29/POJK.05/2014, is more rigorous and requires the finance companies to give more efforts to comply with the new regulation. Thus, many financing companies were punished with a range of different sanctions, from administrative sanctions up to the revocation business license. Moreover, the study also finds that the notary who is going to do business in the finance sector is not obliged to register to OJK, unless the notary wants to doing business in capital market."

"Tesis ini mengkaji serta menelusuri aturan terkait perlindungan hukum padapenyelenggraan usaha Perusahaan Pembiayaan dalam mengawasi dan mengendalikantindakan Fraud. Pengawasan dan pengendalian terhadap fraud Perusahaan Pembiayaanpada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NomorNomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelanggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan yangtermuat pada pasal 53-64 mengenai Pengendalian Fraud dan Strategi Anti Fraud namunaturan ini belum mengatur secara rinci dan lengkap terkait pengawasan danpengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan. Permasalahan yang akan dikaji dalam tesisini meliputi analisis mengenai bentuk pengawasan dan pengendalian terjadinya fraudPerusahaan Pembiayaan di Indonesia dengan membandingkan aturan dan kebijakanterkait Fraud Perusahaan Pembiayaan di Negara Australia dan Inggris. Tesis inibertujuan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap pelaku usaha PerusahaanPembiayaan terkait tindakan fraud untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasanefektif yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk mengurangi bahkanmenghindari terjadinya fraud pada Perusahaan Pembiayaan. Adapun metode dalampenulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif denganmenggunakan pendekatan perbandingan dengan negara lain dengan menggunakan studikepustakaan dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundangundangan,dokumen resmi, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan bentupengawasan dan pengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan.

---

This thesis examines and traces the rules relating to legal protection in the operation of the Financing Company in overseeing and controlling the actions of Fraud. Supervision and control of Fraud Company fraud has basically been regulated in the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 35 / POJK.05 / 2018 concerning Financing of Business Financing Companies contained in articles 53-64 about Fraud Control and Anti-Fraud Strategy but this rule does not yet regulate in detail and in full related to the supervision and control of the Financing Company fraud. Issues that will be examined in this thesis include an analysis of the forms of supervision and control of the occurrence of fraud in Financing Companies in Indonesia by comparing the rules and policies related to Financing Company Fraud in Australia and the United Kingdom. This thesis aims to examine the legal protection of business entities in finance companies related to fraud to make effective prevention and supervision efforts that can be carried out by finance companies to reduce or even avoid the occurrence of fraud in finance companies. The method in writing this research uses the normative legal research method by using a comparative approach with other countries by using a literature study with secondary data types obtained from legislation, official documents, reports, books relating to the form of fraud oversight and control Financing Company."