Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menyajikan tingkat ketaatan terhadap standar akuntansi keuangan dalam penyajian laporan keuangan dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan penyajian laporan keuangan. Penelitian tingkat ketaatan biasanya berupa tingkat ketaatan dihubungkan dengan perbedaan 'rezim' akuntansi. Penelitian mengenai pengungkapan (disclosure) lebih banyak berhubungan dengan pengungkapan yang bersifat sukarela (voluntary disclosure). Penelitian ini menitikberatkan pada pengungkapan laporan keuangan wajib (mandatory disclosure). Metode statistik yang digunakan adalah regresi tinier berganda dengan metode enter. Sample penelitian adalah laporan keuangan tahun 2001 dari perusahaan yang tergolong dalam industri manufaktur pada Bursa Efek Jakarta. Total sample berjumlah 41 perusahaan dari populasi sebanyak 150 perusahaan. Data laporan keuangan diambil dari situs Bursa Efek Jakarta (www.jsx.co.id) sedangkan data keuangan diambil dari Monthly Statistics Jakarta Stock Exchange. Tingkat ketaatan penyajian lapoan keuangan diukur dengan menggunakan checklist penyajian laporan keuangan yang dibuat dengan mengacu pada Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh Bapepam. Checklist tersebut bersifat dikotomis karena yang hendak diketahui adalah tingkat ketaatan yang terbagi antara tacit dan tidak tacit. Tingkat ketaatan disajikan dalam dua bentuk yaitu tingkat ketaatan mula-mula dan tingkat ketaatan yang disesuaikan. Tingkat ketaatan yang disesuaikan mengeluarkan 6 item penilaian bersifat wajib pada Kebijakan Akuntansi Tertentu yang tidak didasari alasan yang kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketaatan mula-mula penyajian laporan keuangan yang bersifat wajib berkisar 65,95%-90,22% dengan nilai rata-rata 75,17% dari seharusnya 100%. Sedangkan tingkat ketaatan disesuaikan berkisar 70,11%-94,19% dengan nilai rata-rata 79,74%. Perbedaan pencapaian tingkat ketaatan mula-mula dan tingkat ketaatan disesuaikan mengindikasikan ketidaktaatan perusahaan terhadap ketentuan yang ada didasari alasan yang kuat Untuk itu otoritas bursa disarankan untuk hanya mewajibkan item pada laporan keuangan yang mendasar dan mendorong perusahaan untuk memberikan informasi secara sukarela. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa: 1. kinerja perusahaan, rasio hutang, ukuran perusahaan, proporsi pemegang saham publik, keberadaan komite audit, dan skala kantor akuntan publik secara bersama-sama (dan tidak harus seluruhnya) mampu menjelaskan variasi tingkat ketaatan penyajian laporan keuangan yang bersifat wajib. 2. semakin baik kinerja perusahaan, yang ditunjukkan semakin tingginya price to book value ratio, semakin tinggi pula tingkat ketaatan penyajian laporan keuangan yang bersifat wajib. 3. semakin besar ukuran perusahaan semakin rendah tingkat ketaatan penyalan laporan keuangan bersifat wajib. 4. semakin tinggi proporsi pemegang saham publik semakin tinggi pula tingkat ketaatan penyajian laporan keuangan yang bersifat wajib. 5. skala kantor akuntan publik secara signifikan mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat ketaatan penyajian laporan keuangan yang bersifat wajib. 6. tidak ditemukan hubungan yang signifikan secara statistik antara tingkat ketaatan penyajian laporan keuangan dengan rasio hutang dan keberadaan komite audit. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai konfirmasi ulang atas penelitian oleh Fitriani (tt) yang berusaha mengungkapkan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela pada laporan keuangan publik yang tercatat pada Bursa Efek Jakarta dengan data laporan keuangan tahun 1996 dan 1999.

---

This research is aimed to present the compliance level to the financial accounting standards in financial statement and to test the factors that influence the financial statement compliance. Research on the compliance level is usually a compliance level that in connection with the difference in accounting "regimes' Research about disclosure is more connected with voluntary disclosure. This research is focus on the mandatory disclosure of the financial statement. Statistical method that is used is double linear regression with entering method. The research sample is the financial statements for the year 2001 of the companies that are categorized as manufactured industry at Jakarta Stock Exchange. The total samples are 41 companies out of 150 companies in the population. The income statement data are taken from Jakarta Stock Exchange site (www.jsx.co.id) and the financial data are gotten from Monthly Statistics Jakarta Stock Exchange. The financial statement compliance level is measured by using the financial statement checklist that are made referring to The Income Statement Reporting Guidance/Guidelines issued by Bapepam. The checklist has a dichotomy characteristic since the purpose is know the compliance level that is divided into compliance and noncompliance. The compliance level is presented into two forms that are the original compliance level and the adjusted compliance level. The adjusted compliance level produces 6 items measurement that is mandatory to the Particular Accounting Policy that is not based on strong reasons. The result of the research shows that the original compliance levels of the financial statements that are mandatory are about 65,95% - 90,22% with the average 75,17% out of 100% that it should be, whereas the adjusted compliance levels are about 70,77% - 94,19% with the average 79,74%. The difference in the original compliance levels and the adjusted ones demonstrates the companies' disobedience to the existing rules has valid reasons. Based on that rationale, the stock authority is suggested to only set any mandatory items that have good basis in the financial statement and support the companies to voluntarily give the information. Based on the result of the hypothesis test it can be concluded that: 1. The company's performance, debt ratio, company measurement, public stockholders proportion, the existence of the audit committee, and the public accountant scale collectively (but doesn't have to be all) can explain the variety in the compliance level of the mandatory financial statement. 2. The better is the company performance, which is showed by the higher price to book value ratio, the higher is the compliance of mandatory financial statement 3. The bigger is the company size the lower is the compliance of mandatory financial statement. 4. The higher is the proportion of the public stockholders the higher is the compliance of mandatory financial statement. 5. The public accountant scale significantly has a positive influence to the compliance of mandatory financial statement. 6. Any significant statistic relation among the compliance level of the financial statement with the debt ration and the existence of the audit committee is not found. The result of this research can be utilized to reconfirm the research previously done by Fitriani who tried to reveal the level of completeness of mandatory and voluntary disclosure in the public financial statement that were registered/documented at the Jakarta Stock Exchange which used financial statement data for the years 1996 and 1999.

Abstrak :
Penelitian ini menjelaskan penerapan program business coaching yang dilaksanakan pada salah satu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yaitu ENF yang bergerak di industri makanan. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi potensi dan tantangan UMKM, menganalisis permasalahan yang dihadapi UMKM serta memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode riset kualitatif dan pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, serta dianalisis secara eksternal dan internal dengan analisis PEST; analisis Porter Five Forces; proses bisnis; bisnis model kanvas (BMC); segmentasi, targeting dan positioning (STP), bauran pemasaran, SWOT dan TOWS. Analisis menunjukkan bahwa UMKM ENF menghadapi permasalahan terkait isu keuangan dalam penyusunan laporan keuangan dan evaluasi harga jual produk untuk mengetahui posisi di pasar. Untuk isu keuangan, penulis merekomendasikan aplikasi keuangan mobile berbasis Android yakni Akuntansi UKM untuk informasi keuangan secara sistematik dan akurat. Untuk isu lainnya, penulis merekomendasikan strategi cost-based pricing untuk menghitung ulang harga pokok penjualan dan memformulasikan harga jual baru berdasarkan markup per unit. ......This paper delineates the implementation of a business coaching program conducted in an Indonesian Micro Small Medium Enterprises (MSME), named ENF, operated in the food and beverage industry. The objectives of this study are to explore MSMEs potentials and challenges, analyze MSMEs problems, and provide solutions. This study is based on a qualitative method, which is gathering the data through interviews, observations and written documentations, and using several external and internal analysis tools, namely Pest analysis, Porters Five Forces, Business Process, Business Model Canvas (BMC), Segmentation, Targeting and Positioning (STP); Marketing Mix; SWOT and TOWS. The analysis shows that ENF is facing financial issues in preparing financial statements and evaluating the price setting. For the financial issues, we recommend using an Android-based mobile financial application called Akuntansi UKM to record financial information systematically and accurately. The application generates financial reports to improve the MSMEs performance. For the latter issue, we recommend cost-based pricing to recalculate the cost of goods sold and formulate price setting by markup per unit.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum dan sesudah penerapan basis akrual, upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan kualitas LKPD dan rancangan pemanfaatan LKPD sebagai bahan pengambilan keputusan kebijakan belanja modal dan aset tetap. Penelitian ini menarik dilakukan karena dapat memberikan hasil evaluasi kualitas informasi LKPD pada sektor publik, saat menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Selanjutnya, dapat menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas informasi LKPD dengan adanya perubahan basis akuntansi. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar penentuan kelayakan LKPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bahan pengambilan keputusan. Temuan berulang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas aset tetap selama empat tahun terakhir mengindikasikan pengambilan keputusan terhadap manajemen aset tetap belum menggunakan pertimbangan berdasarkan LKPD. Dengan demikian dapat diajukan metode konkrit penggunaan informasi LKPD dalam pengambilan keputusan belanja modal dan aset tetap. Penelitian ini menggunakan dasar teori agensi dan melakukan operasionalisasi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Metode penelitian ini yakni studi kasus eksplanatoris-deskriptif. Hasil penelitian kualitas informasi LKPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada level moderate yang berarti informasi LKPD memadai untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni peningkatan komitmen atas kebijakan akuntansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan sistem informasi. Selanjutnya dalam merancang pemanfaatan informasi LKPD untuk pengambilan keputusan belanja modal, disiapkan SOP perencanaan kebutuhan aset tetap berdasarkan dokumen dan pihak-pihak yang terkait serta output yang dihasilkan dalam rancangan APBD.

---

ABSTRACT
This thesis aims to analyze the information quality of Local Government Financial Statement (LGFS) of East Nusa Tenggara Provincial Government before and after the implementation of the accrual basis, the efforts of East Nusa Tenggara Provincial Government to improve the quality of LGFS and the LGFS utilization design as material for policy decisions on capital expenditure and fixed assets. This research is interesting because it can provide results of evaluating the quality of information on LGFS in the public sector, when implement accrual-based government accounting standards compared to the implementation of cash towards accruals. Furthermore, it can analyze the efforts made to improve the quality of information on LGFS with a change in accounting basis. The results of this evaluation can be the basis for determining the feasibility of the LGFS of the East Nusa Tenggara Provincial Government as a material for decision making. The recurring findings of the Audit Board of The Republic of Indonesia on fixed assets over the past four years indicate that decision making on fixed asset management has not used consideration based on the LGFS. Thus, it can be proposed a concrete method of using LGFS information in making capital expenditure and fixed asset decisions. This study uses the basis of agency theory and operationalizes the qualitative characteristics of financial statements that are adjusted to government accounting standards in Indonesia. This research method is explanatory-descriptive case study. The results of LGFS information quality research in the East Nusa Tenggara Provincial Government are at a moderate level, which means that the LGFS information is sufficient to be used in decision making. Efforts made by the East Nusa Tenggara Provincial Government are increasing commitment to accounting policies, increasing human resource capacity and improving information systems. Furthermore, in designing the utilization of LGFS information for capital expenditure decision making, a fixed asset needs planning SOP is prepared based on the documents and related parties as well as the output produced in the draft of local government budget.

Abstrak :
ABSTRAK
2018 merupakan tahun yang menarik bagi kontraktor. Pemerintah secara aktif mendukung dan melaksanakan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di sisi lain, GAPENSI mencatat penurunan tajam jumlah anggotanya dari 70.000 menjadi 35.000 anggota pada 2018. Angka ini mewakili kontraktor skala kecil dan menengah di Indonesia. PT XYZ adalah kontraktor kecil dalam fase transisi untuk menjadi kontraktor menengah. Oleh karena itu, berdasarkan depth in interview dengan pemilik bisnis, dan interaksi langsung dengan perusahaan, coach menggunakan business tools untuk menganalisis perusahaan secara internal dan eksternal. Kemudian memetakan kondisi eksisting, ideal, dan GAP perusahaan. Dan merumuskan solusi untuk kondisi GAP berdasarkan analisis skala prioritas/ hasil anlaisis PARETO. Proses business coaching akan berlangsung selama kurang lebih 8 bulan. Tujuan dari kegiatan business coaching ini adalah untuk menyusun SOP transaksi proyek, dan laporan keuangan untuk perusahaan ini.

---

ABSTRACT
2018 has been an exciting year for contractor. The government is actively supporting and carrying out infrastructure development in Indonesia. On the other hand, GAPENSI record a sharp decreasing number of its member from 70.000 to 35.000 members in 2018. These numbers represent the small-and medium contractors in Indonesia. PT. XYZ is a small contractor in the transection phase to be a medium contractor. Therefore, based on depth-in interview with the business owner, and interact directly with companies, coaches use business tools to analyze companies internally and externally. Then map the existing conditions, ideal, and corporate GAP. And formulate a solution for GAP conditions based on the analysis of the priority scale/results of the PARETO analysis. The business training process will last for approximately 8 months. The purpose of this business training activity is to prepare SOPs for project transactions, and financial reports for this company.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris risk relevance dari laporan keuangan bank-bank di Indonesia dan dampak penerapan PSAK 55 revisi 2006 terhadap risk relevance dari laporan keuangan bank di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga menguji secara empiris peranan auditor spesialis terhadap dampak penerapan PSAK 55 revisi 2006 terhadap risk relevance di laporan keuangan bank di Indonesia.Sampel yang digunakan adalah bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006-2012 dengan menggunakan data kuartalan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan bank di Indonesia memiliki risk relevance dan penerapan PSAK 55 revisi 2006 meningkatkan risk relevance dari pinjaman pada laporan keuangan bank-bank di Indonesia.Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan auditor spesialis industri memperkuat dampak PSAK 55 revisi 2006 terhadap risk relevance. ......This study aimed to empirically test the risk relevance of financial statement of banks in Indonesia and the impact of PSAK 55 Revisi 2006 to the risk relevance of financial statement of banks in Indonesia. This study also empirically tested the role of industry specialist auditor to the effectivity of PSAK 55 revisi 2006 in enchancing the risk relevance of financial statement of banks. The samples used in this study are Indonesian Banks that are listed in Indonesia Stock Exchange during period of 2006-2012 with quarterly data. The result of this study shows that the financial statement of Indonesia’s banks has risk relevance and the application of PSAK 55 revisi 2006 increase the risk relevance. In addition this study also found that the use of industry specialist auditor positively impacts the effect of PSAK 55 revisi 2006 to risk relevance.

Abstrak :
Penelitian ini menguji secara empiris apakah keterlibatan auditor komponen dari KAP lain akan mempengaruhi kualitas audit. Selain itu, penelitian ini juga menguji apakah implementasi SA 600 mampu memperlemah dampak dari pelibatan auditor komponen dari KAP lain terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan data dari perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI dan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi selama tahun 2012-2016. Menggunakan pengukuran akrual diskresioner absolut sebagai proksi untuk mengukur kualitas audit, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan auditor lain sebagai auditor komponen menurunkan akrual diskresioner dan dengan demikian meningkatkan kualitas audit. Namun, penerapan SA 600 tidak memiliki pengaruh signifikan atas hubungan antara keterlibatan auditor komponen lain dan kualitas audit yang mengindikasikan SA 600 belum diimplementasikan secara efektif. ......We empirically test whether the involvement of other component auditor besides the principal auditor will influence the quality of the audit. In addition, this study also examined whether the implementation of SA 600 was able to weaken the impact of other component auditor involvement on audit quality. This study uses data from non financial companies listed on the IDX that prepare consolidated financial statements for the year of 2012 2016. Using the absolute discretionary accruals as a proxy to measure the quality of the audit, this study found that the involvement of other component auditors lowers the discretionary accrual and thus increase the audit quality. However, the implementation of SA 600 have no significant influence over the relationship between the involvement of other component auditors and the audit quality that indicates the SA 600 has not been implemented effectively.

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk menganalis peraturan mengenai imbalan jasa audit di berbagai negara. Sumber data yang digunakan adalah peraturan imbalan jasa audit yang berlaku ditahun 2020 di Indonesia, Inggris, Australia, Pakistan, India, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Negara-negara tersebut dipilih agar dapat memberi gambaran perbedaan peraturan imbalan jasa audit antara negara maju dan negara berkembang. Dari hasil komparasi, dapat dilihat bahwa adanya kesaman dan perbedaan diantara peraturan negara- negara yang diteliti. Dari delapan negara yag diteliti, sebagian besar aturan mengenai penentuan imbalan jasa audit diatur dalam kode etik. Penelitian ini menemukan bahwa hanya Indonesia dan India yang masih memberlakukan peraturan khusus untuk perhitungan imbalan jasa audit. Sebelumnya Pakistan dan Malaysia juga memiliki panduan perhitungan imbalan jasa audit, namun saat ini sudah dihapuskan. Indonesia dan Inggris mengatur komponen atau faktor yang harus dipertimbangkan dalam penetapan imbalan jasa audit. Kedelapan negara memiliki peraturan akan batas maksimum imbalan jasa audit yang diterima dari satu klien. ......This study aims to analyze the regulations regarding audit fees in various countries. The data source used is the auditing fee regulations that apply in 2020 in Indonesia, UK, Australia, Pakistan, India, Malaysia, the Philippines and Singapore. These countries were selected in order to illustrate the differences in audit fees regulations between developed and developing countries. From the results of comparisons, it can be seen that there are gaps and differences between the regulations of the countries studied. Of the eight countries studied, most of the rules regarding the determination of audit fees are regulated in codes of conduct. This research finds that only Indonesia and India still imposes special regulations for calculating audit fees. Previously, Pakistan and Malaysia also had guidelines for calculating audit fees, but this has been removed. Indonesia and United Kingdom regulate the components or factors that must be considered in determining the fee for audit services. The eight countries have regulations on the maximum limit of audit fees received from one client.

Abstrak :
Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha dalam perekonomian Indonesia yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Adanya karakteristik yang dimiliki badan usaha koperasi ini mempengaruhi akuntansi yang diterapkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan koperasi. Untuk itu Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan Pernyataan No.3 mengenai Standar Khusus Akuntansi untuk Koperasi sebagai pedoman bagi koperasi dalam penyusunan laporan keuangannya. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan standar akuntansi tersebut pada koperasi. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka serta pengumpulan datadata langsung dari objek yang diteliti. Koperasi yang menjadi objek penelitian adalah Koperasi SupirTaksi Jakarta Raya (Kosti Jaya). Kegiatan usaha koperasi ini adalah mengelola armada taksi, simpan-pinjam, perbengkelan dan lain-lain. Penerapan atas Standar Khusus Akuntansi untuk Koperasi dapat dilihat pada penyajian bebera'pa pos-pos khusus dalam laporan keuangan koperasi. Untuk memahami beberapa pos-pos khususini, dibutuhkan pemahaman atas prosedur pencatatan atas suatu transaksi. Hal ini karena ada beberapa pos yang saling berkaitan, yang timbul karena adanya satu transaksi. Misalnya pos Aktiva Titipan dan Bank yang Dibatasi Penggunaannya serta pos-pos dalam kekayaan bersih koperasi. Secara umum, berdasarkan data-data yang diperoleh, sistem akuntansi pada koperasi ini sudah baik, khususnya dalam penerapan Standar Khusus , Akuntansi untuk Koperasi pada transaksi-transaksi yang berkaitan dengan anggota. Namun pada beberapa hal memang masih ditemukan beberapa kekurangan-kekurangan yang berkaitan dengan Standar Khusus Akuntansi untuk Koperasi itu sendiri maupun Prinsip Akuntansi IndoI}e,sia 1984 .

Abstrak :
Dalam era globalisasi dibutuhkan akuntansi keuangan yang andal. Agar informasi keuangan yang dihasilkan standar akuntansi keuangan tersebut dapat diandalkan harus ada suatu landasan dalam menyusun standar akuntansi keuangan. Suatu kerangka dasar akan meningkatkan mutu penyusunan dan pengembangan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan yang dihasilkan terjaga kekonsistenannya, lebih dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan kerangka dasar juga dapat menjadi senjata pamungkas untuk menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok mereka saja. Ada beberapa alternatif pendekatan yang dapat digunakan untuk mengusahakan suatu kerangka dasar, bisa dengan menyusun sendiri atau mengacu pada kerangka dasar yang telah dibuat badan lain. Pengalaman dari negara-negara yang telah mencoba menyusun kerangka dasar mengajarkan bahwa usaha penyusunan kerangka dasar hukanlah suatu usaha yang mudah. Untuk menyusun kerangka dasar dihutuhkan waktu, tenaga dan dana yang tidak sedikit. Namun ada beherapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menyusun sendiri. Kerangka dasar yang dihasilkan bisa jadi adalah kerangka dasar yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi, karena penyusunnya akrab dengan situasi dan kondisi tersebut. Dan pengalaman dalam menyusun kerangka dasar akan memperluas pemahaman penyusunannya akan konsep-konsep dalam akuntansi. Pendekatan yang kedua, mengacu pada kerangka dasar badan lain, paling tepat untuk negara berkembang yang profesinya tidak semaju profesi di negara maju. Dari kerangka dasar badan atau komite di negara lain, negara yang belum memiliki kerangka dapat memperolehnya dengan can mengadopsi langsung atau menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Dulu badan atau komite yang seringkali menjadi sumbu acuan adalah FASB di Amerika Serikat, karena Amerika Serikat adalah negara adi kuasa dengan segala keterbukaannya. Sekarang dengan adanya badan akuntansi Internasional, sumbu acuan beralih ke IASC (International Accounting Standans Commitee). Dengan mengadopsi dan IASC berarti ikut mendukung penyebaran informasi secara global melalui harmonisasi standar akuntansi.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan dan intervensi pemerintah terhadap efisiensi investasi perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 876 observasi dari perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012 hingga 2014. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap underinvestment dan efisiensi investasi secara keseluruhan. Intervensi pemerintah dengan proksi persentase kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi investasi namun, intervensi pemerintah dengan proksi koneksi politik justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efisiensi investasi, hal tersebut dapat disebabkan oleh tingginya biaya modal akibat koneksi politik dan adanya tekanan dari para politisi yang tidak ingin disalahkan atas kegagalan perusahaan. Ditemukan juga indikasi bahwa intervensi pemerintah yang diukur dengan melihat koneksi politik memoderasi secara negatif pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap efisiensi investasi. ......This research aims to understand the effect of financial reporting quality and government intervention on investment efficiency of companies in Indonesia. This research uses 876 observations of companies that listed in Indonesia Stock Exchange during 2012 to 2014 period. The results suggest that financial reporting quality positively impact underinvestment and investment efficiency in general. Government intervention, measured by government ownership, have no significant impact on investment efficiency but, government intervention, measured by political connection, significantly have a negative impact on investment efficiency, it is because a higher cost of capital due to political connection and a pressure caused by politicians who don't want to be blamed on company?s failure. Also there is a finding that government intervention, measured by political connection, negatively moderate the influence of financial reporting quality on investment efficiency.