Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini meneliti pengaruh tenur auditor terhadap kualitas laporan keuangan perbankan di Indonesia dengan keahlian komite audit sebagai variabel moderasi. Kualitas laporan keuangan perbankan di Indonesia diukur dengan korelasi antara low pre-managed earning dengan diskresi beban CKPN kredit. Penelitian ini menggunakan data tahun 2012 sampai dengan 2019. Dengan metode robust fixed effect model, penelitian ini menunjukkan bahwa semakin panjang tenur, kualitas laporan keuangan menjadi semakin rendah. Hal tersebut dapat dimitigasi dengan adanya komite audit yang menguasai akuntansi dan/atau audit. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit yang menguasai akuntansi dan/atau audit kepada manajemen dan interaksi komite audit yang menguasai akuntansi dan/atau audit dengan KAP dapat memitigasi praktik manajemen laba di perusahaan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan independensi auditor, yaitu dengan memperkuat keahlian akuntansi dan/atau audit dari komite audit. ......This study examines the effect of auditor tenure on the quality of banking financial statements in Indonesia with the expertise of the audit committee as a moderating variable. The quality of banking financial reports in Indonesia is measured by the correlation between low pre-managed earnings and discretionary loan loss provision. This study uses data from 2012 to 2019. With the robust fixed effect model method, this study shows that the longer the tenure, the lower the quality of financial reports. This can be mitigated by having an audit committee that have expertise in accounting and/or auditing. The supervision carried out by the audit committee that have expertise in accounting and/or auditing to management and the interaction of the audit committee that have expertise in accounting and/or auditing with KAP can mitigate earnings management practices in the company. This study provides recommendations to improve auditor independence, namely by strengthening the audit committee's accounting and/or auditing expertise.

Abstrak :
Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan bersama pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pada tanggal 12 Januari 2023 diterbitkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menentukan bahwa penyidikan tindak pidana perbankan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik OJK. Sementara itu, tidak lama dari penerbitan UU P2SK, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (PP 5/2023) yang menentukan bahwa selain Penyidik OJK, terdapat Penyidik Kepolisian juga yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana perbankan. Maka dari itu pada penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana pengaturan penyidikan tindak pidana perbankan di Indonesia setelah diterbitkannya UU P2SK serta bagaimana perbandingan ketentuan penyidikan tindak pidana perbankan serta wewenang penyidik lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia, Singapura, dan Thailand. Adapun dalam penelitian ini dilakukan penelitian dengan metode penelitian doktrinal yakni pengolahan serta pengujian substansi hukum dengan memakai doktrin-doktrin hukum dalam rangka menemukan, mengkonstruksi, atau merekonstruksi aturan atau prinsip. Lebih lanjut, proses analisis data dilakukan melalui suatu studi perbandingan (micro-comparison) yakni bentuk pendekatan yang digunakan terhadap suatu topik atau aspek tertentu, atau institusi hukum tertentu pada dua atau lebih sistem hukum yang dalam penelitian ini adalah negara Singapura dan Thailand. Dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kontradiksi antara ketentuan PP 5/2023 dengan UU P2SK. Diketahui juga bahwa pada negara Singapura penyidikan tindak pidana perbankan diserahkan kepada lembaga kepolisian yaitu Commercial Affairs Department sedangkan pada negara Thailand, penyidikan tindak pidana perbankan dilakukan oleh pejabat Bank of Thailand atau pihak eksternal. ......The Financial Services Authority (OJK) as the supervisory institution for the financial sector in Indonesia has the authority to conduct criminal investigations in the financial services sector together with the Indonesian National Police based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. However, on January 12, 2023 the Indonesian Parliament issued Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law) which stipulates that investigations of banking crimes can only be carried out by OJK investigators. Meanwhile, not long after the issuance of the P2SK Law, the government issued Government Regulation Number 5 of 2023 concerning Investigations of the Financial Services Sector (PP 5/2023) which stipulates that apart from OJK Investigators, there are also Police Investigators who can conduct banking criminal investigations. Therefore, this research will discuss how is the regulation regarding investigation of banking crimes in Indonesia after the publication of the P2SK Law and how is the provisions comparison for investigating banking crimes and the authority of investigators from financial services supervisory institutions in Indonesia, Singapore and Thailand. As for this research, research was carried out using doctrinal research methods, namely processing and testing legal substances using legal doctrines in order to find, construct, or reconstruct rules or principles. Furthermore, the process of data analysis is carried out through a comparative study (micro-comparison), namely the form of approach used on a particular topic or aspect, or certain legal institutions in two or more legal systems, which in this study are Singapore and Thailand. From this research it was found that there is a contradiction between the provisions of PP 5/2023 and the P2SK Law. It is also known that in Singapore the investigation of banking crimes is handed over to the police agency, namely the Commercial Affairs Department. Meanwhile in Thailand, investigations into banking crimes are carried out by Bank of Thailand officials or external parties.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kepastian hukum perpajakan pada transaksi repo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah yang timbul dari berlakunya peraturan pajak yang berlaku umum (lex generalis) untuk mengatur penghasilan yang timbul di dalam transaksi repo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode wawancara mendalam dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan pajak yang berlaku umum tidak dapat memberikan kepastian hukum pada transaksi repo, dilihat dari subjek terdapat dua subjek wajib pajak dalam satu transaksi repo, objek pajak penghasilan yang tidak sesuai dengan substansi ekonomi yang terjadi, tarif pajak yang memberikan beban wajib pajak diluar substansi ekonomi dan pemotongan pajak terutang yang tidak sesuai dengan kepentingan para pihak transaksi repo. Penerbitan Peraturan Pemerintah yang mengatur bahwa pemilik surat berharga yang dijadikan dasar transaksi repo tetap pada penjual repo dapat memberikan kepastian hukum terkait pajak penghasilan yang timbul di dalam suatu skema transaksi repo.
This thesis discusses the legal certainty of taxation in repo transactions. This study aims to analyze the problems that arise from the enactment of generally accepted tax regulations (lex generalis) to regulate income arising in repo transactions. This research is a descriptive study using a qualitative approach that uses in-depth interviews in collecting the necessary data. The results show that generally accepted tax regulations cannot provide legal certainty on repo transactions, judging from the subject there are two taxpayers in one repo transaction, income tax objects that are not in accordance with the economic substance that occurs, tax rates that impose a burden on taxpayers outside the economic substance and withholding taxes payable that are not in accordance with the interests of the parties to the repo transaction. Issuance of a Government Regulation which stipulates that the owner of the securities which are used as the basis for repo transactions remains with the repo seller can provide legal certainty regarding income tax arising in a repo transaction scheme.