Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Otniel Yustisia Kristian
Perlindungan hukum pengguna layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, pelanggaran kerahasiaan data, dan dalam hal fintech belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan = Legal protection for consumers of money lending service that base on technology and information in the case of fraud, violation of data confidentiality, and in the case of fintechs have not been registered in financial services authority (OJK)
Abstrak :
Salah satu jenis jasa layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi yang menunjukkan pertumbuhan yang cepat dan positif adalah layanan jasa Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi. Bahwa mengenai Penyelenggaraan Aktivitas Bisnis Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi ini sebenarnya telah diatur melalui regulasi berupa Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Walaupun telah dibuat regulasi yang khusus mengatur dan mengawasi Penyelenggaraan Layanan Pinjam Memimjam Uang berbasis teknologi informasi, akan tetapi masih terdapat berbagai permasalahan yang dapat timbul terkait dengan layanan tersebut. Permasalahan tersebut antara lain terkait kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum, permasalahan terkait kerahasian data, dan permasalahan terkait status dari Fintech yang belum terdaftar. Mengenai metode penelitian dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan Jenis Penelitian Normatif. Sifat Penelitannya adalah bersifat Deskriptif analitis. Metode Pendekatannya adalah Pendekatan Undang-Undang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat beberapa bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Layanan Peer to Peer Lending seperti Pemberian Pelayanan Pengaduan, Pembelaan Hukum, serta Perlindungan Hukum Konsumen Untuk Mendapatkan ganti Kerugian. Mengenai permasalahan terkait dengan kemungkinan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dan Pelanggaran Kerahasiaan Data, bahwa Regulasi Hukum yang ada juga telah cukup mengatur terkait pertanggungjawaban Hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Walaupun begitu dalam praktiknya masih terdapat adanya Fintech yang belum menaati regulasi hukum yang ada. Selain itu masih terdapatnya Fintech Illegal yang beroperasi tanpa Pengawasan OJK. Oleh karena itu diharapkan adanya tindakan tegas dari OJK serta aparat penegak hukum untuk menindak Fintech Illegal tersebut.
One type of the Financial Services that base on Technology and Information that shows rapid and positive growth is Money Lending Service. The Money Lending Service that Base on Information and Technology, actually has been regulated by the regulation of OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016 about The Management of Money Lending Service that Base on Technology and Information. Although the Effectuation of Money Lending Service that Base on Technology and Information has been regulated, but there are still various problem that can arise. The Problems are include the possibility of fraud, the problems that related the data confidentiality, and the problems that related about the status of Fintech that not registered. Regarding the research method, the author uses the Normative Research. The nature of the research is descriptive analytical. The approach method is statue approach. Based on the results of the study, it can be seen that there are several forms of Legal Protection for Consumers of Peer to Peer Lending Service are such as: Giving Complaint Services, Legal Defense, and Compensation. Regarding the problems related to the possibility of fraud and violation of data confidentiality, the existing Legal Regulations have sufficiently regulated the law responsibility that can be imposed on perpetrators. However, in practice, there are many Fintech that have not obeyed the existing legal regulations. In addition, Illegal Fintech are still found and operating without OJK Supervision. Therefore, it is expected that there will be strict action from OJK and Law Enforcement Officers to take action against Illegal Fintech.
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T52091
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nitya Yuki Mahya
Implementasi penyidikan tindak pidana perbankan oleh otoritas jasa keuangan = Implementation of banking crime investigation by the financial services authority
Abstrak :
Pembahasan yang dituangkan dalam tulisan ini yaitu tinjauan yuridis mengenai“efektivitas penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan di Indonesia, khususnya tindak pidana perbankan.”Permasalahannya timbul mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terdapat ketentuan mengenai Penyidik OJK dengan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sementara itu, di dalam ketentuan undang-undang organik masing-masing lembaga kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga terdapat ketentuan mengenai penyidik yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana, termasuk penyidikan tindak pidana perbankan. Dalam tesis ini,“metode penulisan yang digunakan adalah“metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelaahan terhadap hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek-objek penelitian.” Adapun pengumpulan data dilakukan dengan meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder) baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier khususnya Undang - Undang Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.“Hasil penelaahan berupa telaah aspek yuridis dalam bentuk deskriptif analitis.”Kesimpulan dari tulisan ini yaitu“dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik OJK maupun penyidik Jaksa, Polisi atau KPK, khususnya penyidikan tindak pidana perbankan, dapat“bersinggungan dan mempengaruhi efektivitas dari penyidik OJK sehingga ketentuan terkait perlu ditinjau kembali. ......The discussion set forth in this paper is a juridical review of the effectiveness of investigations by the Financial Services Authority (OJK) in handling crimes in the financial services sector in Indonesia, particularly banking crimes. The problem arises considering that in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority there is a provision regarding OJK Investigators with the authority to investigate crimes in the financial services sector which includes the banking sector, capital market, insurance, and other financial service institutions. Meanwhile, in the provisions of the organic law of each, police, prosecutor, and the Corruption Eradication Commission, there are also provisions regarding investigators who also have the authority to carry out criminal investigations, including investigations into banking crimes. In this thesis, the writing method used is a normative juridical method that focuses on examining positive laws which are the legal basis for the existence of the research objects. The data collection was carried out by researching and reviewing various literature materials (secondary data) in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, especially the Financial Services Authority Law, the Criminal Procedure Code, and other related laws and regulations. The results of the study are in the form of an analysis of juridical aspects in the form of descriptive analytical. The conclusion of this paper is that the implementation of investigations carried out by OJK investigators and prosecutors, police and KPK investigators, especially investigations of criminal acts in the banking sector, can intersect and affect the effectiveness of OJK investigators so that the relevant provisions need to be reviewed.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raizha Champaio Mohans
Perbandingan antara program laku pandai oleh otoritas jasa keuangan dan program layanan keuangan digital oleh Bank Indonesia = Comparison between laku pandai program of financial services authority (OJK) and layanan keuangan digital program of Bank Indonesia
Abstrak :
Dalam upaya untuk meningkatkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai layanan keuangan dengan konsep branchless, yaitu Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai. Dalam pelaksanaannya, kedua layanan tersebut memiliki sifat dan visi yang serupa. Namun, kedua layanan turut memiliki perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam produk yang dilibatkan. Penelitian ini membahas mengenai perbandingan yang menyatakan persamaan dan perbedaan dari Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai. Perbandingan tersebut dilakukan berdasarkan beberapa aspek yang esensial dari kedua layanan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa kedua program menggunakan agen dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Namun, produk yang diatur pada Laku Pandai adalah berbentuk tabungan, sedangkan pada Layanan Keuangan Digital adalah Uang Elektronik. Dalam pelaksanaanya, penyelenggara dapat menyelenggarakan kedua program dan menggabungkan keduanya ke dalam satu kerja sama dengan agen. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan oleh Pemerintah terkait hal ini adalah menyamakan nama dan logo kedua program, sehingga masyarakat tidak bingung, Pemerintah juga perlu melakukan pemasaran dan penyuluhan yang lebih besar terkait kedua program branchless banking tersebut sehingga masyarakat mengetahui adanya Laku Pandai dan Layanan Keuangan Digital. ......In the effort to escalate the financial inclusion rate in Indonesia, Bank Indonesia and Financial Services Authority (OJK) regulate about Layanan Keuangan Digital and Laku Pandai as forms of financial services with branchless concept. The implementation of both services conceived similar nature and vision of the two. Nevertheless, both services stil have several distinction of the products involved. This research is concerned around the comparison which states the similarity and differences of Layanan Keuangan Digital and Laku Pandai. Said comparison is done with considerations of certain essential aspects of the services. The method of the research is normative juridical and descriptive-analytical research typology. From this research, it was found that both programs are using agents as a way to give financial services to the public. However, the type of products that are regulated on Laku Pandai is savings, while Layanan Keuangan Digital regulates Electronic Money. When implemented, facilitator can facilitate both programs and combine it into one cooperation with agents. What can be done by the regulators is to combine both programs under one name, therefore, the public won’t be confused. Regulators also need to promote and educate the public regarding both of these branchless banking programs so the public knows about Laku Pandai and Layanan Keuangan Digital.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dicky Yudhistira
Legal analysis of non performing loan at BPR whose license have been revoked by The OJK = Analisa terhadap kredit bermasalah pada BPR yang perizinannya telah dicabut oleh OJK.
Abstrak :
Isu-isu yang berkaitan dengan kredit bermasalah dan juga pencabutan izin usaha suatu Bank BPR merupakan salah satu fenomena lazim yang ditemukan dalam dunia perbankan dan keuangan. Pada tahun 2005 sampai dengan April 2021, terdapat 110 Bank BPR yang perizinannya telah dicabut dan di likuidasi. Rumusan masalah dari skripsi adalah Bagaimana peraturan perundang-undangan terhadap penyelesaian kredit bermasalah pada BPR yang perizinannya telah dicabut oleh OJK dan juga bagaimana Penyelesaian Hukum terhadap nasabah yang gagal dalam penyelesaian kredit nya pada BPR setelah perizinannya dicabut oleh OJK. Skripsi ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kajian menyeluruh terhadap peraturan perbankan dan perkreditan yang berlaku untuk meninjau kasus kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat yang Perizinannya telah dicabut oleh OJK. Selain itu, skripsi ini akan menggunakan kasus PT BPR X sebagai studi kasus analisis dalam mengetahui penerapan ketentuan penyelesaian kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat yang perizinannya telah dicabut oleh OJK. Hasil dari Skripsi ini adalah Pemerintah telah membuat berbagai peraturan untuk mengatasi kredit bermasalah pada Bank yang perizinannya telah dicabut oleh OJK dan juga Penyelesaian mengenai kredit bermasalah pada BPR yang Perizinannya telah dicabut oleh OJK akan diurus oleh Tim likuidasi yang dibentuk oleh LPS. ......Issues related to non-performing loans and also the revocation of the business license of a Rural Bank are one of the common phenomena found in the world of banking and finance. From 2005 to April 2021, there were 110 rural banks whose licenses were revoked and liquidated. The formulation of the problem from the thesis is How is the Law and Regulation for the settlement of Non Performing Loan at the BPR whose license have been revoked by The OJK in Indonesia and also How is the legal settlement for debtors who failed in the credit agreement of the Rural Bank after their license was revoked by the OJK. This thesis will use a normative juridical approach to analyze a thorough review of the applicable banking and credit regulations to review cases of non-performing loans at Rural Banks whose licenses have been revoked by the OJK. In addition, this thesis will use the case of PT BPR X as an analytical case study to determine the application of the provisions for the settlement of non-performing loans at Rural Banks whose licenses have been revoked by the OJK. The result of this thesis is that the Government has made various regulations to overcome non-performing loans in banks whose licenses have been revoked by the OJK and also the settlement of non-performing loans in rural banks whose licenses have been revoked by the OJK will be managed by the liquidation team formed by the LPS.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irfan Triawan
Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan = Implications Of The Application Of Law Number 21 Of 2011 Concerning The Financial Services Authority Towards Financial Stability System
Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai implikasi dari berpindahnya fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia dengan adanya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut diapaki untuk menjawab permasalahan; pertama, teori tentang fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang diatur dalam UU. No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta peraturan perubahannya dan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta hubungannya dengan Stabilitas Keuangan yang dilandaskan dengan teori dan bentuk koordinasi berdasarkan PERPU No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan dan kedua, implikasi dari perpindahan fungsi pengaturan dan pengawasan yang dilandaskan dengan teori yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa: (i) Undang-Undang OJK dan Undang-Undang BI harus membedakan secara jelas mengenai microprdential supervision dan macroprudential supervision; dan (ii) mekanisme koordinasi antarotoritas keuangan yang terdiri dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan harus mempunyai payung hukum yang mendasari protokol koordinasi penanganan krisis sebagai landasan dan juga penyempurna bagi Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang diatur dalam UU No.21 Tahun 2011, untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. ...... This thesis discusses the implication of the transfer function of the regulatory and supervisory of Bank Indonesia with an existence of Law Number 21 of 2011 concerning about Financial Services Authority for financial stability system. This research is a juridical-normative (legal normative research) with a literature study. The research method was used to answer the problems: first, the theory of banking regulatory and supervisory sipulated in Law Number 23 of 1999 on Bank Indonesia and its amendement and Law Number 7 of 1992 on Banking and its amendement towards a financial stability system theory and forms of coordination which are based on Government Regulation in Lieu of Law Number 4 of 2008 on Financial Safety Net and second, the implication of the transfer of regulatory and supervisory functions which based on Law Number 21 of 2011 on Financial Services Authority towards a financial stability system. The results suggest that: (i) Both of Financial Services Authority and Bank Indonesia regulations have to seperate explicitly between macroprudential supervision and microprudential supervision; and (ii) the mechanism of coordination between authorities on financial system consisting Bank Indonesia, Financial Services Authority, Ministry of Finance, and Deposit Insurance Agency should have legal basis underlying the coordination of crisis management protocols as the foundation and completing the Coordination of Financial System Stability Forum set on Law Number 21 of 2011, therefore Legislative Body has to immediately enforce legislation regarding Financial Safety Net.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S47414
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bahtera Novinda
Penerapan prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh bank umum konvensional (Studi pada Bank X)
Abstrak :
Penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan sifat penelitian deskriptif-evaluatif. Penerbitan bank garansi dalam rangka proyek sering dalam dunia bisnis Indonesia. Atas penerbitan bank garansi tersebut, bank umum konvensional berpotensi terkena risiko kredit, risiko operasional, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko likuiditas. Upaya meminimalkan risiko melalui penerapan prinsip kehati-hatian. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaturan hukum tentang prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh bank umum konvensional dan penerapan ketentuan hukum tersebut pada Bank X ? Prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh bank umum konvensional diatur pada pasal 1820-1850 KUHPer, UU Perbankan, UU Bank Indonesia, UU Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, SK Dir BI tentang Pemberian Garansi oleh Bank, SK Dir BI tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, PBI tentang BMPK, PBI tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, dan PBI tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Bank X tidak memberikan informasi lisan yang tidak lengkap tentang jangka waktu penjaminan dan tidak menerapkan actual default. Bank X melanggar PBI tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan Undang-Undang Perbankan. ......This thesis uses research literature method and descriptive-evaluative type. Bank guaranty within framework of project often is issued in Indonesia's business. Because a conventional commercial bank can be affected by credit risk, operational risk, reputation risk, obedience risk, law risk and liquidity risk. Risks can be minimized by implementation of prudential principle. The problem are what is rule of law about prudential principle when a conventional commercial bank is issuing a bank guaranty within framework of project and how is the implementation of it at Bank X. Prudential principle when conventional commercial bank is issuing a bank guaranty within framework of project can be found in article 1820-1850 KUHPer, Banking Law, Bank Indonesia Law, Traffic Act and the Foreign Exchange Rate System, SK Dir BI on the Granting of Guarantees by the Bank, SK Dir of Liability BI Formulation and Implementation of Bank Credit Policy for Commercial Banks, PBI granting Credit Limit, PBI on the Transparency of Information Products and Uses, and PBI about Anti Money Laundering Program Implementation and Prevention of Terrorism Financing for Commercial Bank. Based on research is done, Bank X do not give information about time span of guaranty fully and do not apply actual default system. Bank X violates PBI on the Transparency of Information Products and Uses and Banking Law.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S25316
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Cornelia Kristi Deswardhani
Penerapan Sanksi Otoritas Jasa Keuangan Atas Pelanggaran Oleh Akuntan Publik Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan = The Implementation of Sanctions by Financial Services Authorities for Violation by the Public Accountant at PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
Abstrak :

Tesis ini membahas mengenai sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Akuntan Publik yang memberikan jasa audit pada masing-masing perusahaan yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik pada kedua PT tersebut adalah serupa, yaitu dalam penyajian laporan keuangan perusahaan, namun sanksi yang diterapkan dan dijatuhkan oleh OJK berbeda. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian deskripstif dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder di mana penelitian ini dilakukan studi kepustakaan. Adapun sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: 1) Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT per tanggal 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik atas perbaikan dan penyajian kembali, mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) kepada perseroan, denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) kepada masing-masing anggota Direksi, serta tanggung renteng senilai yang sama kepada anggota Direksi dan Komisaris, sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda terdaftar selama 1 tahun Akuntan Publik Kanser Sirumpea. 2) Pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tertuang pada Siaran Pers No. SP 62/DHMS/OJK/X/2018 yang secara garis besar memberi sanksi untuk kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik Satrio Bing, Eny, dan Rekan diberi sanksi berupa pembatalan pendaftaran. Pembatalan pendaftaran Kantor Akuntan Publik berlaku efektif setelah Kantor Akuntan Publik menyelesaikan audit laporan keuangan tahunan 2018 yang masih memiliki kontrak dan larangan menambah klien baru. Pengenaan sanksi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut berlaku untuk sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Adanya perbedaan dalam penerapan sanksi ini menjadi perhatian perlu adanya kajian di dalam penelitian ini dengan menyesuaikan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

This thesis discusses the sanctions given by the Financial Services Authority to Public Accountants who provide audit services to each company, namely PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Sunprima Nusantara Financing. The violations committed by Public Accountants are of the same type, namely in the context of presenting the company's financial statements, but the sanctions applied are different. The writing of this thesis uses descriptive research method with normative juridical legal approach. The data used in this study are seconder data where this library study. The sanctions imposed by the Financial Services Authority, namely: 1) At PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk repairing and restatement of the LKT as of December 31, 2018 and conducting public exposures on repairs and restatements, imposing administrative sanctions in the form of a fine of Rp 100,000,000,000 (one hundred million Rupiah) to the company, a fine of Rp 100,000,000 (one hundred million Rupiah) to each member of the Board of Directors, as well as the same amount of responsibility to members of the Board of Directors and Commissioners, administrative sanctions in the form of freezing of Registered Letter for 1 year Kanser Public Accountant Sirumpea. 2) At PT Sunprima Nusantara, the financing is stated in Press Release No. SP 62/DHMS/OJK/X/2018 which in general imposes sanctions for Public Accountants and Public Accounting Firm. Public Accountants Marlinna and Merliyana Syamsul, and Public Accounting Firm Satrio Bing, Eny, and Partners were given sanctions in the form of cancellation of registration. The cancellation of the registration of the Public Accounting Firm is effective after the Public Accounting Firm completes an audit of the 2018 annual financial statements which still has contracts and a prohibition on adding new clients. The imposition of sanctions for the Public Accountant and the Public Accountant Office applies to the banking sector, capital market and non-bank financial industry. The difference in the application of these sanctions is a concern for the need for studies in this study by adjusting to the applicable Financial Services Authority regulations.
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sila Saktiana
Analisis yuridis mengenai dampak pembentukan otoritas jasa keuangan terhadap pengawasan perbankan syariah
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S23879
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hillary Aprilia
Tinjauan yuridis tanggung jawab bank penyelenggara laku pandai dan agen laku pandai: studi kasus: e-warong kube selaku agen laku pandai pada bank BNI46 = Juridical review of responsibility of laku pandai operator bank and laku pandai agent: case study e-warong kube as laku pandai agent at bank BNI46
Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini akan membahas mengenai penerapan Layanan Keuangan Tanpa Cabang dalam Rangka Keuangan Inklusi Laku Pandai di Indonesia. Terdapat dua permasalahan yang akan dibahas, yakni pengaturan Bank Penyelenggara dan Agen Laku Pandai serta tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh Bank Penyelenggara dan Agen Laku Pandai dengan studi kasus E-Warong KUBE PKH di Johar Baru selaku agen Bank BNI46. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder. Adapun pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai Laku Pandai diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 19/POJK.03/2014 tentang Laku Pandai, yang mengatur hubungan hukum antara Bank Penyelenggara dan Agen Laku Pandai. Adapun tanggung jawab hukum keduanya diatur dalam perjanjian kerja sama penyelenggaraan Laku Pandai yang termuat pada pasal hak dan kewajiban. Tanggung jawab tersebut di antaranya mencakup aspek Uji Tuntas Nasabah dan Agen, pemberian edukasi dan pembinaan kepada Agen, pengawasan penyelenggaraan, dan pembagian imbal jasa atas hubungan kerja sama. Apabila ditinjau dari perjanjian kerja sama Bank BNI46 dengan Agen46, tanggung jawab tersebut di antaranya berupa pelaksanaan validasi data hasil CDD yang dilakukan Agen dan ikut bertanggung jawab terhadap hasilnya. Sedangkan dari sisi Agen46, tanggung jawab yang dimilikinya antara lain harus melakukan pencatatan atas segala aktivitas layanan keagenan yang dilakukannya.
ABSTRAK
This thesis will discuss the implementation of Layanan Keuangan Tanpa Cabang dalam Rangka Keuangan Inklusi Laku Pandai in Indonesia. There are two issues to be discussed, namely the legal arrangement of Laku Pandai Operator Bank and Laku Pandai Agent and the legal responsibility owned by the Laku Pandai Operator Bank and Laku Pandai Agent with case study of E Warong KUBE PKH in Johar Baru as the agent of Bank BNI46. The research method used is normative juridical research using secondary data. The legal responsibility in force in Indonesia regarding Laku Pandai are regulated in the Regulation of Financial Services Authority POJK no. 19 POJK.03 2014 concerning Laku Pandai, which governs the legal relationship between Laku Pandai Operator Bank and the Agent. The legal responsibilities are both stipulated in the agreement on the conduct of Laku Pandai contained in the article of rights and obligations. These responsibilities include the aspects of Customer and Agent Due Diligence, providing education and guidance to the Agent, supervising the implementation, and sharing fees for partnership. If reviewed from the agreement of Bank BNI46 with Agent46, such responsibilities include the validation of data CDD results made by Agent and Operator Bank takes responsibility for the results. While from the side of Agent46, one of the responsibility is to record all of the activities the agency served.
2017
S69611
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
[Jakarta]: Harvarindo, 2012
346.082 BAN u
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>