Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kinerja institusi penelitian dan pengembangan (litbang) pemerintah dapat dilihat dari segi efektifitas dan efisiensi. Selama ini, efektifitas institusi litbang pemerintah diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang terdapat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun setiap tahun. Namun, pengukuran kinerja dari segi efisiensi belum rutin dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan sebuah model pengukuran efisiensi institusi litbang pemerintah dengan menggunakan integrasi metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan Logic Model. Data penelitian dikumpulkan dari 19 Pusat Penelitian (puslit) yang ada di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk periode tahun 2013 dan 2014. Pengukuran efisiensi dengan integrasi DEA dan Logic Model menunjukkan bahwa pada tahun 2013, terdapat 6 puslit efisien untuk elemen sumber daya litbang, 9 puslit efisien untuk elemen proses litbang, dan 16 puslit efisien untuk elemen luaran litbang. Sedangkan pada tahun 2014, terdapat 3 puslit efisien untuk elemen sumber daya litbang, 12 puslit efisien untuk elemen proses litbang, dan 11 puslit efisien untuk elemen luaran litbang. ......Performance of a government R&D institution can be seen from effectiveness and efficiency. During this time, the effectiveness of government R&D institution is measured using performance indicators contained in the Accountability Report of Government Agency Performance (LAKIP) arranged annually. However, the performance measurement in terms of efficiency is not routinely performed. Therefore, this study propose an efficiency measurement model for government R&D institution using integration of Data Envelopment Analysis (DEA) method and Logic Model. Data were collected from 19 Research Centers of Indonesian Institute of Sciences (LIPI) for period of 2013 and 2014. Efficiency measurement of goverment R&D institution using integration of DEA and Logic Model shows that in 2013 there were 6 efficient research centers for R&D resource element, 9 efficient research centers for R&D process element, and 16 efficient research centers for R&D output element. Whereas in 2014, there were 3 efficient research centers for R&D resource element, 12 efficient research centers for R&D process element, and 11 efficient research centers for R&D output element.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengungkapan Laporan Keberlanjutan perusahaan pasca penerapan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 dan meneliti nilai pasar setelah Laporan Keberlanjutan dipublikasikan. Sejak tahun 2017 peraturan tersebut berlaku, lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik diwajibkan untuk menerbitkan Laporan Keberlanjutan perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengungkapkan kepada publik melalui media elektronik (situs web perusahaan) atau media cetak jika belum memiliki situs web perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada 3 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masuk dalam klasifikasi sektor energi berdasarkan Indonesia Stock Exchange Industrial Classification atau IDX-IC, yaitu PT AKR Corporation Tbk, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, dan PT Petrosea Tbk. Penelitian ini menggunakan analisis konten dari data sekunder berupa Laporan Keberlanjutan pada periode 2018 – 2021 dengan perbandingan ke standar GRI 2020 dan pergerakan pada nilai saham penutupan harian perusahaan sebulan setelah penerbitan Laporan Keberlanjutan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 memberikan imbas terhadap Laporan Keberlanjutan perusahaan berupa meningkatnya jumlah informasi yang diungkapkan. Akan tetapi, setelah penerbitan Laporan Keberlanjutan hasil data tidak menunjukkan peningkatan nilai perusahaan melalui nilai saham penutupan harian perusahaan. ......This study aims to analyze the disclosure of firms' Sustainability Report following the implementation of regulation number 51/POJK.03/2017 by the Financial Services Authority and the market value after the Sustainability Report was published. Since the implementation of the regulation in 2017, financial services institutions, issuer, and public firms are required to publish their Sustainability Report to the Financial Services Authority and notify the public through electronic medium (the firm’s website) or print media if they do not have a website. This study is conducted on three Indonesia Stock Exchange registered firms: PT AKR Corporation Tbk, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, and PT Petrosea Tbk, which are classified into the energy sector based on the Indonesia Stock Exchange Industrial Classification or IDX-IC. This study used content analysis from a secondary data that is 2018 - 2021 periode Sustainability Report with a comparison to GRI 2020 standard and movement on firms’ closing prices one month after the publication of Sustainability Report. The result of this study shows that regulation number 51/POJK.03/2017 by the Financial Services Authority affects firms’ Sustainability Report in the form of an increase in the amount of information disclosed. However, after the publication of Sustainability Report the results do not show any increase in corporate values through the closing prices

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi POJK No.51/2017 /POJK.03/2017 yang mewajibkan pelaporan keberlanjutan untuk diungkapkan oleh lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik terutama bank komersial di Indonesia terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Cakupan studi ini adalah praktik pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), kebijakan alokasi kredit dan investasi berkelanjutan yang disusun oleh bank komersial serta motifdan perilaku bank terhadap penerapan keuangan berkelanjutan dalam sudut pandang teori new institutional. Analisis konten, tematik, dan konstan komparatif digunakan untuk mengolah data sekunder berupa Laporan Keberlanjutan yang kemudian dikodekan menggunakan program NVIVO 12 Plus. Studi ini membandingkan topik dan tema yang diusung masing-masing bank berdasarkan kategori (BUKU) antara tahun 2017 dan 2019. Praktik pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan telah dilaksanakan oleh bank BUKU 2, 3 dan 4 dengan temuan yang berbeda terutama pada BUKU 2 yang belum melaporkan ke regulator kecuali pada Bank Artha Graha dan Muamalat. Perilaku kebijakan penerapan keuangan berkelanjutan terutama dalam alokasi kredit dan investasi mengarahkan bank komersial untuk melakukan tindakan decoupling di awal penerapan Peraturan ini dan menjadi homogen karena adanya mekanisme meniru kebijakan yang telah dijalankan oleh bank pendahulu. Penggunaan teori new intitutional, menunjukkan adanya dominasi material carriers akibat standar operasional yang berlaku di internal bank komersial. Penerapan Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017 mengarahkan bank komersial di Indonesia cenderung melakukan tindakan decoupling. Meskipun sebagian besar bank komersial telah mematuhi POJK No.51/2017/POJK.03/2017 penerapan keuangan berkelanjutan masih terbatas dan hanya berfokus pada faktor keuangan, hal ini menunjukkan material carriers dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 masih mendominasi. Meskipun demikian, kemungkinan munculnya dominasi logics lain berupa sustainability logics jika fase penerapan yang ditetapkan bank komersial berjalan sesuai dengan rencana RAKB yang disusun. ......This study aims to analyze the implementation of OJK Regulation No.51/POJK.03/2017, which requires sustainability reporting to be disclosed by financial services institutions, issuers, and public companies, primarily commercial banks in Indonesia, towards achieving sustainable development goals. This study's scope is the practice of reporting on the Sustainable Finance Action Plan (RAKB), policies on credit allocation and sustainable investment formulated by commercial banks, and banks' motivation and behavior towards implementing sustainable finance from the point of view of new institutional theory. The research methods used Content, thematic, and constant comparative analyses to process secondary data, i.e., the banks' sustainability report, then coded and compared using NVIVO 12 Plus. This study compared topics and themes resulting from each Sustainability Reports of the banks on each category (BUKU) between 2017 and 2019. The Sustainable Financial Action Plan's reporting practice has been implemented by BUKU 2, 3, and 4 with different findings, especially in BUKU 2, which has not been reported to the regulator except at Artha Graha and Muamalat bank’s. A sustainable finance implementation behavior, especially in the allocation of credit and investment, directs commercial banks to perform decoupling actions at the beginning of this Regulation and become homogeneous duet o the mechanism of imitating the policies that have been implemented by the predecessor banks. The use of new institutional theory indicates the dominance of material carriers in commercial banks' operational standards. The implementation of OJK Regulation No.51/POJK.03/2017 directs commercial banks in Indonesia to conduct decoupling practices. Although most commercial banks have complied with OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017, the implementation of sustainable finance is still limited and only focuses on financial factors. The dominance of material logic shows from 2017 to 2019. However, the possibility of the emergence of other logics' dominance is still possible, i.e., sustainability logic if commercial banks' implementation phase runs following the Sustainable Finance Action plan drawn up.

Abstrak :
Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk mendorong inklusi keuangan melalui layanan yang dapat diakses secara daring. Namun delivery channel layanan keuangan masih didominasi oleh kantor cabang. Penelitian ini melihat dampak dari infrastruktur transportasi di Pulau Jawa terhadap probabilitas bank membuka cabang dari data PODES tahun 2011, 2014, dan 2018. Hasil estimasi menggunakan Stagerred DiD Regression menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi di Pulau Jawa berkolerasi positif terhadap probabilitas bank membuka cabang di Pulau Jawa dalam kurun periode penelitian. ......The Government of Indonesia has implemented policies to encourage financial inclusion through services that can be accessed online. However, financial service delivery channels are still dominated by branch offices. This study looks at the impact of transportation infrastructure in Java Island on the probability of banks opening branches using PODES data in 2011, 2014 and 2018. The estimation results using Stagerred DiD Regression show that transportation infrastructure in Java Island has a positive correlation to the probability of banks opening branches in Java Island in period of study.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi lingkungan whistleblowing system di Lembaga Pengawas Keuangan. Evaluasi dilakukan berfokus pada kebijakan yang dimiliki oleh Lembaga Pengawas Keuangan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan kriteria lingkungan positif dari kebijakan whistleblowing system oleh National Audit Office. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan di Lembaga Pengawas Keuangan sudah sesuai dengan kriteria lingkungan positif dari kebijakan whistleblowing system. ......This research aims to evaluate the whistleblowing system environment in the Financial Services Supervisory. The whistleblowing system is one of the tools that can detect fraud in the Financial Services Supervisory. This research focuses on positive environment policy of the whistleblowing system and supporting the whistleblowers owned by Financial Services Supervisory which is assessed by the positive environment criteria for whistleblowing system by National Audit Office. The whistleblowing system environment policy in the Financial Services Supervisory is in accordance with the positive environment criteria for whistleblowing system policy.

Abstrak :
Kondisi pasar tradisional saat ini selalu terkesan tidak menarik bagi pembeli. Akan tetapi, pasar tradisional juga memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh tempat belanja lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya transformasi pasar tradisional menjadi pasar modern agar bisa bersaing dengan pusat perbelanjaan lainnya. Transformasi pasar disini terdiri atas perbaikan fasilitas serta penetapan harga sewa yang sesuai dengan kemampuan pedagang. Model pembiayaan transformasi pasar tradisional menjadi pasar modern ini akan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan adanya partisipasi pemerintah daerah dan masyrakat dapat mempercepat periode pengembalian investasi. ......Traditional market condition today is not always seem attractive to buyers. However, the traditional market also has the advantages which is not provide by other shopping places. Therefore, traditional market needs a transformation into modern market to compete with other shopping centers. Transformation of the market here consists of redesign facilities and determine leasing price according to the ability of traders. Financial model of the traditional market trasnformation will involve local government and communities. With the participation of local goverment and communities can accelerate the payback period of investement.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh faktor internal yaitu: profitabilitas, solvabilitas, internal auditor dan size perusahaan) dan faktor eksternal, yaitu ukuran KAP terhadap audit delay dan Timeliness pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Jakarta Stock Exchange. Pemilihan sampel menggunakan metode Purposive Sampling. Dari hasil pengolahan Regresi Berganda pada Audit Delay diketahui bahwa koefisien determinasi Adjusted R2 = 0,123. Artinya seluruh variabel independen (Profitabilitas, Solvabilitas, Internal Auditor, Size Perusahaan, dan KAP) hanya mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen (Audit Delay) adalah sebesar 12,3%. Sedangkan pada Timeliness, seluruh variabel independen (Profitabilitas, Solvabilitas, Internal Auditor, Size Perusahaan, dan KAP) dapat menjelaskan variasi pada variabel dependennya (Timeliness) adalah sebesar 7,9%. Hasil dari penelitian ini dapat membantu profesi akuntan publik dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit dengan mengendalikan faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya Audit Delay dan Timeliness.

---

Abstract
The objective of this research is to investigate the influence of the firm size, the profitability, the solvability, the public accountant size and the existence of internal auditor division toward the Audit Delay and Timeliness on manufacture companies that listed in Jakarta Stock Exchange.The Research sample was taken from Fifty-nine listed companies in Jakarta Stock Exchange. These samples were selected by using Purposive sampling method. Analysis hypothesis is using Multiple Regression, before hypothesis test, normality data test using P-Plot test.The result of Multiple Regression model shows that Audit Delay influenced by firm size and public accountant size, and Timeliness influenced by firm size and solvability. This result is recommended for auditor to increase effectiveness and efficiency of his audit performance and for all existing studies to contribute towards the current literature on Auditing.

Abstrak :

Tesis ini membahas mengenai sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Akuntan Publik yang memberikan jasa audit pada masing-masing perusahaan yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik pada kedua PT tersebut adalah serupa, yaitu dalam penyajian laporan keuangan perusahaan, namun sanksi yang diterapkan dan dijatuhkan oleh OJK berbeda. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian deskripstif dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder di mana penelitian ini dilakukan studi kepustakaan. Adapun sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: 1) Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT per tanggal 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik atas perbaikan dan penyajian kembali, mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) kepada perseroan, denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) kepada masing-masing anggota Direksi, serta tanggung renteng senilai yang sama kepada anggota Direksi dan Komisaris, sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda terdaftar selama 1 tahun Akuntan Publik Kanser Sirumpea. 2) Pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tertuang pada Siaran Pers No. SP 62/DHMS/OJK/X/2018 yang secara garis besar memberi sanksi untuk kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik Satrio Bing, Eny, dan Rekan diberi sanksi berupa pembatalan pendaftaran. Pembatalan pendaftaran Kantor Akuntan Publik berlaku efektif setelah Kantor Akuntan Publik menyelesaikan audit laporan keuangan tahunan 2018 yang masih memiliki kontrak dan larangan menambah klien baru. Pengenaan sanksi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut berlaku untuk sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Adanya perbedaan dalam penerapan sanksi ini menjadi perhatian perlu adanya kajian di dalam penelitian ini dengan menyesuaikan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

---

This thesis discusses the sanctions given by the Financial Services Authority to Public Accountants who provide audit services to each company, namely PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Sunprima Nusantara Financing. The violations committed by Public Accountants are of the same type, namely in the context of presenting the company's financial statements, but the sanctions applied are different. The writing of this thesis uses descriptive research method with normative juridical legal approach. The data used in this study are seconder data where this library study. The sanctions imposed by the Financial Services Authority, namely: 1) At PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk repairing and restatement of the LKT as of December 31, 2018 and conducting public exposures on repairs and restatements, imposing administrative sanctions in the form of a fine of Rp 100,000,000,000 (one hundred million Rupiah) to the company, a fine of Rp 100,000,000 (one hundred million Rupiah) to each member of the Board of Directors, as well as the same amount of responsibility to members of the Board of Directors and Commissioners, administrative sanctions in the form of freezing of Registered Letter for 1 year Kanser Public Accountant Sirumpea. 2) At PT Sunprima Nusantara, the financing is stated in Press Release No. SP 62/DHMS/OJK/X/2018 which in general imposes sanctions for Public Accountants and Public Accounting Firm. Public Accountants Marlinna and Merliyana Syamsul, and Public Accounting Firm Satrio Bing, Eny, and Partners were given sanctions in the form of cancellation of registration. The cancellation of the registration of the Public Accounting Firm is effective after the Public Accounting Firm completes an audit of the 2018 annual financial statements which still has contracts and a prohibition on adding new clients. The imposition of sanctions for the Public Accountant and the Public Accountant Office applies to the banking sector, capital market and non-bank financial industry. The difference in the application of these sanctions is a concern for the need for studies in this study by adjusting to the applicable Financial Services Authority regulations.

Abstrak :
Salah satu jenis jasa layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi yang menunjukkan pertumbuhan yang cepat dan positif adalah layanan jasa Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi. Bahwa mengenai Penyelenggaraan Aktivitas Bisnis Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi ini sebenarnya telah diatur melalui regulasi berupa Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Walaupun telah dibuat regulasi yang khusus mengatur dan mengawasi Penyelenggaraan Layanan Pinjam Memimjam Uang berbasis teknologi informasi, akan tetapi masih terdapat berbagai permasalahan yang dapat timbul terkait dengan layanan tersebut. Permasalahan tersebut antara lain terkait kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum, permasalahan terkait kerahasian data, dan permasalahan terkait status dari Fintech yang belum terdaftar. Mengenai metode penelitian dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan Jenis Penelitian Normatif. Sifat Penelitannya adalah bersifat Deskriptif analitis. Metode Pendekatannya adalah Pendekatan Undang-Undang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat beberapa bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Layanan Peer to Peer Lending seperti Pemberian Pelayanan Pengaduan, Pembelaan Hukum, serta Perlindungan Hukum Konsumen Untuk Mendapatkan ganti Kerugian. Mengenai permasalahan terkait dengan kemungkinan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dan Pelanggaran Kerahasiaan Data, bahwa Regulasi Hukum yang ada juga telah cukup mengatur terkait pertanggungjawaban Hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Walaupun begitu dalam praktiknya masih terdapat adanya Fintech yang belum menaati regulasi hukum yang ada. Selain itu masih terdapatnya Fintech Illegal yang beroperasi tanpa Pengawasan OJK. Oleh karena itu diharapkan adanya tindakan tegas dari OJK serta aparat penegak hukum untuk menindak Fintech Illegal tersebut.

---

One type of the Financial Services that base on Technology and Information that shows rapid and positive growth is Money Lending Service. The Money Lending Service that Base on Information and Technology, actually has been regulated by the regulation of OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016 about The Management of Money Lending Service that Base on Technology and Information. Although the Effectuation of Money Lending Service that Base on Technology and Information has been regulated, but there are still various problem that can arise. The Problems are include the possibility of fraud, the problems that related the data confidentiality, and the problems that related about the status of Fintech that not registered. Regarding the research method, the author uses the Normative Research. The nature of the research is descriptive analytical. The approach method is statue approach. Based on the results of the study, it can be seen that there are several forms of Legal Protection for Consumers of Peer to Peer Lending Service are such as: Giving Complaint Services, Legal Defense, and Compensation. Regarding the problems related to the possibility of fraud and violation of data confidentiality, the existing Legal Regulations have sufficiently regulated the law responsibility that can be imposed on perpetrators. However, in practice, there are many Fintech that have not obeyed the existing legal regulations. In addition, Illegal Fintech are still found and operating without OJK Supervision. Therefore, it is expected that there will be strict action from OJK and Law Enforcement Officers to take action against Illegal Fintech.