Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study explores the relationship between the digital financial ecosystem and cashless transaction adoption in 10 ASEAN countries over the period 2003–2023. Using panel data analysis, this study examines the influence of financial literacy, availability and quality of access to financial services, and digital infrastructure on cashless transaction adoption. The results of this study aim to provide valuable insights for policymakers and industry stakeholders to develop effective strategies to foster digital financial ecosystems in 10 ASEAN countries, ultimately driving economic growth and development. The results show that each independent variable, namely financial literacy, availability and quality of access to financial services, and digital infrastructure, has a positive effect on cashless transaction adoption. Therefore, it is recommended to the government as a policy maker and other stakeholders to develop a digital financial ecosystem in an effort to optimize cashless transaction adoption in 10 ASEAN countries.

---

Studi ini mengeksplorasi hubungan antara ekosistem keuangan digital dan adopsi transaksi non-tunai di negara-negara ASEAN-10 selama periode 2003–2023. Dengan menggunakan analisis data panel, penelitian ini menguji pengaruh literasi keuangan, ketersediaan dan kualitas akses terhadap layanan keuangan, dan infrastruktur digital terhadap penggunaan transaksi non-tunai. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan industri untuk mengembangkan strategi efektif guna mengembangkan ekosistem keuangan digital di negara-negara ASEAN-10, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen yaitu literasi keuangan, ketersediaan dan kualitas akses terhadap layanan keuangan, dan infrastruktur digital berpengaruh positif terhadap penggunaan transaksi non-tunai. Maka disarankan kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan ekosistem keuangan digital dalam upaya mengoptimalkan penggunaan transaksi non-tunai di negara-negara ASEAN-10.

"

"Peraturan multilateral mengenai perdagangan jasa keuangan diatur oleh World TradeOrganization (WTO) dalam General Agreement on Trade in Services (GATS) semenjakberakhirnya Uruguay Round pada tahun 1995. TKA ini bertujuan untuk memetakan perkembangan debat liberalisasi jasa keuangan yang diatur oleh GATS dalam perspektif negara maju dan berkembang, yang sering kali memiliki kepentingan berbeda. Adapun periode yang digunakan yaitu semenjak dimulainya negosiasi liberalisasi jasa keuangan pada Putaran Uruguay tahun 1993 hingga tahun 2016. Pengelompokkan literatur ini dilakukan melalui metode kronologi yang dibagi menjadi tiga periode yakni Periode I(Negotiation Period, 1993-1997), Periode II (Adaptation Period, 1998-2008), dan Periode III (Development Period, 2009-2016). Dengan metode taksonomi, penulis mengklasifikasikan 6 isu yang muncul dalam literatur, yaitu tata kelola GATS, kesiapan negara, komitmen negara, pandangan negara, kepentingan negara, dan perubahan padaGATS. Dari keenam isu tersebut, isu komitmen negara dan kepentingan negara merupakan isu dominan di setiap periode. Debat terkait komitmen negara menunjukkan bahwa upaya meningkatkan komitmen negara berdasarkan ketentuan GATS menjadi debat yang terus muncul terutama dalam 15 tahun sejak awal negosiasi GATS (1993-2008). Sementara terkait isu kepentingan negara didasari oleh kentalnya negosiasi dalam hal tata kelola GATS atas dasar kepentingan negara maju dan berkembang. Pada intinya, negara berkembang mendukung prinsip-prinsip GATS dengan komitmen yang minim dan tetap mengutamakan regulasi domestik, sementara negara maju mendukung prinsip liberalisasi di GATS dengan minim regulasi.

---

The multilateral regulation on financial trade is regulated by the World Trade

Organization (WTO) in the General Agreement on Trade in Services (GATS) since the end of the Uruguay Round in 1995. This paper aims to map the development of the financial services liberalization debate provided by GATS in the perspective of developed and developing countries which often have different interests. The period used is since

the commencement of financial service liberalization negotiations in the Uruguay Round of 1993 to 2016. This grouping of literature is done through chronological methods which are divided into three periods which are Period I (Negotiation Period, 1993-1997), Period II ( Adaptation Period, 1998-2008), and Period III (Development Period, 2009-2016). With the taxonomy method, the author classifies 6 issues that appear in the literatures, namely GATS governance, state readiness, state commitment, state views, state interests, and changes to GATS. Of the six issues, the issue of state commitment and state interests are the dominant issues in each period. Debates related to state commitment show that efforts to increase state commitment based on GATS provisions have become debates that continue to emerge, especially in the 15 years since the beginning of the GATS negotiations (1993-2008). While the issue of state interests is based on the thickness of negotiations in terms of GATS governance on the basis of the interests of developed and developing countries. In essence, developing countries support the GATS principles with minimal commitment and continue to prioritize domestic regulations, while developed countries support the principle of liberalization at GATS with minimal regulation."

"Tujuan dari tugas karya akhir ini adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas, tingkat solvabilitas dan tingkat profitabilitas untuk menilai kinerja keuangan pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) periode tahun 2008-2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap data sekunder berupa laporan keuangan tahunan untuk periode tahun 2008-2012. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis time-series dan analisis perbandingan dengan menggunakan industri asuransi kerugian Indonesia sebagai benchmark penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditas PT. Jasindo kurang likuid dan posisi likuiditas PT. Jasindo berada dibawah posisi likuiditas industri asuransi umum di Indonesia. Kemudian, kondisi solvabilitas PT. Jasindo tergolong solvable karena mampu melebihi batas tingkat solvabilitas minimum perusahaan asuransi umum. Namun jika dibandingkan dengan posisi solvabilitas industri asuransi umum di Indonesia posisi solvabilitas PT. Jasindo berada diatas posisi solvabilitas industri asuransi umum di Indonesia. Sedangkan untukkondisi profitabilitas PT. Jasindo mampu menghasilkan pendapatan positif tiap tahunnya meskipun beradadibawah posisi profitabilitas industri asuransi umum di Indonesia.

---

The purpose of this study is to find out the liquidity, solvency, and profitability for assesing the financial performance of PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) during the years 2008 until 2012. This study used a quantitative research and

using secondary data obtained from the financial statement of PT. Jasindo for the period of 2008 to 2012. In this paper, we used time-series analysis and the comparative analysis by using the general insurance industries in Indonesia as the benchmark. The result of this study shows that the liquidity of PT. Jasindo was illiquid, and the liquidity position of PT. Jasindo was lower than the general insurance industries in Indonesia. Then, the solvability condition of PT. Jasindo

classified as solvable because they were able to surpass the regulation of minimum level of general insurance solvency in Indonesia. However, if it is compaed with the solvability position of the general insurance industries in Indonesia, the solvability position of PT. Jasindo is higher than the general insurance industries in Indonesia. Meanwhile, for the profitability condition of

PT. Jasindo is able to earn positive profit anually. Although the profitability of PT. Jasindo is still lower than the position of general insurance industries in Indonesia."

"Tulisan ini membahas tiga rumusan masalah utama, yaitu: pertama, apakah penyidikan dalam tindak pidana khusus dapat dilakukan penyidik sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); kedua, apakah penyidikan pada sektor jasa keuangan yang bersifat khusus dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian; dan ketiga, bagaimana akibat hukum Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 terhadap kewenangan Penyidik Pejabat Kepolisian dan Penyidik Pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang bersifat kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan KUHAP, terdapat dua jenis penyidik yaitu Penyidik Pejabat Polisi dan Penyidik PNS. Namun, setelah adanya UU P2SK, muncul permasalahan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonan ke MK Nomor 59/PUU-XXI/2023. Lebih lanjut, hasil penelitian menemukan bahwa putusan tersebut menghalangi tujuan pembentukan Penyidik OJK untuk mengembangkan perekonomian nasional, khususnya di sektor jasa keuangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penyidikan dalam tindak pidana khusus dapat dilakukan oleh penyidik sebagaimana disebutkan dalam KUHAP, tetapi penyidikan yang bersifat khusus tidak dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (5) UU PPSK. Akibat hukum dari Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 adalah perubahan frasa dalam Pasal 49 ayat (5) dari "hanya dapat" menjadi "dapat," yang berdampak pada kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian dan Penyidik Pejabat OJK.

---

The paper discusses three main problems, namely: first, whether investigations in special criminal offenses can be carried out by investigators as stated in the Criminal Procedure Code; second, whether investigations in the financial services sector which are special in nature can be carried out by Police Officer Investigators; and third, what are the legal consequences of Constitutional Court Decision Number 59/PUU-XXI/2023 on the authority of Police Officer Investigators and Financial Services Authority Officer Investigators. This research uses a qualitative doctrinal research method, with data collection through literature study. Secondary data in this study consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that in conducting investigations based on the provisions of the Criminal Procedure Code, there are two types of investigators, namely Police Officer Investigators and Civil Servant Investigators. However, after the existence of the P2SK Law, problems arose that were raised by the Petitioners in the petition to the Constitutional Court Number 59/PUU-XXI/2023. Furthermore, the research found that the decision hinders the purpose of establishing Financial Services Authority Officer Investigators. Investigators to develop the national economy, especially in the financial services sector. This research also found that investigations in special criminal offenses can be carried out by investigators as mentioned in the Criminal Procedure Code, but special investigations cannot be carried out by Police Officer Investigators based on the provisions of Article 49 Paragraph (5) of the PPSK Law. The legal effect of the Constitutional Court Decision Number 59/PUU-XXI/2023 is a change in the phrase in Article 49 paragraph (5) from "can only" to "may," which has an impact on the authority to investigate by Police Officer Investigators and OJK Officer Investigators."

"Sebagai suatu implementasi e-Government, Modul Penerimaan Negara yang diluncurkan pada tanggal 2 Januari 2007 merupakan suatu kebijakan Pemerintah yang ditujukan untuk melakukan pencatatan penerimaan negara. Modul Penerimaan Negara memiliki sistem yang terintegrasi dengan sistem perbankan serta dengan adanya Central Database di Departemen Keuangan untuk transaksi penerimaan yang dapat diakses oleh unit-unit terkait di lingkungan Departemen Keuangan. Modul Penerimaan Negara tidak hanya bermanfaat bagi Pemerintah, namun dengan adanya fasilitas e-Banking dari pihak perbankan yang berteknologi tinggi dan terpercaya akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya kapan saja dan dimana saja. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai suatu implementasi e-Government, bagaimana pelaksanaan penerapan Modul Penerimaan Negara (MPN) terkait dengan pelayanan kepada Wajib Pajak ? Apakah yang menjadi hambatan dalam pelayanan kepada Wajib Pajak ? Apa yang menjadi pokok kebutuhan terkait adanya transaksi elektronik yang dilakukan oleh Modul Penerimaan Negara ? Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Konsep dan teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah gabungan konsep dan teori perpajakan, pelayanan dan teknologi informasi. Wajib Pajak sebagai subjek dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mengharapkan adanya pelayanan yang baik dengan menggunakan teknologi informasi. Penerapan Modul Penerimaan Negara memberikan pengaruh yang sangat signifikan terkait pelayanan kepada Wajib Pajak. Adanya hambatanhambatan yang terjadi dalam pelaksanaan membuat modul ini menjadi lebih baik lagi sejalan dengan waktu. Kebutuhan akan aturan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan penerapan Modul Penerimaan Negara menjadi suatu hal yang penting. Kepastian hukum terkait pelaksanaan transaksi elektronik mendorong untuk segera disahkannya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan adanya kepastian hukum, Wajib Pajak akan merasa terlindungi dalam melakukan transaksi elektronik dengan berpegang bahwa informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah. Saran yang disampaikan adalah bahwa segala sesuatunya memerlukan persiapan yang baik sebelum dikeluarkannya suatu kebijakan yang diperuntukan kepada masyarakat. Persiapan meliputi segala hal mulai dari informasi untuk disosialisasikan, sumber daya manusia, hingga infrastruktur pendukung. Dengan baiknya persiapan, maka kebijakan yang dikeluarkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

---

As an e-Government implementation, Modul Penerimaan Negara, established at January 2nd 2007, is a Government Regulation which is purposed as a registering of state revenue. Modul Penerimaan Negara has system integrated with banking system and Central Database at Finance Departement to register revenue transaction that be accessed by other units in Finance Departement. Modul Penerimaan Negara is not only useful to the Government, but with high techonlogy e-Banking facilities will give convenience to the citizen in doing his duties anytime and anywhere. The main problems discussed in this research are : As an e-Government implementation, How is the implementation of Modul Penerimaan Negara based on services to the Tax Payers ? What are the obstacles on services to the Tax Payers ? What is the main necessity based on electronic transactions in the Modul Penerimaan Negara ? The research methodology applied is descriptive methodology with qualitative approach. Concepts and theories that be used in this research are mixtures of taxation, services and information technology theories. Tax Payer as a subject in doing his tax duty hopes for good services with information technology base. Implementation of Modul Penerimaan Negara gives very significant impact on services to the Tax Payers. The obstacles on its implementation make this module getting better as time goes by. The needs of law and regulations that support the implementation of Modul Penerimaan Negara are the important things. Law assurance based on electronic transaction pushes the legal of the law of electronic information and transaction. By law assurance, Tax Payer will be protected in doing his electronic transaction based on electronic information, document signature that can be as legal proving tools. The suggestions is that everything needs a good preparation before the launched of civilization regulations. The preparations are consist of all kind of needs start from information that be socialized, human resources, and infrastructures. By good preparations, make regulations being useful for the citizen."

"Kondisi pasar tradisional saat ini selalu terkesan tidak menarik bagi pembeli. Akan tetapi, pasar tradisional juga memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh tempat belanja lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya transformasi pasar tradisional menjadi pasar modern agar bisa bersaing dengan pusat perbelanjaan lainnya. Transformasi pasar disini terdiri atas perbaikan fasilitas serta penetapan harga sewa yang sesuai dengan kemampuan pedagang. Model pembiayaan transformasi pasar tradisional menjadi pasar modern ini akan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan adanya partisipasi pemerintah daerah dan masyrakat dapat mempercepat periode pengembalian investasi.

---

Traditional market condition today is not always seem attractive to buyers. However, the traditional market also has the advantages which is not provide by other shopping places. Therefore, traditional market needs a transformation into modern market to compete with other shopping centers. Transformation of the market here consists of redesign facilities and determine leasing price according to the ability of traders. Financial model of the traditional market trasnformation will involve local government and communities. With the participation of local goverment and communities can accelerate the payback period of investement."

"Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai pentingnya lembaga pengawas keuangan yang sedang berkembang di berbagai negara. Di Indonesia sendiri kebutuhan ini tercermin setelah akhirnya diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melihat kebutuhan tersebut, pada penulisan ini nantinya akan digambarkan model lembaga pengawas keuangan seperti apa yang berkembang, kemudian dipaparkan juga contoh pelaksaanaan sistem demikian pada negara yang berhasil menerapkan sistem ini seperti Jepang dan negara yang gagal menerapkan sistem ini seperti Inggris. Terakhir, akan diberikan gambaran implikasi berlakunya undang-undang Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga pengawas sebelumnya yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terutama pada masa transisi saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif, artinya mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan serta kebiasaankebiasaan yang berlaku di masyarakat. Penulis menyimpulkan bahwa urgensi lembaga pengawas keuangan terbesar adalah kebutuhan pengawasan keuangan bersifat universal yang dilatarbelakangi berbagai kegagalan lembaga pengawas institusional sebelumnya. Kesimpulan implikasi hukum terbesar berdirinya OJK terhadap Bapepam-LK adalah penghilangan kewenangan Bapepam-LK.

---

This research was conducted to find the description about the importance of financial services authority which nowadays is being developed in many countries. In Indonesia, these needs are seen since the enactment of Indonesian Law No. 11/2011 about Financial Services Authority (OJK). Based on those needs, later in this research the models of the developing financial services authority and the example of this system in a failed country such as United Kingdom and a success country such as Japan will be described. Finally, there will be some descriptions about the implications of the application of Financial Services Authority regulation against the authority institution before it named Authority of the Capital Market Supervisory Board & Financial Institutions Supervisory Board (Bapepam-LK), especially in the transition period in these days.

The research method is Legal research library with a normative juridical approach method, based on legal norm in regulations and society behavior. The author concluded that the biggest urgency for the financial services authority is the need of a universal supervisor which is caused by the failure of many authority institutions before. Another conclusion is that the biggest impact of OJK establihment toward Bapepam-LK is the omition of Bapepam-LK?s authority."

"Studi kasus ini ditujukan untuk menganalisis penerapan PSAK No. 10 (Revisi 2010) tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing pada Perusahaan batubara yaitu PT MMM. Studi kasus ini membahas penentuan mata uang fungsional, proses pengukuran kembali pada laporan keuangan Perusahaan per 31.Desember.2011, serta penentuan mata uang pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh PT MMM. PT MMM menentukan mata uang US Dollar sebagai mata uang fungsional berdasarkan PSAK No. 10 (Revisi 2010). Perusahaan melakukan pengukuran kembali tehadap laporan keuangan per 31.Desember 2011 secara retrospektif dengan mengelompokkan item-item laporan keuangan menjadi 3 (tiga) pos yaitu pos moneter, pos non moneter, serta item-item laporan laba rugi komprehensif. Efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 setelah proses pengukuran kembali, PT MMM menggunakan US Dollar untuk mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan.

---

The purpose of this case study is to analyze the implementation of PSAK No. 10 (Revised 2010) about the Influence of Changes in Foreign Exchange Rates in the coal mining company, PT MMM. The case study discusses the determination of functional currency, remeasurement process of the financial statement as of December 31, 2011, and the determination of the recording and reporting currency on the financial statement by PT MMM. PT MMM determine US Dollar as the functional currency according to PSAK No. 10 (Revised 2010). Company perform remeasurement process of the financial statements as of December.31, 2011 retrospectively by classifying the items of financial statements to be monetary items, nonmonetary items, and comprehensive income statement items. Effective since January 1,2012 after the remeasurement process, PT MMM use US Dollar to record the transaction and report the financial statement."