Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Risiko yang paling umum dihadapi perusahaan adalah risiko keuangan. Risiko keuangan dapat bersumber dari fluktuasi suku bunga, nilai tukar mata uang, harga saham, atau harga komoditas di masa depan. Pilihan terbaik dalam menghadapi risiko-risiko tersebut adalah melakukan transaksi lindung nilai sekaligus menerapkan akuntansi lindung nilai. Selain manfaat mitigasi risiko, laba entitas akan tersaji dengan lebih stabil. Namun penerapan akuntansi lindung nilai ini harus dibayar dengan usaha tambahan untuk mendokumentasikan, mengukur efektivitas, dan melakukan jurnal tambahan yang cenderung menyulitkan perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari dan menjawab pertanyaan bagaimana keterterapan akuntansi lindung nilai pada transaksi lindung nilai di PT XYZ berdasarkan PSAK 71. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di PT XYZ. Data yang bersifat kualitatif diolah melalui metode deskriptif. Pertanyaan wawancara ditujukan kepada pejabat dan staf yang melaksanakan dan paham tentang transaksi lindung nilai yang bertugas pada unit kerja terpisah yakni Divisi Bisnis Treasury, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Akuntansi, dan Divisi Operasional. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa hal utama yang perlu disiapkan oleh PT XYZ adalah prosedur pendokumentasian hubungan akuntansi lindung nilai. Selain itu hasil penelitian memberikan gambaran apa saja yang perlu dipersiapkan PT XYZ seperti pemutakhiran kebijakan akuntansi, pembuatan petunjuk atau prosedur pelaksanaan akuntansi lindung nilai, pembuatan formulir, serta penetapan metodologi pengukuran efektivitas lindung nilai. ......The most common risk faced by companies is financial risk. Financial risk can come from fluctuations in interest rates, currency exchange rates, stock prices, or commodity prices in the future. The best option in dealing with these risks is to carry out hedging transactions while applying hedge accounting. In addition to the benefits of risk mitigation, profit will be presented more stable. However, implementing hedge accounting comes at the cost of additional effort to document, measure effectiveness, and perform additional journal entries that tend to be difficult for companies. This research was conducted to study and answer the question of how the applicability of hedge accounting at. PT XYZ based on PSAK 71. This study used a qualitative method with case studies at PT XYZ. Qualitative data is processed through descriptive methods. Interview questions were addressed to officials and staff who carry out and understand hedging transactions assigned to separate Division, namely the Treasury Business Division, Risk Management Division, Accounting Division, and Operational Division. The results of the study illustrate that the main thing that needs to be prepared by PT XYZ is the procedure for documenting the accounting hedge relationship. In addition, the research results provide an overview of what PT XYZ needs to prepare such as updating accounting policies, making guidelines or procedures for implementing hedge accounting, making forms, and determining the methodology for measuring hedge effectiveness.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi permasalahan penatausahaan piutang pajak di DJP, melakukan perbandingan di negara lain; dan memberikan usulan guna mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di DJP dan benchmarking ke otoritas pajak di Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat, Inggris, Afrika Selatan, Filipina, dan Kanada sebagai multiple unit analysis. Data dikumpulkan melalui reviu dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya 8 (delapan) permasalahan penatausahaan piutang pajak di DJP. Kesuksesan penatausahaan piutang pajak di negara pembanding tidak lepas dari beberapa faktor seperti sistem yang terintegrasi dan real-time, aplikasi Taxpayer Account, terdapat unit khusus pengelola piutang pajak, adanya program pelatihan bagi debt officer, dan sistem yang menghubungkan otoritas pajak dengan instansi pemroses sengketa. Selain itu negara pembanding telah sepenuhnya mengacu pada IPSAS/GAAP. Guna mengatasi permasalahan piutang pajak, penelitian ini menyarankan agar DJP mengintegrasikan sistem-sistem yang ada di DJP, mengembangkan Taxpayer Account, meningkatkan kualitas SDM dan melakukan supervisi secara berkala, menyusun regulasi berupa revisi PER-08/PJ./2009 dan aturan penegasan untuk proses bisnis DJP yang bersifat recurring, serta membangun sistem pertukaran data yang memadai antara DJP dan Pengadilan Pajak maupun DJP dan DJPB

---

This study aims to analyze the problems in administering DGT's tax receivables, comparing to other countries, and seek solutions to these problems. This study applies a qualitative method with case studies at the DGT in Indonesia and benchmarking to tax authorities in New Zealand, Australia, the United States, the United Kingdom, South Africa, Philippines, and Canada as multiple units of analysis. Data collection is carried out through interviews and documentation. The results show eight problems in the administration of tax receivables at DGT. Benchmarking results show most countries have an integrated and real-time system, the Taxpayer Account application, special tax receivable management unit, training program for debt officers, and system interconnection between tax authorities and dispute processing agencies. Some suggested solution to solve these problems are integrating existing systems in DGT, developing Taxpayer Accounts, improving the quality of human resources and conducting regular supervision, revised PER-08/PJ./2009 and affirming rules for DGT's recurring business processes, and building a data exchange system between the DGT and the Tax Court as well as the DGT and Directorate General of the Treasury.