Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi melahirkan inovasi di bidang keuangan salah satunya Fintech Peer-to-Peer Lending syariah. Penyelenggara Fintech Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia bersaing menyediakan berbagai produk pembiayaan dengan beragam akad dan program, sedangkan ketentuan penyelenggaraannya baru diatur oleh POJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, dan Fatwa DSN-MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian ini membahas mekanisme pembiayaan dan model pengawasan Fintech Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI, dan dilaksanakan dalam tiga tahapan yakni tahapan penerimaan pembiayaan, tahapan penawaran investasi, dan masa investasi. Analisis syariah dilakukan pada tahapan penerimaan pembiayaan dan saat masa investasi berlangsung. Pengawasan Fintech Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia dilakukan oleh pihak internal dan pihak eskternal. Pengawasan internal dilakukan oleh organ perusahaan dengan pembuatan dan pelaksanaan SOP yang telah disetujui oleh OJK. Dewan Pengawas Syariah ikut melakukan pengawasan secara internal dengan pemantauan aspek syariah. Pengawasan Eksternal dilakukan oleh OJK, namun OJK tidak spesifik memiliki program atau unit khusus yang mengawasi aspek syariah. Dewan Syariah Nasional juga berperan melakukan pengawasan tidak langsung dengan memberikan rekomendasi DPS, pembinaan, dan pencabutan DPS. Penyelenggara harus mengoptimalkan integrasi aspek syariah dalam SOP dan penyelenggaraannya. OJK harus mengeluarkan aturan baru yang mengakomodir Fintech Peer-to-Peer Lending Syariah serta melakukan pengawasan spesifik terhadap aspek syariah. DPS harus mengoptimalkan perannya dalam melakukan pengawasan. DSN perlu meningkatkan pelatihan dan sertifikasi untuk menambah jumlah DPS yang masih terbatas ......The development of information technology has created innovations in financial sector, one of them is Sharia Peer-to-Peer Lending. Sharia Peer-to-Peer Lending operators in Indonesia compete to provide various financing products with various akad and programs, while rules for their implementation are only regulated by POJK NO 77/POJK.01/2016 and in the DSN-MUI Fatwa No 117/DSN-MUI/II/2018. This study discusses the financing mechanism and supervision model of Sharia Peer-to-Peer Lending in Indonesia. This research is normative research and analytical descriptive. The results showed that the financing mechanism has in accordance with DSN MUI Fatwa, and implemented in three stages; the stage of receiving financing, offering investment, and investment period. Sharia compliance is carried out within the stage of receiving financing and during the investment period. Supervision of Sharia Peer-to-Peer Lending is carried out by internal and external parties. Internal supervision is carried out by the operators by making and implementing SOPs that have been approved by the OJK. DPS participates in monitoring sharia aspects. External supervision is carried out by OJK, unfortunately OJK not yet specifically have a special program or unit that oversees sharia aspects. DSN plays a role in indirect supervision by providing DPS recommendations, coaching, and revoking DPS. Operators should optimize the integration of sharia aspects in SOPs and their implementation. OJK must issue new rules to accommodate Sharia Peer-to-Peer Lending and carry out specific supervision on sharia aspects. DPS should optimize its role in conducting supervision. DSN should continue to conduct various trainings and certifications to increase the number of DPS which is still limited

Abstrak :
Memasuki abad 21 khususnya setelah masa resesi, Indonesia memasuki era transisi di bidang perokonomian terutama dalam aspek moneter, dimana pasar keuangan menjadi fondasi utama untuk menyehatkan kembali perekonomian nasional. Unsur utama pasar keuangan tersebut adalah pasar modal yang berfungsi sebagai media penyalur modal kepada pelaku-pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menjalankan bisnisnya baik untuk untuk mengembangkan bisinisnya, maupun menjadi eksistensinya dalam perkonomian yang semakin terbuka sejak pertumbuhan perdagangan pasar bebas. Kesempatan inilah yang dipakai oleh pelaku-pelaku ekonomi secara timbal balik, yaitu antara masyarakat dan Perusahaan Perusahaan yang melakukan Penawaran Perdana (IPO) atau sudah Terbuka (Tbk), dimana pihak yang satu mengharapkan keuntungan dengan memasukan modal dan pihak yang lain mendapatkan sumber modal segar untuk menjalankan bisnisnya, yang dapat secara berangkai menciptakan efek pasar keuangan yang bertumbuh secara positf. Untuk melakukan kerjasama antara pelaku-pelaku ekomoni tersebut secara sinergis, maka diperlukan lembaga-lembaga pendukung dan para profesi penunjang pasar modal, salah satunya adalalah Notaris. Dalam perkembangan kegiatan pasar modal yang semakin pesat, seorang Notaris pasar modal yang cukup ahli di bidangnya seringkali tidak dapat memenuhi permintaan pasar untuk membuat perjanjian-perjanjian yang diperlukan dalam kegiatan pasar modal tersebut, sehingga dalam prakteknya munculah Notaris Pengganti pasar modal. Peraturan mengenai Notaris pengganti cukup tertera jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi tidaklah demikian dengan Notaris Pengganti pasar modal, oleh sebab itu dalam menentukan peran dan kewenangan Notaris Pengganti pasar modal diperlukan pendekatan yang cukup mendalam baik secara normatif maupun praktek. Peran Notaris Pengganti pasar modal saat ini memang tidak dapat dihindari, tetapi hal itu juga harus menjadi bahan telaah secara kritis guna mewujudkan kegiatan pasar modal yang profesional dan sah secara hukum. ......Entering the 21st century, especially after the recession, Indonesia entered a transitional era in the economy sector especially in the monetary aspect, where the financial markets became the main foundation to rejuvenate the national economy. One of the major financial markets is capital market transaction that have functions as a medium to distribute capital for the economic stakeholder that need of funds to run the business or developing, and keep its existence in an increasingly interconnected economy is open since the growth of free market trade. The opportunity is used by economic stakeholder are reciprocal, between the community and the Companies that perform Initial Public Offering (IPO) or is already Public (Tbk), where one party want gain profit by entering the capital and the other to get a capital to run the businesses, that hopefully can be sequential create the effect of the financial markets to grow. To make synergy between economy stakeholders, its necessary to support the institutions and the professions as the capital market, and one of the most important is Notary profession. In the development of capital market activity is rapidly increasing, a Notary Public of capital markets that expert in the field often fail to meet market demand to make the necessary agreements in capital market activities, so in practice right now appears Substitute Notary of capital markets. Regulation on Notaries replacement fairly stated clearly in the Law Notary, but not so with the role Substitute Notary in the capital markets, and therefore determining the role and authority of Substitute Notary in capital market approach is clearly needed that is quite profound, both normative and practical. The role of Substitute Notary of capital markets at this time is unavoidable, but it must also be critically examine task in order to make a capital market activities that legal and professional.

Abstrak :
Memiliki performa keuangan dan operasional yang superior akan selalu menjadi tujuan akhir semua perusahaan di dunia. Salah satu cara terbaru untuk mencapainya adalah memiliki kapabilitas dinamis dynamic capabilities . Di sisi lain, meningkatnya kontribusi dari sektor jasa terhadap ekonomi secara keseluruhan meningkatkan pentingnya melakukan inovasi jasa. Namun, inovasi jasa berbeda dengan inovasi lainnya yang sudah dikenal lebih luas. Perlu pemahaman yang berbeda mengenai inovasi jasa untuk mengetahui dampaknya terhadap competitive advantage sebuah perusahaan. Beberapa ahli berpendapat bahwa kapabilitas dinamis membantu perusahaan untuk melakukan inovasi jasa. Namun, studi yang pernah dilakukan tentang konsep-konsep yang berbeda ini tersebar. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk meringkas dan menyatukan temuan-temuan dalam studi tersebut, yang dirumuskan dalam pernyataan masalah sebagai berikut: ldquo;apa hubungan antara kemampuan dinamis dan kinerja perusahaan, dan apa pengaruh inovasi layanan terhadap hubungan antara kemampuan dinamis dan kinerja perusahaan? rdquo; . Studi ini pertama-tama mendefinisikan bahwa kapabilitas dinamis terbagi menjadi 3 kapabilitas: adaptif, serap, dan inovatif. Selain itu, studi ini juga mengasumsikan konsep inovasi jasa secara lebih komprehensif, yang mencakup perubahan dan peningkatan dalam konsep produk jasa, proses penyampaian jasa, serta pendapatan dan model bisnis dari jasa tersebut. Selain itu, inovasi jasa tidak hanya mencakup inovasi yang bersifat radikal, akan tetapi juga mencakup inovasi yang bersifat incremental. Studi ini menyimpulkan bahwa inovasi jasa memediasi hubungan antara kapabilitas dinamis dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, bagi perusahaan yang ingin meningkatkan performan keuangan dan operasional mereka, mereka dapat melakukan inovasi jasa untuk meningkatkan dan menciptakan penawaran jasa baru. Namun, untuk dapat melakukannya, mereka harus melakukan dan memiliki kemampuan dinamis terlebih dahulu. Implikasi praktis, batasan, dan rekomendasi untuk studi ke depannya juga dibahas dalam studi ini. ......Gaining a superior financial and operational performance has always been the ultimate goal of all firms in the world. One of the emergent ways to achieve them is to possess dynamic capabilities. On the other hand, the increasing contribution from service to the overall economies makes the needs to innovate the service product become increasingly important. But, service innovation is a different thing with other kinds of innovation commonly known. It needs different understanding to know its impact on the achievement of superior firm performance. Some scholars argue that dynamic capabilities help the firm to do service innovation. However, the research about these different concepts is scattered. Therefore, this research aims to summarize and integrate them, which can be formulated in the problem statement of ldquo;what is the relationship between dynamic capabilities and firm performance, and what influence does service innovation have on the relationship between dynamic capabilities and firm performance? rdquo;. This research firstly defines that dynamic capabilities can be disaggregated into adaptive, absorptive, and innovative capabilities. Also, this research views service innovation in a more comprehensive way, which includes any changes and improvement in the service concept, service delivery process, and revenue and business model. Furthermore, service innovation involves not only radical innovation but also incremental innovation. This research concludes that service innovation mediates the relationship between dynamic capabilities and firm performance. So, for firms who want to improve their financial and operational performance, they can do service innovation to improve and create new service offerings. But, to be able to do so, they should do and possess the dynamic capabilities beforehand. Lastly, the practical implications, limitations, and recommendations for future research are also discussed in this research.

Abstrak :
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika antara kredit ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kredit ke sektor swasta, dan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Model autoregresi vektor panel digunakan untuk memahami dinamika dalam model. Tidak seperti studi lintas negara sebelumnya, makalah ini menggunakan data panel provinsi. Hubungan antara variabel dalam model terhubung di dalam peraturan perundangan, otoritas moneter, dan Lembaga pengelola fiskal yang sama. Dengan demikian, tidak akan ada efek yang muncul akibat perbedaan institusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara kredit dengan UMKM dan kredit swasta bersifat dua arah. Kredit untuk UMKM dan kredit swasta tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional. Hasil penelitian tidak memberikan bukti yang kuat untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara pertumbuhan ekonomi regional dengan penyaluran kredit untuk UMKM maupun kredit untuk sektor swasta hr /> ABSTRACT

---

This study aims to analyse the dynamic between credit to micro, small, and medium enterprises (MSMEs), private credit, and regional economic growth in Indonesia. A panel vector autoregression model is employed to understand the dynamic in the model. Unlike previous cross-country studies, this paper is using provincial panel data. The relationship between variables in the model are connected under the same regulation, monetary authority, and fiscal institution. Thus, there will be no effects that appear from the differences of institutions. The results suggest that the interaction between credit to MSMEs and private credit is bi-directional. Also, credit to MSMEs and private credit does affect regional economic growth. However, the result does not provide strong evidence for causality from regional economic growth to credit for MSMEs or private credit.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh misvaluasi saham dan kendala keuangan terhadap postannouncement excess return penerbit saham dan keputusan penerbitan sekuritas pada 112 kejadian yang mencakup penerbitan saham, obligasi, dan buyback pada perusahaan non keuangan BEI periode 2006-2015. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa semakin perusahaan overvalued , semakin tinggi pula postannouncement excess return. Selain itu, semakin tinggi kendala keuangan, perusahaan cenderung menerbitkan saham dibandingkan melakukan buyback saham. Hasil ini sesuai dengan teori pecking order. Terakhir, penelitian ini menunjukan bahwa semakin overvalued saham, semakin tinggi kemungkinan perusahaan menerbitkan obligasi dibandingkan menerbitkan saham. Hasil ini tidak sesuai dengan teori market timing. ......This study aims to analyze the effect of stock misvaluation and financial constraints to equity issuer rsquo s postannouncement excess return and firm rsquo s issuance decision on 112 sample of equity issuer, bond issuer, and repurchase firm of non financial sector in BEI 2006 2015. The results indicate that the more overvalued shares, the higher postannouncement excess return. It also shows that the higher firm rsquo s financial constraints, the more likely company to issue equity than buyback shares as describe by pecking order theory. Finally, this study shows that the more overvalued shares the higher posibility of issuing bonds rather than equity, which is contrary with market timing theory.

Abstrak :
Studi ini menyelidiki pengaruh dari kemampuan mempersepsikan manfaat sebuah inovasi sebagai mediator terhadap hubungan antara tingkat merasakan perasaan kagum dan kemauan mengadopsi sebuah inovasi, dan bagaimana tipe inovasi yang berbeda dapat memengaruhi hasil dari hubungan tersebut. Seratus empat puluh lima responden dari Indonesia dan Belanda menyelesaikan survei yang didistribusikan melalui media sosial. Riset ini menunjukan bahwa inovasi keuangan secara positif dan signifikan memengaruhi kemauan mengadopsi sebuah inovasi, sementara efek dari inovasi lingkungan tidak bisa dibuktikan dan ditemukan. ......This study investigates the influence of perceived benefits from an innovation as a mediator towards the relationship between degree of awe and willingness to adopt an innovation, and how this relationship is moderated by different types of innovation. One hundred forty-five respondents from Indonesia and The Netherlands completed the survey that was distributed through several social media channels. The outcomes show that financial-related innovation was significant and positively influences the willingness to adopt an innovation, while the effect of environment-related innovation was not significant.