Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Masalah warisan dan Hukum Kewarisan merupakan masalah yang sangat penting baik ditinjau dari sudut Hukum Perdata Indonesia maupun dilihat dari Hukum Islam. Betapa pentingnya Hukum Kewarisan ini hingga dapat menimbulkan perselisihan dalam masyarakat. Bagaimana jika kakek mewaris bersama-sama dengan saudara, dan bagaimanakah perbandingan antara Hukum Kewarisa Islam dengan Hukum Kewarisan Perdata terkait kakek yang mewaris bersama saudara. Timbulnya pertanyaan-pertanyaan tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan rakyat Indonesia akan Hukum Kewarisan yang berlaku di Indonesia. Namun pada dasarnya baik Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Perdata sama- sama melindungi kepentingan untuk kakek.

---

Abstract
The Issues of inheritance and Inheritance Law is an extremely important both in terms of Indonesian Civil Code as well as views of Islamic law. The proof of how important Inheritance Law is, it can lead to discord in society. What if my grandfather inherited together with the brothers and sisters, and how the comparison between Islamic Inheritance Law with Civil Code Inheritance Law associated grandfather who inherit together with brothers and sisters. The emergence of these questions due to lack of knowledge of the people of Indonesia regarding the Inheritance Law which prevailing in Indonesia. But basically both Islamic Inheritance Law and Civil Code Inheritance Law equally protect the interests for the grandfather.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyediakan pembiayaan alternatif Usaha Kecil Menengah melalui dana umat. Dana yang berasal dari umat oleh lembaga pengelola keuangan, dana tersebut berasal dari zakat, infaq dan sodakhoh (ZIS). Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dokumentasi informasi kunci. Uji validitas data menggunakan uji Kredibilitas dan pengiriman. Penarikan pengujian/ verifikasi kesimpulan dijelaskan dengan analisis model interaktif. Hasil penelitian ini adalah dana hibah yang diberikan kepada masyarakat ZIS yang berasal dari dana ZIS yang diperoleh dari dana umat. Pemberian yang biasa diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum islam dan disesuaikan dengan kebutuhannya, namun demikian dalam perubahan zaman dana hibah juga diberikan untuk pembiayaan UMKM.

Abstrak :
[;, ]

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum atas investasi keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab isu hukum bagaimana investasi keuangan syariah dalam perspektif hukum Islam (syariah) dan pengaturan perlindungan hukum investasi keuangan syariah baik dari aspek kepastian hukum maupun dari aspek hukum Islam (syariah). Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut dengan dogmatik hukum. Hasil penelitian ditemukan jawaban bahwa investasi keuangan syariah merupakan bagian kegiatan jasa keuangan, di mana sejak terbitnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, seluruh kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan dilakukan secara terintegrasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kesimpulannya, investasi keuangan syariah masuk ke dalam hukum amaliyah bidang muamalah, dimana dalam bermuamalah harus memengang prinsip-prinsip syariah, yakni, tidak mencari rezeki pada hal-hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya; tidak menzalimi dan tidak dizalimi; memperhatikan keadilan dalam distribusi kemakmuran; dalam bertransaksi harus didasari atas ridha sama ridha; dan terbebas dari unsur riba, maysir, dan gharar. OJK diberi kewenangan pengaturan dan pengawasan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dalam rangka menjamin kepastian hukum investasi keuangan syariah di Indonesia. Pada aspek syariah, perlindungan hukum investasi keuangan syariah dengan membuat peraturan oleh otoritas dengan didasari oleh fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). ...... This thesis discusses the legal protection of Islamic financial investment in Indonesia. It also aims to address the issue how the law of Islamic financial investment protection in Indonesia is compatible to Islamic Law (Shariah) and regulation the legal protection of Islamic financial investment both from the aspect of legal certainty and the aspect of Islamic Law (Shariah). This study employs normative juridical which is a type of research that is common in legal science development activities commonly referred to as dogmatic law. The result of the study will be the answer of Islamic financial investment it is part of financial service activity, since the Law Number 21 year 2011 about Financial Service Authority (OJK), all the authority rules and activity supervision will be held by integrity of Finacial Service Authority. The research found that the Islamic Financial Investment will be in Amaliyah Law, Muamalah section, where in muamalah have to adherence to Islamic law principles, like, no find the forbidden things even the way how to get it; no persecute and be persecuted; based on the the justice of prosperity distribution; basic of this transaction is willingly each other; and relieved from riba, masyir, and gharar. The authority was given to OJK in the frame work of arrangement and supervision, investigation, and consumen protection in order to ensure legal centainty Islamic financial investment in Indonesia. In the aspect of Shariah, the Islamic Financial Investment has rules that made by the authority that based on fatwa that published by DSN-MUI and the protection by DPS.