Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keselarasan Rencana Strategis (Renstra) PPATK 2020–2024 dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, menganalisis kontribusi program kerja terhadap SDGs, serta menyusun peta kontribusi program kerja PPATK yang relevan. Dengan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen dan wawancara terhadap 10 narasumber internal PPATK, hasil penelitian menunjukkan bahwa Renstra PPATK telah sejalan dengan SDGs dan RPJMN. Kontribusi signifikan terlihat pada SDGs 4.5, 8.8, 10.6, 16.6, 16.8, 16.10, 17.1, dan 17.17 melalui program pelatihan, perlindungan tenaga kerja, tata kelola global, lembaga yang transparan dan akuntabel, keterbukaan informasi, peningkatan penerimaan negara, dan kemitraan strategis. Namun, beberapa target seperti SDGs 5.1, 5.5, 6, 15, 16.4, 16.5, dan 16.7 memerlukan penguatan lebih lanjut, sementara tantangan signifikan ditemukan pada SDGs 8.7, 16.2, dan 14. Penelitian ini juga menyusun peta kontribusi program kerja PPATK terhadap SDGs yang relevan sebagai referensi strategis. Penelitian merekomendasikan integrasi program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT ke dalam RPJMN 2025–2029, penguatan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan big data dan AI, serta percepatan regulasi seperti Undang-Undang Perampasan Aset. Hasil penelitian ini menjadi dasar strategis bagi PPATK untuk meningkatkan tata kelola keberlanjutan dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan, sekaligus menjadi model bagi lembaga pemerintah lainnya.

---

This study evaluates the alignment of PPATK's Strategic Plan (Renstra) 2020–2024 with the Sustainable Development Goals (SDGs) and the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020–2024, examines the contributions of work programs to the SDGs, and develops a contribution map of PPATK's relevant programs. Using a qualitative case study approach, the research involved document analysis and semi-structured interviews with 10 internal PPATK informants. The findings indicate that the PPATK Strategic Plan aligns with the SDGs and RPJMN 2020–2024. Significant contributions were observed in SDGs 4.5, 8.8, 10.6, 16.6, 16.8, 16.10, 17.1, and 17.17 through initiatives such as training programs, labor protection, global governance, institutional transparency and accountability, information openness, increased state revenue, and strategic partnerships. However, certain targets, including SDGs 5.1, 5.5, 6, 15, 16.4, 16.5, and 16.7, require further strengthening, while SDGs 8.7, 16.2, and 14 present notable challenges. The study also developed a contribution map to guide more targeted policymaking. Recommendations include integrating Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) programs into RPJMN 2025–2029, enhancing cross-sectoral collaboration, utilizing big data and AI, and accelerating regulations like the Asset Forfeiture Law. These findings offer a strategic foundation for PPATK to strengthen sustainability governance and contribute to sustainable development while serving as a model for other government institutions."

"This book provides a blend of well-founded professional and scientific perspectives on the potential of Environmental finance in developing and transition countries. All institutions and the clients they serve will be affected by the changing climate. In this new reality, green finance will not be a luxury, but a way of meeting clients' needs effectively and doing sound business. ;"

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis perbedaan mendasar konsep keuangan berkelanjutan dan konsep keuangan tradisional menggunakan parameter oleh Soppe 2004. Selain itu penelitin ini juga menganalisis penerapan keuangan berkelanjutan pada Bank ABC menggunakan parameter dari Soppe 2004 dan POJK nomor 51. Berdasarkan penelitian studi kasus yang didukung dengan data primer dan sekunder, penelitian ini menunjukkan bahwa Bank ABC telah memenuhi seluruh parameter penerapan keuangan berkelanjutan oleh Soppe 2004 yakni Theory of the Firm, Human Nature of Economic Actors, Ownership Paradigm, dan Ethical Framework. Selain itu, Bank ABC pun telah menunjukkan upaya maksimal dalam pemenuhan ketentuan keuangan berkelanutan berdasarkan POJK nomor 51 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menerapkan delapan konsep prinsip keuangan berkelanjutan, penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, serta penyusunan laporan keberlanjutan perusahaan. Berdasarkan hasil analisis, Bank ABC pun dapat dikatakan telah menerapkan konsep keuangan berkelanjutan.ABSTRACT