Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2010 sampai 2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari publikasi data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data-data tersebut ditabulasikan ke dalam struktur data panel yaitu gabungan antara data yang berbentuk time series dan cross section dalam bentuk tahunan. Dengan teknik purposive sampling, penelitian ini menggunakan data 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk kemudian dianalisis dengan metode teknik Analisis Regresi Data Panel dengan pendekatan Random Effect. Hasil empiris membuktikan bahwa seluruh variabel determinan yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi regional, jumlah pengangguran, indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah dan belanja daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara secara parsial, variabel pertumbuhan ekonomi regional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel-variabel lainnya yaitu pengangguran, indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah dan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan bersifat inklusif, mampu meningkatkan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan secara merata tidak hanya terpusat pada satu daerah saja, serta meningkatkan pengawasan keuangan terkait pengeluaran atau belanja pemerintah kabupaten/kota agar tepat sasaran sehingga pengeluaran atau belanja pemerintah dapat terus berjalan efektif dan efisien dalam upaya pengurangan kemiskinan."

"enelitian ini meneliti pengaruh antara efektivitas pengendalian internal, peran audit internal, tingka kewenangan audit internal, ukuran audit internal, ukuran dan kompleksitas instansi terhadap korupsi di kementerian/lembaga di Indonesia. Efektivitas pengendalian internal dilihat dari jumlah temuan pengendalian internal yang ada di laporan hasil pemeriksaan BPK, sedangkan peran pengawas pengendalian internal dalam suatu instansi dilakukan oleh audit internal diproksikan dengan jumlah temuan ketidakpatuhan dalam peraturan perundang-undangan hasil pemeriksaan BPK. Karakteristik instansi dilihat dari ukuran dan kompleksitas kementerian/lembaga. Variabel dependen yaitu korupsi pada kementerian/lembaga dilihat dari jumlah kasus korupsi pada kementerian/lembaga pada tahun 2012-2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sampel 249 kementerian dan lembaga di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal, tingkat kewenangan audit internal berupa struktur organisasi audit internal setingkat eselon I berpengaruh dalam menurunkan kasus korupsi. Total anggaran (dalam Rupiah) berpengaruh positif terhadap kasus korupsi. Sedangkan jumlah temuan ketidakpatuhan dalam peraturan perundang-undangan hasil pemeriksaan BPK, jumlah auditor internal dan jumlah satuan kerja pada kementerian/lembaga tidak mempengaruhi korupsi."

"Perubahan demografi dan cepatnya modernisasi yang mengakibatkan tergusurnya penduduk asli Papua telah memicu antipati serta tuntutan untuk merdeka. Para pendatang dengan pendidikan yang lebih baik mendominasi pasar ekonomi dan dalam prosesnya menyisihkan penduduk lokal dari keuntungan ekonomi dan kesejahteraan. Perpindahan penduduk dalam skala besar yang disebut ?program transmigrasi? ke Papua juga mendorong timbulnya perasaan identitas yang terenggut diantara penduduk asli. Seluruh proses tersebut membangun persepsi bersama bahwa mereka menghadapi pemusnahan ras, atau paling tidak ancaman serius atas kelangsungan demografi dan budaya mereka. Di sisi lain, diprediksikan bahwa kebijakan penurunan tingkat kelahiran akan membawa kesempatanbagi Indonesia mengalami ?bonus demografi? pada tahun 2020-an. Esai ini akan fokus ke Papua karena kompleksitas masalahnya di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan serta kesehatan yang timbul seiring perubahan demografi. Memanfaatkan data sekunder dari Sensus Penduduk terakhir pada tahun 2010 yang diolah dengan program Stata, esai ini menggunakan metode komparasi untuk mengetahui perbandingan komposisi demografi di Papua dan menganalisa secara deskriptif sumber-sumber data terkait. Sebagai simpulan,memang terdapat ketimpangan dalam komposisi demografi masyarakat Papua yang dapat menghambat kesempatan menikmati bonus demografi 2020. Esai ini menyarankan agar pemerintah merevitalisasi program keluarga berencana yang fokus kepada partisipasi perempuan untuk mencapai rasio 2,1 kelahiran per perempuan. Pemerintah juga hendaknya membuat kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat asli Papua ke pelayanan dasar seperti pendidikan dan fasilitas kesehatan."

"Pemerintah Pusat telah memulai penerapan basis akrual pada tahun 2015. Permulaan implementasi ini menarik untuk diteliti terutama mengenai pengakuan pendapatan setelah basis akuntansi berubah. Penelitian ini bertujuan untuk memahamidan memaknai pengakuan pendapatan pada awal implementasi basis akrual. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan paradigma interpretif dan pendekatan studi kasus untuk mengungkap dan menafsirkan permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hasil pemahaman dan penafsiran yang menarik. Pertama, Pemerintah kehilangan haknegara dari PPh Migas karena penggunaan tarif pajak yang tidak konsisten antara kontrak dan tax treaty. Kedua, tidak ada perubahan pengungkapan PNBP Migas karena masih menggunakan asas neto sehingga substansi hak kewajiban dan negara dalam pengakuan pendapatan PNBP migas tidak diketahui dengan pasti. Ketiga, terdapat motif utilitas sebagian birokrat dalam pengenaan PBB Migas dengan memanfaatkan biaya pemungutan. Keempat, pengakuan pajak ditanggungpemerintah mengandung substansi ketidakadilan dan memberatkan rakyat Indonesia karena menambah mandatory spending yang dibiayai dari utang negara dan pemungutan pajak yang lebih besar. Implementasi basis akrual seharusnya dapat membawa kebaikan yang lebih besar melalui pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik."

"Museum pemerintah merupakan museum yang didirikan oleh pemerintah/pemerintah daerah. Saat ini, pengelolaan museum pemerintah dilaksanakan dengan pola Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tidak fleksibel dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja museum pemerintah, pemerintah memerlukan suatu terobosan yang dapat digunakan dalam pengelolaan museum pemerintah. Terobosan itu adalah dengan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) museum pemerintah. BLU memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan kas, pendapatan, dan belanja. BLU juga memiliki fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa. Selain itu, BLU jugamemberikan fleksibilitas dalam merekrut tenaga profesional di luar Pegawai Negeri Sipil (nonPNS), serta fleksibilitas dalam memberikan imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Dengan demikian, BLU museum pemerintah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, produktif, dan akuntabel. Pada akhirnya, masyarakat akan merasa puas terhadap kinerja museum pemerintah. Selain itu, peningkatan kinerja tersebut dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat akan museum pemerintah."

"ABSTRAKTugas utama manajemen adalah meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Kesejahteraan pemegang saham akan meningkat hila nilai perusahaan mereka meningkat. Jika manajemen ingin dianggap berhasil dalam tugasnya maka mereka harus bekerja dengan efisien dan efektif untuk bisa meningkatkan nilai perusahaan.Untuk mengetahui seberapa baik manajemen bekerja, diperlukan adanya suatu alat ukur yang objektif atas kinerja mereka. Dalam penelitian ini penulis memperkenalkan suatu alat ukur kinerja yang dianggap bisa mengukur dengan objektif dalam kondisi perekonomian yang normal. Alat ukur yang dimaksud adalah konsep Economic Value Added (EVA), yang memberikan kemudahan bagi pengukuran kinerja manajemen, dimana kinerja manajemen bisa dilihat dari seberapa besar nilai tambah yang telah diciptakan bagi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Secara sederhana EVA adalah laba operasi setelah pajak dikurangi dengan total biaya modal.Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menerapkan konsep EVA dalam mengukur kinerja manajemen PT. lndosat selama periode 1995-1999. Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen PT. Indosat dianggap mempunyai kinerja yang baik pada tahun 1996, 1997, dan 1999, karena adanya nilai tambah yang diciptakan. Untuk tahun 1998, dimana manajemen tidak bisa menciptakan nilai tambah, penulis tidak berani untuk menyimpulkan bahwa kinerja mereka buruk karena pada saat itu kinerja mereka dipengaruhi oleh faktor eksternal dominan yang tidak bisa dikendalikan, yaitu tingginya total biaya modal akibat tingginya tingkat suku bunga domestik yang dipicu oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan mencapai puncaknya pada tahun 1998."

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan kas cash holding perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2016. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling dan diperoleh 107 sampel perusahaan. Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian untuk meneliti apakah capital expenditures, cash flow volatility, business group, dividend, firm size, growth opportunities, operating cash flow, dan net working capital berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan perusahaan. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan regresi panel dengan metode estimasi least square dummy variables LSDV yang mengkombinasikan data yang memiliki efek cross-section dan efek runtun waktu. Dengan menggunakan model efek tetap, hasil penelitian menunjukan bahwa capital expenditures, dividend, growth opportunities, dan net working capital berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan kas sedangkan variabel lainnya tidak memiliki pengaruh yang cukup berarti.

---

The focus of this study is discussing about the factors that affect cash holdings of manufacturing companies listed on Indonesian Stock Exchange IDX in 2009 2016. The sample was determined by purposive sampling method and obtained 107 sample firms. In this study, the test is conducted to examine whether capital expenditures, cash flow volatility, business group, dividend, firm size, growth opportunities, operating cash flow, and net working capital have significant effect on the company's cash holdings. This study is analyzed by using panel regression with estimation method of least square dummy variables LSDV which combines data having the effect of cross section and time series. By using fixed effect model, the result of this study shows that capital expenditure, dividend, growth opportunity, and net working capital significantly affect on cash holdings while other variables have no significant effect."

"Public sector audit has an important role in development by improving transparency and accountability of state finance management. It is observed, however, that many development programs do not meet their objectives. It indicates that the current public sector audit has not been adequate to promote development program effectiveness. The objective of this research is to confirm whether the current public sector audit approach is not adequate to promote development program effectiveness and what additional roles are expected to be fulfilled by public sector audit. This study is based on the Indonesian context and uses a qualitative methodology where 27 semi-structured interviews were conducted to Member of Parliament and officials of the Supreme Audit Institution (SAI) and government entities in Indonesia. The study shows that the existing public sector audit has not been adequate to promote development program effectiveness because it pays more attention to financial and compliance aspects of the development program. Moreover, it also focuses on a completed development program. Stakeholders expect that public sector audit also needs to provide the solution, provide preventive measures, create a good environment and produce useful information for decision making."