Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Implementasi kebijakan keuangan dalam mengejawantahkan Visi dan Misi Kota Depok merupakan suatu fenomena yang tidak hanya menjadi cermin kebijakan publik tetapi sekaligus juga menjadi cermin pelaksanaan fungsi anggaran dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana yang tersusun dalam Rencana Strategis Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membahas alokasi anggaran pembangunan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kota Depok; serta faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat implementasi kebijakan keuangan daerah dalam perencanaan pembangunan Kota Depok. Penelitian menggunakan Teori Anggaran dari Syamsi, Suparmoko, Mardiasmo, Salomo, dan Schick; Teori Anggaran Belanja Daerah dan Muluk, Bird dan Jantscher, Musgrave & Musgrave, Sukirno; Teori Perencanaan Anggaran Belanja dari Abe, teori prencanaan Pembangunan Daerah dari Sitanggang, Meyer, Sigian, Tjokrowinoto Bryan &. White, Miranda, dan Arsyad. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan analisis data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah tersaji, maka diperoleh pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut: Alokasi anggaran pembangunan dalann pelaksanaan Rencana Strategis Kota Depok kurang optimal untuk merealisasikan Visi dan Misi Kota Depok, yaitu Kota Depok sebagai Kota Pendidikan, Permukiman, Perdagangan dan Jasa, Yang Religius Dan Berwawasan Lingkungan. Alokasi untuk sektor pendidikan masih dibawah 5 persen, alokasi untuk sektor permukiman sekitar 3 persen dan alokasi untuk sektor perindustrian dan perdagangan belum dapat mendapat pnioritas yang maksimal. Faktor pendukung implementasi kebijakan keuangan daerah dalam perencanaan pembangunan Kota Depok antara lain kondisi demografis, letak geografis, kondisi dinamis perekonomian masyarakat, sumber daya aparatur, kebijakan keuangan Pemerintah Pusat serta situasi perekonomian nasional. Faktor penghambat implementasi kebijakan keuangan daerah dalam perencanaan pembangunan Kota Depok antara lain faktor budaya kerja birokrasi yang inefisien dan sarat KKN, faktor kepentingan politik dan kepentingan bisnis yang kurang memperhatikan tuntutan moral dan etika, serta faktor keterbatasan sumber daya alam. Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak yang diteliti adalah sebagai berikut : Pemerintah Kota Depok perlu membentuk Tim Asistensi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Anggaran dengan meiibatkan kalangan akademisi dan konsultan profesional. Pemerintah Kota Depok bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok perlu segera merumuskan dan kebijakan yang kondusif menyangkut regulasi di bidang pembiayaan daerah, terutama alokasi anggaran pembangunan yang terarah untuk meningkatkan produktivitas daerah. Alokasi anggaran pembangunan untuk merealisasikan nisi dan mini Kota Depok, yaitu sektor pendidikan, permukiman, perdagangan dan jasa perlu menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran pembiayaan Daerah Kota Depok di masa mendatang tanpa mengesampingkan sektor-sektor yang lain.

Abstrak :
Tesis ini bertajuan untuk meneliti perbedaan kinerja keuangan, yang diukur dengan rasio-rasio berdasarkan laporan basis akrual (neraca, laba-rugi) dan laporan arus kas, serta mengetahui hubungannya terhadap imbal hasil saham, baik sebelum maupun pada periode krisis ekonomi. Untuk maksud ini, telah diteliti perusahaan-perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BED, mencakup dua tanggal laporan keuangan sebelum krisis (30 Juni 1996 dan 30 Juni 1997) serta dua tanggal laporan keuangan pada masa krisis (30 September 1997 dan 30 September 1998). Uji beda rata- rata (58 sampel) menunjukkan bahwa tiga rasio akrual berbeda secara signifikan antara periode sebelum dan periode krisis yakni total asset turnover, profit margin, dan return on investment. Sedangkan dua rasio lainnya yaitu debt equity ratio dan cash return on equity, sekalipun berbeda secara signifikan, namun tidak dapat disimpulkan maknanya mengingat pengaruh ekuitas negatif pada kedua rasio ini. Adapun uji regresi dan korelasi (47 sampel) mengungkapkan bahwa baik sebelum maupun pada masa krisis, hanya return on investment yang berkaitan secara signifikan terhadap imbal hasil. Berhubungan secara negatif sebelum krisis, dan berasosiasi secara positif pada masa krisis. Riset ini belum mampu menjawab apakah asosiasi rasio-rasio akrual terhadap imbal hasil lebih kuat (atau lebih lemah) dibandingkan asosiasi rasiorasio arus kas terhadap imbal hasil. Penelitian ini hanya mengungkapkan kecenderungan para investor di BEJ untuk lebih meyakini informasi profitabilitas dari laporan basis akrual daripada laporan arus kas. Kepada para peneliti lain yang tertarik melanjutkan penelitian serupa di masa mendatang, disarankan agar memperhatikan beberapa keterbatasan metodologi penelitian ini yaitu: Perform, model penelitian tidak dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan prediksi diantara rasio-rasio keuangan (akrual maupun arus kas) terhadap imbal hasil saham. Model yang mampu menunjukkan daya prediksi sebenarnya lebih bermanfaat bagi kalangan investor dalam menetapkan keputusan investasinya. Akan tetapi, untuk membuat model prediktif, diperlukan regresi berdasarkan time serries, yang membutuhkan waktu pengamatan lebih panjang. Kedua, metode stepwise yang digunakan untuk memilih variabel bebas yang signifikan, sesungguhnya tidak memperhatikan sama sekali makna teoritis dari setiap rasio keuangan (variabel bebas) yang tidak terpilih masuk kedalam persamaan regresi. Sebagai contoh, quick ratio yang dalam penelitian ini dinyatakan tidak signifikan terhadap imbal hasil di masa krisis (resesi), diabaikan begitu saja tanpa diteliti lebih mendalam. Padahal, hubungan positif quick ratio terhadap imbal hasil pada masa resesi, telah berhasil dibuktikan oleh Kane (1997).

Abstrak :
ABSTRAK Salah satu tugas Pemerintah Daerah adalah mengadakan pelayanan air minum kepada masyarakat melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Keberadaan Perusahaan Daerah merupakan wujud nyata dari desentralisasi yang mensyaratkan adanya otonomi Pemerintah Daerah. Perusahaan Daerah Air Minum mampu meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD), apabila dikelola oleh tenaga yang profesional. Untuk meningkatkan kemampuan PDAM, Pemerintah Pusat memberi pinjaman guna meningkatkan kemampuan kinerja PDAM. Salah satu BUMD yang memperoleh dana pinjaman dari Pemerintah Pusat adalah PDAM Tangerang, baik dana pinjaman dari luar negeri maupun dana pinjaman dari dalam negeri. Pengelolaan PDAM Tangerang dipengaruhi oleh antara lain : 1. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Sumber Daya Manusia di PDAM 3. Kinerja keuangan 4. Dana pinjaman dari Pemerintah Pusat Tugas PDAM Tangerang sangat berat khususnya untuk mengembalikan dana pinjaman serta bunganya. Untuk mengetahui kemampuan keuangan PDAM Tangerang akan dianalisis kinerja keuangan PDAM dengan menggunakan indikator rasio keuangan. Sebelum melakukan penilaian kinerja keuangan PDAM, akan ditelaah teori-teori yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Salah satu indikator untuk mengukur kinerja keuangan PDAM Tangerang ialah Pedoman Penilaian Kinerja PDAM berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327/1994. Indikator rasio keuangan dikelompokkan dalam: 1. Struktur Hutang 2. Efisiens, dan 3. Keuntungan. Berdasarkan kelompok rasio keuangan tersebut diatas, PDAM Tangerang akan diukur tingkat kesehatannya menjadi: 1. sehat sekali dengan nilai 41-48 2. sehat degan nilai 31-40 3. kurang sehat dengan nilai 21-30 4. tidak sehat dengan nilai 12-20 Dan akhirnya setelah hasil penelitian dibahash ditarik kesimpulan-kesimpulan dan diajukan saran-saran.

Abstrak :
ABSTRAK Seiring dengan lajunya gerak pembangunan, pada berbagai sektor terjadi pula masalah-masalah kebocoran, pemborosan, penyimpangan dan penyelewengan yang dalam hal ini berkaitan erat dengan terjadinya kerugian negara. Pada dasarnya sudah ada perangkat hukum serta prosedur yang mengatur penyelesaian kerugian negara yaitu ICW, Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (Juklak TP dan TGR) terbitan Bepeka maupun Departemen PU, namun perlu dikaji apakah dalam pelaksanaannya mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang telah terjadi. Di dalam penelitian ini kajian utama semula berfokus pada penyelesaian kerugian negara yang diproses oleh Biro Keuangan menyangkut TP dan TGR, tetapi kemudian harus dilengkapi dengan kajian penyelesaian kerugian negara hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional yang pelaksanaannya diatur secara tersendiri . Penelitian ini diawali dengan kajian kepustakaan menyangkut teori-teori efektivitas, kerugian negara, pengawasan dan konsep-konsep penyelesaian kerugian negara, selanjutnya diikuti dengan penelitian lapangan terutama di Biro Keuangan, Inspektorat Jenderal, dua Kantor Wilayah Departemen PU ditambah dengan Instansi Bepeka. Analisa yang dilakukan bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif alisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kerugian negara yang didasarkan pada ICW dan Juklak TP dan TGR belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sedang kerugian negara hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang ternyata mendominasi jumlah nominal kerugian negara di Departemen PU diwarnai pula dengan berbagai kerawanan. Oleh sebab itu dalam penanganan kerugian negara perlu dilakukan berbagai langkah meningkatkan pemahaman peraturan, peningkatan kualitas auditor dan pengaturan yang lebih jelas dan tegas atas penyelesaian hasil pemeriksaan. ix + 116 halaman + 4 tabel + 3 gambar + 9 lampiran Daftar Pustaka : 14 buku, 21 peraturan, 3 lain-lain.

Abstrak :
ABSTRAK
Di dalam GBHN 1993 ditegaskan bahwa Pengawasan Keuangan Negara dan Pembangunan, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional, termasuk pengawasan masyarakat dimantapkan secara terpadu dan konsisten agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan.

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode exploratif dengan cara mengungkapkan gambaran kenyataan yang ada dan upaya pemecahan masalahnya dengan menganalisis data primer dan data sekunder yang dikumpulkan di lapangan.

Dalam penelitian ini dikaji lima faktor yang dipandang menentukan efektivitas pengawasan yakni koordinasi, kewenangan, pertanggung jawaban, tindak lanjut dan sistem anggaran dalam semua tingkat kebijakan menurut kaidah Hierarchy Bromley (1989). Selain itu diteliti juga pelaksanaan pengawasan kasus Provinsi Dati I Jawa Barat dikaitkan dengan lima faktor tersebut dan tersedianya sumber daya, anggaran dan kondisi aparatur.

Nampak bahwa masih ditemukan ketidakjelasan institutional arrangements (peraturan perundang-undangan) yang mempertegas masalah koordinasi, kewenangan, pertanggungjawaban, tindak lanjut dan sistem anggaran. Ketidakjelasan mengakibatkan tidak efektivitasnya pelaksanaan pengawasan di Propinsi Dati I Jawa Barat.

Masalah-masalah yang juga ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan di Jawa Barat diartikan tumpang tindih jadwal dan over control, yang diperkirakan menimbulkan pemborosan dan bahkan merugikan obyek yang diperiksa.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka disarankan berbagai langkah perbaikan di berbagai tingkat kebijaksanaan yaitu : 1. Policy Level, merupakan tujuan negara yang akan dicapai. 2. Organization Level, merupakan implementasi dari aspirasi yang diwujudkan dengan pembentukan organisasi, aturan aturan serta hukum yang menetapkan bagaimana organisasi ini beroperasi. 3. Operational Level, adalah unit yang beroperasi dalam masyarakat dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana-pelaksana ditetapkan secara kelembagaan di Policy Level dan di organization Level.

Abstrak :
Tulisan ini mengkaji sejauh mana keberhasilan program privatisasi di Indonesia dengan memperbandingkan kinerja keuangan dan operasional dari 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencatatkan sahamnya di pasar modal sebelum dan sesudah privatisasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dan operasional adalah profitabilitas, efisiensi, leverage, kebijakan dividen, belanja modal, penjualan/pendapatan (output), kesempatan kerja, dan pajak yang dibayar perusahaan. Selanjutnya dibandingkan juga beberapa rasio keuangan BUMN yang diprivatisasi dengan sektor industri terkait pada tahun 2004 serta kecenderungan pergerakan harga saham tiga tahun terakhir (2002 sampai dengan 2004). Walaupun belum dapat dilakukan pengujian secara statistik, mengingat kecilnya sampel dan singkatnya waktu pengamatan, dalam beberapa indikator seperti efisiensi, output, dividen dan leverage hasilnya hampir bersamaan dengan temuan Sun dan Tong (2002) di Malaysia, dan Wei dkk. (2003) di China. Namun berbeda hasilnya untuk indikator profitabilitas, dimana ternyata peningkatan output perusahaan BUMN di Indonesia tidak serta merta dapat pula meningkatkan profitabilitas. Untuk indikator tenaga kerja, pajak dan belanja modal, ternyata kinerja BUMN yang diprivatisasi tidak seperti yang diharapkan. Gambaran secara umum menunjukkan bahwa delapan dari dua belas BUMN yang diprivatisasi menunjukkan kinerja keuangan dan operasional yang lebih baik setelah dilaksanakannya privatisasi, sedangkan empat BUMN Iainnya (Bank BNI, Indofarma, Kimia Farma dan Gas Negara) menunjukkan kinerja yang lebih buruk. Analisis secara sektoral kembali menunjukkan adanya kinerja yang buruk dari BUMN sektor konsumer/farmasi, sedangkan untuk sektor pertambangan dan keuangan, sebagian kinerjanya sangat buruk (Bukit Asam, Tambang Timah dan Bank BNI) dan sebagian lagi cukup baik (Bank BRI dan Aneka Tambang). Satu-satunya BUMN yang kinerjanya dan imbal hasil sahamnya bagus -dalam arti dibandingkan dengan industri sejenis dan sektor industri yang sama- adalah Semen Gresik. Privatisasi yang sifatnya parsial ternyata turut memberikan kontribusi terhadap tata kelola perusahaan yang lemah (weak governance) yang pada gilirannya menghasilkan kinerja yang belum memuaskan. Kondisi politik nasional yang tidak kondusif, tarik menarik antar elit politik (khususnya antara eksekutif dan legislatif), ketidakpastian hukum dan kekurangtransparanan pemerintah dalam proses privatisasi turut pula memberi kontribusi tersendatnya program privatisasi di Indonesia. Dari sekitar 160 BUMN yang ada, yang berhasil diprivatisasi dengan berbagai metodenya baru sebanyak 32 perusahaan (20%).

Abstrak :
Studi ini berangkat dari suatu ide bagaimana mendesain suatu kebijakan moneter yang efektif dalam mempengaruhi sektor riil baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Untuk itu, desain dari studi ini memiliki 3 tujuan utama: (i) melihat channel mekanisme transmisi yang paiing signifikan bekerja di Indonesia serta menentukan channel mekanisme transmisi yang paling terimbas oleh adanya krisis, (ii) melihat faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi suatu mekanisme transmisi jalur kredit, (ii) menunjukkan perfomance mekanisme transmisi kebijakan moneter antar daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan dua pendekatan utama, yaitu ekonometri time series (dengan Ordinary Least Square dan Polynomial Distributed Lag) untuk menjawab tujuan (i) dan (ii) serta ekonometri spasial unluk menjawab (iii). Dari hasil yang ditemukan dapai dijelaskan bahwa, credit channel dan money channel bekerja dengan tingkat efektifitas yang sama sebelum krisis meskipun setelah krisis, credit channel lebih volatile. Faktor permintaan dan penawaran bekerja dengan tingkat signifikansi yang sama dalam credit channel. Di level daerah, terdapat justifikasi signifikannya hubungan spasial antar daerah. Sementara itu credit channel terlihat lebih tercluster yang mengindikasikan jalur mekanisme ini harus lebih diprioritaskan karena Iebih manageable di level daerah yang memungkinkan kebijakan moneter terserap Iebih baik.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan dan ukuran perusahaan terhadap peluang privatisasi BUMN selama periode tahun 2001-2004, dimana faktor-faktor tersebut meliputi Return on Equity, Return on Assets, Debt to Equity Ratio, dan Size.

Daiam penelitian ini, metode ekonometrik yang digunakan adalah metode logit. Dimana di dalam model, hanya mempunyai satu variabel terlkat yaitu indikator satu-nol (privatisasi = 1 ; non-privatisasi = 0) dan empat variabel bebas. Dalam metode ini yang perlu diperhatikan adalah nilai kecenderungan (odd) koefisien dan tandanya sehingga dapat ditentukan probabilitas atau peluang privatisasi BUMN.

Hasil penelitian menemukan bahwa Return on Equity, Return on Assets, dan Size berpengaruh signifikan terhadap peluang privatisasi BUMN-Tahlm 2001, ROA signifikan pada taraf signifikansi OL = 0.05, sedangkan Size signifikan pada taraf signifikansi a = 0.10. Tahun 2002, ROE signifikan pada taraf signifikansi a = 0.10, sedangkan Size signifikan pada taraf signifikan a = 0.05-Tahun 2003, ROA dan Size sama-sama signifikan pada taraf signifikan a = 0.10. Artinya adalah jika nilai dari setiap variabel tersebut mengalami kenaikan atau mengalami perubahan, misalnya sebanyak satu unit, maka akan meningkatkan, menurunkan, atau mempengaruhi peluang plivalisasi BUMN. Jika tanda koefisiennya positif akan meningkatkan atau mempengaruhi peluang privatisasi BUMN, sebaliknya jika tanda koefisiennya adalah negatif maka akan menurunkan atau mempengaruhi peluang privatisasi BUMN. Jumlah kenaikan maupun penurunan peluang privatisasi BUMN tersebut, diperoleh dengan Cara mengantilogkan nilai dari koefisien masing-masing variabel yang disebut nilai odd.

Abstrak :
ABSTRACT
L'analyse financiere se conduit a partir des "chiffres" et met en jeu des techniques. On pourrait penser qu'elle est aussi irreprochable que n?importe quelle mesure scientilique établie, parexampie dans un laboratoire de biologie. Malheureusement, il n'en est rien et ceci pour trois raisons. Diabord, paroe que les chiffres peuvent etre manipules. Ensuite parce que les chiffres ne parlent pas d?eux memes : derriere un resultat chiffre, peuvent surgir plusieurs interpretations, ce sont tes individus qui font parler les chiflres. Eniin, parce quindependamment de toute manipulation ou de toute discussion dinterpretation. une analyse a toujours une tin : elle est ?interesséei elle repond a une demande du commanditaire et elle est donc orientee par les interrogations de ce demier.

ll y a done des approches differentes qui tiennent e la fois a l'acces, a l'information, aux questions traitees eta la confrontation d?idees sur le diagnostic.

Un premier facteur contingent tient a la position de Panalyste par rapport ei Yinformation inteme de l'entreprise : l'acces a cette infomiation lui est-il ouvert ?

Cette question ne se confond pas avec celle de savoir si l'analyste fait partie ou non de l'entreprise. Un cabinet d'audit, sollicite par le direction iinanciere d'une société. travaille en inteme dans cette societé. Le meme auditeur travaillant au service d'un acquereur potentiel est en situation exteme par rapport a la societé ciblee. Dans le premier cas, il dispose des infonnations lui permettant d?établir le bilan et les comptes et de les interpreter. Dans le second cas, il doit travalller sur les documents présentes au public et les informations legales. ll doit aussi exploiter des infomiations contenues dans la presse, multiplier les oomparaiscns de reference sectorielles avec les entreprises leader dans le meme domain d'activité. Il doitfomiuler eventuellement plusieurs hypotheses.

Le conditions de l'analyse varient aussi selon le champ d?etude : s'agit-il d'analyser une entreprise en particulier, ou une branche d'activite ? Une analyse iinanciere sectorielle ne peut pretendre au meme degre d'exhaustivite qu?une analyse individuelle. Plus le champ s'e!argit, plus l'information tend e s?appauvrir. Cette remarque doit oependant etre nuancée, car elle n'est pas valable pour les Centrales de Bilans. Comme celle de La Banque de France, qui possede l'exhausti\rite de l?information collectée sur l'ensemble des maison méres et des holdings financieres. ici encore, le probleme se retnouve poser de la position de l?analyste : agit-il a l'interieur d'une base dinformations véritiees, etayees, retraitees, et mises en coherence, ou travaille-t-il a partir de donnes brutes et Hmitées ?

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan terhadap dua puluh perusahaan go public yang melakukan akuisisi pada tahun 1993 dan 1994 dengan masa obyek penelitian kurun waktu waktu 1990 sampai dengan 1996 dan perusahaan yang diteliti adalah perusahaan induk saja (perusahaan yang melakukan akuisisi ). Data yang diperolch dianalisa dengan analisis uji beda dua rata-rata dan pengujian dilakukan dengan perangkat software Microstat Copyright 1984 by Ecosoft Incorporated pada taraf signifikasi 1 %, 5 %, dan 10 %. Dalam penelitian ini penulis membahas dampak perusahaan yang melakukan akuisisi terhadap kinerja keuangan yuitu dampak akuisisi terhadap rata-rata return saham setelah akuisisi dibandingkan dengan sebe1um akuisisi, dampak akuisisi terhadap rata-rata R01 dan ROE sebelum akuisisi dibanding dengan sesudah akuisisi. serta rata-rata R01 dan ROE sesudah akuisisi dengan perusahaan pesaingnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan return saham sebelum akuisisi dengan sesudah akuisisi, perbedaan profitability sebelum dan sesudah akuisisi dan profitability sesudah akuisisi dengan pesaingnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum dampak akuisisi terhadap kinerja keuangan dari dua puluh perusahaan yang diteliti menunjukkan bahwa bila ditinjau dari sudut return saham dan profitability, dengan akuisisi belum dapat meningkatkan nilai bagi share holder dan manajemen bahkan secara keseluruhan profitability perusahaan setelah akuisisi lebih buruk daripada profitability sebelum akuisisi.