Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
PENDAHULUAN Latar Belakang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK menggunakan suatu Standar Audit Pemerintahan (SAP) dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Proses pemeriksaan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi harus sesuai dengan SAP dan PMP dengan harapan dihasilkan kualitas hasil pemeriksaan yang baik. Kualitas pemeriksaan yang balk tentunya didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sumber daya manusia, materialitas temuan dan proses pemeriksaan itu sendiri. Faktor kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingginya tingkat pendidikan dan pengalaman seseorang dalam melakukan pemeriksaan. Kemudian faktor materialitas dapat diwakiii oleh variabel nilai nominal temuan atau persentase penyimpangan terhadap total nilai yang diperiksa. Sedangkan variabel yang digunakan dalam faktor proses pemeriksaan adalah penerapan standarisasi pemeriksaan dalam kegiatan pemeriksaan. Dari ketiga faktor tersebut, untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia dibutuhkan data dari seluruh perwakilan BPK karenanya dibutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk membahasnya sedangkan bila melihat dari materialitas temuan, dibutuhkan data akurat dari hasil pemeriksaan yang jumlahnya juga banyak. Untuk proses pemeriksaan cukup dibutuhkan standar pemeriksaan yang digunakan BPK dan datanya dapat diperoleh di kantor pusat, karenanya akan lebih efisien bila melihat dari sudut pandang ini. Selanjutnya akan dibahas mengenai faktor proses pemeriksaan karena melalui proses dapat diketahui apakah standar pemeriksaan yang digunakan BPK sudah dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan. Tahap-tahap yang ditetapkan dalam standar pemeriksaan seharusnya dilalui oleh setiap tim pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan. Apabila standar pemeriksaan diterapkan sebagaimana mestinya, kualitas pemeriksaan seharusnya baik. Dari sampel data Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2000 masih terdapat temuan yang tidak material, yaitu dengan persentase nilai nominal temuan terhadap total nilai yang diperiksa kurang dari 10%. Ini menunjukkan bahwa kualitas pemeriksaan masih belum maksimal. Untuk mengetahui penyebabnya dapat dilihat dari sudut pandang proses pemeriksaan. Berdasarkan data di atas, penerapan standar pemeriksaan dalam kegiatan pemeriksaan kemungkinan masih terdapat kelemahan. Kelemahan tersebut dapat terjadi pada tahap-tahap yang harus dilalui oleh tim pemeriksa. Dengan mengevaluasi setiap tahapan kegiatan pemeriksaan diharapkan dapat diketahui dimana terdapat kelemahan tersebut sehingga dapat diperbaiki. ]uga melalui perbandingan dengan standar pemeriksaan beberapa negara dapat diperoleh masukan untuk menyempurnakan standar pemeriksaan BPK.

Abstrak :
ABSTRAK
Guna menunjang kelancaran tugas-tugas umum Pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan, Pemerintah Reptiblik Indonesia secara terus menerus mengupayakan meningkatkan mutu pengawasan di bidang pelaksanaan Anggaran Belanja Negara, baik Anggaran Rutin maupun Angaran Pembangunan. Untuk itu, Pemerintah membentuk BPKP dengan Kepusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, Badan ini merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berperan sebagai Badan Pengawasan Intern Pemerintah, dan secara struktural BPKP mempunyai kedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas-tugas pokok BPKP adalah merencanakan program kerja pengawasan dan melaksanakan program program pengawasan terhadap kebijaksanaan pengawasan yang telah digariskan oleh Wakil Presiden, dengan berlandaskan kepada ketentuan-ketentuan Instruksi, Preeiden Nomor 15 Tahun 1983. Dimana salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa secara operasional, taknis pelaksanaan pengawasan yang akan di terapkan oleh BPKP harus dikonsultasikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawas Pembangunan. Sedangkan setiap laporan hasil-hasil pengawasan BPKP kepada Presiden harus melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menko Ekuin dan Pengawasan Pembangunan. Secara struktural, kedudukan BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, namun dalam prakteknya segala tindakan-tindakan yang akan diambil oleh BPKP harus dikonsultasikan kepada Menteri Negara PAN dan Menko Ekuin/Wasbang sehingga secara psikologis eksistensi BPKP selaku Pengawasan Intern Pemerintah adalah lemah karena harus melalui pihak ketiga.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi waktu penyelesaian audit yang berdampak pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan menggunakan audit report lag (ARL) sebagai proksinya. Objek penelitian adalah 236 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2008-2011. Data diolah menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ARL ditemukan lebih panjang pada perusahaan yang mengalami kerugian dan memiliki banyak anak perusahaan, namun lebih pendek pada perusahaan yang mendapat opini audit wajar tanpa pengecualian. Sementara itu, berita baik/buruk dan probabilitas kebangkrutan tidak ditemukan memiliki pengaruh terhadap ARL sama halnya dengan rotasi partner audit. Selain itu, perusahaan yang melakukan rotasi KAP secara riil terbukti memiliki ARL yang lebih panjang, sedangkan perusahaan yang melakukan rotasi KAP secara semu memiliki ARL yang lebih pendek. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa rotasi KAP secara cross-up tidak ditemukan berpengaruh terhdap ARL. Sedangkan rotasi KAP secara cross-down atau rotasi dari KAP dengan ukuran lebih besar ke KAP dengan ukuran lebih kecil terbukti memiliki ARL yang lebih pendek.

---

ABSTRACT
This research is aimed to examine factors that influence timeliness of audit completion which later affect the timeliness financial reporting with audit report lag (ARL) as proxy. The samples of this research are 236 non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange from period 2008 to 2011. The data is examined using panel data regression. Results show that audit report lag is also found to be longer for firms which experienced loss in their current year income and has large number of subsidiaries but shorter for firms who got unqualified opinion. Meanwhile, good/bad news and bankrupcty probability have no effect on audit report lag. the audit partner rotation does not significant effect on audit efficiency. Real audit firm rotation has effect on make audit report lag becomes longer and quasi firm rotation has effect on make it shorter. Results also show that cross-up rotation has no influences on audit report lag. On the other hand, firms which experienced cross-down audit firms rotation (audit rotation from larger audit firms to smaller audit firms) significantly have longer audit report lag.

Abstrak :
ABSTRAK
Adanya Ruang lingkup yang sangat luas terhadap pengertian keuangan negara, menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN Persero. Di antaranya hilangnya prinsip badan hukum yang membedakan status uang dan kepemilikan suatu badan usaha. Hal ini mendorong pemeriksa dan penuntut umum mengategorikan semua perbuatan melanggar hukum dalam bidang hukum publik maupun bidang hukum privat sebagai kerugian negara. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah keuangan BUMN Persero termasuk ke dalam keuangan negara dan bagaimana implikasi status hukum keuangan BUMN Persero setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penulisan skripsi ini menggunakan yuridis normatif dan bertumpu pada data sekunder yang disajikan secara deskriptif analisis. Hasil penulisan menunjukkan bahwa berlakunya pengawasan dan pemeriksaan negara terhadap BUMN Persero dengan prinsip Business Judgment Rules. Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan tetap berwenang memeriksa BUMN Persero oleh karena keuangan BUMN Persero termasuk ke dalam keuangan negara.

---

ABSTRACT
There is a very broad scope of understanding of finances of the state give rise to legal uncertainty for the management and accountability SOE Persero. Including the loss of the principle of legal entity that distinguish the status of money and possession of a business entity. This prompted the examiner and the public prosecutor categorize all unlawful actions in the field of public law and private law areas as state losses. The writing of this thesis aims to find out whether the financial SOE Persero belong to the finances of the State and how the financial implications for the legal status of SOE Persero after the Constitutional Court decisions. This thesis writing method using the normative juridical and based on secondary data will be presented in descriptive analysis. The results of the writing shows that the enactment of supervision and examination of SOE Persero with the principle of business judgment rules. Badan Pemeriksa Keuangan are declared authorities to check SOE Persero.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan menjelaskan prosedur audit yang dilakukan KAP SNF atas akun liabilitas PT MRA, untuk periode laporan keuangan per 31 Desember 2018. Salah satu prosedur audit yang akan dijelaskan adalah pengujian Search for Unrecorded Liability (SURL) sebagai bagian dari pengujian substantive-test of detail. Hasil audit menunjukkan bahwa terdapat kesalahan pada pencatatan liabilitas atas asersi pisah batas, kelengkapan, dan keberadaan. Atas kesalahan tersebut, manajemen dan auditor sepakat untuk melakukan penyesuaian dikarenakan nilai salah saji secara keseluruhan adalah material. Secara keseluruhan, laporan magang ini menyatakan bahwa akun liabilitas PT MRA telah disajikan secara wajar dan prosedur audit KAP SNF atas akun liabilitas telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku, serta SNF Audit Guide. ......The final projects aim to explain the audit procedures performed by KAP SNF on liabilities account PT MRA, for the financial statement as of December 31, 2018. One of the audit procedures to be explained is the Search for Unrecorded Liability (SURL) as part of the substantive-test of details. The audit results indicate that there are errors in the recording of liabilities, on cut-off, completeness, and existence assertions. For this error, management and the auditor agreed to make adjustments because the overall misstatement value was material. Overall, final project states that the liability account of PT MRA has been fairly presented and the audit procedure by KAP SNF for the liability account have complied with applicable theories and standards, and the SNF Audit Guide.

Abstrak :
Akuntan Publik merupakan salah satu profesi yang sangat diperlukan oleh pihak-pihak tertentu yaitu pihak klien/Perusahaan, pihak ketiga/masyarakat dan pemerintah untuk mendapatkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dalam rangka digunakan untuk tujuan. pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, akuntan publik tidak memihak pada kepentingan klien, pihak ketiga maupun pemerintah. Akuntan publik dalam menjalankan pemeriksaan akuntan suatu perusahaan berlandaskan kepada perjanjian/kontrak yang dibuat dengan pihak klien/perusahaan. Perjanjian auditing (pemeriksaan laporan keuangan) merupakan perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu yang pengaturannya berdasarkan kebebasan berkontrak, ketentuan khusus untuk itu, kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (pasal 2602 jo 1339 KUHPer). Hal yang khusus dari perjanjian auditing adalah perjanjian auditing harus tunduk kepada ketentuan khusus yaitu Prinsip Akuntansi Indonesia, Norma Pemeriksaan Akuntan dan Kode Etik Akuntan. Pelanggaran terhadap ketentuan khusus itu atau kelalaian dalam membuat opini (laporan akuntan) dapat berakibat fatal bagi perusahaan atau pihak lain yang berkepentingan, sehingga karena itu akuntan publik dapat dituntut menurut hukum. Karena hal tersebut, penulis menjadi sangat tertarik untuk membahas perihal Tinjauan Yuridis Perjanjian Auditing (Pemeriksaan Laporan Keuangan) antara Perusahaan dengan Akuntan Publik dengan melihat permasalahan yang timbul dan bagaimana upaya penyelesaiannya sehingga tercipta perlindungan hukum. Adapun metode yang dipergunakan adalah dengan melakukan analisa atas hasil riset lapangan di PT JIEP Jakarta dan Kantor Akuntan Drs. Santoso Harsokusumo di Jakarta maupun bahan kepustakaan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh hasil audit yang diukur dengan opini dan temuan audit serta kualitas auditor yang diukur dengan berulangnya penugasan, peran, pengalaman dan latar belakang ketua tim terhadap audit delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia tahun 2013. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan menguji 471 sampel yang memenuhi kriteria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil audit yang diukur dengan opini dan temuan audit berpengaruh signifikan terhadap audit delay LKPD tahun 2013. Kualitas auditor yang diukur dengan berulangnya penugasan, peran, pengalaman dan latar belakang ketua tim tidak berpengaruh terhadap audit delay LKPD tahun 2013. ......The study was conducted to analyze the effect of the audit result as measured by opinion and audit remarks, and auditor quality as measured by repeat assignment, roles, experiences and background of audit team leader on local government financial statement?s audit delay in Indonesia for the year ended 2013. This study using multiple linear regression model by testing 471 samples that met the criteria. The Result showed that audit result as measured by both opinion and audit remarks, have significant effect on local government financial statement audit delay for the year ended 2013. Auditor quality as measured by repeat assignment, roles, experiences and background of audit team leader has no significant effect on local government financial statement audit delay for the year ended 2013.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan peran pengawasan kepala daerah, DPRD, dan auditor internal terhadap kinerja pemerintah daerah, dan juga menganalisis tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dengan peran pengawasan kepala daerah, DPRD, dan auditor internal sebagai pemoderasi. Penelitian ini menggunakan analisis data panel terhadap laporan keuangan pemerintah daerah periode tahun 2009 hingga tahun 2013 dengan metode kuantitatif dan total observasi sebanyak 1.808. Berdasarkan hasil empiris ditemukan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan, peran pengawasan kepala daerah, pengawasan DPRD, dan peran pengawasan auditor internal pemerintah daerah berpengaruh positif dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ditemukan juga bahwa peran pengawasan kepala daerah dengan masa jabatan lebih dari satu periode memperkuat pengaruh positif tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan kinerja pemerintah daerah, namun peran pengawasan kepala daerah dengan latar belakang birokrat, peran pengawasan DPRD, dan peran auditor internal memperlemah pengaruh positif tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peran pengawasan kepala daerah dengan masa jabatan lebih dari satu periode dapat meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang akan memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. ......The purpose of this study is to analyze the effect of the follow-up of audit recommendations from the Audit Board of Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan or BPK) by the local government and monitoring role of district head, legislative, and internal auditor on local governments? performance. More specifically, this study also examines the effect of the moderating effect of the monitoring role of district head, legislative, and internal auditor in the relationship between the local government?s follow-up from the BPK?s audit recommendations and the local governments? performance. This study is conducted under a panel quantitative method using 1.808 observations from the local government?s financial statements covering the period of 2009-2013. The empirical test results show that the local government?s responses on the audit recommendations as well as the monitoring role of district head, legislative, and internal auditor provided positive effects on the local government?s performance. As for the moderating effect, except for the incumbent head of districts?s monitoring role; the finding show that monitoring role weaken the effort of the local government in following-up the BPK?s audit recommendations towards increasing the local government?s performance. The results of the study emphasized that a strong monitoring effort on the incumbent head district?s leads to a significant increase on the local government?s performance with proper responses on the BPK?s audit recommendations.