Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Film merupakan bagian dari karya rekam, sehingga pelaksanaan pelestarian film nasional harus dilandaskan pada UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Karya Cetak dan Karya Rekam. Pada kenyataannya, sampai dengan awal tahun 1998, penerapan undang-undang tersebut dalam hal film belum dilaksanakan. Kenyata.an tersebut melahirkan asumsi bahwa terdapat masalah dalam pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun,. 1990 dan bahwa belum ada upaya untuk menyusun peraturan pemerintah pendukung undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya pelestarian film nasional, khususnya upaya pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 1990 dalam hal film berikut alternatif pemecahan bagi masalah yang ada. Data penelitian ini dikumpulkan melalui pengamatan dokumen dan wawancara dengan para informan, yang mewakili lembaga-lembaga yang terlibat dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian film nasional, lembaga pendidikan, dan pengamat perfilman. Melalui wawancara tersebut didapat informasi tentang praktik pelestarian film yang ada, masalah yang dihadapi, serta saran dan usulan untuk pemecahan masalahnya. Asumsi pertama bahwa terdapat masalah dalam pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 1990 terbukti benar, akan tetapi asumsi kedua, yaitu bahwa belum ada upaya untuk menyusun peraturan pemerintah pendukung undang-undang tersebut dalam hal film ternyata salah. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam dalam Hai Film (RPP-FCAFD) ternyata telah selesai disusun. Masalahnya, RPP tersebut belum dapat disahkan sehubungan dengan masih adanya perbedaan-perbedaan pendapat di antara pare pengambil keputusan mengenai substansinya. Hal ini mengungkap adanya masalah yang lebih besar lagi, yaitu terdapatnya kesalahan persepsi yang mendasar dalam kebijakan pelestarian film nasional yang ada. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh permasalahan yang ada berakar pada dua hal, yaitu: bahwa konsep pelestarian film sangatlah kompleks dan bahwa proses penetapan kebijakan pelestarian film nasional tidak dilaksanakan secara partisipatif dan koordinatif. Kesimpulannya, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap kebijakan pelestarian film nasional yang ada dan proses penyempurnaannya hares dilakukan secara partisipatif dan koordinatif.

---

ABSTRACT Since film is a part of audio visual materials, efforts on the national film preservation has to be in accordance with the UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Karya Cetak dan Karya Rekam (the deposit act for printed and audio visual materials). As a matter of fact, until early of 1998, enforcement of the act in the field of film had not been able to implement. Such a fact gave in assumptions that there must be problem in the enforcement effort, while no effort has been made to set up any required supporting regulation. Based on the above assumptions, an effort made through the research to identify the problems and to find out the possible solutions of the problem. The data used was collected by means of document observation and interview methods. The informants consist of the representatives of the institutions involved in the decision making and the implementation of the national film preservation policy, a lecturer at the institute of arts in Jakarta, and a film observer. The data shows the condition of the film preservation taking place in Indonesia, the problem faced in the effort and the problem solving expected by the informants to do. The first assumption, that there is trouble in the implementation of the act, proved right, but the second one proved wrong, The concept of the regulation supporting the implementation of the act in the field of film has been made. The matter is that the concept has not been able to ratify due to the existing disagreement among the decision makers upon the substance of the regulation. This phenomenon reveals the bigger problems, since the disagreements show misperception of some principal matters related to the film preservation. Based on the analysis it is found that the whole problem is rooted to two facts, namely: the fact that the concept of film preservation is very complex and that there is lack of co-ordination among institutions involved and participation of the competent individuals and the institutions in the process of policy making. The conclusion is that the national film preservation policy need some improvement, and in the improving process, participation and co-ordination of the related persons and institutions is a must.

Abstrak :
Penelitian berjudul Kerjasama Pelestarian Film: Studi Kasus di Sinematek Indonesia ini, bertujuan untuk mengetahui hubungan kerjasama yang telah dijalin oleh Sinematek Indonesia, bentuk-bentuk kerjasama serta hasil pelaksanaan dari kerjasama yang telah dilakukan, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalin hubungan kerjasama. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil yang ditemukan Sinematek Indonesia telah menjalin hubungan kerjasama internasional dengan FIAF (Federation Internationale des Archives du Film), kerjasama pelestarian regional dengan SEAPAVAA (South East Asia-Pasific Audio Visual Archives Association), kerjasama restorasi film dengan beberapa negara di Asia, dan kerjasama pelestarian nasional dengan Dewan Kesenian Jakarta melalui Kineforum, rumah produksi maupun pembuat film, Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional yang tertuang dalam Memorandum Kesepakatan Kerjasama. Namun, masih banyak kendala yang dihadapi dalam terjalinnya kerjasama sehingga hasil dari kerjasama yang dijalin tidak terlihat secara signifikan. Dapat disimpulkan bahwa Sinematek Indonesia bersifat pasif dalam menjalin hubungan kerjasama. ......The title of this study Kerjasama Pelestarian Film: Studi Kasus di Sinematek Indonesia aims to determine the relationships corporation that has been woven by Sinematek Indonesia, forms of corporation, and results of the implementation of the corporation, and obstacles faced in establishing corporation. This research is qualitative descriptive and case study method. The results found that Sinematek Indonesia have established international corporation for film preservation with FIAF (Federation Internationale des Archives du Film), regional corporation for film preservation with SEAPAVAA (South East Asia-Pasific Audio Visual Archives Association), film restoration corporation with several countries in Asia, and national corporation for film preservation with Dewan Kesenian Jakarta through Kineforum, production house and film-maker, National Library and National Archives as stipulated in memorandum of understanding. However, there are still many obstacles encountered in the corporation so that the result of the collaboration is woven not look significantly. It can be concluded Sinematek Indonesia are passive in corporation.