Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pembiayaan Konsumen adalah salah satu lembaga pembiayaan yang telah berkembang menjadi industri pembiayaan alternatif selain Bank dan lembaga keuangan lainnya. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen oleh kreditur dibutuhkan jaminan bahwa debitur akan melunasi hutangnya sehingga sebagai jaminan dibuatlah perjanjian penjaminan dengan menggunakan jaminan fidusia, namun perjanjian pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia dalam praktiknya seringkali menimbulkan masalah antara debitur selaku konsumen dengan kreditur selaku perusahaan pembiayaan. Salah satunya yaitu kasus terkait akibat hukum keterlambatan pembuatan serta pendaftaran akta jaminan fidusia. Adapun dalam kasus ini, Perusahaan Pembiayaan selaku kreditur membuat dan mendafttarkan akta jaminan fidusia di luar jangka waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Selain itu, akta jaminan fidusia tersebut oleh kreditur dibuat dan didaftarkan setelah debitur meninggal dunia. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum keterlambatan pembuatan serta pendaftaran akta jaminan fidusia dan menganalisis perbuatan Notaris dalam membuat dan mendaftarkan akta jaminan fidusia yang melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 ditinjau menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utamanya. Hasil penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yaitu akibat hukum keterlambatan pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia adalah tidak dapat dilakukannya eksekusi terhadap objek pembiayaan konsumen serta tindakan Notaris dalam membuat dan mendaftarkan akta jaminan fidusia yang melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 adalah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

ABSTRACT
Consumer Finance is one of the financial institutions that has evolved into an alternative financing industry other than Banks and other financial institutions. In the consumer finance agreement, it is necessary for the debtor to guarantee to the creditor that the debtor will pay the debts by using fiduciary transfer of ownership, but in the reality, the consumer finance agreement with the fiduciary transfer of ownership often lead to problems between the debtor as the consumer and the creditor as the financial company. One of them is the case that related to the law consequence of delayed deed making and registration of fiduciary transfer of ownership. In this case, the financial company, as the creditor, made and registered a fiduciary transfer of ownership that exceed the deadline stipulated by the Regulation of the Minister of Finance No.130 PMK.010 2012 about registration of Fiduciary Transfer of Ownership for the Financial Institution that do Consumer Finance for Motor Vehicles with Fiduciary Transfer of Ownership. Other than that, the fiduciary transfer of ownership was made and registered by the creditor after the debtor died. The purpose of this research is to discuss the legal consequences of delayed deed making and registration of fiduciary transfer of ownership and to analyze the acts of a Notary in making and registering fiduciary transfer of ownership that exceed the deadline stipulated by the Regulation of the Minister of Finance No.130 PMK.010 2012 to be reviewed from the Notary Law point of view. The research method that used in this thesis is normative juridical or library research using secondary data as the main source. The result of this research is to get answer from the problem that is the law consequence from the delayed making and registration of fiduciary transfer of ownership is that the confiscation of the object of the consumer finance is prohibited and the notary act in making and registering the fiduciary transfer of ownership that exceed the deadline stipulated by Regulation of the Minister of Finance No.130 PMK.010 2012 is breaking the Article 16 paragraph 1 letter a of Notary Law.

Abstrak :
Perkembangan dunia investasi di Indonesia, khususnya di bidang jasa penunjang minyak dan gas bumi semakin meningkat. Untuk menjalankan usaha di bidang minyak dan gas bumi ini diperlukan modal yang tidak sedikit. Dalam prakteknya untuk mendapatkan modal tersebut perusahaan membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan tersebut antara lain diperoleh melalui kredit. Kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan, karena pemberian kredit dapat menimbulkan permasalahan bagi kreditor, jika pengembalian pinjaman dari debitor tidak sesuai dengan perjanjian kredit. Dalam praktek pemberian kredit tersebut, hak jaminan kebendaan yang menjadi dasar pengikatan jaminan antara kreditor dengan debitor adalah dengan mengikat klaim asuransi sebagai jaminan dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: C.HT.01.10-22 Tahun 2005 Tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia. Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang ditambahkan dengan wawancara yang dilakukan oleh pihak terkait dengan masalah pendaftaran fidusia. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa klaim asuransi sebagai objek jaminan fidusia memiliki kelemahan disebabkan oleh karakternya sebagai benda dan ketidakjelasan UUJF. Keadaan ini menurut penulis tidak cukup melindungi kepentingan kreditor. Untuk itu diperlukan upaya membangun konstruksi hukum pengembangan klaim asuransi sebagai benda guna melindungi kreditor jika kredit macet. Dalam praktek peranan notaris dalam memahami dan memberikan perlindungan yang seimbang kepada kedua belah pihak dapat pula memberikan perlindungan kepada kreditor sebagai pemegang jaminan fidusia atas klaim asuransi. ......The dynamic development in the realm of investment in Indonesia, especially in the company of oil and gas support happen to keep increasing. A big amount of capital is required to ran a business in oil and gas industry. For this purpose, companies need financing, one way of which is through credit facility. The need for credit facility as well as its facilities needs a guarantee, particularly in the side of the creditor, in order to avoid any risk of loosing the investment profit expected in case the debtor doesn't comply with the agreement made before. Regarded from the law point of view, security on the credit guarantee is considered as a preventive act in lending a credit. In this credit facility, the insurance claims is used as the property guarantee right used as the basis of guarantee credit bond between creditor and debtor is based on Law No. 42 Year 1999 on Fiduciary Guarantee (UUJF) and Circular of the Directorate General of Legal and General Affairs No. C.HT.01.10-22 Year 2005 on Standardization of the Fiduciary Registration Procedure. This research is conducted by applying the literature research method and supported by in depth interview with the party concerned on the fiduciary registration matter. From such literature research, it may be concluded that the insurance claims as a property has some disadvantages caused by its characteristic as a property and by the unclear of UUJF. This condition is not protective enough for creditors concerns. Therefore, efforts to develop a law construction for insurance claims development as a property in order to protect creditor when the debt is unperformed are important to make. Public notary roles in understanding and giving balanced protection to both parties can also give protection to the creditor as the holder of fiduciary transfer on insurance claims.