Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Di samping memberikan kontribusi kepada penerimaan Negara dalam bentuk dividen, BUMN juga mempunyai peranan strategis lain yaitu menghasilkan barang dan/atau jasa kepada masyarakat, pelopor sektor usaha yang yang belum diminati swasta, pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan swasta juga turut mengembangkan usaha kecil/koperasi. Sebagai pengurus BUMN Perseroan, direksi memegang peranan yang sangat penting agar tujuan pendirian BUMN tercapai. Dalam mengurus perseroan, direksi harus mengambil berbagai keputusan bisnis yang memiliki risiko. Salah satu risiko yang mungkin terjadi adalah keputusan bisnis yang diambilnya merugikan perseroan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan hukum kepada para direksi perseroan terbatas karena telah mengakomodasi doktrin fiduciary duty dan business judgment rule. Prinsip ini seharusnya juga berlaku di BUMN perseroan karena BUMN perseroan juga tunduk kepada prinsip-prinsip perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU PT dan UU BUMN. Ada dua masalah yang dianalisis menyangkut penerapan kedua doktrin tersebut dalam BUMN perseroan yaitu : bagaimana doktrin fiduciary duty dan business judgment rule yang berasal dari common law principles diserap dalam UU PT dan UU BUMN dan bagaimana penerapan doktrin tersebut dapat digunakan sebagai pembelaan diri direktur BUMN perseroan yang didakwa merugikan keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa business judgment rule dalam UU PT berlaku sebagai standar of review. Unsur-unsur dalam business judgment rule diserap dalam UU PT ke dalam beberapa kualifikasi. Pembelaan diri sebagaimana kualifikasi tersebut bersifat kumulatif. Keberlakuan business judgment rule untuk direksi BUMN perseroan mengalami pergeseran dari wilayah hukum privat menjadi wilayah hukum publik karena definisi keuangan negara di pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan business judgment rule harus dilihat kasus demi kasus. Karena kualifikasi yang diserap dalam UU PT tidak secara jelas didefinisikan maka interpretasinya tergantung kepada pengetahuan hakim. Untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengertian keuangan negara dan agar dilakukan kejelasan atas kualifikasi business judgment rule untuk meminimalkan perbedaan interpretasi hakim. ...... State-Owned Limited Liability Enterprise (SOE) has a very important role in developing national economic. In addition to give money to the state receipts inthe form of dividends, SOE has strategic roles in making public goods andservices, pioneer in some business sectors, a counterweight private power also developing small business. The SOE's board of directors holds a very important role to make sure that the purpose of SOE is achieved.In proposing the company, the board of directors shall take a variety of the business decision that bearing a risks. One of the risk that might happen to the business of his detrimental to the company. Law No.40/2007 on Limited Liability Company give a legal protection by accommodating the fiduciary duty and business judgment rule doctrines. Theseprinciples should also apply in SOE due to SOE is subject on limited liability company law. There are two problems concerning the application of that doctrines on SOE's : how the doctrines of fiduciary duty and business judgment rule comes from common law principles were absorbed in Law No.40/2007 on LimitedLiability Company and Law No.19/2003 on SOE? How the application of these doctrines can be used as self defense of SOE?s Director that charged in corruptioncase? From the research, we can concluded that the doctrines of fiduciary duty and business judgment rule we absorbed in Law No.40/2007 on Limited Liability Company and Law No.19/2003 on SOE. Business judgment rule doctrine was absorbed into several qualifications as a standard of review and it is a cumulative review. The application of that two doctrines to the SOE?s board of directors wereshifting from the area of private law to the public law area due to the definition of financial state scope according to article number 2 and 3 of the Law No.31/1999 jo Law No.20/2001 on Corruption Eradication. The application of business judgment rule should be seen a case by case. Because of qualifications that absorbed in Law No.40/2007 on Limited Liability Company wew not clearly defined, its interpretation depends on judge's understanding. So, we need a synchronization of all legislation that related to the definition of financial state scope and we also need to clarity on qualifications to do business judgment rule in order to minimize the difference between judge?s interpretation.

Abstrak :
Salah satu tujuan pembangunan konstruksi Jalan Tol Trans Jawa adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan terhubungnya Jalan Tol Trans Jawa yang terhubung sepanjang Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur akan berpengaruh terhadap lancarnya proses distribusi kegiatan ekonomi yang nantinya akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Konstruksi jalan tol merupakan investasi infrastruktur yang memerlukan pembiayaan proyek (project financing) yang sangat besar. Salah satu sistem pembiayaan proyek yang digunakan oleh investor jalan tol adalah kredit sindikasi dari beberapa bank. Sistem kredit sindikasi yang diberikan oleh bank memerlukan faktor jaminan (collateral) yang merupakan faktor pengaman bagi bank selaku kreditur bila terjadi kejadian wanprestasi. Salah satu jaminan yang digunakan dalam kredit sindikasi untuk pembiayaan proyek konstruksi jalan tol dalam studi kasus penulisan ini adalah fidusia atas tagihan pendapatan tol yang akan diperoleh kemudian setelah jalan tol beroperasi. Terdapat beberapa pendapat mengenai bisa atau tidaknya tagihan pendapatan tol tersebut dibebankan dengan fidusia, selain itu masih terdapat pula berbagai pendapat mengenai konsep eksekusi tagihan pendapatan tol yang belum ada dalam bentuk riil dan baru akan diperoleh kemudian hari, selain itu terdapat beberapa cara dalam proses eksekusi mulai dari eksekusi tagihan pendapatan tol menggunakan konsep eksekusi jaminan fidusia, dan eksekusi pendapatan tol yang sudah terkumpul dalam rekening pengumpulan menggunakan konsep eksekusi gadai rekening penampungan. Setelah dilakukan penelitian didapat data kemudian pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisis data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan, tagihan pendapatan tol dapat dibebankan dengan fidusia oleh karenanya dapat dijadikan salah satu jaminan dalam kredit sindikasi. Konsep eksekusi tagihan pendapatan tol dalam studi kasus penulisan ini berbeda dan tidak sepenuhnya menerapkan konsep eksekusi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan konsep eksekusi gadai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ......One of the construction purpose of the Trans Java Toll Road is to increase economic growth, by connecting the Trans Java Toll Road that connected all of West Java, Central Java, and East Java will affect the smoothness distribution of economic activity that will be a positive effect on economic growth. The construction toll road infrastructure requires high investment project financing. One of project financing system used by investors is syndicated loans from several banks. Syndicated loans system granted by banks requires bond or securities (collateral) which is a safety factor for the bank as creditor in the event of default. One of the collateral which is used in syndicated loans for financing toll road construction project in this paper case study is fiduciary of bill toll revenue that will be obtained later after the toll road operation. There are some argument whether the bill the toll revenue is could be charged with the fiduciary bond, other than that there are also some opinions regarding the execution concept of toll revenue bill that does not exist in real forms and will be acquired later, other than that there are several ways in the execution process, execution of toll revenue bills using the concept of fiduciary execution, and execution of toll revenue that has been collected in the collection accounts using the concept of the execution of escrow account pledge. After doing research obtained the data and then processing the data is done using a qualitative approach, resulting in a descriptive analysis data. In analyzing the data obtained, this study used a normative legal research. The results of this study stated that the toll revenue bills can be used as a fiduciary therefore can be used as collateral in a credit syndication. The execution concept of revenue bills in this case study is different and not fully implement the concept of execution set out in Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Securities and concept execution of pledge as regulated in the Indonesian Civil Law.

Abstrak :
[Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/Tahun 2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia dan diperkuat oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.05/2014 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, PT. Mutiara Finance (bukan nama sebenarnya) wajib untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal perjanjian kreditnya dan PT. Mutiara Finance telah menyesuaikan Sistem Operasional Prosedur (SOP) tentang fidusia. Namun, notaris lalai dalam memenuhi SOP tersebut walaupun sebelumnya telah diinformasikan dan menyetujui akan perubahan SOP tentang fidusia. Untuk itu, notaris melanggar pasal 16 Undang- Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan pasal 3 Kode Etik Notaris. Perlindungan hukum terhadap penerima fidusia dalam kasus ini lemah namun notaris dapat dikenakan sanksi karena melanggar UUJN, kode etik dan wanprestasi terhadap perjanjian. Hasil penelitian ini bersifat eksplanatoris analitis karena penulis ingin menjelaskan objek penelitian yang lebih mendalam dari akibat hukum terhadap penerima fidusia atas keterlambatan pendaftaran akta jaminan fidusia.;Based on Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/Tahun 2012 about Fiduciary Registration for Finance Company that conducted consumer financing on motor vehicle with the imposition of fiduciary and strengthen by Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.05/2014 tahun 2014 about organizing finance company, PT. Mutiara Finance (not real name) is obliged to register fiduciary deed no more than 30 (thirty) days since credit agreement’s date and PT. Mutiara Finance have conformed their System Operational Procedure (SOP) about fiduciary. However, the notary was negligent in fulfilling said SOP despite being informed before and have accepted the Fiduciary SOP conformation. Therefore, the Notary violated act 16 of Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) and act 3 of Kode Etik Notaris. Legal protection for fiduciary recipient in this case is poor but notary can be punished because notary violated UUJN, kode etik and default. The result of this study will be analytical explanatory because the writer wants to describe the study object more deeply about legal consequences for fiduciary recipients due to late registration of fiduciary deeds, Based on Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/Tahun 2012 about Fiduciary Registration for Finance Company that conducted consumer financing on motor vehicle with the imposition of fiduciary and strengthen by Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.05/2014 tahun 2014 about organizing finance company, PT. Mutiara Finance (not real name) is obliged to register fiduciary deed no more than 30 (thirty) days since credit agreement’s date and PT. Mutiara Finance have conformed their System Operational Procedure (SOP) about fiduciary. However, the notary was negligent in fulfilling said SOP despite being informed before and have accepted the Fiduciary SOP conformation. Therefore, the Notary violated act 16 of Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) and act 3 of Kode Etik Notaris. Legal protection for fiduciary recipient in this case is poor but notary can be punished because notary violated UUJN, kode etik and default. The result of this study will be analytical explanatory because the writer wants to describe the study object more deeply about legal consequences for fiduciary recipients due to late registration of fiduciary deeds]

Abstrak :
Pendaftaran Fidusia adalah tahapan penting dalam proses pembebanan Jaminan Fidusia. Sistem pendaftaran diciptakan oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak terutama pihak Penerima Fidusia dan juga pihak ketiga lainnya. Proses pendaftaran Jaminan Fidusia dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia sendiri atau bisa juga oleh kuasanya. Dalam praktik, pendaftaran banyak dilakukan oleh Notaris karena Akta Jaminan Fidusia wajib dibuat dalam Akta Notaris. Salah satu risiko yang terbesar dalam proses pembebanan Jaminan Fidusia adalah terjadinya Fidusia ganda, dimana untuk 1 (satu) obyek dibebankan oleh lebih dari 1 (satu) Jaminan Fidusia di waktu yang bersamaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atas bahan pustaka atau yang disebut juga penelitian terhadap data sekunder serta ditunjang dengan wawancara secara mendalam (indepth interview) dengan narasumber terkait. Analisis kasus dilakukan terhadap Putusan No. 410/PDT.G/2013/PN.JKT SEL tanggal 21 Juli 2014, di mana dalam kasus tersebut terjadi Fidusia ganda atas aset PT BKPL di mana pendaftaran Fidusia atas aset tersebut dilakukan oleh Notaris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai penyebab terjadinya Fidusia ganda tersebut dan bagaimana pertanggungjawaban dari Notaris yang melakukan pendaftaran. Dalam kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya Jaminan Fidusia ganda atas aset milik PT BKPL adalah itikad buruk dari PT BKPL memberikan jaminan atas aset yang telah dijaminkan sebelumnya kepada SP LLC. Penyebab lainnya adalah terdapat kelalaian SP LLC dan/atau kuasanya juga untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Buku Daftar Fidusia. Selain itu, sistem pengelolaan data Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia yang belum efektif juga meningkatkan risiko terjadinya Fidusia ganda. Terkait dengan Notaris yang melakukan pendaftaran dalam kasus ini tidak dapat dipertanggungjawaban atas terjadinya Jaminan Fidusia ganda ini karena Notaris telah melakukan tugasnya dengan baik terbukti dengan telah terbitnya sertipikat fidusia. Untuk mencegah kasus yang sama terulang kembali, sudah saatnya bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menyelenggarakan sistem pencatatan dan pendaftaran Fidusia yang lebih efektif, lebih mudah diakses dan dipercaya. ......Fiduciary registration is a very important step in Fiduciary encumbrance process. The registration system was created by Law No. 42 Year 1999 concerning Fiduciary with a purpose to give legal assurance to all stakeholders, especially for Fiduciary receiver and other third parties. The registration process of Fiduciary can be conducted by the Fiduciary receiver itself or its attorney. In practices, most of registration processes were conducted by Notary because the Deed of Fiduciary was compulsory to be made in Notarial Deed. One of the highest risks in the Fiduciary encumbrance process is double encumbrance of Fiduciary, whereby in the same period there was more than 1 (one) Fiduciary encumbrance that exist over 1 (one) same object. The methodology of research being used in this research was normative methodology, which is research on reference materials or it can be called also as research on secondary data, supported with in-depth interview with related sources. The case analysis were conducted on Verdict No. 410/PDT.G/2013/PN.JKT SEL dated 21 July 2014, whereby in that case, there was a case of double encumbrance over assets of PT BKPL and the registration process of the Fiduciary were conducted by Notary. The purpose of this research is to identify the causes of such double encumbrance of Fiduciary and to identify the responsibility of the Notary who conducted the registration. From the case study, it can be concluded that the double encumbrance of Fiduciary of PT BKPL asset was occurred mainly due to badfaith of PT BKPL itself who given the asset that has been guaranteed to other party to SP LLC. The other cause was the neglectfulness of SP LLC and/or its attorney to examine the Fiduciary Registration Book before the encumbrance process. Moreover, the ineffectiveness of data management system of Fiduciary registry at Fiduciary Registration Office also contributes in raising the risk of double encumbrance of Fiduciary. The Notary who filed the registration in this case cannot be accounted for the occurrence of the double encumbrance of Fiduciary because the Notary has concluded all his duty and it was proven by the issuance of the Fiduciary Certificate. To prevent the occurrence of the same case in the future, it is the time for the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to manage the new registration system that more effective, accessible and reliable.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai eksekusi jaminan fidusia pada saat debitur pailit. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai kedudukan jaminan fidusia sebagai jaminan umum. Kedua pembahasan mengenai ketepatan Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan yang berbeda dengan Pengadilan Niaga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus/2010 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pailit Lain Lain/ 2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Kasus yang digunakan dalam pembahasan ini merupakan kasus eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur pemegang jaminan fidusia yaitu PT Bank Mega Tbk., pada saat debitur , yaitu PT Tripanca Group telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan fidusia bukan merupakan jaminan umum, melainkan merupakan jaminan khusus selama benda yang merupakan objek jaminan fidusia telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan bahwa putusan Mahkamah Agung telah tepat untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang memasukkan objek jaminan fidusia ke dalam boedel pailit. ...... This thesis discusses the execution of object of fiduciary guarantee on bankrupted debtor. This thesis focuses mainly on two issues. First, a discussion of the position of fiduciary guarantee as a general guarantee. Second, a discussion upon the accuracy of the Supreme Court to give a verdict contrary to the verdict given by the Commercial Court on Supreme Court Decision No. 306 K/Pdt.Sus/2010 jo. Comercial Court Decision No. 01/Pailit lain lain/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. The case as used in this thesis is a case concerning the execution of an object of a fiduciary guarantee done by a creditor who received a fiduciary guarantee, which is PT Bank Mega Tbk., after a debtor, which is PT Tripanca Group, which has been declared bankrupt by the Commercial Court. This research is a normative juridical research which focuses its approach on the legislation, comparative approach and case study. This research concludes that a fiduciary guarantee is not a general guarantee, but it is a special guarantee as long as the object of the fiduciary guarantee has been listed in the Fiduciary Registration Office and that the Supreme Court decision had given the appropriate verdict on nullifying the Commercial Court Decision that included the object of the fiduciary guarantee as a bankruptcy asset.

Abstrak :
Praktek ini dilatarbelakangi oleh karena telah ditemukannya praktek dimana dilaksanakan pembuatan akta penjaminan fidusia, yang didasarkan atas surat kuasa penjaminan fidusia dimana yang menandatangani surat kuasa tersebut berupa orang yang berbeda dengan pemilik benda yang ingin dijadikan jaminan fidusia tersebut. Dalam hal ini penulis berniat untuk menganalisis beberapa contoh akta jaminan fidusia beserta surat-surat kuasanya yang dibuat pada kantor notaris X. Penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan dengan melakukan studi dokumen menggunakan bahan-bahan dari data sekunder, yang diperoleh dari kepustakaan, seperti buku-buku, artikel, skripsi, tesis, contoh surat kuasa penjaminan fidusia dalam bentuk bawah tangan, contoh akta penjaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris X, dan lain sebagainya.

---

The background of this research is because of the discovery of a practice on the making of fiduciary guarantee deeds, that were based on power of attorneys where the person that signed the power of attorney is not the same person that owns the object that was about to be fiducary guaranteed. The goal of this research is to analyze the couple of examples of fiduciary guaranteed deeds along with the power of attorneys that was made in the notary office of X. This research was conducted by using library method, by doing documents study using materials from secondary data, that was procured from the library, for example books, articles, essays, thesis, examples of power of attorneys on fiduciary guarantees in the form of underhand, examples of deeds of fiduciary guarantees that was made by Notary X, and so on and so forth.

Abstrak :
Dalam memberikan pinjaman, pemberi pinjaman seperti bank maupun lembaga pembiayaan lainnya mensyaratkan adanya pemberian jaminan dari penerima pinjaman. Salah satu bentuk lembaga jaminan yang ramai diminati oleh masyarakat yaitu jaminan fidusia. Salah satu ciri khas dari jaminan fidusia yaitu kemudahan bagi Penerima Fidusia untuk mengeksekusi objek jaminan apabila Pemberi Fidusia melakukan cidera janji. UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memperbolehkan Penerima Fidusia untuk melakukan parate eksekusi atau mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, yaitu dengan tanpa campur tangan pengadilan. Pada tahun 2019, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait pengujian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa: pertama, cidera janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus disepakati oleh kedua belah pihak, atau atas dasar upaya hukum lain yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Kedua, Apabila debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusinya harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan implikasinya berdasarkan analisa dari dua putusan pengadilan terkait eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yaitu Putusan No.50/Pdt/2020/PT KDI dan Putusan No.17/Pdt.Plw/2020/PN.Pml. Skripsi ini membahas tentang penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/ 2019 dan implikasinya terhadap eksekusi jaminan fidusia. ......In providing loans, lenders such as banks and other financing institutions require the provision of guarantees from the loan recipient (The borrower). Fiduciary guarantee is a form of security over movable property that is in great demand by the public. One of the characteristics of the fiduciary guarantee is that lenders can easily execute the object of the guarantee if the recipient (the borrower) breaches the contract. UU no. 42 of 1999 regarding the Fiduciary Guarantee allows the Fiduciary Recipient to execute the object of the fiduciary guarantee on his own power, that is, without court intervention. In 2019, the Constitutional Court issued the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 regarding the judicial review of Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of UU No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee execution. The Constitutional Court interprets that: first, the breach of contract cannot be determined unilaterally by the creditor, but must be agreed upon by both parties, or on the basis of other legal remedies that determine that the default (breach of contract) has occurred. Second, if the debtor refuses to voluntarily submit the object of fiduciary security, then the execution must be carried out just like the execution procedure of a court decision which has permanent legal force. This study explains the implications based on the analysis of two court decisions regarding the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, namely Verdict No.50/Pdt/2020/PT KDI and Verdict No.17/Pdt.Plw/2020/PN.Pml. This thesis discusses the interpretation of the Constitutional Court Decision Number 18/PUUXVII/ 2019 and its implications for the execution of fiduciary guarantees.

Abstrak :
Pada skripsi ini akan dibahas tentang sejarah perkembangan kegiatan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan usaha migas, implementasi dari perjanjian jual beli minyak bumi, penjelasan mengenai oil split, penjelasan umum mengenai jaminan, penjelasan mengenai jaminan fidusia, dan kaitan antara piutang atas hak tagih pada hasil jual oil split yang dijaminkan dengan jaminan fidusia. Penulis menggunakan tipologi penelitian hukum normatif dan menggunakan metode penelitian kepustakaan. This thesis explains the history of oil and gas operation in Indonesia, any kind of cooperation form in oil and gas industry, the implementation of agreement for sale and purchase of crude oil, general overview of oil split, general overview of security, general overview of fiduciary security, and the relation between receivable over claim rights which is secured by fiduciary security. For the typology of research, writer used the normative law and the literature study.

Abstrak :
Untuk memastikan bahwa utang lunas, dalam suatu perjanjian antara debitur dan kreditur, debitur diwajibkan untuk menyediakan jaminan tambahan oleh kreditur yang bisa dalam bentuk jaminan bergerak atau agunan tidak bergerak seperti gadai, hipotek, dan fidusia. Sebuah fidusia adalah jaminan untuk benda bergerak yang kini telah diatur oleh Undang-undang Nomor 42 Bahasa Indonesia Tahun 1999, yang sebelumnya diatur oleh Fiduciare Eigendoms (FeO) dan diakui oleh yurisprudensi, dalam bertindak mengatur jaminan fidusia tidak ada spesifikasi yang pasti mengenai benda atau sifat yang dapat dijadikan jaminan utang. Banyak pendaftaran jaminan fidusia dalam bentuk persediaan telah menyebabkan kesulitan dalam menentukan status kepemilikan jaminan dan cara bagaimana untuk mentransfer jaminan. Permasalahan utama yang harus dijawab oleh penelitian adalah 1. Mengapa penyedia (kreditur) fidusia masih berwenang untuk menjual objek fidusia atas persediaan ? 2. Apakah perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 42 Bahasa Indonesia Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia ? Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan normatif dan didukung oleh penelitian empiris. Lokasi penelitian ini adalah Palembang, yaitu untuk pendaftaran fidusia di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan studi lapangan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyedia fidusia (debitur0 masih berwenang untuk menjual objek fidusia atas persediaan karena transfer kepemilikan bukanlah pengalihan kepemilikan dalam arti yang sesungguhnya dan tidak resmi dilakukan. Penyedia fidusia hanya peminjam barang persediaan. Pengalihan kepemilikan dilakukan possessorium thrugh constitutum sesuai dengan pasal 21 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 42 Bahasa Indonesia Tahun 1999 tentang jaminan fidusia di mana debitur adalah pemilik manfaat dan keberadaan bukti kepemilikan properti sebagai jaminan utang. Sedangkan arti kesepakatan sesuai denga stpulation pasal 21 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 42 Bahasa Indonesia Tahun 1999 tentang jaminan fiduaciary adalah perjanjian murni dari bahan menggunakan konsep penggunaan kredit, di mana perjanjian tersebut tergantung penjualan bersyarat dan perjanjian pembelian. Kreditur memiliki hak milik dan kepemilikan jaminan mulai saat pendaftaran. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bahwa pengalihan persediaan dilakukan sempurna seperti transaksi jual-beli. Berkenaan dengan pertukaran barang persediaan, itu harus dilaporkan kepada penerima fidusia, harus diawasi oleh penerima fidusia (kreditur) dan ada surat kuasa untuk menjual